warta media – Laman 12 – Kabupaten Lombok Barat

Berawal dari Rumput Laut, Lebarkan Sayap

Baiq Siti Suryani, Rintis Produk Berbahan Baku Ikan

SASAK Maiq adalah salah satu UMKM yang berkembang di Desa Senteluk Batulayar Lombok Barat. UMKM ini dirintis Baiq Siti Suryani. Kini dia telah berhasil mempekerjakan pegawai sebanyak 15 orang.

Awalnya pada tahun 2012, Sasak Maiq membuat tortilla rumput laut, kerupuk rumput laut, dan rengginang rumput laut. Tahun 2015 kemudian melebarkan sayap dengan memproduksi produk lainnya seperti terasi dan kopi rumput laut.

“Kami akan berupaya mengembangkan UMKM ini sehingga memiliki daya saing yang lebih kuat lagi,” kata Suryani kepada Lombok Post kemarin.

Suryani menuturkan, usaha ini dimulai dari usaha kecil-kecilan. Pasarannya hanya menyasar warung, kios, dan sekolah. Harga produk yang ditawarkan cukup murah mulai dari Rp 500 hingga Rp 1000 perbungkus.

Menurut dia dalam perjalanannya, usaha ini mengalami pasang surut. Hingga tahun 2014 Suryani menjalankan usaha sendiri. Namun lambat laut permintaan terus meningkat. Dia pun menggandeng mitra untuk meningkatkan produksi dan memasarkan barang.

”Dengan bermitra usaha kita bisa lebih cepat berkembang,” ujarnya.

Kemitraan ini penting karena sejalan dengan misi dari UMKM tersebut. UMKM ini mulai dirintis sejak tahun 2012 dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dia mengaku ingin mengajak masyarakat untuk mandiri dalam menjalankan usaha.

Menurutnya menjalankan bisnis membutuhkan proses yang cukup panjang. Apalagi tingkat persaingan tinggi. Namun itu semua tak membuat ia gentar.

”Kuncinya jalankan bisnis itu, harus berani bersaing,” katanya.

Suryani melihat, jika dikelola secara serius UMKM yang memasarkan produk unggulan daerah akan mampu bersaing. Apalagi di tengah terus berkembangnya pariwisata NTB. ”Peluang UKM cukup besar dengan majunya pariwisata daerah,” jelasnya.

Ia cukup terkesan dengan perkembangan pariwisata NTB. Pariwisata dinilai mampu mengembangkan produk UKM. Khususnya produk UKM yang merupakan komoditi unggulan daerah.

Banyaknya tamu mancanegara ke NTB merupakan peluang yang harus dimanfaatkan. Tentunya dengan hal ini pihaknya berharap agar produk di NTB makin berkembang baik dikenal lokal maupun mancanegara.

”Olahan rumput laut paling laku di pasaran, dan sangat diminati wisatawan mancanegara,” tambahnya.

Dia mengakui, merintis suatu usaha pasti akan menemui kendala. Hal inilah yang juga dialami UKM Sasak Maiq. Kendala yang dihadapi di antaranya belum adanya alat modern untuk menopang produksi dan pemasaran yang belum begitu luas. Namun kendala ini tidak pernah menghambat pengembangan usahanya.

“Pelan-pelan, kendala itu akan bisa dipecahkan,” tegasnya. (nur/r4)

Sumber:http://www.lombokpost.net/2016/05/14/berawal-rumput-laut-lebarkan-sayap/

By Anwar ST/ Mei 19th, 2016/ warta media/ Komentar Dinonaktifkan/

TNI Turun ke Sawah

GIRI MENANG – Guna memaksimalkan hasil pertanian, TNI AD turun ke sawah. Membantu petani dengan melakukan gerakan percepatan tanam, untuk masa tanam tahun ini.

Dandim 1606/Lobar Letkol Inf Ardiansyah mengatakan, gerakan percepatan tanam ini merupakan upaya TNI dalam membantu petani. Berdasarkan perintah langsung Panglima TNI.

”Langsung perintah dari Panglima. Ini juga kontrak kerjasama antara Presiden RI dengan Panglima TNI,” katanya.

Kata Dandim, TNI tidak sebatas membantu petani dalam hal percepatan tanam saja. TNI pun ikut mengawasi kelancaran pupuk serta membantu petani saat panen.

Tak sampai di sana, TNI turut membantu serapan di gudang Bulog yang ada di Lembar. Karena itu, di jalur menuju Pelabuhan Lembar, anggotanya berjaga untuk mencegah hasil pertanian dibawa ke luar wilayah Lombok.

”Ini sebagai bagian untuk mensukseskan ketahanan pangan,” kata Letkol Inf Ardiansyah.

Sementara itu, Danramil Gerung Kapten Inf Marito mengatakan, beberapa kelompok tani sangat terbantu dengan kegiatan percepatan tanam ini. Terutama bagi petani yang kekurangan tenaga untuk menanam padi.

”Kita utamakan kelompok tani yang memang kekurangan tenaga tanam,” jelasnya.

Kata Marito, Koramil Gerung sendiri sudah mempunyai tenaga tanam yang merupakan anggota TNI. Mereka turut mengajarkan petani mengenai pola tanam jajar legowo. ”Mereka juga yang turun, dibantu dengan anggota lain,” ujarnya.

Minggu (1/5) lalu, Koramil Gerung melakukan percepatan tanam di lima kecamatan, yakni Gerung, Kuripan, Kediri, Labuapi, dan Lembar. Total lima kecamatan itu, dilakukan percepatan tanam di 25,12 hektare sawah.(dit/r6)

Sumber :http://www.lombokpost.net/2016/05/03/tni-turun-sawah/

By Anwar ST/ Mei 4th, 2016/ warta media/ Komentar Dinonaktifkan/

Lobar Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan

GIRI MENANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat mengaku kekurangan ruang kelas baru (RKB) tingkat SD. Tercatat tingkat SD masih kekurangan 447 RKB. “Ini berdasarkan hasil pemetaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dikdas 2015,” kata Kepala Dikbud Lobar H Ilham pada saat pelatihan peningkatan kompetensi pengawas tingkat SD/MI, SMP/MTs di Puri Saron Senggigi beberapa waktu lalu.

Ilham mengatakan, sarana dan prasarana merupakan hal paling fundamental dari hasil pemetaan SPM Dikdas Tahun 2015 lalu. Kekurangan RKB masih cukup banyak.

“Ini baru kita bicara ruang kelas saja. Belum kita bicara tentang ketersediaan perpustakaan, laboratorium dan sebagainya yang belum optimal,” kata pria asal Kediri Lobar ini.

Diakuinya, masih banyak kekurangan pada tiap indikator capaian (IP). Hal tersebut akan menjadi tanggung jawab bersama dalam penuntasan pemenuhan SPM Dikdas di Lombok Barat. Selain itu, jika diperhatikan persoalan pendidikan saat ini bukan hanya menyangkut persoalan tentang SPM. Tetapi ada persoalan lebih besar dan menjadi kontribusi yang sangat signifikan terhadap bagaimana keberadaan kemajuan daerah .

“Kita tahu kalau berbicara IPM ada tiga hal yang membentuk IPM. Yakni bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” ujarnya.

Dari sisi IPM pendidikan sebetulnya hanya menggarap permasalahan rata-rata lama sekolah. Data terkini yang di rilis BPS IPM diangka 5,6. Artinya lama sekolah di Lobar lima tahun 6 bulan. Artinya, masih berada di kelas 6 SD belum tamat SD. “Ini keadaan sekarang dan perlu kita pahami mengapa angka ini 5,6,” imbuh mantan Perpusda Lobar ini.

Selain itu lanjutnya, berbicara kualitas hasil uji kompetensi guru (UKG) yang diadakan secara masiv tahun lalu. Angkanya sungguh fantastis, Lobar berada pada posisi rata-rata 55. Artinya rata-rata hasil UKG untuk dua uji kompetensi. Yakni profesional dan pedagogik rata- rata 5,5. Angka ini cukup tinggi. Lobar berada diposisi ketiga dari 10 Kabupaten/Kota Se-NTB. Jadi, kemampuan guru – guru Lobar dibandingkan kabupaten lain berada di posisi ketuga. Bahkan untuk SMA berada diposisi kedua setelah Mataram.

“Hasil kerja pengawas pembina disekolah kelihatan. Tetapi kalau kita melihat dari target yang ingin dicapai oleh pemerintah kedepan masih belum cukup,” imbuhnya.

Tahun depan lanjutnya, ia meprioritaskan angka rata-rata 6,5. Bagaimana kita melihat atau mengejar perbedaaan antara 6,5 dari 5,6.

Ia berharap, pengawas paling tidak mampu membawa guru termotivasi untuk belajar. Karena persoalan pendidikan saat ini faktor utama lemahnya semangat motivasi untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut.

“Ini menjadi tugas kita sekarang untuk memberikan support, dorongan kepada guru meningkatkan motivasi dan semangat belajarnya,” tukasnya. (jay)

Sumber: http://www.lombokpost.net/2016/03/28/lobar-dorong-peningkatan-kualitas-pendidikan/

By Anwar ST/ Maret 30th, 2016/ warta media/ Komentar Dinonaktifkan/

Indonesia Butuh 12 Ribu Pranata Humas

Semarang, Kominfo – Direktorat Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo sebagai direktorat pelaksana Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas menargetkan penambahan jumlah Pejabat Fungsional Pranata Humas secara signifikan sampai Tahun 2019. “Namun, peningkatan ini diharapkan juga diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi para pranata humas tersebut dalam menjalankan tugasnya,” jelas Direktur Komunikasi Publik Tulus Subardjono dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi dan Kehumasan bagi Jabatan Fungsional Pranata Humas Kementerian/Lembaga se-Pulau Jawa di Semarang, Rabu (02/03/2016) pagi .

Pencapaian target ini akan dilakukan melalui penyusunan peraturan yang dapat menarik dan memudahkan para ASN untuk pindah jabatan sebagai JFT Pranata Humas. “Saat ini jumlah pranata humas yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 12 ribu orang (Pejabat Fungsional Pranata Humas). Sementara tenaga yang ada saat ini baru mencapai sekitar 7000 orang,” papar Tulus.

Menurutnya, ada dua hal yang sangat dibutuhkan dari pranata humas di pemerintahan saat ini. Pertama, untuk mengangkat citra negara Indonesia ke dunia internasional. “Kita harus tunjukkan bahwa negara kita adalah negara maju, negara yang siap. Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean, red.) pun kita siap,” tegas Tulus.

Yang kedua, lanjutnya, adalah untuk membuat persepsi masyarakat terhadap pemerintah menjadi lebih baik. “Dengan begitu, diharapkan agar masyarakat semakin bersemangat untuk turut berpartisipasi membangun negara ini,” tuturnya.

Lebih lanjut Tulus menyampaikan bahwa pranata humas juga diharapkan menjadi pelaku utama dalam penyebaran informasi ke masyarakat. Yang terjadi selama ini, informasi sering berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah, kabupaten, kota, mengurusi informasi terkait lembaganya masing-masing. “Sementara, ada informasi pokok yang harus disampaikan. Misalnya informasi tentang ketahanan pangan, ketahanan energi, dan semacamnya. Di sinilah peran pranata humas diperlukan,” tegasnya.

Pemerintah pusat juga akan melakukan peningkatan dari sisi regulasi terkait jabatan pranata humas. Akan dilakukan persamaan pada nomenklatur untuk bagian kehumasan di tiap daerah. “Saat ini kan namanya berbeda-beda, ada yang Biro Humas dan Hukum, ada yang Biro Humas dan Kerjasama, Dinas Komunikasi dan Perhubungan, dsb. Dikhawatirkan, jabatan humas hanya menjadi tempelan, tidak diperhatikan. Nantinya akan disamakan menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika,” jelas Tulus.

Juga dalam UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah, akan dicantumkan penjelasan mengenai fungsi dasar, analisis jabatan, dan analisis beban kerja bagi jabatan pranata humas. Selain itu juga akan ditentukan parameter dan kriteria bagi para pegawai, kompetensi apa yang harus dimiliki para pranata humas di masing-masing pemerintahan daerah.

Rapat Koordinasi yang diadakan di Hotel MG Setos, Semarang ini dihadiri oleh para pranata humas dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan dari daerah-daerah di pulau Jawa, antara lain perwakilan dari Kementerian ESDM, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, dan juga Sekda Jawa Tengah.

Sesi diskusi kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Kasubdit Jabatan ASN Bidang Perekonomian BKN mengenai peluang dan tantangan para ASN dalam menyandang jabatan sebagai pranata humas. (VY/AB)

Sumber

By AdminWebLobar/ Maret 3rd, 2016/ warta media/ Komentar Dinonaktifkan/

Siswa Nikah Boleh Ikut UN

GIRI MENANG – Momen ujian nasional (UN) tidak lepas dari siswa nikah. Hal tersebut akan mempengaruhi pesrentase kelulusan karena siswa sudah tercatat menjadi daftar nominasi tetap (DNT) peserta UN. Saat ini semua sekolah di Lobar tengah mempersiapkan data siswa yang menjadi peserta UN yang akan digelar April mendatang. Sekolah diminta melakukan verifikasi ulang terkait data siswa peserta UN sebelum dikirim ke Dikbud Lobar. “Meski siswa sudah nikah tetap bisa ikut UN,” kata Kadis Dikbud Lobar H Ilham.

Tahun lalu, menjelang pelaksanaan UN beberapa siswa di Lobar nikah. Siswa yang menikah ini sudah tercatat menjadi DNT peserta UN di daerah berjargon “patuh patuh padju”. Sehingga jika tidak mengikuti UN akan berpengaruh pada persentase kelulusan.

Kini kata Ilham, siswa menikah diminta tetap melaksanakan UN. Pasalnya, akan berpengaruh pada persentase kelulusan. “Kami ingin sekolah mengakomodir siswa agar tetap ikut UN,” terang pria berkumis ini.

Sejauh ini kata mantan Kepala Perpusda Lobar, pihaknya belum menerima kabar ada siswa yang nikah menjelang UN. Kendati demikian, pihaknya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk tetap melaksanakan UN. Mengingat UN sangat penting bagi siswa. Baik untuk melanjutkan maupun untuk mencari kerja dengan ijazah didapatkan.

Biasanya lanjut Ilham, siswa yang nikah akan malu melaksanakan UN. Mereka kebanyakan memilih untuk tidak mengikuti UN. Mereka akan memilih untuk ujian paket jika sudah menikah. Kendati demikian, ia meminta pihak sekolah untuk berupaya agar siswa nikah mau melaksanakan UN.

Ilham menambahkan, proses pelaksanaan UN tahun ini sama seperti tahun lalu. Nilai UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. “Penentu kelulusan ada ditangan sekolah,” ujar pria asal Kediri Lobar ini.

Oleh karena itu sambungnya, ia meminta UN dilaksanakan dengan jujur. Sekolah harus mengedepankan pelaksanaan UN jujur dari pada nilai UN tinggi. “Percuma nilai UN tinggi tapi tapi tidak jujur,” singkatnya.

Guna melaksanakan UN jujur maka mulai sekarang sekolah harus mempersiapkan. Seperti melaksanakan penamahan jam belajar dan tryout. (jay)

sumber: http://www.lombokpost.net/2016/01/19/hore-siswa-nikah-boleh-ikut-un/

By Anwar ST/ Januari 20th, 2016/ warta media/ Komentar Dinonaktifkan/

Polres Awasi Khusus Daerah Wisata

GIRI MENANG – Teror bom di Jakarta beberapa waktu lalu, membuat Polres Lombok Barat siaga satu. Beberapa objek vital, terutama wilayah pariwisata dan pintu masuk ke Lombok Barat, mendapat pengawasan khusus.

Kapolres Lombok Barat AKBP Wingky Adhityo Kusumo mengatakan, peningkatan patroli dilakukan jajarannya. Koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat juga dimaksimalkan.

”Kita lakukan pengamanan maksimal sejak kejadian di Jakarta. Ini instruksi langsung dari mabes,” kata Wingky, kemarin (15/1).

Khusus untuk di kawasan wisata Senggigi, koordinasi dilakukan dengan petugas keamanan hotel. Ia menghimbau, untuk setiap tamu yang hendak menginap, untuk diperiksa dengan teliti. Selain itu, Polres Lobar juga mendapatkan bantuan dari Brimob Polda NTB sebanyak satu regu, untuk melakukan patroli di wilayah Senggigi.

”Kalau belum ada CCTV, kita suruh pasang. Tujuannya, untuk memantau tempat yang tidak bisa dijangkau petugas keamanan,” ujarnya.

Tak hanya itu, pengamanan ketat juga diberlakukan di pintu masuk ke Lobar seperti Pelabuhan Lembar. Beberapa petugas tambahan ditempatkan di Lembar.

Sementara itu, Pjs Kapolsek Senggigi AKP Rafles Girsang mengatakan, sejauh ini belum ada isu-isu yang mengganggu keamanan di Senggigi. Meski demikian, ia tetap meningkatkan pengawasan dan keamanan di kawasan yang merupakan jantung pariwisata Lombok Barat.

”Patroli jelas kita tingkatkan, sesuai dengan instruksi dari mabes yang turun ke Polres. Meski tidak ada ancaman, dan kita juga memang mengharapkan tetap aman, kewaspadaan tetap kita tingkatkan,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Ispan Junaidi sangat percaya diri kalau apa yang terjadi di Jakarta, kecil kemungkinan untuk terulang di Lombok Barat. Masyarakat Lombok Barat, menurutnya, sudah sangat moderat. Tidak ada golongan ekstrimis, seperti lazim yang ada di daerah lain.

”Masyarakat kita sudah sangat dewasa,” kata Ispan.

Apakah teror di Jakarta akan berimbas untuk pariwisata Lombok Barat? Ispan membantahnya. Ia percaya, pariwisata Lombok Barat tak akan terpengaruh dengan adanya teror tersebut.

”Kalau terus menerus terjadi teror, ya bisa jadi menggangu. Tapi, disini kita punya polisi dan TNI, yang saya yakin akan bekerja dengan maksimal untuk memberikan rasa nyaman dan aman untuk dunia pariwisata Lombok Barat,” tandasnya.(dit/r4)

Sumber: http://www.lombokpost.net/2016/01/16/polres-awasi-khusus-daerah-wisata/

By Anwar ST/ Januari 18th, 2016/ warta media/ Komentar Dinonaktifkan/

Pelabuhan Gili Mas Segera Dibangun

GIRI MENANG – Pelabuhan Gili Mas, Lembar, segera dibangun secara bertahap mulai tahun ini. Tak tanggung-tanggung, Rp 1,1 triliun digelontorkan untuk pelabuhan yang rencananya menjadi pelabuhan peti kemas dan kapal pesiar tersebut.

Plt Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengatakan, dana pembangunan pelabuhan Gili Mas ini, murni dikeluarkan Pelindo III. Tidak ada sepeserpun dana yang berasal dari APBD Pemkab Lombok Barat.

“Mereka (Pelindo III) yang membiayai semuanya, jadi pembangunan ini tidak membebani anggaran pemkab,” kata Fauzan, kemarin (15/1).

Pemkab Lobar, lanjutnya, sempat melakukan studi ke Pelindo III yang berada di Surabaya. Tujuannya, untuk melihat seperti apa pengelolaan pelabuhan yang dilakukan Pelindo III Surabaya.

“Sebagai gambaran juga untuk disini, nantinya pengelolaannya itu seperti apa, teknologi yang dipakai bagaimana,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Lobar Robijono Prastijanto mengatakan, diversifikasi usaha yang dilakukan Pelindo III di Surabaya, diharapkan bisa diterapkan di Pelabuhan Gili Mas nantinya. Begitu pula dengan teknologi dalam pengoperasian pelabuhan tersebut.

”Semua teknologi yang ada di Surabaya akan diaplikasikan di sini (pelabuhan Gili Mas),” kata Robi, sapaan akrab Robijono Prastijanto.

Meski investasi dalam pembangunan dilakukan Pelindo III, lanjutnya, pemkab tak akan lepas tangan begitu saja. Menurut Robi, Pemkab Lobar akan membantu dalam pembangunan infrastruktur yang menunjang operasional pelabuhan. Seperti, membangun atau memperbaiki akses jalan dan infrastruktur penunjang lainnya.

Selain itu, dalam masalah perizinan, pemkab akan berupaya untuk lebih mempermudahnya. ”Pasti kita bantu, karena manfaatnya besar sekali untuk Lombok Barat,” sambung Robi.

Apakah pemkab, nantinya mendapatkan retribusi atau pendapatan dari beroperasinya pelabuhan ini? Robi mengaku pemkab tidak mendapatkan itu. Pemkab Lobar, lanjutnya, mendapatkan pemasukan dari proses-proses perizinan yang dilakukan Pelindo III di Lombok Barat.

Walaupun tidak mendapat retribusi, Robi tidak melihat itu merupakan suatu masalah. Poin pentingnya adalah pengembangan kawasan di sekitar pelabuhan. Warga sekitar, terutama wilayah Sekotong dan Lembar, tentu mendapatkan manfaat positif dari keberadaan Pelabuhan Gili Mas.

Untuk pembangunannya, Pelindo III berencana akan mulai di 2016 ini. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap. ”Infonya dimulai tahun ini,” pungkas Robi.(dit/r4)

Sumber: http://www.lombokpost.net/2016/01/16/pelabuhan-gili-mas-segera-dibangun/

By Anwar ST/ Januari 18th, 2016/ Berita Terbaru, warta media/ Komentar Dinonaktifkan/

Minimalisir Kades Berkonflik, BPMPD Aktif Pembinaan

GIRI MENANG – Mengelola anggaran desa yang tak sedikit membuat kepala desa harus lebih berhati-hati. Salah mengambil kebijakan saja, mereka harus siap didemo warga bahkan bisa sampai berurusan dengan hukum.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lombok Barat (Lobar) H Syaiful Ahkam kepada Lombok Post mengakui di 2015 ada beberapa kepala desa yang berkonflik. Mereka tak hanya diperkarakan secara hukum, namun juga mendapat penolakan dari masyarakat sekitar.

‘’Penyebabnya bisa karena penggunaan keuangan desa yang dinilai tak transparan. Tapi ini hanya sebagian kecil, satu kades terpaksa kami berhentikan karena terjerat kasus hukum,’’ terang Ahkam kepada Lombok Post, kemarin (26/11).

Selain itu, ada juga kades yang tak akur dengan sekretaris desa (sekdes). Kondisi ini membuat sekdes lebih sering berkantor di kantor camat sehingga cukup mengganggu berjalannya roda pemerintahan desa. Ada juga warga yang mengadukan aparatur pemerintahan desa yang lain seperti TPKD (tim pelaksana kegiatan desa) dan tim pembangunan.

Sebagai SKPD yang menaungi pemerintahan desa, BPMPD tak ingin tinggal diam terhadap sejumlah permasalahan yang terjadi sepanjang 2015. Mereka aktif memediasi pihak-pihak yang berkonflik agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak berakhir di meja persidangan.

‘’Namanya juga dinamika di pemerintahan desa, jadi kami anggap itu wajar. Yang perlu diperhatikan adalah agar pembinaan ke mereka tetap berjalan agar kasus serupa tak terulang,’’ terang Ahkam.

Secara garis besar, menurut dia, setahun terakhir pemerintahan desa di seluruh desa di Lobar berjalan efektif, partisipatif, dan sistematis. Dinamika yang terjadi adalah bagian dari bentuk partisipasi dan sifat kritis masyarakat.

Hal yang cukup membuat Ahkam bangga, 119 desa dan 3 kelurahan di Lobar tergolong telah memenuhi standar pelayanan minimum (SPM). Ini dilihat dari ketersediaan sarana prasarana yang ada seperti aula, meubeler, ruangan perangkat dan kelembagaan desa yang terpisah, serta adanya sarana untuk mereka bekerja.

Meski begitu untuk transportasi, saat ini masih ada beberapa kades yang belum memiliki kendaraan dinas atau kalaupun ada, kondisinya sudah tidak layak. Totalnya sebanyak 35 kades dan permohonan pengadaan kendaraan dinas kades telah diajukan BPMPD ke pemkab.

Di sisi pembangunan, penyerapan anggaran alokasi dana desa (ADD) di 2015 per minggu ketiga November mencapai 84,8 persen. Sisanya saat ini dalam proses dan diperkirakan akan tuntas hingga akhir tahun anggaran. Sedangkan serapan dana desa (DD) dalam kurun waktu yang sama sudah berada di posisi 80 persen.

‘’Dari sisi ambang batas kita sudah aman. Tapi kami akan tetap dorong pemerintahan desa agar tidak ada anggaran yang tidak dieksekusi hingga batas akhir tahun anggaran sehingga akan menjadi SILPA,’’ ujarnya.

Selain tengah merancang Raperda Desa, Ahkam mengungkapkan saat ini pihaknya juga menyiapkan sebuah Perbup yang nantinya mengatur agar pengelolaan keuangan desa bisa satu. Sehingga kedepan desa-desa ini bisa dimudahkan secara administratif namun tetap tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan.

Terpisah, Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial BPMPD Lobar Amiruddin juga menyampaikan jika bidangnya banyak melakukan terobosan di tahun ini. Salah satunya membentuk forum komunikasi kader posyandu di tiap-tiap kecamatan. Tujuannya agar komunikasi dan koordinasi pemerintah melalui BPMPD dengan para kader posyandu bisa lebih mudah.

Selain itu mereka juga telah membentuk satgas siaga narkoba desa bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sudah ada 6 kecamatan dan 64 desa yang memiliki satgas ini. Ditargetkan di 2016, semua kecamatan dan desa akan memilikinya.

‘’Kami juga memiliki program tambahan dengan menyentuh ponpes bersama BNN juga. Tujuannya sama, memerangi narkoba,’’ ujarnya.

BPMPD juga berupaya mendorong agar peran Badan Perwakilan Desa (BPD) bisa lebih optimal. Mereka diminta bisa bermitra dengan pemerintahan desa dalam membuat regulasi penyelenggaraan pemerintahan di desa. Hal yang sama juga diharapkan bisa dilakukan terhadap lembaga permasyarakatan desa lainnya. Seperti PKK dan LPM. (ida/r6/*)

Sumber

By AdminWebLobar/ Desember 2nd, 2015/ Berita Terbaru, warta media/ Komentar Dinonaktifkan/

PPNI Lobar Hearing Dengan Plt. Bupati

Keinginan lama agar bisa hearing sekaligus bersilaturrahmi dengan eksekutif dalam hal ini Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si bagi segenap pengurus PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Lombok Barat akhirnya bisa terwujud Kamis (6/8) kemarin diterima langsung Plt. Bupati Lobar di ruang kerjanya.

Segenap pengurs PPNI Lobar yang terpilih pada Muscab PPNI Maret 2015 lalu seluruhnya hadir. Tanpak wajah penuh ceria dan senyum sumringah terlihat dari para pengurus setelah pengurus mengidamkan cukup lama pertemuan dengan Plt. Bupati Lombok Barat. Ketua PPNI Lobar H. Sulaiman Adam, SKM, M.Kes bersama Sekretarisnya. H. Sahruji, SKM, MM yang juga Ka. Puskesmas Labuapi bersama anggota pengurus lainnya terlihat hadir. Apalagi suasana cair, penuh canda dan sesekali terdengar canda gurau penuh keakraban mewarnai pertemuan tersebut yang juga dibimbing perawat senior sekaligus mantan Ketua PPNI Lobar sekaligus Ketua Dewan Pembina PPNI HL. Takdir Mahdi.

Ketua PPNI Lobar, H. Sulaeman Adam kepada Plt. Bupati Lobar melaporkan berbagai bentuk kegiatan organisasi yang pernah dilakukan pihaknya bersama pengurus. Salah satu yang urgen setelah terpilihnya kepngurusan baru hasil Muscab di Jayakarta Hotel Senggigi belum lama ini diantaranya, melakukan konsolidasi pengurus, rapat kerja berkala dan pelantikan seeuruh pengurus komisariat PPNI Lobar di 6 rayon se Lombok Barat. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti baksos berupa pemberian santunan juga sudah dilakukan.

Sulaeman Adam juga melaporkan, mekanisme penerimaan anggota baru PPNI utamanya yang belum mendaftar, mekanisme pembuatan KTA nasional, mekanisme pembuatan STR dan SIPP dipermudah, upaya organisasi memperjuangkan anggota yang masih mengabdi untuk minimal sebagai perawat kontrak/PTT dan perbaikan penghasilan sesuai UMR/UMP.

Secara lengkap pula aspirasi disampaikan PPNI agar perawat di daerah terpencil seperti Sekotong dan Pelangan agar lebih diperhatikan, kemudahan dalam proses kenaikan pangkat ataupun proses ijin belajar dan lain sebagainya.

Menanggapi hal itu Plt. Bupati Lobar begitu respek dengan program kerja dan aspirasi segenap anggota PPNI Lobar. Sebab bagaimanapun juga prioritas pembangunan kesehatan merupakan bagian sentral pembangunan di Lombok Barat selain pendidikan yang outputnya sama untuk meningkatkan kualitas SDM Lombok Barat.

Sejumlah keinginan dan aspirasi yang disampaikan para pengurus untuk meningkatkan kualitas personal dan kesejahteraan paramedic termasuk perawat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, meski dengan anggaran yang masih terbatas, namun setidaknya bisa dilakukan secara bertahap. Pentingnya perbaikan kualitas dan pendapatan paramedis termasuk perawat utamanya tenaga kontrak, Plt. Bupati bahkan memerintahkan Sekda Lobar bersama tim TAPD untuk membuat rumusan yang tepat terkait dengan alokasi tambahan kesejahteraan bagi paramedic di Lombok Barat. “Karena bagaimanapun juga tenaga kesehatan, guru di Lombok Barat ini sama-sama dibutuhkan bagi peningkatan kualitas SDM Lobar.

Meski tahun ini penerimaan PNS distop, namun Pemda mengupayakannya tahun 2016 nanti tenaga guru maupun tenaga kesehatan kita usulkan ke pemerintah pusat untuk diadakan rekrutmen CPNS. Yang jelas Pemda tetap komitmen membangun kesehatan di Lombok Barat dikiringi dengan perhatian yang terus-menerus pada tenaga kesehatan,” jelas Fauzan. (her-humas)

By Hernawardi/ Agustus 14th, 2015/ warta media/ Komentar Dinonaktifkan/

Denda Rp 1,5 Juta dan Dipolisikan

*Kalau Merariq Kodek di Desa Kekait

GIRI MENANG – Desa Kekait layak ditiru dalam upaya menekan angka pernikahan usia dini atau merariq kodek. Desa tersebut kini sedang gencar menyosialisasikan aturan adat k esekolah-sekolah yang berisi denda dan dilaporkan ke polisi jika ada yang nekat menikah di usia muda.

”Pemuda di Desa Kekait merasa miris banyak siswa yang masih sekolah lebih memilih untuk menikah. Sehingga saat ini kami menyasar siswa untuk sosialisasi awiq-awiq ini,” kata Kepala Desa Kekait H Sabri pada Lombok Post kemarin.

Awiq-awiq itu kata Sabri sudah disusun, dan kini sedang dalam tahap sosialisasi pada masyarakat. “Kami sosialisasi selama enam bulan. Kita sudah launching April. Jadi kita harapkan berlaku pada Oktober 2015,” katanya.

Dia melihat, banyaknya anak muda yang menikah pada usia muda belum mampu untuk berpikiran dewasa. Sebab pernikahan itu seharusnya terjadi sekali untuk selamanya.

Dalam poin awiq-awiq diatur umur untuk yang akan menikah minimal 19 tahun untuk perempuan. Sementara laki-laki 21 tahun. Bila ada yang nekat ingin menikah di luar umur tersebut, maka akan dipisahkan. Kalau tidak bisa dipisahkan, maka akan kena denda Rp 1,5 juta dan dilaporkan ke pihak berwajib.

”Sebenarnya kita lebih condong kepada sanksi sosialnya yang ada di awiq-awiq. Dan denda ini telah ada kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemuda sehingga dimasukkan dalam awiq-awiq,” jelasnya.

Tentu saja, adanya aturan ini kata Sabri, tidak serta merta akan bisa menekan nol persen merariq kodek. Tapi paling tidak bertahap, bisa merubah pola pikir dan paradigma untuk menikahkan anak yang masih muda pada usia yang sudah matang. “Semua yang diikhtiarkan bersama ini juga untuk kebaikan keberlangsungan sebuah rumah tangga yang awet dan terjaga,” jelasnya. (nur/r12)

Sumber: http://www.lombokpost.net/2015/denda-rp-15-juta-dan-dipolisikan.html

By Anwar ST/ Mei 26th, 2015/ warta media/ Komentar Dinonaktifkan/