Giri Menang, 20 April 2020. Rapat Paripurna laporan badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan persetujuan terhadap laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2019 dilaksanakan Senin (20/4). Rapat ini akhirnya memutuskan menyetujui LKPJ Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid tahun anggaran 2019. Persetujuan itu dibacakan oleh Lalu Irwan, SP, salah seorang anggota DPRD Lombok Barat Fraksi Gerindra.

“Atas nama fraksi-fraksi Dewan dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Barat dapat pada prinsipnya menerima dan menyetujui LKPJ Tahun 2019,” ujar Lalu Irwan. LKPJ Bupati, dibacakan Irwan, disetujui karena secara umum tampilan dokumen LKPJ telah dapat menggambarkan apa yang disyaratkan atau diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019. Adapun fraksi-fraksi yang dimaksud yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Berkarya, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi Amanat Nasional dan Restorasi, dan Fraksi Perjuangan Rakyat.

Namun demikian, selain menyetujui, DPRD juga memberikan sejumlah catatan dan masukan seperti penyelesaian pajak Hotel Sentosa dan Pelindo, OPD yang tidak sesuai serapan anggarannya agar dipangkas, peningkatan sinergitas OPD sehingga tidak ada ego sektoral, dan upaya-upaya peningkatan PAD melalui terobosan-terobosan yang lebih unggul
Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid menyampaikan ucapan terima kasih atas rekomendasi laporan LKPJ tahun 2019 tersebut. Disampaikan bupati, LKPJ Bupati 2019 dilakukan tanggal 12 Maret yang tidak lama setelah itu digemparkan oleh bencana Covid-19. Dampaknya, kata bupati, sebagian besar sumber daya yang ada difokuskan untuk penanganan Covid-19.

Dikatakan bupati, Lombok Barat ditimpa dua musibah besar yang hampir berurutan tahunnya. LKPJ tahun 2019 menunjukkan capaian kinerja yang mengalami pelambatan karena gempa bumi yang menggoncang Lombok tahun 2018. Kemudian, ketika sudah mulai ada sinyal kondisi membaik, kita diserang dengan wabah Covid-19 tahun 2020 ini.

“Sekarang realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, penyesuaian belanja karena menurunnya Pendapatan Asli Daerah dan transfer dana pusat ke daerah,” ujar bupati. Dampaknya, lanjutnya, apa yang sudah diupayakan dalam upaya peningkatan pencapaian target kinerja, dengan memanfaatkan SIMDA INTEGRATED menjadi terhambat karena keterbatasan fiskal daerah.

Disampaikan bupati, program pembangunan tahun 2019 belum sesuai harapan karena tuntutan dan perkembangan yang terus bergerak maju termasuk yang disebabkan bencana, penyakit, dan sebagainya. “Namun kami akan terus berupaya agar capain kinerja menjadi lebih baik,” ujarnya. Pada kesempatan itu bupati juga mengajak untuk saling bahu membahu menghadapi Covid-19.

Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kab Lombok Barat yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencermati laporan keterangan pertanggung jawaban dan merekomendasikan LKPJ Bupati Lombok Barat 2019 sebagai bahan evaluasi, untuk perbaikan di masa mendatang.
“Terhadap masukan yang disampaikan dewan, akan menjadi perhatian khususnya bagi perangkat daerah pelaksana kegiatan,” ujar bupati. Rapat paripurna ini diikuti ketua dan anggota DPRD Lombok Barat, TAPD, juga sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Lombok Barat.

Sumber : Humas Lobar