Program KOTAKU Senilai Rp 4 Milyar Sasar 4 Desa di Lombok Barat

Giri Menang, 16 Juli 2020-Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang merupakan program padat karya tunai (PKT) yang dianggarkan dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang berkolaborasi dengan Pemerintah daerah (Pemda) bersama kelompok masyarakat dalam bentuk perbaikan rumah kumuh, perbaikan sanitasi lingkungan, saluran irigasi, pembuatan jalan paving blok, saluran pembuangan limbah dan lainnya mulai dilaksanakan di Lombok Barat.
Menandai program KOTAKU yang berorientasi pada penyediaan infrastruktur berbasis masyarakat tersebut, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si mengawalinya dengan peletakan batu pertama program Kotaku di Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi , Kamis (16/7). Program serupa juga dilaksanakan di tiga desa lainnya yang mendapatkan bantuan program KOTAKU ini yaitu DesaPerampuan, Desa Jagaraga Indah dan Desa Kediri. Masing-masing desa dari program ini mendapatkan anggaran sebesar Rp 1 miliar sehingga total dana keseluruhan bagi 4 desa lokasi program ini sebesar Rp 4 miliar.
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Bappeda Rusditah, Kepala Dinas PU-TR Lombok Barat Made Arthadana dan Camat Labuapi L. Moh. Hakam memberi apresiasi atas terlaksananya program KOTAKU di Lombok Barat yang diinisiasi oleh Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR. Bagi Bupati program ini diharapkan akan mampu mendorong dan meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam membangun desanya agar terbebas dari desa yang kumuh, tidak rapi bahkan kurang bersih.
Menurut orang nomor satu di Gumi Patut Patuh Patju ini, program KOTAKU setidaknya memiliki dampak ganda bagi masyarakat secara langsung. Dampak ganda dimaksud bupati yakni bagaimana masyarakat bisa memiliki ketersediaan infrastruktur desa yang memenuhi standar kelayakan baik itu jalan desa, ketersediaan air minum, serts kebersihan perumahan di desa. Selain itu, karena program ini dilaksanakan dengan pola padat karya, masyarakat diharapkan terlibat untuk bisa langsung mengerjakan sarana dan prasarana program ini dan bisa mendapatkan upah dari hasil kerjanya.
“Apalagi dampak Covid-19 ini, setidaknya padat karya ini bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat,” tukasnya.
Bupati juga menilai program KOTAKU ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah desa untuk bisa diprogramkan melalui DD ataupun ADD dengan basis yang sama dengan program KOTAKU. Dengan begitu, masyarakat bisa mengambil manfaat lebih dari program semacam ini. Tidak saja masyarakat bisa terpenuhi akan ketersediaan infrastruktur dasar di desanya, namun juga masyarakat bisa terbantu ekonominya.
Bupati juga mengingatkan, agar sarana dan prasarana yang dibangun ini menjadi milik masyarakat untuk tetap dipelihara dengan sebaik-baiknya. Bupati perlu mengingatkan hal ini, karena membangun merupakan pekerjaan gampang, namun pemeliharaan menjadi hal sulit dijadikan kebiasaan masyarakat. Karena itu bupati meminta masyarakat memeliharanya dengan baik.
Namun yang jelas secara umum, Bupati Fauzan Khalid mengaku program ini sangat baik bagi upaya bersama untuk merubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Rumah kumuh, infrastruktur desa yang tidak layak akan berdampak pada kesehatan dan perilaku masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan. Semua itu erat kaitannya dengan upaya pencegahan penularan Covid-19 yang saat ini masih terjadi.
“Sesungguhnya jika masyarakat berperilaku bersih dan sehat, menata lingkungan perumahannya dengan baik ataupun rajin cuci tangan, merupakan cikal-bakal terhindar dari penularan Covid-19,” ujarnya. Ditambahkan, hasil penelitian para ahli menyebutkan saat ini penyebaran Covid-19 melalui udara. Para ahli menyarankan agar kita rajin-rajin berkumur. “Ajaran agama kita sudah lama diterapkan seperti ini sebelum melakukan sholat melalui wudu’. Artinya kita diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Agama telah memberikan pedoman seperti itu untuk kita jalankan dengan baik,” kata bupati,
Bupati juga menyinggung lomba “Kampung Sehat” yang diinisiasi Polda NTB dibackup Korem 162/WB. Kampung sehat oleh masyarakat hendaknya dimaknai untuk mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal seperti gotong royong. Masyarakat diharapkan dalam membangun kesehatan di desanya hendaknya dilakukan secara gotong-royong.
“Dalam kampung sehat itu ada aspek positif yang ada di dalamnya. Di antaranya aspek kesehatan, aspek sosial ekonomi, hubungan sosial kemasyarakatan, terciptanya kamtibmas dan dari sisi kelembagaan masyarakat akan semakin kuat,” tegas bupati.
Kadis PUTR Lombok Barat Ir Made Arthadana terpisah mengungkapkan, program KOTAKU saat ini juga memberikan pendampingan kepada dua desa khususnya di Kecamatan Labuapi yakni Desa Kuranji Dalang dan Desa Karang Bongkot.
Menurut Made, sapaan akrab Kadis PUTR ini, dari 122 desa dan kelurahan di Lombok Barat tercatat sebanyak 17 desa yang dikategorikan kawasan kumuh dengan luas 230 ha. Harapannya dengan program KOTAKU saat ini bisa mengurangi penyandang kawasan kumuh di sejumlah desa di Lombok Barat.
Program KOTAKU ini yang dilakukan secara padat karya juga bisa dijadikan referensi bagi penuntasan kawasan kumuh di desa-desa lainnya di Lombok Barat.
“Penanganan rumah kumuh, sanitasi, ketersediaan air bersih, penataan irigasi desa dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat menjadi PR Pemkab Lombok Barat untuk secara bertahap dituntaskan. Terlebih upaya pencegahan Covid-19 ini haruslah didukung oleh masyarakat yang harus tetap hidup bersih dan sehat,” ujarnya.
Pemeliharaan infrastrukur berbasis masyarakat seperti tersebut di atas, kata Made, hendaknya dipelihara dengan baik. Ke depannya bisa dijadikan sebagai aset desa dengan konsekwensi, masyarakat hendaknya memeliharanya dengan baik. Sehingga bisa berkelanjutan dan bisa ditulari oleh desa-desa lainnya sebagai pilot projek yang memberi dampak positif bagi tatanan kehidupan masyarakat yang bersih, sehat dan asri.

Sumber : Humas Lobar

Program KOTAKU…Insya Allah Kotaku Tak Kumuh Lagi

Ahad Legiharto,ST.M.EngSetiap orang berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan bathin. Bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak, merupakan hak dasar yang harus dipenuhi pemerintah. Namun penanganan permukiman kumuh menjadi sebuah tantangan  bagi pemerintah kabupatenh/kota. Karena selain merupakan masalah, tapi juga merupakan salah satu pilar penyangga pererkonomian. (lebih…)

Pemda Lakukan Rapat Evaluasi Hasil Monitoring Proyek Pembangunan Infrastruktur di Lombok Barat.

Gerung, Diskominfotik- Monitoring proyek pembangunan infrastruktur di Lombok Barat yang dipimpin langsung oleh Bupati H. Fauzan Khalid mendapatkan temuan beberapa proyek yang progresnya masih rendah, dari 12 proyek yang tersebar dibeberapa kecamatan ditemukan tiga proyek pekerjaannya belum sesuai dengan kontrak mulai dari kualitas bangunan hingga pekerja yang tidak dilengkapi dengan alat keselamatan kerja atau  alat pelindung diri (APD).

Hal ini terungkap pada rapat evaluasi hasil monitoring percepatan pembangunan Lombok Barat di ruang rapat Kantor Bupati  Jayengrane, Jumat, 25/09/2020.

Rapat Evaluasi ini dihadiri oleh Bupati H. Fauzan Khalid, Sekretaris Daerah H. Baihaqi,  para Asisten, Inspektur Inspektorat H. Ilham, Anggota Tim Monitoring , Kepala OPD terkait, PPK, Pengawas dan para kontraktor.

Dalam arahannya Bupati H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa semua elemen yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur Lobar bisa bekerja sama dengan baik. Beliau juga menyampaikan, rapat evaluasi hasil monitoring ini, bertujuan untuk meminimalisir kesalahan pembangunan Fisik maupun non Fisik di Lobar, belajar dari tahun – tahun sebelumnya ada beberapa proyek yang putus kontrak ditengah jalan karena tidak sesuai dengan rencana.

“Saya berharap semua elemen yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Lobar saling bekerja sama dan silaturahmi agar bisa menceritakan keluh kesah dan bisa mendapatkan jalan keluar bersama dalam membangun Lobar kedepannya.” Terangnya.

Rapat evaluasi hasil monitoring ini dipimpin oleh Asisten 3 selaku Plt Asisten 2 Drs. H. Mahyudin.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat selaku anggota tim monitoring kesempatan pertama memaparkan hasil monitoringnya pertama Mengapresiasiasi  beberapa perusahaan yang sudah mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik sehingga  progresnya positif diantaranya adalah Pembangunan Puskesmas Banyumulek progresnya +5%, Rumah Jabatan Rumah Sakit Narmada +22%, Gedung ICU Narmada 13,5% dan yang tertinggi progresnya adalah Pasar Gunungsari mencapai +25,4%

Ilham melanjutkan bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah  Pembangunan Kantor Dukcapil Lombok Barat yang berada jalan Utama jantung Kota Lombok Barat capaiannya -3,48%, Pembangunan dan Rehab ruang  rawat jalan Rumah Sakit Narmada dalam posisi -4,05%, dan  Pembangunan pemeliharaan berkala  Jalan Kabupaten Pelangan – Labuan Poh  progresnya -0,57%

Lebih lanjut Ilham merinci paparannya mulai dari proyek pemeliharaan berkala jalan Pelangan-Labuan Poh.

“Kalau dilihat dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di proyek yang punya kendala ini, 30% adalah pekerjaan pendukung dari 30% yang utama kalau dilihat dari 4 bulan waktu kontrak yang ada itu baru mencapai 2,91% dari perencanaan 3,4%,  yang perlu mendapat perhatian perencanaan dibulan pertama kenapa dicantumkan hanya 3,4% padahal kalau kita lihat kontrak yang 4 bulan  dan waktu yang dihabiskan satu bulan, kalau 30% dari pekerjaan pokok itu dibagi 4 bulan maka  kurang lebih ada 7,5% seharusnya perencenaannya, tetapi di sini dituangkan hanya 3,48% dan capaiannya  hanya 2,91% sehingga kalau kita lihat dari capaiannya masih -0,57% sesungguhnya ini masih jauh dari yang seharusnya.” terang mantan Asisten 1 ini.

Ini harus menjadi perhatian terutama  semua pihak yang terkait dengan proyek pembangunan ini  dan meminta penjelasan yang lebih detail tentang kendala-kendala yang dihadapi.

Lebih lanjut Ilham memaparkan kaitannya dengan Dinas Dukcapil yang capaiannya  minus 3,48 ini masih banyak hal yang perlu harus diperbaiki dari sisi manajemen pengelolaan sumber daya manusia yang terlibat bekerja didalamnya.

“ Perhatian terhadap keselamatan kerja ini tidak terbangun dengan baik para pekerja yang ada di situ tidak ada satu pun yang kita lihat menggunakan peralatan kerja yang memadai yang sesuai dengan standart Keselamatan Kerja. Ini harus menjadi perhatian kita semua.” ungkapnya

Sedangkan dari sisi pelaksanaan pekerjaan Ilham mengatakan  tiang-tiang kolom tidak sebaik ditempat-tempat yang lain, seperti dikerjakan oleh orang-orang kurang profesional.

“ Tiang-tiang kolom yang terpasang kalau dilihat dari bawah ke tengah sampai ke atas kelihatan sekali perbedaannya seperti dikerjakan oleh orang-orang yang kurang professional  takutnya nanti menjadi pekerjaan di akhir meskipun bisa ditutup pada saat finishing tetapi ini akan membutuhkan tenaga, waktu dan materi yang tidak kecil oleh karena itu harus betul-betul didisain dari awal beberapa pekerjaan itu supaya tidak menjadi persoalan pada saat finishing dan tolong perhatikan waktu kontrak, waktu satu bulan  sudah lewat ini progres tidak signifikan.” terangnya

Kemudian dari segi material Ilham meminta semua material-material yang digunakan harus berdasarkan uji laboratorium,

“ Materi materi yang ada dilokasi harus sudah bisa digunakan, harus sudah melalui uji laboratorium yang seharusnya, terhadap materi-materi yang digunakan disitu.” Tambahnya.

Melihat progress yang sangat minim Inspektur menyarankan  pertama kembali mereskedul rencana kerja kedepan,  bagaimana langkah-langkah percepatan yang diperlukan sehingga disisa waktu yang ada menuju kontrak betul-betul bisa on the track didalam progress yang berikutnya.

Kedua material-material dan alat kerja pendukung yang diperlukan dilapangan harus meyakinkan bahwa itu semua tersedia dilapangan, hasil monitoring kemarin materal-materal dan alat kerja pendukung pekerjaan dilapangan tidak tampak.

Kemudian kalau harus kerja dengan lembur lampu-lampu untuk berkerja malam hari harus tersedia, kami tidak melihat ada disana oleh karena itu agar yang melaksanakan pekerjaan di Dukcapil agar memperhatikan semua hal-hal yang disebutkan tadi.

Untuk Progres Pembangunan dan Rehab Ruang rawat Jalan Rumah Sakit Narmada ditemukan banyak pekerja yang belum dilengkapi dengan APD.

“ ini merupakan permasalahan secara umum ada pada seluruh kegiatan kita pada tahun ini keselamatan kerja itu rupanya tidak menjadi perhatian bagi pihak ketiga oleh karena itu sebelum terjadi hal –hal yang tidak kita inginkan yang berdampak lebih jauh kepada kita semua mungkin ini perlu diperhatikan terhadap penggunaan K3 itu.” Ungkapnya.

Sedangkan Ahad Legiarto Kadis Kominfotik Lobar yang juga sebagai anggota tim pada kesempatan kedua menyampaikan terkait hasil monitoring ada beberapa lokasi belum menerapkan atau belum  mengikuti dokumen penawaran yang dibuat artinya didokumen penawaran yang dilanjutkan dengan kontrak harus dipenuhi mulai dari kualitas, mamejemen, dan RK3 nya.

Ahad menyoroti pelaksana dilapangan yang ditugaskan direktur perusahaannya belum memenuhi kompetensi.

“Saya kemarin ingin nanya ke direkturnya Apakah tenaga ahli yang di lapangan sesuai dengan tenaga ahli yang direncanakan di dokumen.”

PPK diminta jadwal lagi kapabilitas rekanan agar menjadi catatan pengusaha dalam mengevaluasi prestasi dari perusahaan itu sendiri, dan  untuk Kabag PBJ agar dibuat catatan komitmen yang dibuat dalam penawaran oleh kontraktor tidak diaplikasikan dilapangan.

Ahad memberikan catatan pada kualitas dan jumlah harus berpedoman pada dokumen yang ada di spesifikasi yang kemudian dilanjutkan tanda tangan kesepakatan di dalam kontrak.

Sedangkan untuk pengawas Ahad menghimbau agar jangan hanya melihat kualitas saja tetapi juga melihat manajemen pelaksanaan dilapangan, mulai dari keberadaan pelaksanaannya sudah sesuai belum dengan dokumen penawarannya jumlah tenaganya, jumlah tenaga terampil yang sesuai dengan  SKTnya,

“ Kemarin dilapangan kemarin saya menemukan tenaga terampil tidak ada yang punya SKT.” Ungkap Kepala Dinas Kominfo ini.

Pada kesempatan ketiga Sekretaris Daerah H. Baihaqi memaparkan hasil monitoringnya terhadap  pasar Gunungsari Baihaqi menyoroti masalah jaringan listrik yang dipasang terbuka tanpa pengaman, lebih-lebih dipasang diatas besi dan ini rawan menimbulkan korsleting

“ Mestinya jaringan listrik yang diatas besi jangan dibiarkan terbuka ini berbahaya dan rawan terjadi korsleting seharusnya dibungkus supaya kelihatan rapi tidak digantung dan dilepas-lepas bigitu saja ini harus jadi perhatian dan atensi dari PPK dan kontraktor.” ungkapnya

Kemudian yang kedua masalah pedangang yang ada didalam mendirikan atap menggunakan bedek sehingga kelihatan pasar yang indah malah menjadi kumuh.

“Pasar Gunungsari disainnya adalah pasar modern yang mengharuskan banyak sinar yang masuk karena pasar Gunungsari juga pasar yang basah, maka perlu sosialisasi yang intens terhadap pedagang yang ada didalamnya agar jangan ada atap di atas atap, kelihatan pasarnya indah tetapi malah menjadi jorok.” Terangnya.

Perlu ada sosialisasi supaya mereka paham apa sebabnya diberikan atap transparan agar banyak sinar yang masuk sehingga jamur tidak tumbuh disana ini untuk kesehatan.

Terkait penataan kawasan pantai Senggigi  Sekda menyoroti design kios2 pedagang. Design atap dan plafon dirasa Sekda kurang memberikan kenyamanan dan keamanan untuk pedagang, karena designnya terbuka dan rawan pencurian. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemasangan teralis, sehingga bangunan ini memiliki fungsi sesuai dengan yang diharapkan dan orang yang menggunakannya merasa aman dan nyaman.

Dalam rapat tersebut juga terungkap alasan-alasan klasik yang disampaikan kontraktor ataupun pekerja, salah satunya seperti yang disampaikan Pengawas Pembangunan jalan dari Desa Pelangan sampai Desa Batu Putih ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya pembangunan diwilayah tersebut diantaranya, karena desain yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan. Walaupun demikian, dia juga menyampaikan optimisme pembangunan jalan Desa pelangan sampai Desa Batu Putih bisa rampung akhir November tahun ini.

Sedangkan untuk penggunaan APD alasannya pekerja tidak terbiasa menggunakan APD dan merasa sesak kalau menggunakan APD dan ini harus diupayakan agar protokol kesehatan tetap diterapkan, ungkap dr. Aan.

Terakhir Asisten 3 selaku Plt. Asisten 2 yang bertindak sebagai moderator pada akhir rapat memberi catatan-catatan untuk ditindak lanjuti oleh semua yang terlibat dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur di Lombok Barat

Terkait Pasar Gunung Sari pertama yaitu dengan listriknya harus dibenahi yang kedua konstruksi bajanya  sebelum di cat supaya dilakukan pembersihan agar tidak karatan lalu kemudian saluran air talang jangan sampai dilupakan, kemudian kadar air  catnya haruslah proporsional.  Untuk di Killa dibawah koordinasi PU  dilakukan redesign terkait dengan atap yang tidak menyatu dengan bangunannya

Untuk pengawas banyak rangkaian itu yang tidak ngelock ini menjadi perhatian jangan ketika tim monitoring datang lalu dijawab  nanti bisa dikejar dengan pelesteran ini lagu lama, pengawas harus sering-sering datang ke lapangan. Supaya pekerjaan selesai tepat waktu.

terkait dengan bangunan jalan dari Pelangan ke Batu Putih Asisten menambahkan agar  jangan terlalu santai.

“masak 1 bulan direncanakan Cuma  3% itu seharusnya kita berencana 1 bulan itu 25% matematika seperti itu tapi dilihat di dokumen cuma 3% sehingga dari perencananya 3% terlambat lagi, pekerjaan 30% untuk itu memang tingkat kesulitannya di situ Oleh karena itu kami  kepada pelaksana supaya lebih memperhatikan pekerjaan penunjang nya.” Jelasnya.

Diminta kepada pelaksana agar memberikan perhatian lebih kepada pekerjaan penunjang,

“ Kami minta komitmen bahwa waktu yang tertera di kontrak itu betul-betul sama  dengan progress pekerjaan yang ada dilapangan dengan begitu  ketika terjadi keterlambatan pekerjaan  maka segera harus berbenah dengan menambah pekerja dan menambah waktu.” Harapnya.

Kepada kontraktor agar bisa menyelesaikan pembangunan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Agar mereskedul perencanaannya, melakukan penambahan pekerja dan waktu kerja, material yang digunakan dalam pekerjaan dipastikan ada di lokasi proyek dan berkualitas berdasarkan hasil uji Laboratorium dan melengkapi  alat dan perlengkapan keselamatan kerja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan dokumen kontrak.(Diskominfotik/Ria).