2Launching Perbup Pelayanan Publik dan Pos Pelayanan Informasi/Pengaduan serta Pameran Pelayanan Publik yang digelar pada hari Sabtu 6 September 2014 di Kec. Gunungsari menjadi momentum kebangkitan pelayanan publik di Kab. Lombok Barat, karena pada hari itu Bupati Lombok Barat, Ketua DPRD, Kepala Ombudsman NTB, BPKP, Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB) RI, dan seluruh jajaran SKPD sampai dengan kecamatan dan desa Se-Kab. Lombok Barat berada pada tempat yang sama untuk berkomitmen tinggi mewujudkan pelayanan prima di Kab. Lombok Barat. Komitmen tersebut ditandai dengan diluncurkannya beberapa Perbup tentang pelayanan publik, dan launching pembentukan Pos Pelayanan Informasi/Pengaduan serta pameran pelayanan publik. Selain itu sebagai wujud nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Bupati dan Kepala Ombudsman NTB telah menandatangani MoU tentang penataan dan pengawasan pelayanan publik di Kab. Lombok Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Lombok Barat DR. H. Zaini Arony mengatakan bahwa kegiatan ini bermakna penting sebagai implementasi asas transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik karena pada hakekatnya pelayanan publik adalah salah satu esensi desentralisasi yang harus terus ditatakelola secara baik dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat (consumers satisfaction).4a

Di tempat yang sama Asisten Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN & RB RI, Noviana Andrina sangat mengapresiasi Perbup yang telah disusun dan Pos Pelayanan Informasi/Pengaduan yang telah dibentuk dan dilaunching pada hari itu karena merupakan best practice pelayanan publik di daerah dalam rangka reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Lebih lanjut Kepala Ombudsman NTB, Adhar Hakim ketika dimintai tanggapannya juga menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah menggandeng Ombudsman untuk bekerjasama dalam menata dan mengawal jalannya pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat.

5Di akhir acara, Bupati Lombok Barat beserta Asisten Deputi Pelayanan Publik, dan Kepala Ombudsman NTB yang diikuti oleh undangan lainnya berkesempatan meninjau stand-stand pameran pelayanan publik yang didirikan oleh SKPD, BUMN, BUMD dan Instansi Vertikal Pelayanan Publik. (Bag. Ortal)