Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan dan asset di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2015.

Penyerahan LHP BPK RI ini diserahkan langsung oleh PLT Kepala BPK RI Perwakilan NTB yang juga merupakan Kepala Sub Auditorit NTB II pada BPK RI Perwakilan NTB, Wahyu Priyono, S.E, M.M, CA, Ak kepada Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si di Gedung Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Jumat (10/6/2016).

Pemkab Lobar memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan penilaian pada kesesuian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan di dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal dan hasil pemeriksaan BPK RI.

Kepala BPK RI Perwakian NTB, Wahyu Priyono mengatakan bahwa predikat WTP ini bukan berarti tugas Pemerintah Darah sudah selesai. “WTP merupakan sebagian dari pencapaian dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban APBD dan sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola anggaran dan menyusun laporannya untk menmperoleh Opini WTP dari BPK,” katanya. “Selain itu ada hal yang lebih penting lagi yaitu bagaimana dari APBD yang diamanatkan oleh rakyat itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tambahnya.

Atas nama Pemkab dan seluruh masyarakat Lobar, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, M.Si menyampaikan terima kasih, terutama kepada BPK RI atas seluruh dukungan, bimbingan dan penilaian yang telah dilakukan terhadap dokumen laporan keuangan Pemkab Lobar Tahun Anggaran 2015.

“Penilaian yang diberikan ini Insya Allah akan menambah motivasi bagi kami di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan ke arah yang lebih baik lagi,” ungkap orang nomor satu di Lombok Barat tersebut. “Kami kedepan semakin butuh lagi bimbingan dan arahan serta diskusi tentang tata kelola keuangan pengelolaan Pemkab Lobar agar lebih baik dan bisa dipertanggung jawabkan,” harapnya.