Plt. Bupati Ajak Peserta Rally Motor Perbanyak Kunjungi DTW Lobar

DSC_0057Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB oleh IMI pusat ditunjuk sebagai penyelenggara Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Lombok Time Rally Roda Empat di Mataram. Kejurnas ini dimulai, Sabtu (14/11) yang rencanya dibuka Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi. Sebelum digelarnya Kejurnas, para peserta yang berasal dari seluruh Indonesia ini, diterima sebelumnya oleh Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si di Bencingah Agung, kompleks pemerintahan kantor Bupati Lombok Barat, Jl. Soekarno Hatta Giri Menang, Gerung Sabtu (14/11). Penerimaan di LOmbok Barat mengingat peserta Kejurnas melintas di wilayah Lombok Barat, dimana rombongan peserta ini masuk melalui Pelabuhan Lembar dikarenakan Pelabuhan ini merupakan satu-satunya pintu masuk dan keluar dari dan ke NTB. Hadir pada kesempatan tersebut Sekda Lobar drs. HM. Uzair, sejumalah kepala SKPD terkait disertai Ketua IMI NTB, Nurhaidin.

DSC_0037Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menyambut gembira peserta Kejurnas yang berkesempatan diri untuk melintas di Lombok Barat. Sayangnya, kata mantan Ketua KPU ini, jika saja jadwal rally ini lebih banyak kesempatan untuk melintas di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Lombok Barat, sangatlah menguntungkan dari sisi destinasi wisata lama dan baru yang mesti harus disinggahi. Bagaimanapun juga para peserta Kejurnas akan berdecak kagum melihat keindahan alam yang ada di Lombok Barat utamanya di wilayah Sekotong.

DSC_0028Sebagai perbandingan atas keunggulan wisata di Sekotong atau wilayah selatan Lombok Barat ini, Fauzan Khalid menyebut jika di Senggigi hanya satu titik atau satu gerdu pandamng keindahan pantai yang bias dinikmati. Namun berbeda dengan Sekotong, lokasi wisata ini setidaknya antara 5-7 titik pantai indah yang bisa dinikmati. Belum lagi terdapat tidak kurang dari 23 gili (pulau kecil) ada di Sekotong. Hasil penelusuran Fauzan Khalid menyimpulkan, jika masing- masing gili di Sekotong memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. “Diharapkan ke depan wilayah Sekotong bias menjadi daerah tujuan wisata paforit dan unggulan di NTB bahkan nasional.

Pada kesempatan itu juga, Fauzan Khalid memperkenalkan obyek wisata lainnya seperti Pantai Cemare, Lembar. Pantai ini menjadi pilihan wisata bagi wisatawan local maupun asing. Belum lama, katanya di Pantai Cemare dilakukan penanaman massal mangrove (bakau) dimana tempat ini dijadikan pilot projeck penanaman bakau se-NTB. Gerakan ini merupakan kerja bareng antara Pemkab. Lobar dengan TNI, PMI kabupaten, PMI Provinsi, PMI Pusat dan PMI Amerika.

Ditambahkan Plt. Bupati, sebelumnya banyak kegiatan bernotor yang pernah dilaksanakan di Lombok Barat. Belum lama ini juga terlaksana sukses Kejurnas Drag Bike Region III di Lombok Barat yang juga berkat koordinasi dengan pihak IMI NTB. “Guna lebih menghidupkan dan menggemakan Lombok Barat ini di kancah nasional, saya bahkan pernah survey lokasi bersama Ketua IMI NTB di Lobar ini untuk merencanakan pembangunan circuit motor yang nantinya bias dijadikan sebagai destinasi wisata bermotor di Lombok Barat. Karena itu perlu support rekan-rekan yang aktif di olahraga bermotor,” jelas fauzan Khalid.

Sementara itu Ketua IMI NTB, Nurhaedin menjelaskan, Kejurnas ini merupakan program dari PB IMI Pusat. Dimana ada 3 provinsi yang mendapatkan kepercayaan untuk menggelar kegiatan, yaitu Bali, NTB dan Riau. Ada lima seri Kejurnas, dan NTB merupakan seri ketiga. Kecuali itu ia menambahkan, seri pertama dilaksanakan di Sulawesi Selatan, kemudian seri kedua di Bali, dan NTB mendapatkan seri ketiga. Berikutnya seri keempat di Batam, dan terakhir seri kelima akan berlangsung di Jawa Timur.

Diutarakannya, Kejurnas Time Rally di NTB ini telah dipersiapkan sejak 4 bulan lalu, dengan mengundang 25 Provinsi. Sebelumnya telah mendaftar sebenarnya ada 450 atlet, dimana 1 regu terdiri dari 3 atlet. Namun karena keadaan cuaca yang tidak bersahabat (erupsi Gunung Baru Jari), kemungkinan hanya setengah (sekitar 10 provinsi) dari jumlah peserta yang hadir. Padahal, ke 25 provinsi itu sudah mendaftar.

Adapun 10 provinsi yang dipastikan hadir diantaranya Provinsi Jatim, Jogjakarta, Jateng, Kaltim, Sumsel, Sulsel,  Riau, Bali, DKI dan NTB. Namun ia gembira mengingat separuh dari peserta bias hadir. “Akibat erupsi Gunung Baru Jari, banyak peserta yang batal hadir. Mereka mengaku tak berani datang ke NTB, meskipun BIL sudah dibuka. Kejurnas diikuti 52 tim,” ujarnya. (her-humas)

Hindari Masalah, Calon TKI Lobar Diberikan Pembinaan

Pembinaan Calon TKI 10-11 Nov 2015 (1)Tak sedikit persoalan yang dihadapi para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik prosedur , persyaratan maupun persoalan krusial dalam hubungannnya dengan industrial ketenaga kerjaan hingga selesainya masa kontrak khususnya para TKI yang hendak bekerja ke luar negeri. Karena itu Bagian Administrasi Kesra Setdakab. Lombok Barat menginisiasi persoalan tersebut dengan melakukan pembinaan bagi para calon TKI asal Lombok Barat mulai 10-11/11-2015 lalu di aula Baznasda Lombok Barat. Selaku nara sumber pada kesempatan tersebut diantaranya H. Muktasimbillah, S.Sos, SE, MM Kabag. Adm. Pembinaan Calon TKI 10-11 Nov 2015 (3)Kesra Lobar dengan materi “Kebijakan dan Perlindungan Pemda Bagi Calon TKI Di Kabupaten Lombok Barat , “Strategi Pembinaan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Di Kabupaten Lombok Barat” oleh Kabid. Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Drs. Mujtahidin dan Agus Martimbang S.Sos dengan materi pentingnya identitas kependudukan bagi masyarakat. Moderator kegiatan ini disampaikan Hj. Dewi Dahliana Kasubag Nakertrans Bag. Adm. Kesra Setda. Lobar.

Pembinaan Calon TKI 10-11 Nov 2015 (9)Dalam pemaparannya Kabag. Adm. Kesra Lobar, H. Muktasimbillah menjelaskan, data yang diakses dari Disnakertrans. Lobar menunjukkan, jika hingga saat ini jumlah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 394.837 orang, sedangkan tenaga kerja asing berjumlah 32 orang yang bekerja pada 24 perusahaan yang tersebar pada daerah di Kabupaten Lombok Barat.

Menurut pejabat humoris ini, dalam Undang-Undang 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada Pasal 5 ,6 dan Pasal 7 menyebutkan, Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, di mana dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan atau tugas pembantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dikatakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban untuk Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI maupun yang berangkat secara mandiri. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kerja kepada setiap orang baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. “Pemerintah menjadi salah satu kunci penting di dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan,”kata Muktasimbillah.

Sedangkan informasi pekerja yang ada di Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tertuang pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang     Perluasan Kesempatan Kerja mengatur mengenai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemda yang diarahkan kepada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan, dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi, Penduduk dan tenaga kerja, Kesempatan kerja, Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja dan Jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam hubungan itu, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan produktivitas yang dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, kerja teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi menuju terwujudnya produktivitas nasional.

Sedangkan penempatan tenaga kerja ini menurut Muktasimbillah diarahkan tepat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, pelaksana penempatan tenaga kerja ini wajib memberikan perlindungan sejak rekrutan sampai penempatan tenaga kerja yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Kabid. Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Lobar, Drs. Mujtahidin menjelaskan, identifikasi permasalahan Dinsosnakertrans Kab. Lobar berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yakni, kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin dan berintegritas, permasalahan tingginya angka pencari kerja dan masih banyaknya perselisihan antar serikat pekerja.

Adapun program peningkatan kesempatan kerja meliputi, kegiatan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Tenaga Kerja, kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja dan kegiatan Kesempatan Kerja. Sedangkan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan meliputi, kegiatan Fasilitasi Prosedur pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kecuali itu Mujtahidin menyebutkan, permasalahan penempatan tenaga kerja meliputi, Jumlah pencari kerja aktif (dalam negeri) terdaftar               sebesar      2.029 orang (Laki-laki : 1.057 dan         Perempuan : 972). Penempatan TKI ke luar negeri dihadapkan pada tingkat pendidikan rendah, Ketidaklengkapan dokumen keberangkatan, lemahnya perlindungan hukum, koordinasi lintas sektoral/lembaga masih lemah.

 

Sementara itu Agus Martimbang dari Disdukcapil Lobar mengharapkan agar masyarakat yang belum membuat KTP untuk segera melakukan perekaman di Kantor Disdukcapil Lombok Barat. KTP penting dibuat karena menyangkut dokumen persayaratan yang harus tersedia dalam setiap kebutuhan baik untuk melamar kerja, menjadi TKI ataupun untuk pembuatan KK, akte nikah dan lain sebagainya. “Diusahakan agar data yang ada di KTP harus sama dengan data-data lainnya baik yang ada di KK maupun dokumen penting lainnya seperti SIM, paspor dan sebagainya. “Kaitannya dengan para calon TKI, KTP penting dimiliki sebagai dokumen yang wajib diperlukan dapam pembuatan paspor bagi calon TKI ke luar negeri,” kata Agus. (her-humas)

Bimtek PATEN, Upaya Tingkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penyelenggaraan Bimtek Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan di LOmbok Barat, Selasa (10-11 Novemeber 2015) lalu dihajatkan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan (6)Penyelanggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan , sebagai tolok ukur terselengaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pintu masuk bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah yakni terfokos pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyelenggaraan Bimtek Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan di LOmbok Barat, Selasa (10-11 Novemeber 2015) lalu dihajatkan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan (5)Pernyataan tersebut dikemukakan, Sekda Lombik Barat, Drs. HM. Uzair saat membuka Bimtek Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan PATEN, Selasa (10/11) di Aula Pemkab. Lombok Barat Giri Menang, Gerung.

Menurut HM. Uzair, PATEN merupakan bentuk respon yang memperihatinkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan, serta dinamika perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju Tat Kelola Pemerintahan yang baik. Kecamatan memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Bimtek Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan di LOmbok Barat, Selasa (10-11 Novemeber 2015) lalu dihajatkan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan (4)PATEN juga merupakanmerupakan implementasi Rencana Pembanghunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang didasarkan pada PERMENDAGRI No tahun 2010 tentang Pedoman PATEN bahwa seluruh kecamatan di Indonesia pada tahun 2014 harus telah menerapkan PATEN.

Uzair menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah merespon atas kebijakan tersebut dan pada tahun 2015 ini merupakan tahun kedua penyelenggaraan PATEN di Kecamatan. Usia dua tahun bagi penyelenggaraan sebuah program kegiatan, tentu masih banyak terdapat kekurangan dan tantangan itu hendaknya dapat diperbaiki secara terus-menerus sampai pada tujuan utama penyelenggaraan PATEN ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang memrelukan bantuan pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan di tingkat kecamatan.

Penyelenggaraan Bimtek Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan di LOmbok Barat, Selasa (10-11 Novemeber 2015) lalu dihajatkan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan (3)Menurut Uzair, pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga tidak boleh tinggal diam dan harus melakukan langkah-langkah penyesuaian. Pemahaman dan penyiapan aparatur harus segera diberikan, terutama kepada aparat yang terlibat dalam bidang pelayanan publik di Kecamatan.

Salah satu strategi pembinaan yang akan dilakukan yakni dalam bentuk Bimtek tentang PATEN, khususnya menyangkut pemahaman teknis dan penerapannya.

“Dengan pembekalan melaljui Bimtek ini diharapkan para Penyelenggaraan Bimtek Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan di LOmbok Barat, Selasa (10-11 Novemeber 2015) lalu dihajatkan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan (2)peserta dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh para nara sumber dengan harapan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari Bimtek ini dapat membantu para peserta dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja di kecamatan saudara masing-masing,” kata HM. Uzair.

Kepada peserta Uzair mengingatkan untuk tidak pernah berhenti belajar dan bisa mengikuti Bimtek ini dengan sungguh-sungguh sebagai komitmen bersama bagi kemajuan Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju.

Penyelenggaraan Bimtek Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan di LOmbok Barat, Selasa (10-11 Novemeber 2015) lalu dihajatkan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan (1)Hamka, Sos, MM Kabag. Adm. Pemerintahan Umum Setdakab. Lobar melaporkan, Bimtek PATEN ini dimaksudkan untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi bagi Badan/Kantor pelayanan terpadu di Kabupaten/kota dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. PATEN merupakan bentuk implementasi Permendagri No. 4/2010, dimana setiap kabupaten/kota di Indonesia harus menerapkan pelayanan administrasi kepada masyarakatnya hingga tingkat kecamatan. Bahkan di kota-kota besar dan daerah-daerah yang lebih dulu menerapkan pelayanan administrasi terpadu sampai pada tingkat kelurahan.

Adapun tujuan Bimtek ini menurut Hamka, dalam rangka mempersiapkan aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan yang handal, ramah dan cepat dalam hal pelayanan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Selain itu mewujudkan padfaigma yang sama sesuai visi Kabupaten Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat.

Peserta Bimtek sebanyak 50 orang yang terdiri dari pegtugas pelayanan di Kecamatan, koordinator pelayanan PATEN. Peserta masing-masing kecamatan berjumlah lima orang. Bimtek ini berlangsung selama dua hari (10-11/11).

Adapun materi Bimtek diantaranya, Pelayanan Prima di Kecamatan disampaikan Widyaswara BKD Diklat Prov. NTB, Dr. Junari Bin Ismail, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dari Bagian Organisasi Tata laksana setdakab. Lobar dan Teknis Perhitungan Retribusi Perijinan dari BPMP2T Lobar. (her-Humas)

Blank Spot Di Lobar, BUMN Siap Berikan Solusi

Poto2 kegiatan ramah tamah Plt. Bupati Lobar dengan para operator dan penyedia jasa telekomunikasi menara dan seluler se-Kab. Lobar (6)Banyaknya keluhan terkait dengan adanya sejumlah kawasan tertentu ataupun daerah terpencil di Lombok Barat yang mengalami blank spot dari para pimpinan BUMN agar semua pihak bisa menyikapinya dengan serius. “Hasil pertemuan saya dengan para pimpinan BUMN dan menyikapi persoalan ini pihak BUMN siap membantu mencarikan solusi termasuk keinginan bersama mempromosikan Lombok Barat khususnya dalam upaya pengembangan Daerah Tujuan Wisata,” kata Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag , M.Si dalam ramah tamah dengan para operator dan penyedia menara telekomunikasi seluler se-Kabupaten Lombok Barat, Rabu malam (7/10) di Jayakarta Hotel Senggigi, Lombok Barat. (lebih…)

Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Disosialisasikan

Poto2 kegiatan ramah tamah Plt. Bupati Lobar dengan para operator dan penyedia jasa telekomunikasi menara dan seluler se-Kab. Lobar (3)Pertemuan antara Pemkab. Lobar dengan para operator dan penyedia menara telekomunikasi seluler se-Kabupaten Lombok Barat, menurut Kadishubkominfo Lobar H.A. Syaichu, SE, MM merupakan agenda rutin setiap tahunnya yang sudah memasuki tahun kedua. Menurutnya, kegiatan ini masuk dalam program pengembangan informasi komunikasi dan media massa di Dishubkominfo Lobar. (lebih…)

Banjar Belajar Pengembangan Pariwisata Lombok Barat

Plt. Bupati Lobar (kiri) menyerahkan cendramata berupa reflika Monumen Lombok Barat Bangkit ke Plt. Bupati Banjar Dr. Ir. H. Rachmad Kurdi, M.Si (kanan)20 orang rombongan Pemkab. Banjarnegara, Kalimantan Selatan, Rabu, (7/10) berkunjung ke kabupaten Lombok Barat dipimpin Plt. Bupati Banjar, Dr. Ir. Rahmadi Kurdi, M.Si, Sekda Kabupaten Banjar Ir. H. Nasrunsyah, MT diterima Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, para Asisten Setdakab. Lombok Barat dan para Kepala SKPD dan Kepala Bagian lingkup Pemkab. Lobar di Ruang Rapat Jayengrana, Kantor Bupati Lobar. (lebih…)

Bangun Menara Infokom Diharapkan Berdampak Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Poto2 kegiatan ramah tamah Plt. Bupati Lobar dengan para operator dan penyedia jasa telekomunikasi menara dan seluler se-Kab. Lobar (5)Diakui keberadaan menara telekomunikasi seluler memberi kontribusi kepada pendapatan daerah, namun pemerintah daerah tidak semata-mata mengejar pendapatan dari pemasukan tersebut. Keberadaannya itu setidaknya berdampak ganda dan memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat, juga kepada pemerintah daerah. “Karena itu saya minta kepada pimpinan perusahaan operator telekomunkasi atau pemilik menara untuk bisa menciptakan kondisi yang harmonis di sekitar lokasi menara,” pesan Plt. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid M.Si ketika beramah tamah dengan operator dan penyedia menara telekomunikasi seluler se-Kabupaten Lombok Barat, Rabu malam (7/10) di Jayakarta Hotel Senggigi, Lombok Barat.

Poto2 kegiatan ramah tamah Plt. Bupati Lobar dengan para operator dan penyedia jasa telekomunikasi menara dan seluler se-Kab. Lobar (6)Menurutnya, keberadaan menara telekomunikasi merupakan potensi yang perlu dikelola secara optimal, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga penarikan retribusi harus dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan yang intensif, dengan melakukan identifikasi dan klarifikasi kepemilikan menara telekomunikasi. Saya tegaskan disini bahwa penarikan retribusi tidak semata-mata untuk mendulang pendapatan asli daerah, melainkan meng-akomodasi perkembangan pesat telekomunikasi dan penataan ruang wilayah kabupaten. Sehingga semua harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Poto2 kegiatan ramah tamah Plt. Bupati Lobar dengan para operator dan penyedia jasa telekomunikasi menara dan seluler se-Kab. Lobar (4)Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sinergi harmonis yang ditandai dengan jalinan informasi dan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat, pemerintah dengan dunia usaha dan antar pemerintah. Guna menggali dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam maka pemerintah daerah senantiasa berupaya melakukan promosi dan membuka peluang kerjasama bagi investor untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait keputusan MK tentang retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan bukan menunda apalagi menghapus untuk pembayaran retribusi untuk tahun 2015. Keputusan MK hanya menghapus pasal 124 UU nomor 28 tahun 2009 mengenai dasar Perhitungan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditetapkan paling tinggi 2 % dari NJOP. “Keputusan MK tetap harus kita hormati dan mari kita sikapi dengan arif dan bijak jangan keburu nafsu untuk mengambil keputusan sehingga langsung menanggapi dengan tidak mau menyelesaikan kewajibannya untuk membayar retribusi tahun 2015, dan diharapkan didalam pembahasan besok pagi dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin dengan tetap mengacu pada peraturan yang ada sesuai dengan surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah untuk menindaklanjuti keputusan MK,” jelas Fauzan Khalid.

Fauzan juga menandaskan, bahwa keberadaan menara telekomunikasi menjadi pembicaraan masyarakat yang berdampak pada timbulnya radiasi dari menara telekominikasi yang sangat berbahaya, karena masyarakat awam akan hal tersebut. Terlebih-lebih jika ada yang memprovokasi masyarakat, sehingga akan menimbulkan gejolak. Akan tetapi, sebagaimana kita ketahui bersama dampak dari menara telekomunikasi tersebut tidak menimbulkan radiasi yang membahayakan bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Karena itu diharapkan kepada saudara pemilik menara telekomunikasi agar selalu berinteraksi dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya teta;p melakukan perawatan terhadap menara telekomunikasi yang dimiliki, agar jangan terulang lagi peristiwa seperti yang terjadi di Dusun Bebae Lingsar yang disegel oleh masyarakat karena menurut laporan dari masyarakat tidak ada kepedulian dari pemilik menara telekomunikasi karena dimusim hujan selalu dihantui petir.

Selain itu, penomena jaringan telekomunikasi juga berdampak pada bertambahnya jumlah pengguna jaringan telekomunikasi yang berimbas pada bertambahnya kebutuhan menara di berbagai wilayah yang dianggap potensial bagi penyedia jasa layanan. Tetapi peningkatan kebutuhan masyarakat tidak serta merta berbanding lurus dengan mudahnya proses pembangunan menara. Bayak penolakan dari warga sekitar, kususnya di wilayah-wilayah tertentu. Dalam situasi seperti itu, peran pemerintah dalam hal ini SKPD terkait untuk tetap mensosialisasikan dampak keberadaan menara di dekat pemukiman warga sangat dibutuhkan. Sehingga baik masyarakat maupun perusahaan dapat menerima manfaat dari pembangunan sarana telekomunikasi. (her, romi/humas)

Besar, Kontribusi Media Komunitas Bangun Partiwisata Di Lobar

Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si menyatakan, Indonesia merupakan negara yang paling kaya dengan kebudayaan dan pariwisata, termasuk di Kabupaten Lombok Barat ini. Dengan pesona alam yang begitu menakjubkan, banyak pengusaha yang tertarik untuk mengelola destinasi-destinasi wisata di Lombok Barat sebagai objek wisata. Mulai dari wisata alam seperti pantai Senggigi dan pantai-pantai lainnya yang begitu indah dan menarik minat untuk dikunjungi para wisatawan. Wisata sejarah seperti Taman Narmada yang penuh dengan budaya dan wisata-wisata lainnya termasuk didalamnya, adanya wisata kuliner Lombok Barat yang semakin melengkapi khasanah kepariwisataan dan kekhasan budaya masyarakat Lombok Barat.

Pernyataan tersebut diungkapkan Fauzan Khalid, Kamis (1/10) di aula Dishubkominfo Lobar, Gerung ketika membuka Bimtek Peningkatan Peran Media Komunitas dalam Mencerdaskan Masyarakat dan Meningkatkan Pembangunan, khususnya di bidang kepariwisataan di Lombok Barat.

Ditambahkan, perkembangan dan kemajuan pariwisata dan kebudayaan di daerah ini tentu tidak terlepas dari peran strategis dan kontribusi yang disumbangsihkan oleh media pada umumnya termasuk media komunitas. Media dalam mempromosikan pariwisata Lombok Barat memegang peran penting sehingga wisata Lombok Barat berkembang seperti saat ini yang banyak di kunjungi wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun manca negara.

Menurut Fauzan Khalid, peran strategis media komunitas seperti yang telah ditumbuh-kembangkan seperti Radio Komunitas, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Informasi Wisata (KIW) dan kelompok-kelompok lainnya perlu terus dikembangkan dan dimaksimalkan kegiatannya guna memberikan dukungan terhadap pembangunan terutama keberlangsungan pembangunan pariwisata di daerah kita masing-masing.

Karena itu kegiatan Bimtek ini diapresiasinya sebagai kegiatan yang sangat bermanfaat dan perlu ditingkatkan pada waktu yang lain dengan materi yang beragam dan sistim yang lebih menyentuh hati nurani, lebih modern dan bisa mengaplikasikan teknologi yang semakin canggih sesuai dengan perkembangan zaman.

Beberapa kelompok media komunitas yang sudah berkembang di Lombok Barat kata Fauzan Khalid, seperti Radio Komunitas, Kampung Media, Kelompok Informasi Masyarakt (KIM), Kelompok Informasi Wisata (KIW) dan beberapa kelompok lainnya telah memberikan warna dalam pembangunan di Lombok Barat. Pemda Lombok Barat memberikan dukungan penuh namun masih terbatas sesuai dengan kemampuan.

Dukungan terhadap kelompok-kelompok media komunitas ini sangat penting, karenanya dengan kegiatan seperti ini, diharapkan banyak dukungan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya memprogramkan peningkatan kapastitas kelompok-kelompok media ini untuk berkiprah lebih baik dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Kepada peserta Bimtek mantan Ketua KPU NTB ini berharap agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas program yang akan dilaksanakan.

Plt. Bupati juga berharap pada peserta, agar Bimtek ini tidakhanya sebatas dipelatihan saja. Pasca Bimtek nantinya dapat dikembangkan, tetap berkreasi, berinovasi untuk bisa memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi masyarakat Lombok Barat khususnya.

Fauzan mengakui, peran media komunitas sewaktu dirinya masih aktif di KPU NTB. Saat itu ia menggandeng media komunitas melalui Radio Komunitas untuk mensosialisasikan program-program KPU agar masyarakat berpasrtisipasi dalam pemilihan umum maupun Pilkada untuk menggunakan hak pilihnya. “Saya rela berkeliling kampung bersama tim dr KPU dan bermitra dengan Radio Komunitas dan media komunitas lainnya untuk lebih memaksimalkan program,” aku Fauzan.

Karena itu Fauzan berharap agar kegiatan ini bisa diikuti secara serius dank e depannya bisa memberikan kontribusi bagi bangsa, negara terlebih bagi Lobar yang tengah gencar-gencarnya membangun pariwisata sebagai sektor basis kedua setelah pertanian. “Lakukan pengemasan informasi yang baik dan positif, sehingga komunikasi informasi dengan publik dapat diterima dengan benar,” kata Fauzan.

Fauzan juga mengaku, media komunitas bisa melakukan bentuk inovasi, kreatifitas yang bersifat promotif bagi pengembangan usaha wisata, terutama bagaimana mengekplore keindahan obyek wisata dan kekayaan kahasanah budaya masyarakat untuk secepatnya diupload di media komunitas yang dikelaola masing-masing, khususnya di Lombok Barat.

Seiring dengan penyebarluasan informasi dengan sistem digitalisasi media online/internet, penyebaran informasi sedemikian cepat bisa dilakukan tak tersekat pembatas sedikitpun, informasi itu bisa diterima secepat yang dibutuhkan. Pengembangan pariwisata yang dikemas melalui informasi yang cepat dan akurat dengan mengimpormasikan keindahan alam suatu daerah ataupun kekayaan dan kearifan budaya yang dimiliki tergantung bagaimana pelaku pariwisata yang terlibat di dalamnya termasuk steak holder lainnya untuk terus mengasah SDM mereka.

“Kita jangan sampai kalah dengan negara-negara Asean lainnya, semisal Thailand, Malaysia atau Singapura. Negara-negara ini sebenarnya tak memiliki kekayaan alam ataupun kahasanah budaya yang banyak. Namun pengelolanya dengan kualitas SDM yang unggul, mampu mengemas pariwisatanya dengan baik, sehingga menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke negaranya. Itulah yang harus tetap menjadi pola pikir bersama, jika kemajuan bersama ingin kita raih. Tentunya dengan informasi yang berimbang dan benar adanya,” kata Fauzan Khalid dihadapan Direktur Kemitraan Dirjen Informasi Komunikasi Publik, Kemen. Kominfo Dedet Suryana, Kadishubkominfo Lobar H.A. Syaichu dan Kabid IKP Dishubkominfo Lobar Rasidi. (her-LPA-Humas)

Sertifikat Tanah Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Lobar

Pengalungan selamat datang Menteri Agraria Ferry Musyidan Baldan di Pantai Kerandangan, Senggigi saat penyerahan sertifikat tanah didampingi Gubernur NTB dan Plt Bupati LobarPlt. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid M.Si berharap, dengan adanya Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang merupakan kebijakan legalisasi aset dalam bentuk proses administrasi pertanahan adjudikasi, pendaftaran tanah, hingga penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah yang diselenggarakan secara massal dan gratis diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Nantinya dengan adanya sertifikat tersebut bisa meningkatkan dan memajukan perekonomian masyarakat ,khususnya masyarakat Lombok Barat,” kata Fauzan Khalid pada penyerahan sertifikat tanah secara missal di Pantai Kerandangan Senggigi, Sabtu (19/9) lalu. (lebih…)

Prestasi Peserta MTQ XXVI Prov. NTB 2015 Kafilah Kabupaten Lombok Barat

Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin menhyerahkan piala kepada Mas'adatin S.Pd juara I Qiroat Wanita MTQ XXVI NTB di kota BimaPeraih Juara I: Qiro’at Wanita (Mas’adatin, S.Pd), Tahfiz 20 Juz Pria (M. Fathul Muin), Tafsir B. Inggris Putri (Hj. Hanni Malkan) dan   Cabang Menulis Makalah Ilmiah Qur’an (M2IQ) a.n. Abdul Kadir Jaelani.

Peraih Juara II: Tahfiz 1 Juz Putri (Wahyu Hidayah), Tahfiz 5 Juz Putra (Abdurrahman Habib), TAhfiz 10 Juz Pria (Muhammad Sulaeman), Cabang Khat Hiasan Mushaf Putra (Khairul Umam). (lebih…)

1 3 4 5 6 7 25