Giri Menang, 17 April 2019 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid hari ini, Rabu (17/4) meninjau langsung proses pemungutan suara di wilayahnya. Bersama Sekretaris Daerah, Kapolres Lombok Barat, dan beberapa Pejabat Eselon 2, Fauzan mendampingi Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baiq Eva Nurcahyaningsih meninjau ke TPS 12 di Kelurahan Gerung Utara dan TPS 1 Desa Lembar Selatan.

Di dua lokasi tersebut, hasil temuan mereka rata-rata warga pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya mencapai lebih dari 70%.

Dalam kesempatan itu, Eva Nurcahyaningsih optimis tingkat partisipasi pemilih akan lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya.

“Pilpres ini menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat sangat antusias datang dan mencoblos. Itu tadi tergambar di dua TPS yang kita kunjungi,” ujar Eva.

Pemerintah Provinsi NTB, aku Eva, menggandeng seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk melakukan monitoring pelaksanaan Pemilu kali ini.

“Soal kemana kita monitor, tergantung Kabupaten/Kota,” pungkas Eva yang juga mantan Asisten 1 di Pemkab Lombok Barat.

Di kesempatan yang sama, Fauzan Khalid menyoroti ekses Pemilu terhadap masalah keamanan dan kerukunan warganya.

Terutama kepada penyelenggara, Fauzan berharap kepada KPPS selain bekerja dengan penuh integritas, juga menjadi penebar kedamaian dalam berdemokrasi untuk masyarakat sekitarnya.

“Masyarakat harus tetap tenang, damai, dan menjaga stabilitas keamanan. Orang lain yang jadi (menang, red), kok kita yang bertengkar,” ujar Fauzan ringan.

Di Lombok Barat sendiri, terdapat 479.882 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dan tersebar di 2.200 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Untuk kegiatan monitoring, Pemkab Lombok Barat menyebarkan 10 Tim yang memantau TPS sample di sepuluh Kecamatan yang ada.

Pihak Badan Pengawas Pemilu yang juga ikut melakukan pemantauan, Basriadi mengemukakan secara umum Pemilu berlangsung dengan aman dan lancar, walau pihaknya menemukan satu indikasi pelanggaran Pemilu.

“Semalam ada temuan saat patroli kita lakukan. Ada Caleg DPR RI dan DPRD Kabupaten yang kita monitor melakukan money politic. Saat ini masih kita dalami dulu,” aku Basriadi tanpa mau menyebut nama dan wilayah kasus tersebut.

Sedangkan untuk permasalahan di hari H ini, pihaknya baru saja mendapat aduan tentang adanya surat suara tertukar untuk Calon Legislatif DPRD Kabupaten.

“Ada saksi PKB di TPS 3 Desa Montong Are yang meminta penundaan pemungutan suara,” terang Basriadi.

Surat suara tertukar itu, terang Basriadi, adalah kertas suara untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat antara Daerah Pemilihan 3 (Kediri-Labuapi) dengan Dapil 5 (Gunung Sari-Batulayar).

Anggota KPUD Lombok Barat, Saiful Huda saat dikonfrontir tentang masalah tersebut mengaku masih mendalami temuan tersebut.

“Dalam diskusi group WA, mungkin kesalahan ada pada saat pengepakan. Jadi bukan kesalahan di kami, tapi pada tenaga sortirnya,” elak Huda menganggap itu kesalahan manusiawi yang kerap terjadi.

Huda mengaku pihaknya sudah berada di lokasi untuk mengambil langkah-langkah cepat mengatasi masalah tersebut.