Giri Menang, Selasa 17 Juli 2018 – Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Gabungan Komisi Sekaligus Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan serta Persetujuan Dewan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap Raperda tentang LPJ APBD Tahun 2017 Pemkab Lombok Barat (Lobar) sempat diwarnai ketegangan.

Sesaat setelah Ketua DPRD Lobar Imam Kafali membuka rapat, anggota dewan dari PKPI Ahmad Zainuri secara keras melakukan interupsi dan mengkritisi belum terisinya posisi kosong eselon II Pemkab Lobar, terutama beberapa jabatan strategis seperti asisten 1, asisten 2 dan Kepala BKD.

“Saya dan masyarakat kecewa dengan kinerja eksekutif saat ini. Sudah lima bulan saya perintahkan sekda untuk mengisi jabatan yang kosong. Kita juga akan membahas APBD Perubahan dan murni jadi saya harapkan isilah jabatan-jabatan kosong itu yang sangat strategis di pemerintahan kita. Padahal tes juga sudah,” serunya.

Usai menyuarakan keinginannya, agenda Rapat Paripurna kemudian dilanjutkan hingga penandatangan nota kesepakatan bersama antara Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dengan pimpinan DPRD Imam Kafali, disaksikan anggota DPRD dan pimpinan SKPD Pemkab Lobar.

Namun sebelum meninggalkan ruangan, anggota DPRD Lobar Munawir Haris kembali mengingatkan bupati untuk segera mengisi kekosongan jabatan di beberapa SKPD yang sudah cukup lama hanya diisi Pelaksana Tugas (Plt).

“Kalau terlalu lama Plt ini dan lain sebagainya akan mengganggu di APBD perubahan dan murni. Harapan saya yang pertama lakukan segera, yang kosong silahkan isi, yang ada prestasi kasi reward yang gagal kasi punishment. Jadi ada sikap tegas pak bupati,” ungkap politisi PAN ini.

Sementara itu, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq saat ditemui usai Rapat Paripurna menegaskan dirinya siap melaksanakan mutasi saat itu. Namun ia menegaskan dirinya belum mendapatkan perintah dari Penjabat Sementara (Pjs) Bupati H. Lalu Saswadi yang menggantikan Bupati Fauzan Khalid saat itu.

“Tergantung perintah bupati. Tapi karena Pjs kan ndak mau mutasi. Sekda mau mutasi tapi kalo misalnya bupati mengatakan nanti ya nanti juga. Kalau saya disuruh siapkan besok pagi kita siapkan kan ijin sudah ada. Kalau saya ijin itu udah keluar ya silahkan kita eksekusi,” tegas Taufiq.

Sementara itu, Bupati Fauzan Khalid saat diwawancara terkait hal tersebut sangat menyayangkan anggota dewan yang dianggap telat bersuara.

“Saya sangat sayangkan juga dewan kenapa sekarang bersuara. Dulu padahal tidak ada halangan. Sekarang terpaksa ulang karena memang harus evaluasi dan ijin ulang dan itu berproses. Seharusnya kemarin keras. Semua proses sudah selesai tinggal dilantik tapi kan tidak dilakukan. Sekarang sudah lima bulan berlalu kan harus ada konsultasi ulang termasuk dengan KASN dan Kemendagri,” ujar Fauzan, Selasa (17/7/2018) .

Sebelumnya Bupati Fauzan Khalid yang ikut dalam gelaran Pilkada Bupati Lobar secara resmi digantikan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati H. Lalu Saswadi sejak 15 Februari. Saswadi kemudian menggantikan Fauzan memimpin Lombok Barat hingga 23 Juni 2018.

Giri Menang, Selasa 17 Juli 2018 – Silaturrahmi merupakan kebutuhan kita sebagai manusia. Kebutuhan kita sebagai makhluk Allah SWT untuk membina, menjalin dan mempererat yang namanya silaturrahmi.

Hal itu dikatakan Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid saat menghadiri acara halal bihalal dalam rangka pelepasan Calon Jamaah Haji Anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Gor Mini Gunungsari, Selasa (17/7/2018). Sehari sebelumnya bupati juga menghadiri acara yang sama di Lingsar.

“Pada hari ini kita bisa bersilaturrahmi dengan keluarga besar PGRI Kecamatan Gunung Sari. Bahwa secara sosiologis silaturrahmi atau hubungan kemanusiaan ini adalah hubungan kita dengan sesama dan fitrah dari kita semua, tidak mungkin kita sebagai manusia tidak butuh bantuan dan tegur sapa dari orang lain,” kata bupati.

Tahun ini, Calon Jemaah Haji dari keluarga besar PGRI Kecamatan Gunungsari yang akan berangat sebanyak lima orang.

“Kita doakan kepada anggota PGRI yang berangkat haji tahun ini mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur, lancar ibadahnya dan nanti bisa berkumpul kembali bersama kelurga,” harapnya.

Acara halal bihalal ini juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar Hendrayadi, Ketua PGRI Provinsi NTB H. Alirahim, Ketua PGRI Lobar H. Saleh Sayuti, Camat Gunungsari H. Rusni dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Gunung Sari. (andy/humas)

Giri Menang, Senin 16 Juli 2018 – Agar dosa kita diampuni serta untuk lebih menyempurnakan ibadah usai berpuasa sebulan penuh maka kita lakukan halal bihalal. Hal itu dikatakan Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid saat memberikan sambutan dalam acara halal bihalal dalam rangka pelepasan Calon Jamaah Haji dan Purna Bakti Anggota PGRI Cabang Kecamatan Lingsar di SDN 2 Batu Mekar, Senin (16/7).

“Ibadah puasa tujuannya untuk mencetak insan yang bertaqwa kepada Allah SWT. Siapapun yang berpuasa itu semua diampuni dosanya kecuali dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama makhluk Allah SWT. Jadi supaya sempurna dosa kita diampuni maka kita lakukan halal bihalal,” kata Fauzan.

Tidak lupa bupati menyampaikan apresiasinya terhadap para guru purna tugas yang sudah mengabdi agar seluruh perjuangannya memajukan pendidikan di Lombok Barat dicatat sebagai ibadah dan amal jariah.

“Begitu juga kepada guru yang berangkat haji saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah haji dan mudahan mendapatkan haji yang mabrur,” pungkasnya.

Acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh Keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lombok Barat itu juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, Ketua PGRI Lobar, Camat Lingsar dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Lingsar.

Pelepasan Calon Jemaah Haji dari unsur PGRI cabang Lingsar pada tahun 2018 ini sebanyak 4 orang dan dari unsur purna bakti/pensiunan sebanyak 20 orang.

Mengambil tema ‘melalui halal bihalal kita jalin kebersamaan untuk mewujudkan mutu pendidikan’ ini diharapkan agar keluarga besar PGRI lebih termotovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Lombok Barat. (andy/humas)

Giri Menang, Rabu 11 Juli 2018 – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-72 di lapangan kantor Polisi Resor (Polres) Lobar, Rabu (11/7/2018).

Tahun ini, tema HUT yang diangkat Polri yaitu “Semangat Promoter Siap Mengamankan Agenda Nasional 2018 dan 2019”.

Upacara yang dimulai pukul 08.00 Wita ini juga dihadiri Kapolres Lobar AKBP Hery Wahyudi, Ketua DPRD Lobar Imam Kafali, anggota Forkopimda Lobar, Purnawirawan Polri, anggota Bhayangkari Polres Lobar serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Berdiri di barisan upacara anggota personil Polres Lobar, TNI, ASN, Pol PP, Basarnas, Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan dan unsure Security.

Dalam acara ini Bupati Fauzan Khalid bertindak selaku inspektur upacara sekaligus menyampaikan amanat Presiden Jokiowi dalam HUT Bhayangkara ke-72 ini.

Sedangkan bertindak selaku pemimpin upacara yakni Kepala Sektor (Kapolsek) Senggigi AKP Arjuna W.

Membacakan amanat Presiden, Fauzan mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada semua anggota Polri yang dengan penuh kesungguhan berbertugas di daerah pedalaman, perbatasan, terpencil, pulau-pulau terdepan serta yang mengemban misi internasional di luar negeri.

Apresiasi juga diberikan kepada anggota Polri yang bertugas di jalan raya untuk memastikan lalu lintas selama mudik lebaran, penjaga Kamtibmas selama ramadhan sehingga umat islam tenang menjalankan ibadah di bulan suci ramadhan serta pengamanan Pilkada serentak yang diselenggarakan di 171 daerah.

Fauzan juga menyampaikan kabar gembira bahwa di HUT Bhayangkara ke-72 ini, dunia internasional telah menempatkan Indonesia dalam daftar 10 negara teraman.

“Akan tetapi, anggota Polri jangan berpuas diri dan terus meningkatkan kewaspadaan mengingat beragamnya tindak kejahatan yang bersifat transnasional seperti ancaman kejahatan siber, human trafficking, drug trafficking, armed smuggling dan terorisme,” katanya.

Sebagai penutup, Fauzan mengingatkan masih banyak tugas yang menanti di antaranya pengamanan Pilpres dan Pileg 2019, pengamanan natal dan tahun baru, hingga pengaman agenda internasional seperti Asean Games ke-18 dan pertemuan tahunan IMF Bank.

“Kesemuanya ini sangat membutuhkan langkah antisipasipatif, perencanaan yang detail dan matang agar potensi kerawan dapat ditecegah dari awal,” ingatnya.

Sementara itu Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi usai acara menyampaikan ucapan syukur dan terimakasih atas suksesnya pelaksanaan Pemilukada di Lobar.

“Dibandingkan daerah lain Lobar merupakan daerah yang kondusif,” ungkapnya.

Acara juga dirangkai dengan pemotongan nasi tumpeng dan pemberian kenang-kenangan kepada purnawirawan anggota polri yang telah bertugas di Polres Lobar. (budi/humas)

Giri Menang, Minggu 18 Maret 2018 – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Saswadi, terus mendekatkan diri tidak hanya dengan unsur pejabat dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, tapi juga dengan tokoh agama serta tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Lobar.

Seakan tak kenal hari libur, H. Lalu Saswadi menyempatkan diri untuk bersilaturrahmi dengan beberapa Tuan Guru yang ada di wilayah Kecamatan Kediri, Sabtu (17/3/2018).

Kunjungan diawali dengan mengunjungu kediamaan TGH. Muchlis Ibrahim yang juga merupakan pimpinan Ponpes Al Islahudiny. Saswadi disambut hangat langsung oleh TGH Muchlis Ibrahim didampingi sang anak yang juga Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Muchlis Ibrahim.

Saswadi kemudian melanjutkan silaturahmi ke kediamn TGH. Ahyani Muktar, pimpinan Ponpes AL Muktariyah Bangket Dalem Kecamtan Kediri.

Dikatakan Saswadi, selain bersilaturahmi kegiatan ini dilakukan untuk mensukseskan gelaran Pilkada Serentak 2018 di Lombok Barat.

“Melalui silaturahmi ini kita harapakan dapat terus menjaga persatuan dan persaudaraan, tentunya dalam rangka menyambut pilkada serentak yang akan di gelar dalam waktu dekat ini,” jelas Saswadi.

Ditambahkannya, dalam momentum Pilkada tahun ini gesekan-gesekan horizontal harus dihindari. Karena bagaimanapun Pilkada adalah untuk kepentingan semua masyarakat. (ardi/humas)

Giri Menang, Kamis 22 Februari 2018 – Untuk menjalin sinergitas dalam rangka mensukseskan beberapa agenda besar yang akan diselenggarakan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H. L. Saswadi menggelar pertemuan dengan anggota Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lobar, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Lobar, Kepala SKPD, anggota KPU dan Panwaslu Lobar. Agenda yang dibahas di antaranya gelaran Pilkada Lobar, event Mekaki Marathon, kegiatan Multilateral Neval Exercise Komodo (MNEK) serta kegiatan menjelang HUT Lobar.

Dalam kesempatan itu, Saswadi didampingi Sekda H. Moh. Taufiq memaparkan hasil pertemuan Rakornas Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 yang mengahdirkan Menko Polhukam Jenderal (Pur) Wiranto, Bawaslu dan KPU di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Menko, KPU, Bawaslu dan kita semua mengharapkan penyelenggaraan Pilkada bisa berjalan aman, stabil dan kondusif, sesuai regulasi dan perundang-undangan yang berlaku sehingga melahirkan kepala daerah yang baik. Namun untuk keberhasilan Pilkada ditentukan juga oleh tingkat kehadiran di TPS. ASN juga harus berperan aktif agar masyarakat hisa hadir di TPS untuk mencoblos,” papar Saswadi di Ruang Rapat Jayengrane, Kamis (22/2/2018).

Saswadi secara khusus menekankan agar ASN berlaku netral. “Tidak hanya netralitas ASN, suksesnya sebuah Pilkada tergantung juga pada netralitas antara KPU dan Bawaslu, tingkat partisipasi masyarakat, termasuk juga hal-hal yang menjadi larangan bagi Panwaslu,” tegasnya.

Pjs Bupati H. L. Saswadi bersama jajaran rencananya akan bersilaturahmi ke seluruh Paslon Pilkada Lobar 2018. “Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diamanahi tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan melaksanakan kegiatan Pemilukada agar berjalan aman tertib dan sukses sesuai aturan. Maka saya akan melakukan silaturrahmi keliling kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati. Yang terpenting juga silaturahmi dengan para kepala desa dan lurah harus dilaksanakan,” katanya.

Mewakili KPU Lobar, Suhardi Hidayat melaporkan bahwa pihaknya hingga saat ini dihadapkan pada beberapa tahapan yakni Pemilu 2019 dan Pilkada Lobar 2018. Untuk Pemilu 2019, proses penetapan Parpol peserta Pemilu sudah sampai pada proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual Parpol. Di Lobar ada 14 Parpol yang sudah ditetapkan secara nasional sebagai peserta Pemilu.

“Untuk tahapan Pilkada Lobar 2018, Alhamdulillah kami sudah melakuklan pengundian nomor urut paslon dan berjalan dengan aman. Semua berkat kerjasama dengan pihak Polres Lobar maupun Kota Mataram serta TNI,” ungkap Suhardi.

Selanjutnya, ketiga paslon akan memulai masa kampanye yang dijadwalkan mulai tanggal 15 hingga 23 Juni 2018. Terkait sesi ini, pihak KPU sudah membuat schedule bersama tim kampanye. “Masing-masing paslon mendapatkan dua kali jatah dalam dua kecamatan menggelar kampanye. Jika dikalkulasikan masing-masing paslon memperoleh 220 kali kegiatan kampanye baik kampanye terbatas maupun tatap muka,” jelasnya.

Sementara itu, Panwaslu Lobar melaporkan dalam sehari pihaknya menangani 1-2 laporan pelanggaran pemilu yang sedang diklarifikasi. Laporan ini berawal sejak penetapan calon beberapa waktu lalu. Diharapkan, tuntutan pelanggaran tersebut dapat segera dituntaskan, sehingga tugas pokok dan fungsi Panwaslu bisa berjalan sesuai regulasi dan aturan. Keberadaan Panwaslu sendiri merupakan salah satu penyelenggara pemilu selain KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Paparan kemudian dilanjutkan Kapolres Lobar Heri Wahyudi. Heri meminta agar koordinasi dan komunikasi tetap terjaga, terlebih pada saat kegiatan kampanye. “Pihak Polri meminta, jangan sampai kegiatan jadwal kampanye, Polri tidak diberitahu atau setelah kegiatan baru ada pemberitahuan. Demikian pula dengan kampanye terbuka, hematnya adalah supaya mengggelar kampanye tertutup saja, karena seperti saat pencabutan nomor waktu lalu, masyarakat pendukung tidak bisa diatur,” ujarnya.

Menutup pertemuan, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengajak para peserta dan masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan gelaran Pilkada. “Jika ingin menang jangan curang. Karena endingnya tidak bagus. Demikian pula seluruh masyarakat agar hati-hati menyampaikan uneg-uneg, karena semuanya bisa diterjemahkan ke politik dan bisa dipolitisir. Salah ngomong juga bisa disalahkan dan ditegur oleh Panwas,” kata Taufiq. (humas)

Giri Menang, Senin 19 Februari 2018 – Dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang kembali dibahas. Kali ini Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Saswadi mewakili pihak eksekutif menjawab pertanyaan dari legislatif yang dilontarkan pada rapat sebelumnya.

Secara gamblang, H. Saswadi menegaskan perlunya raperda tentang arsip konvensional dan arsip media. Dijelaskan mantan Sekwan DPRD Lobar ini, arsip konvensional adalah arsip yang informasinya tercatat di media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan. Sedangkan arsip media, merupakan arsip yang informasinya terekam dalam media elektronik.

“Prinsipnya, arsip konvensional maupun media sangat diperlukan. Keberadaannya penting untuk dipertahankan dan diutamakan karena lebih kuat sebagai bukti sejarah. Namun arsip media pun penting karena sangat mudah, hemat, fleksibel dalam pengoperasiannya,” jelasnya.

Hal lain yang dijelaskan yaitu perlunya diatur bab tentang peralatan arsip fasilitatif, bab pengelolaan arsip dinamis in-aktif, bab penyelamatan dan pelestarian arsip, bab pengawasan dan pengendalian arsip. Jawaban yang disampaikan, semua merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan lembaga kearsipan daerah (LKD) ke unit kearsipan masing-masing SKPD.

“Untuk penyempurnaan raperda, perlu untuk dibahas lebih lanjut terutama dalam pelaksanaan kegiatan penelusuran arsip bersejarah,” tegasnya.

Sedangkan untuk Raperda Pelayanan Tera Ulang, bagi Saswadi itu merupakan salah satu bagian dari jenis retribusi jasa umum sehingga perlu diperhatikan besaran retribusi, agar tidak memberatkan masyarakat.

Seperti diketahui, nutrisi layanan daerah-daerah yang akan berlaku saat ini merujuk pada peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nomor 2 Tahun 2013 tentang retribusi pelayanan daerah. Untuk itu, rencana tarif pelayanan Tera ulang yang akan diberlakukan pendekatannya melalui metode dengan mempertimbangkan nilai inflasi.

Saswadi menjelaskan, Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang ini tidak semata-mata menitikberatkan pada sektor atau faktor retribusinya saja, tapi juga mementingkan faktor perlindungan kepada konsumen.

Jawaban terhadap saran dan pertanyaan legislatif ini, sangat diapresiasi oleh wakil ketua DPRD Lobar, Multazam selaku pimpinan rapat. Dengan telah disampaikan jawaban eksekutif ini, maka seluruh rapat paripurna dewan dinyatakan selesai tanpa ada anggota DPRD yang mengajukan interupsi.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPRD Lobar H. M. Nursaid, Sulhan Muhlis, Sekretaris DPRD H. Isnanto Karyawan, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Staff Aahli dan Kepala SKPD Lobar. (LPA/humas)

Giri Menang, Senin 19 Februari 2018 – Penjabat Sementara (PJS) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Saswadi, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemkab Lobar agar menjaga netralitas menjelang Pilkada. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Upacara Paripurna ke-2 tahun 2018 di Lapangan Kantor Bupati Lobar, Senin (19/2/2018).

“Sejak saat ini hingga empat bulan ke depan merupakan masa-masa kampanye bagi pasangan calon gubernur dan bupati. Saya menghimbau ASN agar ikut mensukseskan pelaksanaan pilkada ini,” himbaunya.

Saswadi meminta agar ASN tidak golput dan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Namun tetap menjaga netralitas selama gelaran pilkada.

“Jangan sampai saudara-saudara melibatkan diri dalam kegiatan kampanye atau kegiatan lainnya yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon. Begitu pula kebijakan atau keputusan yang diambil dalam wewenang kerjanya, hendaknya jangan sampai menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ingat, kita adalah pelayan masyarakat yang bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Di hadapan ratusan peserta upacara, Saswadi menjelaskan beberapa tugas yang harus dilaksanakannya selama menjabat. Di antaranya, menjalankan urusan pemerintahan, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga memfasilitasi pilkada Gubernur dan Bupati Lobar serta terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Seluruh tugas ini nantinya akan dilaporkan di akhir masa tugasnya pada tanggal 23 Juni mendatang. (bb/humas)