Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat, Suhaimi Syamsuri, S.Ag, M.Si, Selasa (19/3) kemarin, melantik Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Lobar. Hadir langsung dalam acara tersebut, Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid dan Bupati Lobar, H.Zaini Arony serta seluruh anggota PPK dan PPS.

Kegiatan pelantikan yang berlangsung di Aula Utama Kantor bupati itu, dihajatkan guna mempersiapkan dan menghadapi penyelenggaraan pemilukada Lobar, NTB dan Legislatif. Pemilukada NTB, bisa dipastikan akan digelar Mei 2013 mendatang. Sedangkan pemilukada Lobar, akan berlangsung September mendatang.

Data yang dapat dihimpun, seluruh anggota PPK maupun PPS yang dilantik sebanyak 416 orang. Dirinci, Anggota PPK sebanyak 50 orang yang masing-masing kecamatan melibatkan 5 orang. Sementara anggota PPS sebanyak 366 orang dengan melibatkan 3 orang masing-masing desa.

Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid mengungkapkan, pihaknya sangat berterima kasih kepada pemerintah kabupaten Lobar yang telah mempasilitasi tempat dan waktu penyelenggaraan pelantikan ini. Menurut Fauzan, sekarang ini secara parallel, Lobar melaksanakan 3 jenis pemilu. Yang pertama adalah pemilu gubernur dan wakil gubernur yang akan digelar tanggal 13 Mei mendatang. Berikutnya akan dimulai tahapan pemilu bupati/wakil bupati Lobar serta pemilu legislatif. “Sebentar lagi akan berjumlah empat, yaitu pemilu presiden/wakil presiden 2014” katanya.

Banyaknya pemilu yang dilaksanakan, lanjut Fauzan, jika semua anggota yang ada bekerja dengan baik, jujur dan ikhlas, pasti tidak akan mengurangi kwalitas demokrasi. Syaratnya, menurut dia, memiliki tekad, integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas negara.

Hal lain yang dikemukakan Fauzan, terkait dengan honor anggota, baik PPK maupun PPS, tidak bisa menerima dobel yang bersumber dari pemilukada NTB dan Lobar. Alasannya, karena status dan namanya sama, yakni pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun ditambahkan, untuk pilkada bupati/wakil bupati Lobar, akan diberlakukan siasat berupa biaya tambahan operasional. Tetapi untuk honor dari kegiatan pemilu legislatif, kata Fauzan, anggota bisa menerima dobel. Alasannya, karena jenis, bentuk dan pekerjaannya berbeda. Untuk pemilukada, out putnya adalah gubernur/wakil, bupati/wakil bupati. Sedangkan untuk pemilu legislatif, beda out put, bentuk dan pekerjaannya. “Untuk honor pemuli legislatif, insya Allah bisa dobel” tegasnya seraya menambahkan, honor tersebut terhitung sejak Maret dan dibayar April mendatang.

Diharapkan, baik kepada PPK maupun PPS menerapkan kerja penelitan dan kerja pengecekan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena sumber masalah dari pemilu itu, kebanyakan diawali oleh kurang akuratnya data DPT.

Di tempat yang sama, Bupati Lobar, H.Zaini Aroni mengatakan, dalam rangka melaksanakan pemilukada gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati Lobar, bahkas sampai pemilu legislatif, merupakan satu komitmen moral. Jika komitmen moral yang disampaikan melalui janji dan sumpah yang diikrarkan, maka separuh dari kesuksesan pemilu itu bisa dilaksanakan. Dan Zaini yakin, komitmen moral bagi seluruh anggota PPK maupun PPS yang baru saja dilantik, maka pemilukada bupati/wakil bupati Lobar, akan bisa dilaksanakan dengan baik.

Menurut Zaini, jika pemilukada lobar sukses, maka bagian dari upaya pemilu gubernur/wakil gubernur, legislatif bahkan pemilu presiden/wakil presiden, sebagian sudah dilaksanakan dengan sukses. “Selain dari sisi kompetitif, mari juga kita lihat pemilu itu dari sisi pesta demokrasi yang sehat” ajak Zaini. (L.Pangkat Ali)