Gerung, Diskominfotik. Rapat Koordinasi Pencegahan HIV/AIDS dilaksanakan di ruang rapat Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat, rabu (27/10/2021). Dalam rapat yang berlangsung dengan lancar ini juga disertai Penandatanganan Komitmen Bersama (MOU) tentang pemeriksaan kesehatan calon pengantin antara Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Kepala Dinas Kesehatan Drg. Hj. Ni Made Ambaryati, Kepala Kantor Kementrian Agama Lombok Barat H. H.Jalalussayuhti, Komisi Perlindungan (KPA) AIDS Moh. Junaidi, Kepala Dinas P2KBP3A Ramdan Hariyanto, Kadis Dukcapil Drs. M. Hendrayadi dan Forkopimda Lingkup Lombok Barat.
Kegiatan diawali dengan pelaporan mengenai kondisi HIV/AIDS saat ini di Lombok Barat oleh Sekretaris KPA Lombok Barat ialah untuk temuan kasus, data komulatif dari tahun 2008 s/d tahun 2020 yaitu kasus HIV 227 orang dan AIDS 152 orang. Apabila dibandingkan kasus se-Provinsi NTB maka Kab. Lobar termasuk urutan ke-2 setelah Kota Mataram. “Sedangkan temuan kasus baru HIV/AIDS di tahun 2021 sampai bulan September yaitu HIV 22 orang dan AIDS 11 orang, meninggal 1 orang (lebih tinggi dari kasus tahun sebelumnya). VCT mobile telah dilaksanakan di kawasan wisata Senggigi ditemukan kasus HIV 2 orang dan syphilis 4 orang.” Tambahnya.
Dalam sambutan rapat pembukaannya Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Sumiatun sekaligus Ketua Pelaksana KPA Lobar mengatakan, Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka mengevaluasi dan mengkoordinasikan sejauh mana tahapam yang telah dan akan dilaksanakan dalam pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Lombok Barat. “Saya tekankan bahwa kegiatan seperti ini tidak semestinya berhenti pada rakor belaka tetapi harus memiliki tindak lanjut dalam wujud aksi nyata.” Tegasnya.
Hj. Sumiatun mengingatkan dengan HIV/AIDS yang dulu pernah menggemparkan dunia dan bahkan masih menjadi hal yang menakutkan hingga saat ini. Ia juga menjelaskan bahwa HIV adalah virus yang menyebabkan terjadinya infeksi, sedangkan AIDS adalah sindromnya. Jika seseorang terinfeksi dengan HIV ia akan mengalami sindrom AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrom) yang menyebabkan kerusakan serius pada sistem imun tubuh. “Terkait Penanganan HIV adalah termasuk dalam satu standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. Artinya tugas ini tidak hanya melekat pada tugas Dinas Kesehatan tetapi menjadi tanggung jawab bersama karena terkait dengan perilaku. Contohnya ialah Dinas Dikbud mengajarkan sejak dini berperilaku sehat dan berbudi pekerti yang baik serta menambahkan materi mengenai HIV/AIDS pada kurikulum pelajaran. Demikian juga dengan dinas/instansi terkait lainnya agar memberikan edukasi dan informasi melalui sosialisasi tentang HIV/AIDS. Dengan kata lain, persoalan HIV/AIDS ini adalah tanggung jawab kita bersama.” Jelasnya.
Ketua Pelaksana KPA menyebutkan cara penanggulangan HIV/AIDS ialah S.T.O.P yaitu Suluh, Temukan, Obati, dan Pertahankan pengobatannya. “Dengan kebersamaan, dengan sinergitas dan gerak bersama, maka saya yakin apa yang menjadi target 2030 sebagaimana tertuang dalam roadmap pengendalian HIV/AIDS, yaitu menuju “THREE ZERO” di tahun 2030 dengan terwujudnya: Zero Infeksi Baru HIV, Zero Diskriminasi dan Zero Meninggal Karena HIV/AIDS,” Lanjutnya. (Diskominfotik/Dhea/Ria).
Menanggapi hal Tersebut Bupati dua Periode ini mengatakan bahwa Kegiatan Rakernas yang diselenggarakan oleh mahasiswa Buddhis seluruh Indoensia di Wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan sesuatu yang positif. Karena rakernas ini tentu dihajatkan untuk kemajuan bangsa dan Negara serta penguatan organisasi Hikmahbudhi. Ia berharap agar rakernas ini dapat berjalan dengan baik dan lancer serta dapat menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang progresif yang dapat memajukan bangsa dan Negara. “Semoga kegiatan Rakernas tersebut dapat berjalan dengan baik dan lnacar serta dapat memberikan hasil dan masukan yang positif bagi bangsa dan Negara” ujarnya.
Batulayar, Diskominfotik – Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masa bakti 2021 – 2025 yang di hadiri Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, Danrem 162/WB yang diwakili oleh Kepala Staff Komando Resor Militer (Kasrem) Kolonel Arm I Md Kariawan, Kepala Kejaksaan NTB, Kepala Pengadilan Negeri Mataram, Ketua DPRD Provinsi NTB, Kapolda NTB,Perwakilan Kapolres se NTB, serta perwakilan Dosen dan Mahasiswa Hukum yang berrtempat di Ballroom Hotel Aruna, Senggigi, Batulayar, Lobar, Selasa (26/10/2021).
Sambutan Ketua DPD IKADIN NTB Dr. Irpan Suriadiata mengatakan, “IKADIN NTB adalah salah sa tu dari organisasi Advokat yang ada dan berdampingan dengan oganisasi-organisasi lain dalam rangka melakukan penegakan hukum di NTB. IKADIN sudah tersebar di seluruh NTB dengan beranggotakan 418 orang yang aktif berpraktik dan berproes dalam penagakan hukum di seluruh NTB,” ujarnya.
Silaturahim dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan bantuan oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid secara simbolis kepada anak anak-anak di Panti Asuhan Nurul Qur’an. Adapun jumlah anak asuhan di Panti totalnya sebanyak 74 orang termasuk 2 anak yang belum sekolah, SD sebanyak 8 orang, SMP sebanyak 49 orang, SMA sebanyak 13 orang dan Mudabbir sebanyak 2 orang.
Sementara itu ditempat yang sama Ketua Yayasan Panti Asuhan Nurul Qur’an Ustadz Mahsun Karim menyampaikan banyak terimakasih atas kehadiran Bupati Lombok Barat Ke Panti Asuhan Nurul Qur’an. (Diskominfotik/ Fiyan/Feri)
Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Pusat telah mengeluarkan aturan tegas berserta sanksinya terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pemerintah Pusat menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah ditetapkan menjadi sasaran vaksin namun tetap tidak bersedia atau menolak untuk dilaksanakan pemberian vaksinasi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Baehaqi, di Kediamannya, Kecamatan Kediri, Lobar, Sabtu (23/10/2021).
Menurut Dr. H. Baehaqi, “Pemerintah tidak lagi dapat mentolerir masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi namun menolak untuk dilakukan pemberian vaksin. Menurutnya hal tersebut berlaku di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Lobar. Masyarakat yang tidak mau divaksinasi akan terkena sejumlah sanksi tegas diantaranya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan dan penghentian layanan administrasi pemerintahan serta denda.,” Ujarnya.
Dalam pengarahannya saat acara Bupati Fauzan mengatakan UMKM bahkan IKM membutuhkan kerjasama semua pihak. Hal ini karena UMKM tidak hanya butuh satu hal, melainkan banyak hal seperti permodalan, keahlian, pengetahuan tentang kesehatan, pengemasan serta publikasi dan pemasaran dari hasil produksi UMKM. “Kerjasama ini akan semakin dibutuhkan karena adanya pandemi COVID-19 ini dan Lombok Barat sendiri memiliki industri utama yaitu pariwisata yang dimana merupakan yang mensupport UMKM-UMKM dan sangat berdampak karena pandemi ini.” Jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Fauzan juga mengapresiasi “Berugaq Matim” yang merupakan Bussines Development Services yang diluncurkan oleh KPP Mataram Timur. Hal ini sebagai terobosan dan sangat membantu bagi pelaku UMKM di Lombok Barat. Ia berharap hal ini dapat memudahkan UMKM dalam melakukan konsultasi terkait dengan perpajakan dan sebagainya. Sehingga UMKM Lombok Barat dapat maju dan berkembang. “Alhamdulillah ada terobosan dari KPP Mataram Timur yaitu Berugaq matim, info yang sungguh sangat luar biasa karena mengandung bahasa daerah, budaya serta simbol berugaq yang dimana sering digunakan sebagai tempat kumpul-kumpul atau silaturahmi oleh masyarakat Lombok. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung program ini. Mari untuk UMKM manfaatkan program Bussines Development Services “Berugaq Matim” agar UMKM dapat maju dan berkembang.” Lanjutnya.
Sementara itu Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur Iteng Warih Patriati Dalam arahan dan overview singkatnya menjelaskan bahwa, sejak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan d berlakukannya PSBB pada April 2020, maka sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata Dan UMKM, yang dimana banyak usaha-usaha yang terhenti akibatnya terjadi PHK di berbagai perusahaan maupun usaha lainnya. Sehingga dengan keadaan seperti itu maka pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak memberikan berbagai kebijakan yang diberikan kepada wajib Pajak yaitu layanan secara online dan insentif pajak dalam rangka mensukseskan pemulihan ekonomi nasional dimana sektor UMKM memiliki peran penting di Indonesia karena memiliki kemampuan daya saing UMKM dan peningkatan kemampuan yang diperlukan seperti strategi pembinaan. “Pemerintah Kabupaten Lombok Barat beserta KPP Mataram Timur bersama mitra meluncurkan program yaitu “Berugaq Matim” yang mana melalui program BDS (Bussines Development Services) yang dalam hal ini membina UMKM yang bergerak di bidang produk olahan makanan, fashion dan sebagainya melalui digital Marketing. Dengan program ini diharapkan UMKM bisa lebih maju dan berdayasaing” ujarnya
Kegiatan diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada tiga besar UMKM terbaik serta UMKM terfavorite. Untuk juara 3 UMKM terbaik dimenangkan oleh Kecamatan Gerung, juara 2 UMKM terbaik dimenangkan oleh Kecamatan Labuapi dan juara 1 UMKM terbaik dimenangkan oleh Kecamatan Kediri, sedangkan UMKM terfavorite berdasarkan jumlah like yang ada di website Berugaqmatim.info adalah Kecamatan Batulayar. (Diskominfotik/Ria/Dhea).
Sekotong, Diskominfotik – Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Duafa Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Puskesmas Eyat Mayang dalam melauncing Program Bidan untuk Negeri pada salah satu daerah terpencil di wilayah kerja Puskesmas Eyat Mayang Lobar yang dihadiri oleh Kepala Dikes Lobar yang diwakili Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Fri Noviani, dan Kepala Puskemas Eyat Mayang Ns. Akmal Rosamali di Madrasah Al-Hidayah Dusun Aik Mual, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, (23/10/2021).
Perwakilan LKC Dompet Duafa yang diwakili oleh Ibu Hendri Safarini selaku Bendahara Pusat Yayasan Dompet Dhuafa dalam sambutannya mengatakan, “salah satu upaya Dompet Dhuafa untuk menciptakan sumber daya manusia terbaik, harus disiapkan mulai dari awal kehamilan sampai dengan kelahiran, untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya program jangka pendek yang dibutuhkan akan tetapi program yang berkepanjangan dengan mensinergikan program lain yang ada di Puskesmas”, tegasnya.
Sekotong, Diskominfotik – Dalam mendukung dan mensukseskan percepatan vaksinasi di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sebagai daerah penyangga pelaksanaan even World Super Bike (WSBK), Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar melaksanakan Vaksinasi Gotong Royong bersama Corporate Social Responsibility (CSR) Kimia Farma dan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma () Dompet Dhuafa untuk masyarakat di Desa Gili Gede Indah, wilayah kerja Puskesmas Pelangan, Kecamatan Sekotong Lobar, Jumat (22/10/2021).
Ia juga menyampaikan, “terima kasih kepada CSR Kimia Farma bersama LKC Dompet Duafa yg telah bekerja sama dalam bersinergi membantu pemerintah daerah Lobar dalam meningkatkan layanan kesehatan melalui vaksinasi Gotong Royong ini,” tegasnya.
Gerung, Diskominfotik – Keberhasilan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dalam meraih beberapa penghargaan bergengsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) anatara lain Anugrah Parahita Ekapray (APE) Tahun 2020 dalam Tingkat Madya, dan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam Tingkat Madya tidak lepas dari kerja keras Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lobar, support Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Polres Lobar dan Polres Kota Mataram melalui Kanit PPA dimana Kabupaten Lobar berada pada dua wilayah hukum tersebut, dan yang tidak kalah penting dari semua itu adalah peran serta Dewan Anak Kabupaten Lobar sebagai pelopor dan pelapor dari setiap permasalahan anak di Kabupaten Lobar.
Peran serta Dewan Anak dalam memberikan sumbangsih dua penghargaan dari Kementerian PPA bagi Kabupaten Lobar sangatlah berarti bagi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Mustilkar dimana Dewan Anak bernaung.
Mantan Ketua Dewan Anak Lobar Periode 2019-2021 Royanissa Julia Rahmadewi Nangurman dalam memberikan pesan dan semangat kepada Ketua, Pengurus dan Anggota yang baru mengatakan, “dengan masa jabatan lebih dari dua tahun berada di Dewan Anak, banyak kesan yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, yang jelas Dewan anak itu luar biasa,” tuturnya.
Gerung, Diskominfotik – Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1606/Mataram Kolonel Arm Gunawan menghadiri Upacara dalam Rangka hari santri Nasional Tahun 2021 sekaligus menjadi Inspektur Upacara yang dihadiri oleh Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Halid, Ketua DPRD Lobar Hj . Nurhidayah, Kepala Kantor Kemenag Lobar H. Jalalussauthy, Ketua MUI Lobar TGH Abdullah Mustapa, Kapolres Lobar AKBP Bagus Satrio Wibowo, Asisten setda Lobar, Kepala OPD se Lobar, Danramil 1606-04/Gerung di wakili Danposramil Kediri di Kantor Kementrian Agama Lobar Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lobar, Jum’at (22/10/2021).
“Siaga jiwa berati santri tidak lengah menjaga kesucian hati dan berpegang teguh pada aqidah, nilai dan ajaran islam rahmatan lilalamin serta tradisi leluhur bangsa Indonesia, pada jaman dahulu para santri siap mati untuk menjaga ke untuhan NKRI maka santri hari ini tidak akan pernah memberikan celah masuknya ancaman idiologi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan NKRI. Siaga Raga berarti badan, tubuh, tenaga serta buah santri perjuang untuk Indonesia, oleh karena itu santri tidak pernah lelah untuk selalu berkarya untuk Indonesia, jadi santri siaga jiwa raga merupakan komitmen seumur hidup santri yang di ajari di pondok pesantren untuk santri-santrinya yang selalu mengajari tentang ilmu ilmu dan ahlak yang selalu menjadi tameng kehidupan kita dalam berangsa dan bernegara,” Tambahnya.