Pelabuhan Gili Mas Lembar Segera Beroperasi

Lembar-Kecamatan Lembar memiliki potensi yang besar dalam industri, hal itu terlihat dari banyaknya perusahan yang telah mengantongi izin operasi dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Apalagi November mendatang Pelabuhan Gili Mas direncanakan akan segera beroperasi. Untuk tahap awal diprediksi akan menyerap sekitar 500 tenaga kerja. Untuk itu Fauzan menghimbau kepada masyarakat agar menyiapkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki dalam menempati tempat-tempat kerja sesuai kebutuhan perusahan-perusahan yang ada.

Hal itu disampaikan Bupati H. Fauzan Khalid dalam kegiatan Safari Ramadhan di hadapan masyarakat Lembar di Masjid Masjid Nurul Yaqin, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Minggu (12/5) malam.

Terkait dengan hal tersebut, Fauzan berencana akan menginstruksikan kepada Pelindo dan ASDP untuk segera membuat daftar pekerjaan yang dibutuhkan. Setelah itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Lombok Barat selanjutnya akan segera berkordinasi dengan kecamatan dan Kepala Desa untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan perusahaan tersebut. “Kalau tidak seperti itu nanti masyarakat Lembar kalah bersaing dengan masyarakat luar Lembar. Jadi kita sendiri yang harus mempersiapkan sesuai yang dibutuhkan oleh pelabuhan itu,” tegas Fauzan. “Target pembangunan Pelabuhan Gili Mas akan rampung pada tahun 2021, maka tenaga kerja yang akan dibutuhkan akan semakin banyak. Masyarakat ya.. harus mempersiapkan diri dari sekarang,” lanjutnya menambahkan.

Safari Ramadhan yang digelar Pemkab Lombok Barat (Lobar) setiap bulan Ramadhan ini menjadi langkah untuk mendorong ukhuwah Islamiyah. Hal ini dapat terwujud karena kegiatan tersebut memperkuat silaturahim antara warga dan pemerintah serta elemen masyarakat lainnya. “Tujuan Safari adalah untuk mempererat tali silaturami antara masyarakat dan pemerintah, agar terbentuk harapan yang sama dalam membangun Lombok Barat dan bisa membangkitkan semangat gotong royong yang mulai hilang,” pungkas Fauzan. (Humas Protokol).

BUPATI LOMBOK BARAT SUKSES RAIH TOP PEMBINA BUMD 2019

Jakarta, 30 April 2019 – Bersama Walikota Mataram H. Akhyar Abduh, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid didaulat sebagai Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disematkan oleh Majalah ternama TopBussiness yang bekerja sama dengan Asia Bussiness Research Center di Hotel Sultan Jakarta, Senin (29/04).

Dua kepala daerah tersebut dinilai Terbaik dalam pembinaan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang sehingga PDAM itu bisa memperoleh tiga terbaik dalam gelaran penghargaan. Tiga kategori untuk PDAM Giri Menang itu adalah TOP BUMD 2019 untuk Seluruh Kategori, TOP PDAM 2019 dengan pelanggan lebih dari seratus ribu, dan TOP CEO BUMD yang diberikan kepada Direktur Utama H. Lalu Ahmad Zaini.

Direktur Utama PDAM Giri Menang H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa capaian BUMD yang dipimpinnya tidak lepas dari intervensi pembinaan Bupati Lombok Barat dan Walikota Mataram.

“Keberhasilan PDAM kita tidak lepas dari pembinaan mereka,” tegas Zaini.

Zaini mengungkapkan konteks pembinaan itu terletak pada pengawasan melekat kepada BUMD yang dipimpinnya. Aspek lainnya adalah karena pihaknya mampu menekan rasio pegawai yang hanya 1,8 orang pegawai berbanding 1000 penduduk, penerapan teknologi informasi, pengalokasian CSR yang tahun ini besarnya sampai Rp. 850 juta, dan beberapa indikator lainnya.

“Rasio pegawai kita berada jauh di bawah standar nasional. Standar nasional itu 2,5 pegawai,” pungkas Zaini.

Di kesempatan terpisah, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengapresiasi prestasi yang diraih PDAM Giri Menang di event tahunan TopBussiness di kali yang kelima itu.

“Dengan capaian sebagai TOP BUMD 2019 untuk seluruh kategori dan dua capaian lainnya, saya berharap PDAM kita terus meningkatkan kualitas kinerjanya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Banyak kendala, terutama pada sumber air, tapi akan terus kita perbaiki hulu dan kualitas jaringannya,” tegas Fauzan Khalid sambil menyebutkan instalasi baru di kawasan Merembu Labuapi akan menjamin persoalan sumber air untuk sebagian wilayah di Lombok Barat.

Mengenai penghargaan yang diberikan kepadanya, Fauzan menimpali penuh senyum. Bagi Fauzan, Pemkab Lombok Barat memang berkepentingan agar PDAM bisa memberikan pelayanan optimal kepada para pelanggannya.

Sampai saat ini, warga Mataram dan Lombok Barat yang menggantungkan suplai air bersih dari PDAM Giri Menang total berjumlah 147.255 pelanggan. Namun dari keseluruhan itu, yang aktif berjumlah 135.326 pelanggan. Jumlah tersebut memang meningkat tajam dalam kurun delapan terakhir, terutama sejak direksi mulai dipimpin oleh H.Lalu Ahmad Zaini.

Ketua Penyelenggara Lutfie Handayani dalam kesempatan berbeda memberi apresiasi tersendiri atas capaian PDAM Giri Menang dan 129 BUMD lainnya yang meraih penghargaan.

“Lebih dari seribu seratus BUMD seluruh Indonesia, ada 152 BUMD yang finalis namun juri menetapkan 130. Mereka yang lolos kita sebut best of the best,” papar Lutfi yang sehari-hari adalah Pimred Majalah TopBussiness.

Menurut Lutfie, salah satu indikator penilaian dalam proses survey dan penilaian yang dilakukan sejak tanggal 4-29 Maret lalu itu adalah kepedulian Kepala Daerah dalam mendukung dan mendorong daya saing BUMD di daerahnya.

Untuk kategori Top Pembina BUMD 2019 selain memberikan penghargaan kepada Fauzan dan Akhyar, pihak TopBussiness juga memberikan penghargaan serupa kepada Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Lampung Utara, Bupati Sidoarjo, Bupati Grobogan, Bupati Banjar, Bupati Pasuruan, Bupati Jember, Bupati OKU, Bupati Sumenep, Bupati Kutai Timur, Wali Kota Banjar Baru, dan Wali Kota Bekasi. (Humas Lobar)

BUPATI LOMBOK BARAT SUKSES RAIH TOP PEMBINA BUMD 2019

Fauzan Khalid dan Sumiatun Akhirnya Resmi Dilantik Jadi Bupati dan Wabup Lobar

Mataram, Diskominfo – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) terpilih periode 2019-2024, H Fauzan Khalid-Hj Sumiatun (Zaitun) akhirnya resmi dilantik, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah, di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (23/4). Seperti diketahui bahwa paket Zaitun ini merupakan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) serentak yang telah digelar pada 27 Juni 2018 lalu.

Pengambilan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati Lobar oleh Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.52-659 tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Lombok Barat dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.132.52-660 tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Lombok Barat.

Pengucapan sumpah diucapkan dengan lantang oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih H Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun menirukan ucapan Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Setelah itu dilakukan penandatanganan berita acara penganbilan sumpah jabatan dilanjutkan dengan pemasangan pangkat dan PIN serta penyerahan Surat Keputusan kepada masing-masing.

Gubernur setelah mengambil sumpah melanjutkan dengan pelantikan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tersebut yang dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh masing-masing.

Gubernur Zulkieflimansyah dalam sambutannya mengingatkan bahwa tantangan terbesar seorang pemimpin, khususnya pemimpin politik yakni  ujian keikhlasan yang terus menjadi penghubung hatinya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sosial kemasyarakatan dan pembangunan.

“Jadi saya menilai puncak sebuah ujian keikhlasan adalah bagaimana menempatkan orang yang memuja dan membencinya di posisi yang sama. Tidak boleh ada dendam politik. Tidak boleh ada sakit hati berlebihan. Lupakan masa lalu. Mari songsong masa depan untuk daerah kita yang lebih baik”, ungkapnya.

Gubernur menyatakan, Soal kekompakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur yang akrab disapa bang Zul itu menjelaskan, menjaga harmonisasi itu bukan yang gampang.

“Dimana-dimana, kadang-kadang menjaga kesinambungan akibat mengakomodasi kepentingan politik dan lain sebagainya itu gak gampang. Tapi saya yakin Bupati Lombok Barat ini seorang politisi yang jam terbangnya sudah tinggi. Sebagai aktivis, sebagai penyelenggara pemilu dan lain sebagainya, cukup matang untuk merawat kebersamaan”, kata Zulkieflimansyah..

Turut hadir Wali Kota Mataram, Bupati Lombok Timur, Wakil Bupati Lombok Tengah, Forkopimda dan kepala OPD lingkup Provinsi NTB serta Forkopimda dan OPD lingkup Kabupaten Lombok Barat dan warga masyarakat Lombok Barat. Diskominfo Lombok Barat/rasidibragi

77 KEPALA DESA DI LOMBOK BARAT DILANTIK SERENTAK

Giri Menang, Rabu 6 Februari 2019 – Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Rabu (6/2) melantik sebanyak 77 Kepala Desa se Kabupaten Lobar. Ke-77 Kades tersebut merupakan hasil Pilkades serentak yang digelar Pemkab Lobar pada Desember tahun lalu.

Pelantikan pun terkesan cukup meriah karena beberapa Kades terpilih membawa iring-iringan. Mulai dari iringan penari Rudat hingga Gendang Beleq khas Gumi Sasak, bahka ada iringan Baleganjur yang merupakan kesenian khas Pulau Dewata Bali.

Dalam sambutannya, Fauzan berpesan agar para Kades tersebut segera melaksanakan visi misi dan janjinya kepada Masyarakat.

“Jaga amanah dan janji serta laksanakan program. Usahakan dilaksanakan semua,”ujar Fauzan.

Orang nomor satu di Gumi Patut Patuh Patju itu meminta agar para kades tetap menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Tidak hanya warga yang mendukungnya saat Pilkades, namun juga yang tidak mendukung.

“Layani semuanya, komunikasi dengan semua masyarakat,”ucapnya.

Menurutnya hal itu sangat diperlukan oleh kades yang baru. Terlebih lagi untuk koordinasi, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Seperti bagaimana melakukan gerak bersama dalam membangun desa. Hingga keselarasan program desa dengan program diatasnya seperti Pemkab dan seterusnya.

“Pesan saya juga untuk segera menyusun RPJM desa,” tegasnya.

Menyinggung terkait penyaluran dana bantuan untuk Program Harapan Keluarga (PKH), Fauzan meminta agar Kedes untuk segera melakukan Musyawarah Desa (Musdes) terkait verifikasi data PKH. Menyusul sudah ditanda tanganinya MoU antara Polri dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI terkait pengawasan penyaluran bantuan tersebut. Bentuk tindak lanjut kerjasama itu akan segera dibentuk tim Basis Data Terpadu (BDT) untuk penerima PKH.

“Karena BDT itu akan diserahkan bulan ini oleh Menteri Sosial. Jangan sampai nanti kalau sudah diserahkan protes ada warganya yang tidak masuk, karena langsung diinput sama operator yang diangkat kades,” pungkasnya.

Di lain kesempatan, Kepala Desa Pelangan M. Zainul Hafidz mengatakan bahwa setelah pelantikan ini dirinya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajarannya di Desa Pelangan. Mulai dari staf dikantor Desa hingga jajaran Kepala Dusun dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pelangan.

“Banyak hal yang perlu kita persiapkan. Sudah lama Desa Pelangan tertidur, saatnya untuk bangkit,” tegas Zainul.

Terkait visi dan misinya, Zainul juga menegaskan bahwa titik fokus memang pada pemerataan pembangunan.

“Selama ini memang terlihat ada ketimpangan. Kita tidak ingin ada perbedaan di setiap dusun. Dan terpenting juga adalah kita akan lebih memperhatikan kondusifitas di Desa Pelangan,” singkatnya. (Humas Lobar)

RIBUAN KTP TERCETAK DI LOMBOK BARAT BELUM DIAMBIL PEMILIKNYA

Giri Menang, Senin 4 Februari 2019 – Sebanyak 2.072 keping KTP Elektronik yang sudah dicetak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Barat belum diambil oleh pemiliknya.

“Kita tunggu mereka mengambil karena sudah jadi. Kita berharap bisa diambil secara kolektif oleh desa. Nanti kita serahkan dengan membuat berita acara serah terima lengkap dengan nama, NIK, dan Nomor KTP,” terang Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Lombok Barat, Hamdi sesaat sebelum mengikuti penanda tanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dua NGO, di Ruang Rapat Bupati, Senin (4/2).

KTP tersebut, aku Hamdi, telah menumpuk cukup lama di kantornya.

“Tahun 2016-2017 saja ada 1.072 keping yang belum diambil. Sisanya di tahun 2018 kemaren, ada 1000 yang belum diambil,” terang Hamdi.

Hamdi berharap agar masyarakat pro aktif untuk mengambil KTP yang sudah jadi tersebut. Termasuk kepada warga yang merasa sudah merekam jati dirinya, Hamdi meminta agar bisa datang ke kantor camat atau ke pihaknya dengan membawa surat pengajuan cetak.

“Selama blangko, kartu, dan tinta ada, kita cetakkan,” janji Hamdi.

Pihaknya berharap, dengan aktifnya masyarakat untuk mengecek administrasi kependudukannya, pihaknya akan lebih mudah melakukan coklit.

Di kesempatan terpisah, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat H. Muridun optimis dengan target nasional 100% warga wajib KTP bisa direkam.

“Saat ini capaian kita baru 90,89% atau 467.900 warga dari 514.817 warga yang wajib KTP sudah perekaman,” ujarnya optimis.

Senada dengan Hamdi, Muridun pun berharap warga masyarakat aktif dalam mendaftarkan dirinya.

“Kita sudah menggelar banyak terobosan untuk mewujudkan Gerasak (Gerakan Sadar Adminduk, red). Kita mau perbup-kan agar semakin kuat,” ujar Muridun.

Dalam mewujudkan Gerasak, pihaknya pun membuka pelayanan sampai malam hari. Bahkan dengan satu kebutuhan, kata Muridun, warga bisa memperoleh lainnya. Tidak hanya KTP, tapi kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan bahkan kematian.

Muridun pun menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan NGO Santai Mataram untuk mendampingi warga yang memerlukan Akta Kelahiran.

Untuk itu, bertempat di Ruang Rapat Bupati, Senin (4/2) pihaknya menanda tangani Perjanjian Kerja Sama dengan dua lembaga tersebut untuk mempercepat cakupan pembuatan akta kelahiran.

“Saat ini warga yang berusia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran baru 96,29%. Kita masih minus 4% lebih,” terang Muridun.

Bupati Lombok Barat yang hadir saat penanda tanganan PKS tersebut berjanji untuk mendekatkan pelayanan adminduk ke warga, akan membangun Unit Pelaksana Teknis.

“Paling tidak kita membutuhkan tiga UPTD yang menjangkau semua wilayah,” pungkas Fauzan. (Humas Lobar)

humas.lombokbaratkab.go.id/ribuan-ktp-tercetak-di-lombok-barat-belum-diambil-pemiliknya/

LOMBOK BARAT LUNCURKAN AKSI BERGIZI

Giri Menang, Senin 4 Februari 2019 – Mengantisipasi rendahnya kesadaran gizi, khususnya di kalangan remaja putri, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kesehatan meluncurkan “Aksi Bergizi”.

Aksi tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Lombok Barat Nomor 444/91/DIKES/I/2019 per tanggal 21 Januari 2019 yang meminta semua sekolah tingkat SLTP dan SLTA di Lombok Barat untuk melaksanakan aksi tersebut setiap hari Rabu selama 45 menit.

Selama 45 menit, semua sekolah tersebut diminta untuk melakukan sarapan bersama, meminum Tablet Tambah Darah (TTD), dan menyelenggarakan kegiatan literasi dengan “modul aksi bergizi”.

Kepala Dinas Kesehatan Rachman Sahnan Putra saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/2) menjelaskan, kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak Januari 2019 lalu dengan menyasar 10 SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang menjadi pilot project.

Sepuluh sekolah tersebut adalah SMPN 5 Lembar, SMPN 2 Kuripan, SMPN 1 Labuapi, MTs Ad-Dinul Qayyim, dan MTs Sayang Ibu. Sisanya adalah 5 sekolah SLTA yang tersebar di beberapa kecamatan.

Intervensi Dinas Kesehatan kepada sekolah-sekolah pilot tersebut dalam bentuk pelatihan kepada 5 guru setiap sekolah, guru-guru terlatih tersebut melatih lagi guru wali kelas, dan para wali kelas tersebut mendampingi para siswa untuk sarapan bersama dan meminum TTD.

“Saat itu kita baru mulai di kelas 8 dan kelas 11. Untuk tahun 2019 ini kita akan minta semua sekolah tingkat SMP/ MTs sederajat dan SMA/SMK/MA sederajat untuk menyelenggarakan hal tersebut,” terang Rahman.

TTD sendiri, imbuh Rahman telah dimulai sebelum aksi itu resmi digelar, tepatnya sejak 7 Februari tahun lalu. Tujuannya, menurut Rahman, untuk mencegah terjadinya kekurangan gizi dan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku para remaja tentang kesehatan reproduksinya.

“Kita perlu menyiapkan kondisi fisik dan mental para remaja putri untuk menghadapi masa reproduktif mereka, sekaligus untuk mencegah terjadinya stunting (tumbuh pendek, red) untuk kita bisa bebas stunting di 2030 nanti,”terang Rahman dengan menyebut bonus demografis 2030 sebagai target jangka panjang.

Di tempat terpisah, Kepala Sekolah SMPN 1 Labuapi H. Nurdin mengaku bahwa aksi tersebut berjalan sangat efektif di sekolahnya.

“Sangat efektif, tidak ada kendala. Pada saat pemberian TTD, para siswa sudah merasakan sendiri efek pemberian TTD itu. Kami dari pihak sekolah sangat terbantu dengan aksi tersebut,” aku Nurdin menuturkan keterlibatan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dalam mendampingi mereka.

Nurdin merasa bangga karena salah satu dampak dari kegiatan aksi tersebut, sekolahnya bisa meraih prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat di urutan 6 tingkat nasional.

“Sekarang kita sedang menunggu hasil lomba sekolah adiwiyata tingkat nasional,” pungkas Nurdin bangga.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di kesempatan terpisah menegaskan bahwa aksi tersebut adalah bentuk sentuhan pembangunan manusia dari hulunya dalam memerangi stunting.

“Kita tidak hanya menyentuh ibu dan anak, tapi menyiapkan para remaja putri yang akan menjadi ibu, agar bisa sehat dan di saat waktunya melahirkan, pun mampu melahirkan anak-anak yang sehat dan tidak mengidap stunting,” papar Fauzan.

Di samping menyentuh persoalan kesehatan personal remaja putri, imbuh Fauzan, pihaknya pun sedang menggerakkan anti pernikahan dini. Melalui Gerakan Anti Merariq Kodek (Gamaq) yang sudah diatur melalui Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berusaha menegaskannya lagi dalam bentuk yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Daerah.

“Dari aspek kesehatan dan usia reproduksi, kita pun berupaya keras agar tidak lagi terjadi pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan secara sehat dalam fisik maupun psikis, pasti berpengaruh terhadap anak-anak yang akan lahir dari keluarga itu,” pungkas Fauzan.

Gerakan Aksi Bergizi yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini menjadi pilot project dari Badan Dunia Unicef. Bersama Kabupaten Klaten di Jawa Tengah, Lombok Barat diharapkan dapat menjadi wilayah yang bebas stunting di 2030. Untuk diketahui, angka stunting di Lombok Barat di tahun 2017 untuk anak usia bawah lima tahun (balita) masih berkisar pada angka 33,61%. Sedangkan untuk anak usia di bawah dua tahun (baduta) berkisar pada angka 22,82%.

Angka tersebut, menurut Rahman sudah mampu diturunkannya.

“Menurut hasil pengukuran mandiri kita di Posyandu, angka stunting per Agustus 2018 adalah 28,96%. Target kita di 2020 adalah 28%,” pungkas Rahman.

Di sisi lain, angka gizi buruk di Lombok Barat di tahun 2018 mencapai 31 kasus, menurun dari angka tahun 2017 lalu yang mencapai 45 kasus. (Humas Lobar)

 

FAUZAN : IKUTI SUNNAH RASULULLAH SAW

Giri Menang, Sabtu 16 November 2018 – Tidak ada sedetikpun sepanjang sejarah hidup Rasullullah SAW yang tidak bisa dicontoh. Terlebih setiap perkataan Rasulullah SAW semuanya penuh dengan hikmah dan pelajaran.

“Itulah sebabnya Islam disebut sebagai agama yang sempurna. Insya Allah kitapun sebagai manusia kalau bisa mengikuti Rasulullah SAW, Insya Allah juga akan menjadi sempurna,” kata Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Halaman Paud Mutiara Hati Dusun Gegelang Bantek, Desa Gegelang Kec. Lingsar, Jum’at (16/11).

Fauzan mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan adat istiadat masyarakat Lombok secara khusus, dan bangsa Indonesia pada umumnya.

“Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah mengingat dan mengenang jasa-jasa Rasulullah SAW sekaligus berusaha mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita berusaha secara maksimal meneladani beliau dan mencontoh beliau dalam semua hal. Tidak hanya dalam sholat dan mengaji tetapi dalam semua sesi kehidupan,” tambahnya.

Selain peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dalam kesempatan itu Bupati Fauzan Khalid juga meresmikan Gedung PAUD Mutiara Hati dilanjutkan dengan dengan Khatamul Qur’an dan Ngurisan.

Di Kabupaten Lombok Barat sendiri paling sedikit sudah ada 500 PAUD/TK dibangun. Dalam kesempatan itu, Fauzan mengaku sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat Gegelang atas partisipasi dan dukungan dalam pembangunan PAUD Mutiara Hati ini.

“Mudah-mudahan PAUD kita ini berkah dan bisa memberikan dasar-dasar karakter yang kuat, agama yang kuat bagi adek didik kita yang sekolah di PAUD ini sehingga nanti bisa menjadi harapan bagi agama, nusa dan bangsa,” harapnya.

Sementara itu Ketua Lembaga PAUD Mutiara Hati Tohri menyampaikan PAUD mutiara Hati ini mulai dirintis pada tanggal 1 juli 2007 dan mendapatkan izin operasional pada tanggal 11 juli 2008. PAUD Mutiara Hati dengan luas tanah lima are ini sudah mendapatkan akreditasi pada tahun 2017 dengan mendapatkan nilai C dengan niat bisa mendapatkan akreditasi.

“Terkait dengan keadaan PAUD kita ini yang belum memadai terutama pada bidang fisiknya, namun Alhamdulillah sekarang pembangunan PAUD Mutiara Hati ini sudah terselesaikan oleh Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dengan Total Anggaran Biaya 176.731.350 rupiah,” paparnya.

Anak didik di PAUD Mutiara Hati sendiri saat ini berjumlah 32 orang dengan tenaga pendidik 5 orang ditambah tenaga administrasi sebanyak 3 orang. (andy/humas)

LOMBOK BARAT JADI PILOT PROJECT YES I DO

Giri Menang, Jum’at 16 November 2018 – Perhatian terhadap pembangunan di desa tidak saja menjadi kewajiban pemerintah secara internal, bahkan negara luar pun turut berkiprah memberikan dukungan.

Salah satu lembaga non pemerintah yang menamakan diri Yes I Do Indonesia turut berkiprah memberikan bantuan berupa advokasi untuk perlindungan anak dan perempuan itu.

Untuk Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Yes I Do secara khusus akan menjadikan empat desa sebagai sasaran utama. Desa tersebut adalah Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, Desa Lembar Selatan di Kecamatan Lembar, Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar dan Desa Kediri Kecamatan Kediri.

Mereka menanggap empat desa tersebut cukup berpotensi untuk menjadi sasaran program mereka untuk mengentaskan persoalan eksploitasi anak dan perempuan.

Direktur Program Plan International Indonesia yang merupakan salah satu aliansi Yes I Do, Magdalena menjelaskan, pihaknya tidak sendiri, melainkan juga membawa dua anggota aliansi lainnya, yaitu Chelsea Aufaerhajde dari Belanda dan Samira Al-Zwairi dengan posisi sebagai Monitoring dan Evaluation Officer untuk Plan International. Mereka menemui Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid di kantornya, Jum’at (16/11).

Sebagai bukti kiprah mereka di Lobar, Magdalena juga menghadirkan sejumlah pengusaha home industry asal Lobar.

Mereka turut berkiprah dalam membantu usaha industri kaum hawa, khususnya di Dusun Bun Bleng Desa Sekotong Timur Lembar.

Di dusun itu, perempuan penganggur dan anak-anak terlantar akan diberdayakan menjadi orang yang memiliki skill sehingga mampu mandiri secara ekonomi.

“Ini saya bawa contoh sirup jambu mete, merupakan hasil home industri di Dusun Bun Bleng,” kata seorang ibu.

Secara formal, Yes I Do Indonesia akan fokus pada 4 desa bersangkutan. Di empat desa ini mereka akan berkiprah menangani kasus perkawinan usia dini, konseling dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan serta trafficking atau perdagangan anak.

Di tempat yang sama Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid sangat mengapresiasi program mereka.

Pemerintah Daerah sendiri dalam rangka menangani kasus perlindungan perempuan, sudah memiliki program Gerakan Anti Merariq Kodeq (Gamaq), kata Bupati.

Program itu diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lobar.

“Saya berterima kasih kalau ada lembaga in formal maupun non formal yang turut berkiprah, membantu saudara saudara perempuan dan anak anak kita di desa,” ucap bupati yang didampingi Kepala DP2KBP3A Ramdan Hariyanto dan jajarannya.

“Tahun depan, kita akan perkuat program Yes I Do ini dengan mendorong adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Pernikahan Usia Dini dan Perlindungan kepada Anak,” tambah Fauzan.

Dengan Raperda itu harap Fauzan, akan semakin menekan pernikahan dini sehingga Gamaq akan menjadi semakin implementatif dan kuat secara hukum.

Di Lombok Barat, tercatat di tahun 2015 memiliki angka perkawinan di bawah usia 20 tahun mencapai 56,7 persen. Setelah adanya Gamaq, angka tersebut telah mampu diturunkan menjadi 22 persen.

“Artinya, kita mampu menekan perkawinan bawah umur lebih dari 30 persen,” pungkas Fauzan. (LPA/humas)

TINJAU LOKASI LONGSOR, FAUZAN INSTRUKSIKAN KADIS PU TURUNKAN ALAT BERAT

Giri Menang, Kamis 15 November 2018 – Dalam dua pekan terakhir wilayah Lombok Barat terus diguyur hujan dengan intensitas yang sangat tinggi. Curah hujan yang deras dan cukup lama pada hari Selasa lalu (13/11) menyebabkan longsor di Dusun Tato Timur, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Akibatnya tiga rumah warga rusak diterjang longsor.

Esok paginya, Rabu (14/11) Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Dinas PUPR I Made Artadana dan Plt Camat Batulayar H. Mahyudin langsung meninjau lokasi longsor. Dari diskusi di lokasi bupati langsung mengintruksikan Kadis PUPR Made Artadana segera menurunkan alat berat untuk membersihkan tanah akibat longsor. Dinas PU juga akan menurunkan tim untuk membuat parit-parit sementara.

Di Lombok Barat sendiri ada enam kecamatan yang rentan terjadi longsor dan banjir, yakni Kecamatan Gunung Sari, Batulayar, Lingsar, Narmada, Sekotong dan Lembar. Bupati meminta warga tetap waspada, terutama warga yang berada di sekitar lereng karena ancaman longsor sewaktu-waktu bisa terjadi.

Sejauh ini Pemkab Lombok Barat melalui BPBD Lombok Barat juga telah memberikan bantuan sementara seperti sembako, pakaian, selimut dan terpal untuk membangun tenda sementara.

“Untuk antisipasi agar warga sementara secara bergotong royong membuat saluran-saluran air sementara sebelum pemerintah melakukan penanganan tuntas secara bertahap,” kata bupati.

Salah seorang warga menuturkan longsor tersebut terjadi sekitar pukul empat sore. “Hujan lebat dan air hujan tersebut mengalir deras dari atas, sehingga tanah lereng sekitar pemukiman warga mengalami retak dan mengakibatkan longsor. Saat saya lihat air dari atas, saya merasa ketakutan,” terangnya. (nang/humas)

BUPATI BUKA PELATIHAN IMAM DAN KHATIB

Giri Menang, Senin 12 Novembe 2018 – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid membuka acara Pelatihan Imam dan Khatib tahun 2018. Kegiatan ini diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lobar bertempat di Aula Kantor Kemenag Lobar, Senin (12/11).

Ketua MUI Lobar, TGH. Abdullah Mustafa menjelaskan, saat ini masih banyak pesan dalam khotib yang tidak tersampaikan kepada jamaah. Apalagi yang berkhotbah pakai bahasa Arab, terkadang yang khatib maupun jamaah sama-sama tidak mengerti isi khutbah yang disampaikan.

“Untuk itu perlu terus ditingkatkan kapasitas imam dan khatib,” ujarnya di hadapan para peserta yang berjumlah 100 orang ini.

Meski demikian, ia bersyukur saat ini sudah banyak generasi muda yang sudah sekolah dan ikut aktif dalam kegiatan jum’atan.

“Syukurlah banyak generasi muda yang selama ini kurang ambil bagian dalam aktivitas jum’atan, sekarang sudah mulai aktif. Terutama yang sudah sekolah di madrasah,” jelasnya.

Terkait pelatihan imam dan khatib ini, Bupati Fauzan Khalid minta agar ke depannya kegiatan ini memakai sistem zonase. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak da’i yang bisa ikut pelatihan ini.

“Para da’i kita sangat banyak. Kedepannya hendaknya pakai zonase. Kalau bisa dibagi 3, Utara, tengah dan selatan,” pintanya.

Kepada para peserta, bupati juga berpesan agar dalam berkhutbah, sang khatib mengisinya dengan materi yang sesuai dengan konteks kekinian. Termasuk juga bahasa yang dipakai khatib hendaknya menyesuaikan dengan tingkat intelektual masyarakat.

“Khotbah di kampung jangan banyak pakai istilah bahasa Inggris dan Arab. Orang Ndak ngerti. Jadi, sesuaikan dengan kondisi,” ujarnya.

Masih terkait materi khutbah, bupati minta agar salah satu materinya berupa bahaya hoax. Materi ini menurutnya sangat penting agar jangan sampai masyarakat terlalu cepat percaya dan jangan ikut jadi bagian hoax. Sebab banyak konflik di masyarakat yang berawal dari hoax.

Ia juga mengingatkan, bahwa hoax di media sosial lebih berbahaya dari sekedar hoax dalam bentuk kata-kata lisan. Kalau sekedar kata-kata mungkin cepat bisa dilupakan. Tapi kalau sudah masuk media sosial, sampai 100 tahun pun akan bisa dibuka.

“Bayangkan bagaimana besar dosanya orang yang memfitnah dan menggibah lewat media sosial. Saya harap tuan guru bisa jadi bagian dalam menghilangkan hoax ini,” pintanya.

Yang tak kalah pentingnya, Fauzan juga mengingatkan para khatib terkait gaya, baik gaya tubuh maupun gaya bicara.

“Ini sangat penting diperhatikan agar jamaah tidak ngantuk,” pungkasnya.

Sekretaris Umum MUI Lobar, Ustad Marliadi, S.Ag, MA menjelaskan, tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kualitas imam dan khatib. Selain itu ditujukan pula guna menyatukan persepsi tentang ke-NKRI-an dalam prinsip kehidupan.

Khatib dan mubaligh, lanjutnya, merupakan sosok yang mencerdaskan umat. Oleh karena itu diharapkan mereka tidak larut dan hanyut dalam euphoria terkait demokrasi akhir-akhir ini.

“Kita tetap berkomitmen menjadikan khatib dan mubaligh sebagai pencerah umat dalam mencintai negara,” katanya.

Kedepannya Marliadi berencana memberikan pelatihan untuk mubalighah juga.
“Saat ini kita sangat minim dai perempuan. Ini juga harus disentuh karena mereka punya komunitas yang besar juga,” kata Marliadi.

Untuk itu ia harapkan support dari Pemkab Lobar. Bahkan tidak hanya itu, ia juga berharap MUI harus ada di semua kegiatan Pemkab.
Misalnya di sektor pariwisata, karena saat ini ada program wisata halal maka MUI juga harus hadir di sana.

“Begitu pula dengan sektor lainnya seperti kesehatan, kehutanan dan lainnya,” jelas pimpinan Ponpes Tarbiyah Ikhlas Jembatan Kembar Timur ini. (afgan/humas)

1 2 3 23