Giri Menang, Rabu 26 Juli 2017 – Sebanyak 458 tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) se-NTB diserahterimakan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah pusat. Serah terima tersebut ditandatangani langsung oleh masing-masing kepala daerah di Hotel Grand Legi, Rabu (26/7). Untuk Lombok Barat (Lobar) sendiri penandatanganannya dilakukan oleh Sekda Lobar H. Moh. Taufiq.

Kepala BKKBN Provinsi NTB, Dr. L. Ma’rifudin, M.Si memaparkan, 458 orang PKB/PLKB tersebut nantinya berubah status menjadi pegawai pusat dan diberdayakan di daerah. Secara detail Ma’rifudin merincikan jumlahnya per kabupaten/kota. Untuk PKB/PLKB dari Kota Mataram berjumlah 27 orang, Lombok Barat 57 orang, Lombok Tengah 52 orang, Lombok Timur 138 orang dan Lombok Utara 7 orang. Sementara itu untuk Sumbawa Barat 17 orang, Kabupaten Sumbawa 54 orang, Dompu 24 orang, Kabupaten Bima 61 orang dan Kota Bima 21 orang.

Di era otonomi daerah ini, lanjutnya, banyak PKB/PLKB yang dimutasi jadi pejabat daerah. Akibatnya terjadi kekurangan tenaga PKB/PLKB. Seharusnya rasio PKB/PLKB di tiap desa adalah satu berbanding satu, tapi kenyataannya sekarang sudah berkurang menjadi satu petugas untuk tiga desa.

“Ini tentu berakibat turunnya intensitas kunjungan ke rumah-rumah akseptor. Dampak selanjutnya yakni perkembangan KB di NTB bisa stagnan,” ujarnya.

Lebih lanjut dipaparkan, total peserta KB aktif hingga saat ini di NTB sebanyak 761.318 akseptor dengan 264.227 menggunakan MKDP. Pengguna KB pria hingga saat ini terbilang sangat kecil yakni hanya 0,06 persen dari jumlah peserta KB aktif.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB H. Moh. Amin, SH, M.Si berharap dengan beralihnya status dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat, kesejahteraan PKB/PLKB bisa meningkat. “Apapun status kepegawaiannya, yang terpenting adalah pengabdian kepada nusa dan bangsa,” ujarnya.

Dijelaskan, saat ini sebanyak 50 persen perkawinan masih dalam kisaran umur 15-19 tahun. Ini tentunya akan membahayakan SDM di masa depan, kesehatan dan pada ujungnya akan berkaitan dengan kemiskinan. Untuk itu Moh. Amin minta segepan PKB/PLKB agar jangan sampai kendor dalam bekerja.

“Kolaborasi dengan pihak lain harus tetap dijaga, karena pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan sendiri,” pungkasnya.

Diwawancarai terpisah, Kepala BKBPP Lobar Ramadhan Harianto menjelaskan, jumlah PKB/PLKB di Lobar sebanyak 57 orang dengan rincian PKB 50 orang, dan PLKB 7. Ke 57 orang tersebut bertugas untuk memberikan penyuluh di 122 desa se Lobar. Jika dihitung berarti 1 orang menangani 2 desa.

“Kita masih kekurangan 65 orang lagi. Idealnya 1 desa ditangani 1 orang,” ujar Kang Hari, panggilan akrab Ramadhan Hariyanto. (afgan/humas)