Gerung, Diskominfotik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengikuti acara Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dengan Kemendagri Via Zoom Metting pada hari Rabu (8/2/2023) di Ruang Umar Maye Kantor Bupati Lombok Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Kab. Lombok Barat H. Ilham, Asisten II Setda Kab. Lombok Barat Rusditah, FORKOPIMDA dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Lombok Barat.
Kegiatan Rakor TPID dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Pol. (Pur) Tito Karnavian diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kab./Kota serta TPID Pusat. Dalam arahannya Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Inflasi secara nasional tahun 2022 sebesar 5,28%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi yakni momentum hari besar nasional yang mengakibatkan melonjaknya permintaan, anomali cuaca sehingga gagal panen dan kenaikan harga komoditas dunia. “Berdasarkan data BPS tahun 2022 inflasi secara nasional sebesar 5,28 dan relatif terkendali”, jelasnya.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan juga bahwa target inflasi nasional tahun 2023 diantara rentang 2-4%. Hal ini bisa dicapai karena kondisi ekonomi global sudah mulai membaik. Begitu juga kita akan memasuki musim panen raya pada bulan Maret baik itu komoditas padi, bawang, cabai dan lain sebagainya. “Kita optimis bisa mencapai target inflasi tahun ini antara 2-4%, kan kita akan segera panen raya”, imbuhnya.
Lebih lanjut Mendagri Tito Karnavian berharap kepada seluruh Pemda untuk memperhatikan beberapa faktor pemicu inflasi dimasing-masing daerah seperti beras, kenaikan tarif PDAM, LPG 3 Kg harus sesuai HET masing-masing daerah. Hal ini harus bisa dikendalikan agar inflasi tidak terlalu tinggi. “Kenaikan tarif PDAM terlalu tinggi memicu inflasi namun Pemda harus dilakukan secara bertahaf”, jelasnya.
Kemendagri Tito Karnavian berharap kepada seluruh Pemda melalui TPID untuk bisa mengendalikan inflasi dan menurut angka inflasi sesuai target nasional tahun 2023 sebesar 2-4%. Langkah yang bisa dilakukan diantara memberikan BTT dan gencar melaksanakan operasi pasar dititik-titik konsumen. Dengan demikian demikian diharapkan inflasi bisa ditekan lebih rendah. “Kami berharap Pemda mampu menekan inflasi sampai 2-4% dengan menggalakkan operasi pasar”, tutupnya.
Berdasarkan data dari BPS per Januari 2023 masih terdapat 23 Kab./Kota seluruh Indonesia yang masih diatas rentang 4% inflasi. Sementara 68 Kab./Kota dalam target inflasi 2-4%, 146 Kab./Kota dibawah target inflasi dan 191 Kab./Kota mengalami defiasi.
(Diskominfotik/Ham)
Penulis 
