PASKIBRAKA DIKUKUHKAN BUPATI

Giri Menang, Kamis 16 Agustus 2018 – Sebanyak 45 pelajar SMA se-Kabupaten Lombok Barat dikukuhkan Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Pasukan inilah yang nantinya akan mengibarkan bendera merah putih di Lapangan Kantor Bupati saat upacara Peringatan Detik-Detik Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 RI pada 17 Agustus 2018.

Pengukuhan dilakukan di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, Selasa (15/8) malam.

Sebelum upacara pengukuhan dimulai, Paskibraka dan seluruh peserta upacara dengan khidmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh bupati diikuti seluruh anggota Paskibraka.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya Bupati Lombok Barat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, pasukan pengibar bendera merah putih Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, dengan ini saya kukuhkan,” seru bupati.

Bertindak sebagai Pembawa Baki pada upacara pengibaran bendera yakni Baiq Dhiyana Putri Dewi Anjani dari SMAN 1 Gerung dan Salsabila Oktaviani dari SMAN 1 Narmada sebagai Pembaki pada upacara penurunan bendera. Sedangkan petugas pengibar bendera yakni I Made Andra dsri SMAN 1 Gerung, Abdul Gani dari SMK Kehutanan dan Taruna Armanda pelajar SMKN 2 Kuripan.

KUNJUNGI KAMP PENGUNGSI, FAUZAN SERAHKAN BANTUAN

Giri Menang, Rabu 15 Agustus 2018 – Pagi tadi (15/8), Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid kembali mengunjungi masyarakat yang terdampak gempa di beberapa titik pengungsian. Sebelumnya, bupati terpaksa istirahat selama satu hari penuh karena sakit akibat kelelahan.

Didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Bagian Humas dan Protokol beserta jajaran, bupati meninjau kondisi warga di titik pengungsian Dusun Kapek Bawah dan Dusun Kapek Atas di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari. Dalam kunjungannya bupati juga menyerahkan bantuan berupa puluhan tikar, terpal, sarung, selimut, air mineral dan obat-obatan.

Di Dusun Kapek Bawah, bupati bahkan sempat menunaikan Shalat Zuhur berjamaah di bawah tenda pengungsi. Bupati bersama warga juga menyolati jenazah Hj. Saini, salah seorang pengungsi yang meninggal dunia. Diketahui, kondisi almarhumah memburuk pasca gempa yang mengguncang Lombok secara bertubi-tubi.

“Walaupun demikian, Pemerintah Daerah terus berusaha dan berupaya membantu masyarakat di dalam percepatan penanganan pasca gempa. Bantuan apa yang kurang dan diperlukan di pengungsian untuk segera melapor ke posko melalui pak kadus. Termasuk keperluan kesehatan,” himbau Bupati Fauzan.

Dalam kesempatan itu, Fauzan juga menginformasikan penanganan bagi rumah warga yang rusak. Sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah akan memberikan bantuan tabungan bagi warga terdampak gempa yang rumahnya mengalami kerusakan.

“Rumah rusak berat akan diberikan ganti rugi sebesar Rp. 50 juta. Sedangkan rumah rusak sedang sebesar Rp. 25 juta dan rumah rusak ringan sebesar Rp. 10 juta,” ungkapnya.

Saat ini warga di pengungsian mengeluhkan pasokan air bersih. Ketiadaan air bersih di beberapa lokasi pengungsian pasca-gempa menyebabkan sumur dan mata air jadi kering. Akibatnya, warga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Termasuk di Dusun Kapek Bawah dan Kapek Atas. Untuk itu, bupati melalui Dinas Kesehatan berjanji akan segera mendirikan tandon air di kedua dusun tersebut.

Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan penting saat terjadinya bencana. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H. Rachman Sahnan Putra usai mendampingi bupati.

“Hingga hari ini, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan beberapa NGO sudah memasang dua puluh tandon air di beberapa titik. Besok ini kita akan pasang tiga unit tandon lagi masing-masing di Gegerung dan Sigerongan untuk Kecamatan Lingsar. Kemudian di Desa Bukit Tinggi di Kecamatan Gunung Sari. Dua lagi segera kita pasang di Dusun Kapek Bawah dan Kapek Atas ini,” kata Rachman.

Rachman menjelaskan, ada beberapa solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih di titik-titik pengungsi. Pertama, jika lokasi tersebut memiliki mata air, cukup dengan memasang tandon air termasuk pasang mesin untuk menarik air. Jaringan perpipaan yang didirikan masyarakat atau sumur masyarakat juga dapat jadikan mata air.

Sedangkan untuk lokasi yang tidak memiliki mata air akan didirikan tandon air saja. Selanjutnya pemenuhan air akan dilakukan oleh pihak PDAM atau BPBD Lobar.

“Kita koordinasikan titik-titik mana saja yang harus mereka isi. Dan mereka siap. Misalnya saja dua hari yang lalu kita sudah pasang enam titik di Desa Selat. Tiap hari diisi mereka,” ungkapnya.

Selain di titik pengungsian, pihaknya juga memperhatikan pasokan air bersih di rumah sakit dan puskesmas. Rencananya, Dikes juga akan mendirikan toilet portable. (Humas Lobar)

LAGI, MENINGGAL DI PENGUNGSIAN

Giri Menang, Rabu 15 Agustus 2018 – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menyempatkan diri menyolatkan jenazah seorang perempuan yang meninggal di pengungsian, Dusun Kapek Bawah Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari, Rabu (15/8).

Jenazah itu adalah Hj. Saini yang meninggal di RSU Kota Mataram semalam karena tensi darahnya naik tinggi akibat trauma.

Almarhum hanya salah satu dari dua ratusan ribu pengungsi yang sangat rentan terhadap banyak penyakit ala pengungsi.

Dengan kondisi pengungsian yang seadanya, mereka terancam terhadap melemahnya ketahanan fisik akibat perubahan cuaca ekstrim siang dengan malam, debu, air bersih dan sanitasi yang seadanya, serta persoalan krusial yang paling utama, yaitu traumatik yang parah.

Hj. Saini teridap trauma tersebut. Hal itu sudah disadari menjadi kebutuhan penting saat bencana melanda.

Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Rachman Sahnan Putra dari awal sudah mengingatkan pentingnya trauma healing dan konseling kepada para warga terdampak gempa.

“Trauma healing ini adalah treatment untuk mengobati psikis warga, terutama anak-anak, untuk mengalihkan psikologis mereka dari suasana bencana kepada suasana normal,” jelas Rachman.

Ia mengaku, selama sepuluh hari masa tanggap darurat, pihaknya telah banyak bekerja sama dengan pihak luar untuk menyelenggarakan trauma healing dan konseling ini.

“Kita dibantu oleh para psikolog dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Bapelkes. Saya pun merekrut tenaga dari staf puskesmas yang dilatih oleh dokter lintas batas untuk pelayanan ini,” kata Rachman.

Sepanjang masa tanggap darurat ini, ia mengaku telah melakukan kegiatan tersebut kepada lebih dari 2000 warga.

Seperti pantauan di lapangan hari ini (Rabu, 15/8), jajaran Dinas Kesehatan bersama Bapelkes dan TNI AD melakukan trauma healing kepada lebih dari 200-an anak di Pos Pengungsian Dusun Wadon Desa Kekait.

Seperti desa-desa lain yang berbatasan langsung dengan Lombok Utara, desa ini pun mengalami kelumpuhan total. Hampir 100 persen rumah rusak dan warganya memenuhi pos pengungsian yang tersebar di banyak tempat.

“Trauma healing ini minimal dilakukan sekali kepada warga,” tegas Rachman.

Rachman mengaku, keterbatasan fasilitas luar gedung menjadi kendala. Rasa takut mengharuskan kegiatan itu dilakukan di luar gedung.

Untuk itu, dalam rangka tanggap darurat ia meminta BNPB untuk bisa membantu.

“Kita butuh Rumah Sakit dan lima Puskesmas sementara,” pungkas Rachman.

Rachman optimis, masyarakat Pulau Lombok akan tegar dan tangguh dalam menghadapi bencana. (Humas Lobar)

DI LOBAR, KECAMATAN GUNUNG SARI PALING BERAT

Giri Menang, 14 Agustus 2018 – Pos Komando Utama Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terus melakukan update data.

Update data itu dibutuhkan untuk menjabarkan kondisi nyata di lapangan dan menyusun perencanaan operasi di hari selanjutnya yang berupa tindak lanjut permasalahan yang sifatnya segera.

Kepala Sub Direktorat Pengendalian Operasi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Luqmanul Hakim menegaskan.

“Laporan harian secara reguler tentang keadaan lapangan menjadi penting saat tanggap darurat seperti sekarang ini. Apa yang dibutuhkan pengungsi sebisa mungkin diberikan, seperti logistik, tenda, air bersih, dan lain sebagainya,” ujar Lucky, panggilan akrab pria yang ditugaskan BNPB untuk mendampingi Pemkab. Lobar.

Ia juga menambahkan bahwa tindak lanjut tersebut juga perlu dilaporkan.

“Setidaknya kita tahu titik pengungsian mana yang sudah atau yang belum disentuh. Hal ini bermanfaat untuk membuat pemetaan dampak dan cakupan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi agar lebih optimal,” ujar Lucky.

Pasca gempa 7,0 Skala Richter, Pos Komando utama ini setiap hari per jam 18.00 Wita selalu merilis data terbarunya. Mereka dibantu secara penuh oleh bidang operasi di masing-masing wilayah (kecamatan) yang terdampak paling berat seperti Kecamatan Batulayar, Gunung Sari, Lingsar, dan Narmada.

Pos Komando ini juga menghimpun dampak gempa di 6 kecamatan lainnya, biar pun tidak semassif di empat kecamatan tersebut.

Dari data yang disajikannya, terjadi perubahan data rumah yang rusak. Hal tersebut terjadi karena verifikasi yang cukup cermat dilakukan oleh operator wilayah.

Pada rilis terdahulu, kerusakan rumah akibat gempa menimpa hampir 58 ribu rumah, namun setelah diverifikasi dan diupdate, angka tersebut menyusut menjadi 52.269 rumah dengan tiga varian kerusakan yaitu rusak berat sebanyak 20.876 unit, rusak sedang sebanyak 13.660 unit, dan rusak ringan sebanyak 17.733 unit rumah.

“Data kerusakan ini merupakan data awal yang akan dijadikan acuan dalam melakukan verifikasi teknis,” pungkas Lucky dengan menyebutkan Dinas PUPR, Dinas Rumkim, dan OPD Lobar teknis lainnya yang memverifikasi data kerusakan rumah yang by name by address.

Dengan demikian, menurut Lucky, validitas data dapat dipertanggung jawabkan.

Kecamatan Gunung Sari menjadi kecamatan terdampak paling parah. Sebanyak hampir 11 ribu rusak berat, 2 ribuan rusak sedang, dan angka yang mirip untuk rusak ringan.

Akibatnya, kecamatan ini pun tercatat menghimpun angka pengungsi tertinggi. Paling sedikit 82 ribu warganya terpaksa mengungsi, baik karena kondisi rumah yang tidak mungkin mereka tinggali maupun karena efek trauma yang mereka masih rasakan.

Di Kecamatan ini juga terdapat korban jiwa paling banyak. Dari 40 korban meninggal berdasarkan data terakhirnya, ada 17 orang adalah warga Kecamatan Gunung Sari.

39 MENINGGAL, 57.922 RUMAH RUSAK, dan KERUGIAN MATERIL LEBIH DARI 266 MILYAR

Giri Menang, 13 Agustus 2018 – Seminggu sudah Pemerintah menetapkan masa tanggap darurat bencana gempa bumi Pulau Lombok. Pasca gempa dengan kekuatan 7,0 dalam Skala Richter, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) telah menetapkan Aula Kantor Camat Lingsar sebagai Pos Utama Komando Tanggap Darurat.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Lobar, H. Saepul Ahkam menuturkan bahwa sampai dengan pukul 18.00 WITA kemaren (12/08), Pos Utama mencatat paling sedikit 270.297 jiwa warga Lobar terdampak atas gempa tersebut.

“Apalagi dengan gempa susulan yang terjadi hari Kamis kemaren (9/08, red), dampaknya di wilayah tengah semakin meluas,” ujarnya prihatin.

Sesuai dengan data yang dihimpun pos tersebut, 39 orang meninggal dunia.

“Terakhir atas nama Papuk Salkiah (80 tahun), warga Dusun Lingsar Desa Lingsar. Dia meninggal di pengungsian,” tutur Marzuki, salah seorang staff Kantor Camat Lingsar.

Gempa susul menyusul dengan kekuatan yang signifikan itu membuat warga semakin ketakutan dan memilih tinggal di pengungsian.

Tercatat paling sedikit 207.246 orang mengungsi di banyak titik pengungsian. Kondisi mereka dari hari ke hari semakin memprihatinkan. Walau banyak sumbangan diberikan, tetap saja terasa kurang.

“Untuk itu, kita terus meminta agar semua pos kecamatan membuat laporan reguler dan menginformasikan kebutuhan para pengungsi,” ujar Ahkam.

Pasca gempa susulan 6,2 SR hari Kamis lalu, paling tidak 57.922 rumah dalam kondisi rusak. Rusak Berat 22.948, Rusak Sedang 16.301, dan Rusak Ringan 18.673.

“Kita diminta segera mendata. BNPB sudah meminta untuk secepatnya kita mendata by name by address. Pemerintah akan membantu sebesar 50 juta untuk rusak berat, 25 juta untuk rusak sedang, dan 10 juta untuk rusak ringan. Semuanya harus berdasarkan hasil verifikasi,” papar Ahkam.

Gempa Kamis 9/08 tersebut pun menambah daftar kerusakan pada fasilitas umum. Pos Utama Kab. Lobar pun mencatat 435 tempat peribadatan, 61 fasilitas kesehatan, dan 174 sekolah mengalami kerusakan.
“Kerugian materil kami perkirakan mencapai 266,363 milyar rupiah,” pungkas Ahkam.

Gempa kali ini memang sangat memukul masyarakat dan semua pihak.

Menurut hitungan BMKG, paling tidak 593 kali kejadian gempa terjadi, namun hanya 24 gempa yang dapat dirasakan.
Kejadian ini pun mengundang iba dari banyak kalangan dan menjadi perhatian nasional. Bantuan pun sudah berdatangan, namun serasa tidak bisa cukup mengingat massifnya dampak yang ditimbulkannya.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ingin berlama-lama dalam situasi abnormal itu. Terhitung mulai hari ini (Senin, 13/08), sekolah dan kantor pun, kecuali di seluruh wilayah KLU, sudah mulai beraktivitas (Humas Lobar)

SE Pedoman HUT ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia

Surat Edaran Pedoman Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018

  • Download Surat Edaran Pedoman Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018

    Download (PDF, 1.2MB)

 

PERINGATI HARI JADI KOPERASI, SEKDA MINTA KOPERASI DAN PEMERINTAH TINGKATKAN SINERGITAS

Giri Menang, Kamis 26 Juli 2018 – Perjalanan gerakan koperasi di Indonesia selama 71 tahun telah mengalami banyak kemajuan. Koperasi terbukti memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, memberikan kontribusi nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu dikatakan Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moh. Taufiq saat menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi Ke-71 yang dirangkai dengan Launching Klinik KUMK dan Pasar Syari’ah Desa Dasan Baru Kediri bertempat di halaman Kantor Dinas Koperasi dan UMK Lobar, Kamis (26/7/2018).

“Pertumbuhan ekonomi bisa saja tercapai, tapi belum tentu terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang tepat untuk melakukan pemerataan pendapatan tersebut adalah melalui koperasi. Dengan demikian pembangunan koperasi perlu diteruskan dari waktu ke waktu secara konsisten, berkesinambungan sehingga masalah kemiskinan, dan angka pengangguran dapat diatasi,” tambah Taufiq.

Berdasarkan data BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM yang telah diolah, dari tahun ke tahun tepatnya tahun 2014 kontribusi koperasi terhadap PDB Nasional berjumlah 1,71 persen dan selanjutnya pada tahun 2016 sudah meningkat menjadi 3,99 persen. Di tahun 2017, kontribusi koperasi terhadap PDRB Nasional sudah meningkat lagi sebesar 4,48 persen.

“Dengan begitu diharapkan kontribusi koperasi terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat dapat berkembang positif seiring dengan berkembangnya usaha koperasi. Terakhir saya juga berharap agar antara koperasi dengan pemerintah bisa saling bersinergi sehingga koperasi menjadi kuat dan mampu memberi andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMK Lobar, Nyoman Sembah mengatakan saat ini jumlah koperasi yang aktif di Lombok Barat sebanyak 298 koperasi. Sedangkan koperasi yang tidak aktif sebanyak 205 koperasi. Koperasi yang sudah melakukan rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 115 koperasi.

“Koperasi yang melakukan RAT kita akan evaluasi sampai akhir tahun dan kita akan dapatkan koperasi yang berkualitas dan sehat, sehingga target RPJMD 2019 koperasi aktif sebanyak 305 koperasi dan koperasi sehat 38% (116) dari yang aktif, tercapai” katanya.

Lebih lanjut ia memaparkan, jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdapat di Lombok Barat berjumlah 10.163 dan usaha kecil sebanyak 366 UMK. Seluruhnya bergerak di berbagai sektor meliputi pertanian, peternakan, perikanan, jasa perdagangan dan juga sektor pariwisata serta industri.

“Agar pengembangan koperasi bisa kita optimalkan, Kementerian Koperasi RI telah menempatkan pendamping KUR sebanyak 4 orang untuk berkoneksi dengan pihak perbankan dan target penyaluran KUR di Lombok Barat sebanyak 256 orang,” terangnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis hadiah koperasi berprestasi tingkat Kabupaten Lombok Barat yang diberikan kepada KPRI Bina Mutu Peninjauan Narmada, Primkop Kartika Dharma Rinjani Kodim 1606/Lobar, Primkop Polres Lobar serta dilakukan penyerahan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BNI, Bank NTB, Bank Mandiri dan Bank BRI kepada anggota koperasi.

Salah seorang penerima bantuan KUR, Novi mengaku sangat berterima kasih atas bantuan dana KUR tersebut. Bantuan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan usaha kuliner yang sedang dibangun bersama ibunya.

Untuk lebih menyemarakkan peringatan HUT Koperasi, Dinas Koperasi juga menyediakan berbagai stand yang menyajikan produk UMKM hasil binaan Dinas Koperasi. (andy/humas)

KEMANTAPAN JALAN DI LOBAR JAUH DI ATAS RATA-RATA NASIONAL

Jakarta, Rabu 25 Juli 2018 – Kondisi jalan yang mantap di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Kemantapan jalan yang telah mencapai 62,55% adalah capaian di atas rata-rata secara nasional yang di tahun 2017 lalu tercatat baru mencapai 59%.

Hal tersebut diungkapkan oleh Abram E. Borus, Kasubdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU PERA), di ruang kerjanya, Rabu (25/7/2018).

“Kalau di NTB (Nusa Tenggara Barat, red) rata-rata sudah di atas angka tersebut. Apalagi jalan di Pulau Lombok, rata-rata sudah bagus, ” ujar Abram saat menerima kunjungan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar, Dr. H. Baehaqi yang didampingi oleh Kasubag Perencanaan Program Dinas PU dan Penataan Ruang Lobar, Anwar Junaidi, ST.

Kunjungan Baehaqi bersama staff Dinas PU-PR tersebut justru ingin meminta agar Lobar bisa memperoleh anggaran lebih besar guna menuntaskan persoalan infrastruktur jalan untuk Tahun Anggaran 2019 nanti.

“Kita perlu mempercepat konektivitas jalan provinsi dengan jalan kabupaten dan jalan desa guna memberikan daya ungkit yang lebih cepat terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” ujar Baehaqi mengawali penjelasannya.

Infrastruktur jalan, menurut Doktor bidang Ekonomi Pembangunan tersebut, adalah faktor utama yang mendukung percepatan pembangunan, terutama kalau dielaborasikan dengan sektor lain.

“Sektor pariwisata, pertanian, perindustrian dan perdagangan, bahkan pendidikan dan kesehatan, sangat bergantung pada baik buruknya infrastruktur jalan,” papar Baehaqi.

Biaya produksi pada beberapa produk unggulan, tambah Baehaqi memberi contoh, dipengaruhi oleh komponen transportasi dan akses. Dengan demikian, lanjut Baehaqi, bila jalan sudah baik akan mempermudah para petani, pelaku industri, bahkan wisatawan untuk memasarkan produknya atau langsung mengakses hasil pertanian para petani. Ia yakin, konektivitas dan elaborasi multi sektor itu akan mempercepat penurunan kemiskinan.

Abram pun memiliki keyakinan yang sama. Kasubdit itu lalu memaparkan kondisi penganggaran jalan di Indonesia tahun 2018 ini.

“Anggaran tahun ini cuma 42 Trilyun. Tapi untuk jalan hanya 18 trilyun sehingga semua daerah hanya bisa memperoleh salah satu dari dua jenis anggaran. Tidak bisa dua duanya,” ujarnya sambil menjelaskan beberapa perhelatan nasional yang membuat anggaran di kementeriannya ikut disesuaikan.

“Kalau tahun depan (2019, red) anggaran kita usulkan bisa mencapai 69 Trilyun. Tentu lebih besar, mudah-mudahan ada daerah yang bisa memperoleh keduanya, baik DAK (Dana Alokasi Khusus, red) Reguler maupun DAK Penugasan,” tambah Abram.

Anwar Junaidi pun ikut menambahkan permohonan Baehaqi tersebut. Untuk diketahui, papar Anwar, Pemkab Lobar dengan kepempimpinan Bupati Haji Fauzan Khalid telah menambah 67,01 Kilo meter panjang jalan kabupaten, dari 504,87 Kilo meter menjadi 571,68 Kilo meter.

Dari total panjang jalan itu, sepanjang 357,5 Kilo meter atau 62,55% dalam kondisi mantap. Di tahun anggaran 2018 ini, proses rekonstruksi jalan dengan standar jalan provinsi tersebut bersumber dari banyak sumber anggaran.

“Anggaran tahun ini bersumber dari 3 jenis. Ada DAK, DAU, dan PRIM dari Australia. DAK 2018 mencapai 39 milyar, PRIM 50 milyar, dan DAU mencapai 74 milyar, ” terang Anwar Junaidi.

Kunjungan Baehaqi beserta Anwar Junaidi ke Kemen PU PERA setelah sehari sebelumnya (Rabu, 23/07) melakukan presentasi di hadapan anggota DPR RI dari NTB, Dr. H. Kurtubi, M.Sc.

Kunjungan mereka adalah untuk menjabarkan kondisi jalan dan RSUD Patut Patuh Patju yang masih membutuhkan dukungan anggaran pusat untuk bisa naik menjadi Tipe B.

“Kita akan bantu menyuarakan ke Kementerian terkait untuk diperhatikan dan dianggarkan” janji Anggota Komisi VII DPR RI asal Lobar dari Partai Nasdem tersebut.

1 2 3 4 5 178