Gerung – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Daerah di Aula Narmada Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (25/6/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Lombok Barat.

Dalam arahannya, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus mengubah paradigma kerja dari sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan menjadi berorientasi pada hasil (outcome) yang nyata dirasakan masyarakat.

Menurutnya, setiap program dan kegiatan pemerintah harus mampu memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan pendapatan daerah.

“Setiap rupiah anggaran dan setiap program pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan terwujudnya Lombok Barat Maju, Mandiri, dan Berkeadilan,” tegas Bupati.

Bupati juga menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi yang mengacu pada tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia meminta seluruh kepala OPD memahami bahwa RPJMD merupakan tujuan bersama pemerintah daerah, sementara perangkat daerah bertugas memastikan seluruh program dan kegiatan menjadi instrumen untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati meminta seluruh OPD melakukan analisis mendalam terhadap komponen pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar. Fokus evaluasi, menurutnya, tidak hanya pada persentase capaian, tetapi juga pada nilai nominal serta potensi riil yang masih dapat dioptimalkan.

“Setiap sumber pendapatan harus diidentifikasi hambatan dan strategi percepatannya sehingga target PAD dapat tercapai secara maksimal,” ujarnya.

Secara khusus, Bupati menyoroti pentingnya optimalisasi PAD melalui percepatan pelayanan perizinan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi pelayanan, serta pemutakhiran data objek pajak dan retribusi. Selain itu, seluruh kecamatan dan desa diharapkan berperan aktif dalam pendataan dan validasi objek pajak guna memperluas basis pendapatan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan pentingnya pemanfaatan big data dan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh perangkat daerah diminta mulai membangun sistem data yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan, mulai dari sektor kesehatan, kemiskinan, pendidikan, stunting, investasi hingga pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berbasis pada data yang akurat dan terukur agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Kepada para asisten dan kepala OPD, Bupati meminta agar lebih memahami persoalan substantif sesuai bidang masing-masing, melakukan pengawalan terhadap target kinerja, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan daerah.

Mengakhiri arahannya, Bupati menekankan bahwa seluruh aparatur pemerintah harus bekerja lebih cepat, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Evaluasi kinerja, lanjutnya, harus dilakukan secara berkala dengan fokus pada hasil yang nyata sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Adapun pokok arahan utama dalam rakor tersebut meliputi perubahan paradigma kerja dari orientasi kegiatan menuju orientasi hasil, dukungan penuh seluruh program terhadap pencapaian target RPJMD, optimalisasi PAD, penguatan digitalisasi dan pemanfaatan big data, penguatan koordinasi lintas OPD, serta fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rakor ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan menuju Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan.

Labuapi – Pondok Pesantren NU Abhariyah menggelar peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-40 di halaman pondok pesantren pada Rabu (24/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, pimpinan Pondok Pesantren NU Abhariyah, Camat Labuapi, Kapolsek Labuapi, serta sejumlah tokoh agama dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari lahir ke-40 Pondok Pesantren NU Abhariyah. Ia berharap momentum bersejarah tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkuat semangat pengabdian, mempererat silaturahmi, serta memperkokoh komitmen bersama dalam memajukan pendidikan Islam dan membangun generasi yang berakhlak mulia.

“Semoga momentum yang bersejarah ini menjadi sarana untuk memperkuat semangat pengabdian, mempererat silaturahmi, dan memperkokoh komitmen bersama dalam memajukan pendidikan Islam serta membangun generasi yang berakhlak mulia,” ujarnya.

Menurut Bupati, usia 40 tahun merupakan perjalanan panjang bagi sebuah lembaga pendidikan. Angka tersebut, kata dia, melambangkan kedewasaan, kematangan, dan keteguhan sebuah institusi dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.

“Sejak didirikan hingga mencapai usia ke-40 hari ini, Pondok Pesantren NU Abhariyah telah memberikan kontribusi nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di wilayah Lombok Barat,” katanya.

Bupati yang akrab disapa LAZ itu juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para pendiri, pengasuh, serta seluruh tenaga pendidik di Pondok Pesantren NU Abhariyah.

Ia menegaskan bahwa pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu agama, tetapi juga menjadi benteng moral dalam membentuk karakter generasi muda agar memiliki akhlakul karimah, wawasan yang luas, serta jiwa nasionalisme yang kuat, sebagaimana nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Ulama.

Lebih lanjut, LAZ mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi antara umat, ulama, dan pemerintah dalam membangun daerah.

“Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan terus berkomitmen mendukung program-program pendidikan keagamaan di daerah. Kemajuan Lombok Barat tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemantapan mental dan spiritual masyarakat,” tegasnya.

Peringatan Harlah ke-40 Pondok Pesantren NU Abhariyah berlangsung khidmat dan menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan serta memperkuat peran pesantren dalam mencetak generasi yang unggul dan berkarakter. (Diskominfotik. Husni)

Gunungsari – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala desa di Kecamatan Gunungsari, Rabu (24/6/2026). Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menyukseskan berbagai program pembangunan.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten I Setda Lombok Barat, Forkopimcam Gunungsari, para kepala OPD terkait, Camat Gunungsari, serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Gunungsari.

Dalam arahannya, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan hingga ke tingkat desa. Menurutnya, koordinasi yang dilakukan secara langsung dengan para kepala desa sangat penting untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kita ingin mengetahui secara langsung apakah program-program yang telah ditetapkan pemerintah daerah benar-benar berjalan di desa. Jika ada kendala, kita bisa segera mengetahui letak permasalahannya dan mencari solusi bersama sehingga program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Bupati yang akrab disapa LAZ itu juga menegaskan bahwa setiap aspirasi dan persoalan yang disampaikan desa akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Berbagai persoalan yang muncul, seperti pengelolaan sampah dan kebutuhan infrastruktur, akan ditampung dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberadaan lahan pertanian dan fasilitas publik yang sudah ada. Menurutnya, pembangunan harus tetap memperhatikan tata ruang dan tidak mengorbankan lahan produktif maupun fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati LAZ juga menyoroti pentingnya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu indikator peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah daerah bahkan akan memberikan penghargaan atau bonus kepada kepala desa beserta jajarannya yang mampu mencapai realisasi pelunasan PBB hingga 95 persen.

“PBB menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan PAD. Karena itu kami meminta seluruh kepala desa untuk fokus dan bersama-sama mendorong masyarakat agar memenuhi kewajibannya membayar PBB,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Midang, Drs. Samsudin, mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi yang menghadirkan langsung Bupati dan Wakil Bupati di tengah-tengah pemerintah desa.

“Alhamdulillah, kegiatan ini sangat bagus. Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati turun langsung menyerap informasi dari seluruh desa di Kecamatan Gunungsari. Berbagai persoalan yang dihadapi desa dapat disampaikan secara terbuka dan langsung mendapatkan respons dari Bupati,” katanya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin, minimal enam bulan sekali atau setidaknya satu kali dalam setahun, agar komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa tetap terjaga dengan baik.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa semakin kuat sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Diskominfotik. Husni).

Lingsar – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Lingsar yang digelar di Kantor Camat Lingsar, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Asisten I Setda Lombok Barat, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Lingsar, serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Lingsar.

Dalam arahannya, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa rakor tersebut bertujuan untuk menyerap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa agar dapat segera ditangani secara tepat dan terukur.

Menurutnya, seluruh usulan pembangunan desa harus terintegrasi dalam program Sejahtera dari Desa yang menjadi pintu masuk utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Melalui mekanisme tersebut, seluruh aspirasi masyarakat akan dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), kemudian dibahas secara berjenjang hingga tingkat kabupaten.

“Semua permasalahan dan kebutuhan masyarakat harus masuk melalui sistem Sejahtera dari Desa. Dengan begitu, usulan pembangunan dapat terdata dengan baik dan menjadi dasar bagi seluruh OPD dalam menyusun program serta kegiatan pembangunan,” ujarnya.

Bupati menambahkan bahwa konsep Sejahtera dari Desa menempatkan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan. Karena itu, setiap usulan yang diajukan harus berasal dari hasil musyawarah masyarakat di desa sehingga pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen mengakomodasi sebanyak mungkin usulan desa ke dalam program pembangunan daerah. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat dapat terlayani secara optimal.

Selain membahas pembangunan infrastruktur, Bupati juga menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah, seperti percepatan penanganan stunting, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan sektor pertanian, pembaruan data masyarakat, serta penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).

“Saya meminta kepada seluruh kepala desa agar memastikan tidak ada lagi warga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Jika masih ditemukan, segera usulkan sehingga pemerintah dapat mencarikan solusi dan langkah penanganannya,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya deteksi dini terhadap berbagai persoalan masyarakat, termasuk persoalan harga hasil pertanian, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan pemerintah daerah akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Desa Batu Kumbung, H. Wirya Adi Saputra, yang menjadi salah satu peserta rakor, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana yang sangat efektif bagi kepala desa untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada Bupati dan jajaran OPD terkait.

“Alhamdulillah, hari ini kami para kepala desa dapat bersilaturahmi langsung dengan Bapak Bupati beserta jajaran OPD. Banyak persoalan yang selama ini mungkin mengalami kendala dalam penyelesaiannya dapat langsung kami sampaikan dan mendapatkan respons serta solusi dari beliau,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkala agar komunikasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten semakin kuat serta menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai program dan usulan yang telah disampaikan sebelumnya.

“Harapan kami, pertemuan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkala sehingga menjadi ruang koordinasi yang efektif antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat,” tutupnya.

Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa semakin kuat sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

(Diskominfotik. Husni)

Batulayar – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Batulayar yang digelar di Kantor Camat Batulayar, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Asisten I Setda Lombok Barat, para kepala OPD teknis, Camat Batulayar, serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Batulayar.

Dalam arahannya, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan bahwa rakor tingkat kecamatan ini menjadi sarana penting untuk menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung dari pemerintah desa. Kehadiran OPD teknis dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan berbagai permasalahan yang muncul.

“Kegiatan rakor tingkat kecamatan ini kami laksanakan untuk menyerap berbagai permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Batulayar. Dalam pertemuan ini juga hadir OPD teknis agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat langsung ditindaklanjuti dan dicarikan solusi,” ujarnya.

Menurut Bupati, rakor bersama kepala desa merupakan program yang sengaja dicanangkan di tingkat kecamatan untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.

“Ini memang program yang saya canangkan di level kecamatan, yaitu rapat bersama seluruh kepala desa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat. Banyak hal yang disampaikan, mulai dari persoalan infrastruktur hingga berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat lainnya,” jelasnya.

Bupati menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan diselesaikan secara bertahap melalui kolaborasi seluruh pihak.

“Tidak ada yang tidak menjadi prioritas. Semua persoalan yang disampaikan akan kita selesaikan secara bersama-sama. Yang terpenting adalah kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan OPD terkait,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menyoroti persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Ia berharap tidak ada lagi warga Lombok Barat yang tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan.

“Salah satu perhatian utama kami adalah persoalan rumah tidak layak huni. Saya ingin tidak ada lagi masyarakat Lombok Barat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu, sinergi dan kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Camat Batulayar H. Muhammad Subayin, SE menyampaikan bahwa kegiatan rakor ini merupakan program yang diinisiasi langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat. Kecamatan Batulayar menjadi wilayah pertama yang melaksanakan kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah, meskipun ini menjadi kegiatan perdana sehingga kami masih dalam tahap penyesuaian, pelaksanaannya berlangsung sukses. Inti dari pertemuan ini adalah mempererat silaturahmi sekaligus membahas berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat agar dapat segera dicarikan solusi,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah program prioritas diusulkan berdasarkan hasil koordinasi antara Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan para kepala desa. Salah satu usulan strategis yang mendapat perhatian adalah pembangunan jalan alternatif menuju kawasan Senggigi.

Menurut Camat, keberadaan jalan alternatif sangat dibutuhkan mengingat akses menuju Senggigi saat ini hanya mengandalkan satu jalur utama. Kehadiran jalur alternatif dinilai penting untuk mengantisipasi kemacetan maupun kondisi darurat akibat bencana alam.

“Alhamdulillah, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati merespons positif usulan tersebut. Jalan ini sangat penting karena dapat menjadi jalur alternatif sekaligus menghubungkan kawasan wisata pantai di Batulayar dengan kawasan wisata di wilayah utara,” jelasnya.

Selain infrastruktur jalan, peningkatan status puskesmas juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Upaya percepatan proses perizinan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat terus dilakukan agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin optimal.

Persoalan pengelolaan kawasan pantai juga turut menjadi pembahasan. Camat Batulayar menilai perlunya kejelasan mengenai batas sempadan pantai dan area publik guna menghindari konflik antara pemilik lahan, pelaku usaha, pedagang, maupun nelayan.

“Kami membutuhkan kejelasan mengenai batas sempadan pantai dan area publik sesuai aturan yang berlaku. Dengan adanya kejelasan tersebut, pemerintah desa dan kecamatan dapat mengamankan kawasan publik yang memang tidak boleh dibangun,” katanya.

Dalam bidang perumahan, Kecamatan Batulayar telah menyelesaikan verifikasi data RTLH di sembilan desa. Dari 1.688 unit data awal yang diterima dari Dinas PUPR, sebanyak 411 unit dinyatakan memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan bantuan.

Camat juga mengapresiasi Program Satu Miliar Per Desa dan Kelurahan yang dinilai sangat membantu masyarakat di tengah keterbatasan anggaran akibat penyesuaian kebijakan pembangunan nasional.

“Program Satu Miliar Per Desa sangat membantu karena sebagian besar Dana Desa saat ini terserap untuk program prioritas nasional. Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, berbagai kebutuhan masyarakat tetap dapat diakomodir,” ungkapnya.

Meski demikian, ia berharap pembangunan ke depan tidak hanya berfokus pada sektor fisik, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan penanganan stunting.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Sandik Mahnan Hariyanto menyampaikan apresiasi atas komitmen Bupati Lombok Barat yang turun langsung mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat melalui kepala desa.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Kami merasa yakin bahwa berbagai usulan dan aspirasi yang disampaikan oleh desa-desa dapat langsung didengar dan ditanggapi oleh Bapak Bupati,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu usulan yang menjadi perhatian bersama sembilan desa dan tiga desa persiapan adalah pembukaan akses jalan menuju kawasan Senggigi serta jalur-jalur strategis lainnya yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.

Selain itu, pihak desa juga mendorong percepatan pembangunan Puskesmas Penimbung serta peningkatan status rumah sakit di wilayah Gunungsari menjadi rumah sakit tipe C guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, pertemuan tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menyusun program pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

“Kami siap mendukung program-program pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Lombok Barat. Semoga apa yang menjadi harapan bersama dapat segera terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Rakor tingkat kecamatan ini diharapkan menjadi wadah efektif untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.

(Diskomintotik. Husni).

Gerung, Diskominfotik – Bupati menekankan pentingnya penguatan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui langkah yang lebih terukur, konsisten, dan berbasis data guna meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi daerah, dalam rapat koordinasi TPID. (Rabu, 17 Juni 2026)

Bupati mengingatkan bahwa daerah Lombok Barat pernah meraih juara 1 penghargaan TPID pada tahun 2024. Namun, capaian tersebut belum dapat dipertahankan pada tahun 2025,(meraih juara 2) sehingga diperlukan upaya yang lebih maksimal dari seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pengendalian inflasi.

Untuk mendukung upaya tersebut, Bupati meminta penetapan titik pasar murah dilakukan secara tepat dan strategis agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Intensitas pelaksanaan program juga harus dijaga secara konsisten.

Selain itu, pemantauan kondisi pasar dan perkembangan harga komoditas diminta dilakukan setiap hari. TPID juga perlu memastikan ketersediaan bahan pangan melalui pengawasan terhadap potensi kelangkaan pasokan di lapangan.

Bupati menegaskan pentingnya pemetaan komoditas bahan pokok yang memberikan kontribusi terhadap inflasi daerah sebagai dasar penyusunan langkah pengendalian yang lebih efektif. Jalur birokrasi yang dinilai dapat disederhanakan juga diminta untuk dipangkas guna mempercepat pelaksanaan program.

Evaluasi pelaksanaan program pengendalian inflasi diminta dilakukan setiap tiga bulan dengan memperhatikan perkembangan dan capaian yang telah diraih. Bupati juga menyoroti pentingnya penyusunan data series atau big data inflasi daerah sebagai basis penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Setiap hasil rapat TPID harus disertai evaluasi serta laporan perkembangan pelaksanaan program. Sementara itu, BPS merekomendasikan konsolidasi data terkait laporan SP2KP dan mengaktifkan kembali forum Satgas TPID di Inspektorat.

Praya, Diskominfotik- Kafilah Kabupaten Lombok Barat meraih peringkat ketiga pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah pada 7–16 Juni 2026. Capaian tersebut menempatkan Lombok Barat di jajaran tiga besar terbaik dari 10 kabupaten/kota peserta MTQ tingkat provinsi tahun ini. (Selasa, 16 Juni 2026)

Pelaksanaan MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Tengah resmi berakhir pada 16 Juni 2026. Berdasarkan hasil penilaian dewan hakim, Kabupaten Lombok Tengah berhasil keluar sebagai juara umum, disusul Kabupaten Lombok Timur di peringkat kedua dan Kabupaten Lombok Barat di posisi ketiga.

Atas capaian tersebut, anggota kafilah, pembina, official, dan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Lombok Barat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah memberikan dukungan selama proses persiapan hingga pelaksanaan MTQ.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Lombok Barat, serta Penjabat Sekretaris Daerah selaku Ketua LPTQ yang telah memberikan perhatian, arahan, motivasi, dan dukungan kepada seluruh peserta kafilah.

Apresiasi juga diberikan kepada Ketua Kafilah H. K. L. Winengan, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Asisten III, staf ahli, kepala bagian, administrator, serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam pembinaan dan pendampingan peserta selama berlangsungnya MTQ.

Meskipun belum berhasil meraih gelar juara umum, prestasi peringkat ketiga menjadi salah satu capaian penting bagi Lombok Barat dalam upaya pembinaan tilawah, tahfiz, dan pengembangan generasi Qurani di daerah.

Hasil akhir MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 menempatkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai juara pertama, diikuti Kabupaten Lombok Timur di posisi kedua dan Kabupaten Lombok Barat di posisi ketiga. Selanjutnya Kabupaten Bima berada di peringkat keempat, Kabupaten Sumbawa Barat kelima, Kabupaten Sumbawa keenam, Kota Mataram ketujuh, Kota Bima kedelapan, Kabupaten Dompu kesembilan, dan Kabupaten Lombok Utara di posisi kesepuluh.

MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB berlangsung selama 10 hari, mulai 7 hingga 16 Juni 2026 di Kabupaten Lombok Tengah, dan menjadi ajang pembinaan serta pengembangan syiar Al-Qur’an yang diikuti seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram – Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, mendorong PT Air Minum Giri Menang (AMGM) untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 PT Air Minum Giri Menang yang dirangkaikan dengan Launching Inovasi Pelayanan dan Customer Gathering di Kantor PT Air Minum Giri Menang Mataram, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan DPRD Lombok Barat dan Kota Mataram, Ketua TP PKK Lombok Barat, jajaran komisaris dan direksi PT Air Minum Giri Menang, para Direktur Utama PDAM se-NTB, serta sejumlah mitra perusahaan.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas perjalanan panjang PT Air Minum Giri Menang yang telah mengabdi selama 46 tahun sebagai penyedia layanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.

Menurutnya, transformasi yang dilakukan perusahaan dari PDAM Kabupaten Lombok Barat hingga menjadi PT Air Minum Giri Menang saat ini merupakan bukti kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.

“Perubahan dan transformasi yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak boleh statis. Kita harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar tetap mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengenang perjalanan kariernya yang pernah menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Ia menilai pengalaman memimpin perusahaan daerah telah memberikan banyak pelajaran mengenai tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel.

Ia menegaskan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam mengelola badan usaha milik daerah adalah menjaga profesionalisme perusahaan tanpa intervensi yang dapat mengganggu tujuan dan kinerja perusahaan.

“Perusahaan harus dikelola secara profesional. Pemerintah memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan, tetapi operasional perusahaan harus tetap mengedepankan profesionalisme agar mampu berkembang secara berkelanjutan,” tegasnya.

Selain itu, Bupati menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan. Menurutnya, kepuasan pelanggan menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan perusahaan di masa depan. Karena itu, seluruh jajaran perusahaan diminta terus melakukan inovasi dan menghadirkan layanan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui upaya konservasi lingkungan. Menurutnya, tantangan terhadap ketersediaan air bersih akan semakin besar sehingga seluruh pihak perlu berkontribusi dalam menjaga kelestarian sumber mata air.

“Yang bisa kita lakukan adalah memperlambat proses degradasi lingkungan dan menjaga sumber mata air agar tetap berkelanjutan. Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus kita jaga bersama,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi pelanggan telah menjadi perhatian perusahaan dan terus ditangani melalui berbagai strategi serta inovasi pelayanan.

Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan sumber air serta sistem distribusi yang sebagian besar masih mengandalkan gravitasi sehingga tekanan air belum merata di seluruh wilayah layanan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, perusahaan mulai membangun sejumlah reservoir komunal yang diharapkan mampu menjaga ketersediaan dan tekanan air, terutama pada jam-jam puncak penggunaan.

Di bidang pelayanan, PT Air Minum Giri Menang mengembangkan aplikasi layanan terpadu yang memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran rekening, menyampaikan pengaduan, melakukan perubahan data pelanggan, hingga memantau proses penyelesaian keluhan secara real time dalam satu platform digital.

“Setiap aduan nantinya dapat ditelusuri proses penyelesaiannya, siapa petugas yang menangani, dan kapan target penyelesaiannya. Semua terintegrasi dalam satu sistem untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan,” ujarnya.

Selain fokus pada peningkatan layanan, perusahaan juga memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan melalui program desa binaan, desa bersih sampah dan polusi air, edukasi pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta penerapan konsep Green Office yang mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan kertas melalui digitalisasi prosedur kerja.

Dari sisi kinerja, PT Air Minum Giri Menang mencatat peningkatan cakupan layanan dan jumlah pelanggan setiap tahun serta terus memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.

Atas berbagai capaian tersebut, perusahaan berhasil meraih penghargaan sebagai BUMD terbaik kedua tingkat nasional dari Kementerian Dalam Negeri serta memperoleh penilaian kinerja tertinggi kategori “Baik Sekali” dari Kementerian PUPR.

Menutup kegiatan tersebut, Bupati Lombok Barat berharap PT Air Minum Giri Menang yang kini memasuki usia ke-46 tahun dapat terus tumbuh menjadi perusahaan yang sehat, profesional, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Selamat ulang tahun ke-46 PT Air Minum Giri Menang. Mari terus bersama-sama berinovasi mewujudkan pelayanan prima dan lingkungan yang berkelanjutan,” tutupnya.

(Diskominfotik. Husni/Wirdan).

Batulayar, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perhubungan resmi meluncurkan program Digitalisasi Pelabuhan Senggigi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi laut, mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, serta memperkuat tata kelola pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel. Peluncuran program tersebut berlangsung di Pelabuhan Senggigi, Kecamatan Batulayar.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Anggota DPRD Provinsi NTB H. Hasbullah Muis, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, sejumlah kepala OPD terkait, Direktur PT Easybook Teknologi Indonesia, Direktur Utama PT AMGM, Direktur Utama Bank NTB Syariah, para ketua asosiasi pariwisata se-NTB, Camat Batulayar, Kapolsek Batulayar, Kepala Desa Senggigi, serta Kepala Desa Sedau.

Peluncuran ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, PT Easybook Teknologi Indonesia, dan Bank NTB Syariah sebagai bentuk kolaborasi dalam menghadirkan sistem layanan pelabuhan berbasis digital.

Tingkatkan Pelayanan dan Dukung Pariwisata

Dalam sambutannya, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung percepatan integrasi layanan digital di Pelabuhan Senggigi. Menurutnya, digitalisasi menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya aktivitas pelayaran dan kunjungan wisatawan ke Lombok Barat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada PT Easybook dan Bank NTB Syariah yang telah mempercepat realisasi integrasi layanan di Pelabuhan Senggigi. Ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata,” ujar Bupati.

Bupati mengungkapkan bahwa aktivitas pelayaran di Pelabuhan Senggigi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jika sebelumnya hanya melayani sekitar dua perjalanan setiap hari, kini frekuensi pelayaran meningkat menjadi sekitar 11 hingga 13 trip per hari.

Menurutnya, peningkatan tersebut menjadi indikator positif tingginya minat wisatawan dan masyarakat dalam memanfaatkan jalur transportasi laut menuju Lombok Barat.

“Semakin banyak wisatawan yang datang, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Perhotelan, pelaku usaha pariwisata, UMKM, hingga masyarakat sekitar akan memperoleh manfaat dari meningkatnya kunjungan wisatawan,” katanya.

Kawasan Senggigi Mulai Dilirik Investor

Selain menunjukkan pertumbuhan kunjungan wisatawan, kawasan Senggigi juga mulai menarik minat investor. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini tengah menjajaki sejumlah rencana investasi, termasuk pengembangan kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan fasilitas wisata modern.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing Senggigi sebagai salah satu destinasi unggulan di Nusa Tenggara Barat sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa aspek keselamatan dan keamanan pelayaran tetap menjadi prioritas utama. Ia meminta Dinas Perhubungan terus menjaga ketertiban kawasan pelabuhan, termasuk mengatur aktivitas wisata air seperti jetski agar tidak mengganggu lalu lintas kapal.

“Kawasan pelabuhan harus tetap steril, aman, dan tertata dengan baik sehingga memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jasa. Keselamatan pelayaran adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Perkuat Transparansi Pendapatan Daerah

Bupati juga menegaskan bahwa digitalisasi pelabuhan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam memperluas penerapan sistem pembayaran non-tunai pada berbagai sektor pelayanan publik.

Menurutnya, sistem digital akan membantu meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami meyakini sistem digital akan menciptakan tata kelola yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Ke depan, tidak hanya sektor pelabuhan, tetapi juga layanan parkir dan berbagai sektor lainnya akan diarahkan menggunakan sistem pembayaran non-tunai,” tambahnya.

Pemantauan Real Time dan Data Lebih Akurat

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat menjelaskan bahwa sistem digitalisasi yang diterapkan akan menghadirkan pengelolaan data pelabuhan yang lebih modern dan terintegrasi.

Melalui dashboard digital, seluruh aktivitas pelabuhan dapat dipantau secara real time, mulai dari jumlah penumpang, data kedatangan dan keberangkatan kapal, asal penumpang, hingga aktivitas operasional kapal yang melayani rute pelayaran.

“Dengan sistem ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan data yang diperoleh jauh lebih akurat. Pemerintah dapat memantau seluruh aktivitas pelabuhan secara cepat dan real time,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini layanan penyeberangan telah mencapai sekitar 13 trip per hari dan akan terus dievaluasi hingga akhir tahun. Apabila tren peningkatan jumlah penumpang terus berlanjut, frekuensi perjalanan berpotensi ditambah mulai awal tahun depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan.

Selain peningkatan jumlah pelayaran, pemerintah juga berencana melakukan pembenahan berbagai fasilitas pendukung pelabuhan, termasuk perkantoran dan sarana pelayanan lainnya untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jasa.

Optimistis Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Data Dinas Perhubungan menunjukkan jumlah penumpang yang menggunakan layanan Pelabuhan Senggigi mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan sektor transportasi laut dan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.

Dengan hadirnya sistem digitalisasi pelabuhan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat optimistis kualitas pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan akan semakin meningkat, pengawasan operasional menjadi lebih efektif, serta mampu mendorong pertumbuhan pariwisata dan perekonomian daerah secara berkelanjutan, khususnya di kawasan Senggigi dan sekitarnya.

(Diskominfotik Lombok Barat/Husni–Wirdan–Ivan)

Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, secara resmi melepas Kafilah Kabupaten Lombok Barat yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelepasan berlangsung di TPQ Al-Khairat, kediaman TGH. Taufikurrahman, Pohdana, Gerung, Kamis (4/6/2026).

Kafilah Lombok Barat yang diberangkatkan berjumlah 54 orang, terdiri atas 27 peserta putra dan 27 peserta putri. Mereka akan mengikuti delapan cabang lomba yang terbagi dalam 26 golongan. Para peserta didampingi 20 pembina dan pelatih dari unsur pondok pesantren serta lembaga terkait, dengan dukungan 20 panitia gabungan dari Kementerian Agama dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Lombok Barat.

Sebelum mengikuti MTQ tingkat provinsi, seluruh peserta telah menjalani dua tahap pemusatan latihan (Training Center/TC). TC pertama dilaksanakan pada 10–14 Mei 2026 dan ditutup dengan uji publik internal. Sementara TC kedua berlangsung pada 1–4 Juni 2026 dan ditutup dengan uji publik di Pondok Pesantren Yusuf Abdus Sattar. Selain pembinaan teknis, peserta juga mendapatkan pendampingan psikologis untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi demam panggung saat tampil.

Dalam sambutannya, Bupati Lalu Ahmad Zaini berpesan agar seluruh peserta menjadikan keikutsertaan dalam MTQ sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT.

“Yang diikuti ini adalah ibadah, sehingga hendaknya diniatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Tampilkan kemampuan terbaik tanpa terbebani. Pemerintah daerah telah menyiapkan segala sesuatunya, dan saya berharap kafilah dapat memberikan hasil yang maksimal,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga fasilitas yang telah disediakan serta memanfaatkan seluruh dukungan yang diberikan secara optimal. Ia meminta pengurus dan ketua rombongan menyusun catatan evaluasi setelah kegiatan selesai sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pembinaan MTQ di masa mendatang.
Menurutnya, keberhasilan hanya dapat diraih melalui keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal.

“Apapun hasilnya nanti adalah yang terbaik. Namun hasil terbaik harus diiringi dengan ikhtiar yang maksimal. Tugas kita adalah berusaha sekuat tenaga, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT,” tegasnya.

Di akhir sambutan, Bupati secara resmi melepas keberangkatan kafilah dengan mengucapkan basmalah yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Sementara itu, Ketua Kafilah melaporkan bahwa seluruh persiapan, baik administrasi maupun teknis, telah rampung dan seluruh peserta siap mengikuti kompetisi. Acara pelepasan ditutup dengan penyerahan seragam secara simbolis serta doa bersama agar kafilah Lombok Barat diberikan kemudahan, kesehatan, dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

(Angga/Diskominfotik)