Gerung, Diskominfotik, Pemerintah kabupaten Lombok barat mengikuti kegiatan rapat pengendalian inflansi melalui zoom meeting, selasa, 22 Juli 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Dirjen Pemukiman dan Kawasan Perumahan Republik Indonesia (PKP RI) Imran. Sementara di ruang Umar Maya Kantor Bupati Lombok Barat dihadiri oleh Staf ahli bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan H.Maksum,S.Pd,M.Pd dan perwakilan sejumlah OPD.

Tito Karnavian Dalam paparannya menyatakan bahwa Program Strategis Nasional (PSN) khususnya Pembangunan tiga juta Rumah untuk Masyakat berpenghasilan rendah (MBR) agar segera dipercepat disetiap daerah. Hal ini untuk mendukung program presiden RI. “Pembangunan 3 Juta rumah juga harus didukung dengan penghapusan Biaya PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan BPHTPB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ) pertanggal 21 Juni 2025. Bagi Daerah yang tidak melaksanakan PSN, Akan mendapatkan sanksi”. Tegas Tito Karnavian.

Sementara itu Dirjen Pemukiman dan Kawasan Perumahan Republik Indonesia (PKP RI)
Imran mengatakan agar Semua daerah melakukan verifikasi dan pemeriksaan ulang data pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pemerintah daerah diminta untuk melakukan input data ke dalam aplikasi system informasi perencaan daerah (SIPD).

Menanggapi hal di atas, staf ahli Bupati Lobar H.Maksum,S.Pd,M.Pd dalam diskusi bersama OPD setelah zoom meeting meminta semua pihak dapat menjadikan hasil rapat tersebut sebagai atensi. Menurutnya hal tersebut harus ditindak lanjuti dengan cepat agar Lobar tidak terkena sanksi. Ia mengatakan informasi dari dinas terkait Lombok Barat siap mendukung PSN dengan membangun ratusan rumah yang tersebar di 10 kecamatan. “Lombok Barat Siap mendukung PSN dan Menyiapkan ratusan Unit Rumah Layak Huni Yang tersebar di 10 Kecamatan”, ujarnya.

penulis: Rian Sani
poto; Ris