Giri Menang, Selasa 10 Oktober 2017 -Paradigma penanggulangan bencana saat ini mulai menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat yang bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar workshop pembuatan dokumen Rencana Kontijensi (Rekon) Protap penanganan darurat bencana serta skenario operasi darurat bencana, Selasa (10/10/2017) di Ballrom Hotel Puri Indah, Mataram.

“Penyusunan Rekon ini merupakan proses untuk menentukan prosedur operasional dalam merespon kejadian khusus dengan memaksimalkan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah terdampak dalam merespon secara tepat waktu, efektif, dan sesuai prosedur,” ungkap narasumber Agus Sardianso, tenaga ahli dari BNPB Pusat.

Agus menjelaskan, penyusunan renkon ini dapat meminimalisir dampak ketidakpastian dengan melakukan pengembangan skenario dan proyeksi kebutuhan saat keadaan darurat yang harus dipahami dan disepakati oleh seluruh stakeholder yang ada.

“Misalnya nanti kalau ada bencana banjir, kita sudah bisa memastikan, poskonya dimana, pos lapangannya dimana, kemudian jalur evakuasinya dimana, tempat pengungsiannya dimana, serta kita sudah tahu siapa berbuat apa, serta dengan sumber daya apa yang kita siapkan jika terjadi bencana,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda H. Moh Taufiq mengatakan dalam sambutannya, dirinya sangat berterimakasih kepada BNPB pusat telah memilih Lobar dalam menyusun dokumen rencana kontijensi bencana. Menurutnya hal ini perlu dilakukan melihat dari geografis wilayah Lobar rentan dengan bencana.

“Untuk itu rencana kontijensi ini sangat perlu dibuat, karenan nantinya akan melibatkan banyak sektor, entah itu dari instansi vertikal maupun dari OPD lobar sendiri serta organisasi masyarakat lainnya. Karena kita tahu bencana ini tidak bisa dibebankan kepada satu OPD saja” jelasnya.

Lebih lanjut sekda meminta, kedepannya BPBD Lobar mampu berinovasi, entah itu dengan aplikasi terbaru yang bisa mendeteksi akan terjadinya bencana secepat mungkin agar masyarkat bisa mengevakuasi dirinya.

“Saya berharap ini bukan acara seremonial saja, tetapi mampu menghasilkan rencana kontijensi, kemudian bisa menentukan protap darurat bencana serta skenario operasi darurat bencana,” harapnya.

H. Najib Kepala BPBD Lobar berharap hasil dari dokumen rekon ini nantinya dapat ditindak lanjuti sebagai Peraturan Bupati (Perbup).

Hadir dalam acara workshop itu, dari berbagai instansi vertikal seperti Polri, TNI, Basarnas, serta BMKG, dan dari OPD lobar yang terkait serta dari Bank NTB. (ryan/humas)