Gerung,Diskominfotik. Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid menerima kunjungan dan silaturahmi Tim Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Ruang kerja Bupati Lobar Selasa (14/06/2022).

Dalam kesempatan ini Bupati didampingi oleh Kepala Dinas PUTR l Made Arthadana dan Kepala Bappeda H. Akhmad Saikhu. Sementara tim dari Kementeria ATR/BPN dipimpin oleh Dian Ayu Wulandari.

Dalam silaturahmi yang berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban ini, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyambut baik rencana Kementerian ATR/BPN untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Arahan Prioritas Nasional di Kawasan Pariwisata Lombok Bagian Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya Pemkab Lobar dalam mengembangkan Pariwisata di wilayah Selatan yaitu di Sekotong. Ia berharap dengan adanya penyusunan RDTR ini nantinya akan mempercepat pengembangan pariwisata di wilayah Sekotong. “Tentu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyambut baik hal ini dan Pemkab terus berupaya agar Pariwisata di Lombok Barat khusus di Sekotong terus berkembang. Kami harapkan agar langkah dari Kementerian ATR/BPN ini mempercepat pengembangan pariwisata di Lombok Barat” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Bupati dua periode ini menyampaikan bahwa Pemkab terus melakukan berbagai inovasi dan terobosan dalam mengembangkan pariwisata di Sekotong. Salah satunya adalah upaya membuka trayek kapal cepat dari Bali menuju Gili Gede Sekotong dan Senggigi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Lombok Barat bagian selatan. “Kami berharap agar kawasan pariwisata di Lombok Bagain Selatan khususnya di Sekotong semakin maju dan berkembang dengan langkah dari kementerian ini” ujarnya.

Sementara itu Dian Ayu Wulandari pimpinan rombongan dari Kementerian ATR menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Ia menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini sedang menyusun materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan arahan prioritas nasional kawasan pariwisata di Lombok Bagian Selatan. Ia mengatakan bahwa pihak Kementerian akan melakukan FGD dengan sejumlah pihak dalam menyusun materi teknis RDTR. Ia berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan didukung oleh semua pihak. “Kami sedang menyusun materi teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan pariwisata Lombok Bagian Selatan. Kami berharap dapat berjalan lancar dan didukung oleh semua pihak” ujarnya.

(Diskominfotik/Ria)

Gerung, Diskominfotik. Sosialisasi arah kebijakan DAK stunting tahun anggaran 2023 dilaksanakan Selasa, 14 Juni 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Kepala Dinas P2KBP3A Lombok Barat Ramdan Haryanto. Kegiatan dilaksanakan secara daring di Ruang Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat.

Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam pemaparannya mengatakan
Presiden RI Joko Widodo menargetkan semua jajarannya untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga 14% pada tahun 2024. Sementara angka stunting Indonesia pada tahun ini adalah 24%, oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp 34,1 triliun tahun ini untuk menurunkan angka stunting nasional. Anggaran tersebut tersebar ke-17 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik.

Suahasil Nazara menjelaskan bahwa dana tersebut akan diarahkan untuk menjalankan program penurunan stunting pada anak dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik, seperti untuk mengurusi suplai dan permintaan di lingkungan rumah tangga, kesehatan hingga lingkungan sosial dan ekonomi. “Sebanyak 10,7 triliun dana telah dialokasikan melalui pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dibagi menjadi DAK fisik sebesar 8,9 triliun dan 1,8 triliun DAK non-fisik. Dana tersebut disalurkan melalui program bantuan operasional stunting dan bantuan operasional keluarga berencana dan dana ketahanan pangan dan pertanian,” jelasnya.

Wakil Menteri Keuangan menambahkan bahwa sejak tahun 2019 pemerintah telah membuat pedoman khusus penggunaan DAK percepatan penanganan stunting nasional yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan DAK dalam memanfaatkan DAK tersebut. “Hingga saat ini masih banyak daerah yang belum secara maksimal memanfaatkan DAK dalam menurunkan angka stunting tersebut,” terangnya.

Sementara itu Pemkab Lombok Barat telah melakukan berbagai langkah untuk menurunkan angka stunting di Lombok Barat. Salah satunya adalah pemetaan dan analisis situasi kasus stunting di Lombok Barat yang dilaksanakan pekan lalu. Kegiatan ini dilakukan untuk dapat memetakan dan melihat kasus stunting di Lobar secara menyeluruh agar didapat strategi penanganan yang tepat. Selain itu juga sejumlah dinas teknis di Lobar juga telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk menurunkan stunting di Lombok Barat (Diskominfotik/Dhea).

Jelang pelaksanaan Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat DR. H. Baehaqi kembali turun langsung ke Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Kedatangan Sekda Lombok Barat bersama jajarannya ke desa Buwun Sejati dilakukan selasa, 14 Juni 2022. Sekda turun langsung ke desa wisata buwun sejati untuk memastikan kesiapan desa Buwun Sejati dalam penilaian ADWI yang akan rencananya dilaksanakan pekan depan.

Dalam pemaparannya Sekda Lombok Barat mengatakan bahwa Desa Wisata Buwun Sejati yang memiliki potensi wisata yang luar biasa. Yaitu wisata alam aik nyet dan bunut ngengkang. Selain itu Buwun Sejati juga memiliki berbagai UMKM yang menunjang potensi wisata di desa buwun sejati. Karenanya DR Baehaqi meminta agar berbagai potensi yang dimiliki oleh desa wisata buwun mas ini dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mendatangkan nilai tambah bagi masyarakat Desa Buwun Sejati. “Desa Wisata ini memiliki potensi yang luar biasa. Tentu kami berharap agar potensi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa” ujarnya.

Dalam kesempatan ini juga Sekda Baehaqi juga meminta kepada semua pihak untuk terus memelihara destinasi wisata di desa buwun sejati, baik dari segi kebersihan dan keamanan. Hal ini agar wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata ini merasa nyaman sehingga wisatawan akan kembali lagi mengunjungi desa wisata buwun sejati. “Tentu dalam pariwisata itu yang dibutuhkan adalah kenyamanan karenanya kenyamanan wisatawan harus dapat dijaga dengan baik sehingga mereka merasa nyaman dan akan kembali lagi ke desa buwun sejati” ujarnya.

DR Baehaqi juga meminta kepada semua pihak untuk berkolaborasi dalam mempersiapkan penilaian ADWI pekan depan. Ia mengatakan bahwa kolaborasi dan kebersamaan serta kerjasama ini menjadi kunci penting di dalam menghadapi penilaian ADWI. Karenanya ia meminta kepada semua pihak agar dapat bekerjasama dan berkolaborasi dalam membangun destinasi pariwisata berkelanjutan.”Saya minta agar semua pihak untuk berkolaborasi dan berkerjasama dalam membangun pariwisata berkelanjutan dan untuk mempersiapkan penilaian ADWI”ujarnya.

Sementara itu Kepala Desa Buwun Sejati Muhidin, S. Ag menyampaikan bahwa pihak berharap agar penilaian ADWI dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga Desa Wisata Buwun Sejati dapat memperoleh nilai terbaik. Ia berterima kasih atas dukungan dan kolaborasi dari semua pihak dalam mempersiapkan penilaian ADWI. Ia mengatakan bahwa kolaborasi ini dapat memberikan masukan dan hal positif bagi desa wisata buwun sejati sehingga pengelolaan destinasi buwun sejati semakin maju dan berkembang. Ia menambahkan bahwa penilaian ADWI ini nantinya akan diikuti langsung oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Salahudin Uno. “Kami berharap dan berdoa dengan berbagai persiapan dan kolaborasi yang telah kami lakukan kita bisa memperoleh nilai terbaik dalam ADWI” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Lombok Barat, Asisten 1 dan Asisaten 2, Inspektur Lombok Barat, Kepala OPD, Kepala Cabang Bank NTB, Tim Pendamping ASWI dari Sekolah Tinggi Pariwisata, Kepala Desa dan Perangkat desa serta Pokdarwis. Setelah pengarahan dari Sekda Lobar acara kemudian dilanjutkan dengan rapat pemantapan dari masing masing koordinator tim pembina ADWI yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. (Diskominfotik/Tim IKP)

Gerung, Diskominfotik. Pembukaan Literasi Keuangan Syariah & Pelatihan UMKM bagi Pengurus & Anggota Muslimat NU Lobar yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Jumat (10/6/2022). Kegiatan dihadiri oleh Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, Asisten I Daerah Agus Gunawan, Kepala Cabang Bank NTB Syariah Gerung Lalu Azhar Habibie, Kepala OPD lingkup Kabupaten Lombok Barat serta anggota Muslimat NU Lobar.

Hj. Khaeratun Fauzan Khalid menyampaikan bahwa peran perempuan sangatlah penting pada pembangunan hampir di semua bidang yang ada, terutama pada perkembangan UMKM di Kabupaten Lombok Barat. “Semenjak pandemi dua tahun lalu telah banyak UMKM yang berkembang dibawah binaan Muslimat NU. Berkembangnya UMKM ini juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan ekonomi didalam keluarga,” jelasnya.

Ia juga mengatakan Bank NTB Syariah saat ini memiliki banyak program yang bertujuan untuk membantu pengembangan UMKM di Lombok Barat agar dapat menjadi UMKM yang berdaya saing di masyarakat.
Kepala Cabang Bank NTB Syariah Gerung mengatakan bahwa selain memiliki program untuk mendanai pengembangan UMKM, Bank NTB Syariah juga memiliki program untuk pengelolaan keuangan UMKM. “Selama ini banyak masyarakat yang skeptis jika harus mengurus pendanaan UMKM yang terkesan ribet di Bank sehingga mereka enggan untuk mengurusnya, tetapi yang sebenarnya UMKM merupakan topangan dari kemajuan ekonomi yang tangguh dari segala tantangan ekonomi global yang harus kami layani dengan sebaik mungkin,” jelasnya.

Lalu Azhar Habibie menyampaikan bahwa Bank NTB Syariah memiliki komitmen untuk akan selalu mendukung dan berkolaborasi dalam meningkatkan ekonomi di Lombok Barat agar dapat menjadi ekonomi yang tangguh.

Asisten I Daerah menyatakan apresiasinya kepada seluruh pengusaha UMKM dibawah binaan Muslimat NU yang telah banyak menuangkan ide serta inovasinya dalam mengembangkan UMKM di Lombok Barat. “Kami dari Pemda akan berusaha mendukung sebaik mungkin, seperti mengadakan pelatihan dan membantu penjualan produk yang telah dibuat,” terangnya.

Agus Gunawan juga memberikan semangat kepada para pelaku UMKM untuk bersemangat walaupun telah beberapa kali terhadang oleh hambatan dan kegagalan. “Tidak ada satupun kesuksesan yang tidak diiringi oleh kegagalan, karena dengan adanya kegagalan kita dapat mengambil pelajaran untuk memperbaiki kesalahan kita dan menjadi lebih baik lagi,” tegasnya.

(Diskominfotik/Tim IKP).

Waktu tempuh kapal Cepat rute Bali-Gili Gede-Senggigi sangat singkat dibanding dengan menggunakan feri Padang Bae-Lembar. Saat uji Trayek Kapal Cepat Rute Senggigi-Gili Gede-Bali hari Sabtu, 7 Juni 2022 lalu waktu tempuh rute tersebut kurang lebih 90 menit. Hal ini sangat singkat dibandingkan dengan jarak tempuh dari lembar padang bae menggunakan kapal feri yang mencapai 4 hingga 5 Jam.

Menurut Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang ikut serta dalam uji trayek kapal cepat dari Bali-Gili Gede-Senggigi ini waktu tempuhnya sangat singkat dibandingkan dengan menggunakan feri. Hal ini tentu menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Lombok Barat menggunakan kapal cepat. Selain itu gelombang di tengah laut juga tidak terlalu besar sehingga penumpang kapal cepat tetap merasakan nyaman. “Waktu tempuhnya sangat singkat dan ini tentu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menggunakan kapal cepat ke Lombok Barat” ujarnya.

Ia mengatakan dengan adanya kapal cepat ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih cepat bagi wisatawan untuk berkunjung ke sekotong dan senggigi. Sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata di wilayah sekotong dan senggigi. Selain itu Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa dengan berkembangnya sektor pariwisata tentu akan berdampak pada sektor lainnya seperti ekonomi kreatif dan sektor jasa lainnya. “Kita berharap agar adanya kapal cepat ini mempercepat kemajuan Pariwisata sehingga dapat menggerakan berbagaj sektor di Lombok Barat” ujarnya.

Uji trayek kapal cepat dari Bali-Gili Gede-Senggigi ini berlangsung dengan lancar. Jarak tempuh dari senggigi menuju Gili Gede sekitar 40 menit. Sementara itu jarak tempuh dari Gili Gede menuju Nusa Penida Bali kurang lebih 50 menit. Sehingga total waktu dari senggigi menuju nusa penida sekitar 90 menit. Perjalanan berjalan dengan lancar dan para rombongan merasa nyaman karena gelombang sangat mendukung atau tidak besar. (Diskominfotik/Tim IKP)

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mempercepat Pengembangan Pariwisata Lombok Barat tidak perlu diragukan lagi. Terbaru Bupati Lombok Barat mendorong dibukanya trayek kapal cepat dari bali-gili gede-Senggigi. Untuk memastikan hal tersebut, Bupati Lobar bersama rombongan melakukan uji trayek Kapal Cepat Bali-Gili Gede-Senggigi, Sabtu, 11 Juni 2022.

Uji Coba trayek ini dimulai dari dermaga senggigi menuju Gili Gede kemudian ke Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Kegiatan uji trayek ini diikuti langsung oleh Bupati Lobar H.Fauzan Khalid bersama Anggota DPRD Lobar Abubakar, Asisten 1 Setda Lobar Agus Gunawan, Kepala OPD, Pengusaha Pariwisata, Pengusaha Kapal Cepat dan Sejumlah awak media. Uji trayek ini menggunakan kapal cepat dari J-Trip yang berkapasitas kurang lebih 84 penumpang.

Bupati Lombok Barat mengatakan bahwa pembukaan rute ini sebagai upaya untuk mempercepat pengembangan pariwisata Lombok Barat. Dengan adanya rute baru ini diharapkan pariwisata Lombok Barat khususnya wilayah Sekotong dan Senggigi dapat cepat berkembang. Ia mengatakan bahwa hal ini sebagai inovasi dan terobosan yang dilakukan agar pariwisata Lombok Barat terus berkembang dengan pesat. “Ini salah satu upaya dan terobosan kami agar Pariwisata Lombok Barat terus berkembang dan maju serta untuk menggerakkan sektor lainnya”ujarnya.

Bupati dua periode ini mengatakan bahwa pembukaan rute kapal cepat dari bali menuju Lombok Barat ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Lombok Barat. Ia mengatakan dengan adanya penambahan akses masuk menghubungkan bali dan Lombok Barat dengan waktu yang lebih cepat diharapkan dapat memberikan alternatif baru bagi wisatawan untuk berkunjung ke Lombok Barat. Ia juga mengatakan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisata ini diharapkan dapat mengerakkan sektor lainnya di Lombok Barat. “Kita berharap agar pembukaan trayek baru ini akan meningkatkan jumlah wisatawan ke Lombok Barat dan menggerakan sektor lainnya di Lobar sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat” ujarnya.

(lebih…)

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai aturan. Hal tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan pemaparan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemaparan Terhadap MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK. Kegiatan ink dilaksanakan di Ruang Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat hari Kamis (9/6/2022). Kegiatan dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Sekertaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi, Inspektur Lombok Barat Hademan dan seluruh kepala OPD di Lombok Barat.

Dalam arahannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Karenanya ia meminta semua jajarannya untuk memperhatikan berbagaj indikator dalam MCP tersebut agar Pemerintahan Lombok Barat tetap berjalan sesuai dengan track atau aturan yang berlaku.

Bupati dua periode ini mengatakan bahwa peringkat MCP Lombok Barat tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan langkah maju bagi Lombok Barat yang harus terus ditingkatkan. “Tentu ini menjadi hal yang baik dan harus terus ditingkatkan. Jajaran Pemerintah Daerah harus terus bergerak cepat untuk terus meningkatkan MCP ini sehingga tata kelola Pemerintahan tetap berada pada tracknya” ujarnya.Bupati dua periode ini meminta kepada semua jajarannya untuk terus bekerja keras dan berkolaborasi serta bergerak cepat dalam mempertahankan skor MCP KPK ini agar tata kelola Pemerintahan di Lombok Barat tetap berada pada tracknya. Ia juga meminta kepada semua jajarannya untuk dapat memperhatikan dan melihat serta mempedomani berbagai peraturan yang ada agar pelaksanaan program pembangunan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Karenanya ia meminta jajarannya untuk tetap memperhatikan dan mengkaji berbagai peraturan peraturan baru yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Sementara itu Sekretaris Daerah Lombok Barat DR.H.Baehaqi dalam pemaparannya mengenai skor MCP mengatakan bahwa Skor Lombok Barat pada MCP yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi memiliki nilai yang cukup tinggi. Ia mengatakan bahwa skor MCP Lombok Barat tahun 2021 adalah 82%. Sementara untuk tahun 2022 ini perhitungan skor pada MCP KPK ini masih berjalan. “Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2021 telah cukup baik serta meningkat tentu hal ini berkat kerja keras kita semua” terangnya.

Sementara itu Inspektur Lombok Barat, Hademan mengatakan bahwa penilaian MCP KPK meliputi delapan area, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. “Delapan area memiliki fungsi selain untuk menilai juga digunakan sebagai panduan pada saat melaksanakan pekerjaan,” jelasnya.

Ia berharap kedepannya skor atau nilai MCP Lombok Barat dapat meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini tentu harus diikuti dengan kerja keras dan kolaborasi semua OPD di Lombok Barat agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai aturan yang berlaku. (Diskominfotik/Angga/Dhea).

Giri Menang, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Komisi Pananggulangan AIDS (KPA) terus berusaha melakukan pengendalian penyebaran HIV AIDS di Lombok Barat. Pengendalian ini dilakukan untuk mencegah penyebaran visrus HIV/AIDS di Lombok Barat. Hal ini disampaikan oleh Drs. H. Junaidi Sekretaris KPA Lombok Barat dalam rapat koordinasi Rencana Aksi Pengendalian HIV/AIDS di Kabupaten Lombok Barat di ruang Umar Maye Kantor Bupati Lombok Barat.

Kegiatan ini diikuti oleh Sekretrais KPA Drs. H. Junaidi, Analisis Kebijakan Publik Pemkab Lobar H. Hamka, Perwakilan OPD, Camat dan sejumlah Kepala Desa. Dalam kegiatan ini dibahas tentang perkembangan HIV AIDS DI Nusa Tenggara Barat dan Lombok Barat. Di tahun 2021 dari data yang ada jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) sebanyak 423 orang.

Menurut H. Junaidi Sekretaris KPA Lombok Barat hal ini menjadi perhatian penting pihak KPA agar kasus HIV/AIDS dapat dikendalikan. Menurutnya semakin cepat terdeteksi maka akan semakin baik karena dapat dilakukan penanganan awal dan pencegahan agar HIV/AIDS tidak terjadi penularan. Dengan adanya deteksi yang cepat tentu hal ini diharapkan dapat mengendalikan HIV/AIDS di Lombok Barat.

“Tentu Pemkab dan KPA akan melakukan deteksi secara cepat melalui rangkaian pemeriksaan kesehatan yang kami lakukan bersama Puskesmas dan Dinas Kesehatan” ujarnya.

H. Junaidi juga menambahkan bahwa saat ini Lombok Barat telah memiliki Perda no 1 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Perda ini menjadi payung hukum bagi KPA dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian terhadap HIV/AIDS. Ia mengatakan bahwa yang menjadi perhatian pihaknya adalah Pekerja Musiman dan pekerja antar daerah di tempat hiburan di wilayah pariwisata. Hal ini penting dilakukan pengawasan karena potensi penularan HIV/AIDS pada pekerja tersebut cukup besar. Sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian kepada para pekerja tersebut secara rutin untuk mencegah penularan HIV/AIDS.

“Dengan adanya perda no 1 tahun 2022 ini tentu menjadi payung hukum bagi kami untuk terus bergerak lebih cepat dan masif untuk mengendalikan HIV/AIDS di Lombok Barat” ujarnya.

Dalam kegiatan ini dibicarakan berbagai rencana aksi dari sejumlah OPD dalam rangka pengendalian HIV/AIDS. Utamanya bagi pekerja musiman dan pekerja antar daerah di tempat hiburan yang rentan terkena HIV/AIDS. Diharapkan agar berbabagi langkah kolaborasi ini dapat mengendalikan HIV/AIDS di Lombok Barat. (Diskominfo)