Mataram, Diskominfotik – Rapat Dengar Pendapat Program Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2023 di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Kamis (22/06/2023). Rapat ini dihadiri oleh Sekda Lobar H. Ilham, Kasatgas Korsup Wilayah V Nurul Ichsan Al Huda, Direktur Korsup Wilayah V Budi Waluyo, Korwas APD BPKP Darhilman, Para Kepala OPD Lobar, Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Hademan, Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Barat serta Tim dari KPK.
Dalam sambutannya Sekda Lobar H. Ilham Mengatakan Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengedukasi dan memberikan sosialisasi lebih utama daripada memberikan sanksi. Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. MCP memiliki 8 cakupan intervensi yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa. “Saya kira itulah kata kunci dari program KPK yang disebut MCP”, ujarnya.
Selain itu Sekda H. Ilham menyampaikan juga bahwa Pemkab Lombok Barat telah berupaya dan terus berikhtiar mendukung program MCP KPK. Hal ini ditandai salah satunya ditunjukkan dengan meningkatnya skor MCP Kabupaten Lombok Barat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2018 : 69%, Tahun 2019 : 78%, Tahun 2020 : 80,73%, Tahun 2021 : 82,06 %, Tahun 2022 : 88%. Capaian Nilai MCP Kabupaten Lombok Barat ini masih diatas nilai capaian rata-rata NTB. “Pemda Lobar terus mendukung MCP KPK sebagaimana kita buktikan nilai MCP Lobar setiap tahun meningkat”, terangnya.
Sekda H. Ilham menyampaikan terkait hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengkoordinasikan semua perangkat daerah dengan menyusun rencana aksi dan segera menindaklanjuti rekomendasi hasil survei penilaian integritas KPK. “Kita ketahui bahwa korupsi telah dianggap sebagai satu kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, upaya memberantasnya juga haruslah luar biasa termasuk dengan pencegahan sedini mungkin”, tutupnya.
Sementara itu Direktur Korsup Wilayah V Budi Waluyo dalam sambutannya menuturkan bahwa ini adalah kali kedua kunjungannya ke NTB, Ia berharap bahwa setiap tahapannya dapat berjalan dengan baik. Maksud dari kedatangan dan kunjungannya adalah sesuai dengan Undang-undang yaitu koordinasi dengan instansi. Baik dengan pihak Pemda atau yang bersangkutan tentang bagaimana mencegah atau memberantas korupsi. Ada juga MCP yang diperuntukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah di wilayahnya masing-masing. “Selain itu kami juga sedang menjalankan tugas yaitu melakukan survei penilaian integritas dimana sebagai upaya pemerintah memperbaiki tata kelola pemerintahan”, ujarnya.
(Diskominfotik/Juan/Fiyan)