GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat (Lobar) H Zaini Arony meminta kepada anggota Forum Wartawan (Forta) Lobar untuk menggali berbagai informasi mengenai pajak online di Kota Bogor. Hal itu penting dilakukan karena bisa diadopsi di daerah.
Pesan itu disampaikan bupati saat memberikan pembekalan kepada anggota Forta Lobar, di ruang kerjanya kemarin. ‘’Wartawan dikirim untuk melakukan press tour dengan harapan memberi wawasan komprehensif mengenai pelaksanaan pajak online di Kota Bogor,” katanya.
Sebanyak 10 orang anggota Forta Lobar akan berangkat studi banding ke Kota Bogor untuk mempelajari penerapan sistem pajak online oleh Pemkot Bogor. Kegiatan itu dilaksanakan selama empat hari, mulai 4-7 Juni 2014. Hasil dari studi banding itu diharapkan bisa diinformasikan melalui media masing-masing.
Dikatakan, pendapatan asli daerah (PAD) Lobar dari sektor pajak pariwisata, hotel, restoran dan reklame (PHRR) setiap tahun ada peningkatan. Namun belum semua potensi pajak dikelola dengan optimal, sehingga mungkin dengan pajak online bisa lebih baik lagi.
Wartawan bisa mengkaji cara meningkatkan pajak melalui online yang sudah diterapkan Pemkot Bogor. Baik itu, tentang cara pengelolaan pemanfaatan pajak dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Selain itu, bagaimana strategi Pemkot Bogor menggali sumber pajak baru. Serta apa kelemahan dari sistem pajak online. “ Apakah betul bisa lebih baik. Sektor apa yang paling menonjol yang terdongkrak pajaknya dengan sistem pajak online,” tandasnya.
Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dae¬rah (DPKD) Lobar, Fauzan Husniadi, mengakui, potensi besar di sektor PHRR di daerahnya cukup besar. Namun, yang tergarap belum seluruhnya. Kondisi ini tidak saja karena faktor teknis. Tapi juga adanya dugaan kecurangan dari wajib pajak (WP).
Untuk itu, pihaknya mencoba untuk menekan kebocoran itu. Langkah yang diambil adalah menyiapkan tim deteksi intelijen bisnis. Mereka nantinya bertugas mengawasi dan melaporkan WP yang nakal dalam membayar kewajibannya kepada pemerintah daerah.
“Deteksi intelijen bisnis ini sudah kami pikirkan,” kata Sekretar¬is Dispenda Lobar Fauzan Humiadi, kepada wartawan kemarin.
Dijelaskan, intelijen bisnis itu akan bergerak setelah pembayaran pajak di sektor PHRR secara online diluncurkan. Rencananya sistem itu resmi digunakan pada 2014. Setiap WP nantinya akan membayar kewajibannya tanpa harus menyetor ke Dispenda atau didatangi petugas.
Masing-masing WP memiliki kas register yang terhubung dengan alat yang sudah disiapkan oleh vendor mitra Dispenda Lobar. “Dari vendor ikut menyiapkan perangkat deteksi. Kalau bergeser sedikit, alat itu akan memberikan sinyal ke kami yang mengelola server,” jelasnya.
Fauzan menambahkan, pihaknya juga sedang membentuk tim reaksi cepat. Mereka nantinya ditugaskan untuk menangani masalah pada sistem online. Misalnya, jika listrik mati atau sengaja dimatikan oleh WP. “Jadi kalau sistem di kas register mati, kami akan terima sinyal sebagai pemberitahuan,” terangnya.
Dengan sistem online, sambung Fauzan, semua transaksi pembayaran di sektor PHRR bisa terekam. Selama ini, pihaknya cukup kesulitan menarik pajak dari sektor tersebut dan terkadang terjadi kebocoran. Terutama dari bisnis jasa hiburan. “Berbeda dengan hotel dan restoran lebih mudah karena sudah ada tim independen yang melakukan audit,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Selasa 3 Juni 2014