Giri Menang, Sabtu 15 Februari 2020. Bupati Lombok Barat melalui Asisten III, Drs.H.Mahyudin berjanji, akan menghibahkan sebidang tanah untuk pembangunan sekreariat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) cabang Lombok Barat. Hal itu dikemukakan Mahyudin, saat memberikan arahan pada pembukaan Konferensi XXII PGRI cabang Lombok Barat yang berlangsung di Narmada, Sabtu (15/2/2020.)

Mahyudin terkesan saat menerima laporan bahwa, selama ini pengurus PGRI belum memiliki gedung sekretariat yang memadai. Karena itu Mahyudin serta merta menjanjikan akan menghibahkan sebidang tanah. Namun Mahyudin pun tak kalah gesitnya untuk memberikan warning. Pengurus diminta membuat proposal yang ditujukan kepadanya. Jika semua sudah deal, maka dalam tempo dua tahun bangunan fisik sudah ada.

“Silahkan pengurus PGRI membuat proposal, dengan catatan dalam waktu dua tahun bangunan fisik sekretariat sudah lengkap,” pinta Mahyudin seraya mengaku, kehadirannya dalam acara konferensi PGRI XXII Lombok Barat ini atas perintah bupati. Rencananya, menyusul bupati akan hadir selepas menghadiri kegiatan Sensus Penduduk Online di Pendopo-Gerung.

Terkait konferensi PGRI ini, Mahyudin mengaku haru dan bangga berada di tengah-tengah ibu dan bapak guru. Semua mengingatkan jasa guru yang tiada tara.

“Saya tidak akan bisa berdiri di hadapan bapak ibu hari ini ketika saya tidak mendapatkan pendidikan, pengajaran dari bapak ibu guru. Semoga jasa bapak dan ibu guru akan bernialai ibadah dari Allah,” petuah Mahyudin.

Pada ksempatan itu, ada beberapa hal penting yang disampaikan mantan Kepala Dinas Koperasi UKM Lombok Barat ini. Kata dia, PGRI adalah kumpulan dari orang-orang pendidik yang memiliki merek guru, yaitu insan yang digugu dan ditiru. Bahasa digugu dan ditiru ini kata dia, artinya setiap insan yang namanya guru, wajib dan pasti, dia adalah lebih dari yang lain.

Berikutnya, Manhyudin menyebut, kondisi di Lombok Barat, menurut data statistik, kemiskinan berada cukup tebal yaitu, 15,2 persen. Ini artinya, kalau penduduk Lombok barat 732 ribu akan menjadi sekitar 107 lebih masih dalam keadaan miskin. Di sisi lain, karena kemiskinan masih tebal, berdampak pada IPM Lombok Barat mencapai 67 poin dari 167 poin.

“Kita berada pada rangking ke 4 di NTB, di bawah kabupaten Sumbawa Barat. Bahkan Pak bupati telah mengumpulkan kami dan Insa Allah kami akan berbicara kepada seluruh pejabat eselon 3 dan 4 lingkup Dinas Pendidikan untuk sama-sama mendorong supaya IPM kita bisa berada di atas kabupaten Sumbawa Barat,” tegas Mahyudin dihadapan Ketua dan wakil ketua PGRI NTB, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Lombok Barat serta seluruh peserta konferensi.

Lebih jauh dikemukakan Mahyudin, IPM memang memiliki tiga komponen. Diantaranya, usia harapan hidup (UHH) yang diupayakan memiliki regulasi yang kuat untuk penigkataknnya. Berikutnya, tingkat rata-rata lama sekolah. Di sini, guru dan PGRI baik secara personal diharapkan memiliki tanggung jawab secara moral untuk bersama-sama meningkatkan tingkat rata-rata lama sekolah ini.

“Dalam hal ini, ternyata anak-anak ini banyak yang putus sekolah. Saya kira ini arah kebijakan yang akan kita tempuh. Yang masih usia sekolah, semua kita akan berperan untuk mengajak mereka kembali untuk sekolah sampai tamat,” harap Mahyudin seraya menyerukan agar menghidupakan kembali program paket A B secara personal maupun kelembagaan.

Usai memberikan arahan, pada kesempatan itu, Bupati Lombok Barat menyatakan, selamat kepada pengurus PGRI yang baru saja terpilih melalui konferensi. Tentu kata bupaati ini patut disyukuri, karena konferensi berjalan aman, baik dan lancar, tidak seperti kegiatan konferensi yang lain yang bisa saja diselingi keributan.

“Saya sangat akomodatif terhadap pengurus PGRI yang baru dilantik. Beda dengan partai politik, saingan itu sering dibuang jauh-jauh. Tapi di PGRI itu tidak berlaku, karena PGRI adalah organisasi profesi non profit, tidak boleh ada pengurus PGRI menjadi pengurus yang mencari keuntungan yang bersifat pribadi,” pesan bupati yang hadir belakangan pada konferensi ini.