Giri Menang, Diskominfotik; Beberapa Program yang ditawarkan oleh pihak BNI 46 dalam acara pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat beberapa waktu yang lalu memberikan angin segar untuk Kabupaten Lombok Barat terutama untuk mewujudkan Lombok Barat menjadi Kabupaten Smart city. Rapat membahas terkait persetujuan di lakukannya kerja sama dengan pihak bank BNI 46, agenda yang di adakan di ruang Umar Madi, kantor Bupati Lobar, Rabu, 10/03/21.
Terkait hal tersebut dari beberapa OPD yang hadir belum bisa menyetujui rencana bank tersebut, sebab masih ada beberapa yang di sampaikan oleh pihak bank yang tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam tulisan yang ekspose beberapa waktu yang lalu, sehingga menjadi sebuah pertimbangan bagi masing-masing OPD sebab di khawatirkan hanya menguntungkan satu pihak saja yakni bank BNI 46.
Oleh sebab itu staf ahli Bupati bidang politik hukum dan pemerintahan yakni Baharudin meminta kepada seluruh kepala OPD bahkan Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dalam melakukan kerja sama, untuk lebih mendalami rencana Kerja sama ini ia juga meminta agar di agendakan kembali rapat terkait hal ini.
Di tempat terpisah Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Lombok Barat selaku Leading Sektor Pengembangan Aplikasi-aplikasi yang ada di Lombok Barat, melalui Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Bidang Aplikasi dan Informatika Sumirah mengatakan Kerja sama ini harus didalami lebih dulu agar tercipta simbiosis mutualisme atau menguntungkan kedua belah pihak yaitu Pihak Pemda dan BNI 46. Untuk selanjutnya nanti diikuti oleh Penandatanganan Nota Kesepahaman dan selanjutnya di ikuti oleh Perjanjian Kerjasama oleh masing-masing OPD yang membutuhkan kerja sama dimaksud.
Dalam hal ini pula beberapa kepala OPD termasuk dari Sekretaris dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Aryanta Rusmana, menyampaikan keluhannya, agar lebih mempermudah dalam melayani masyarakat/customer yang mengurus berbagai macam kepentingan yang melibatkan bank yang saat ini sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, untuk dilakukan pada satu atap, agar tidak memakan waktu dan tenaga.
Hadir dalam Rapat tersebut, staf ahli Bupati bidang Politik Hukum dan Pemerintahan Baharudin, Analisis Kebijakan Publik H. Hamka, dan beberapa kepala OPD terkait.(Diskominfotik/Hld/windy/Feri)
Penulis 
