BUPATI LOMBOK BARAT SUKSES RAIH TOP PEMBINA BUMD 2019

Jakarta, 30 April 2019 – Bersama Walikota Mataram H. Akhyar Abduh, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid didaulat sebagai Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disematkan oleh Majalah ternama TopBussiness yang bekerja sama dengan Asia Bussiness Research Center di Hotel Sultan Jakarta, Senin (29/04).

Dua kepala daerah tersebut dinilai Terbaik dalam pembinaan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang sehingga PDAM itu bisa memperoleh tiga terbaik dalam gelaran penghargaan. Tiga kategori untuk PDAM Giri Menang itu adalah TOP BUMD 2019 untuk Seluruh Kategori, TOP PDAM 2019 dengan pelanggan lebih dari seratus ribu, dan TOP CEO BUMD yang diberikan kepada Direktur Utama H. Lalu Ahmad Zaini.

Direktur Utama PDAM Giri Menang H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa capaian BUMD yang dipimpinnya tidak lepas dari intervensi pembinaan Bupati Lombok Barat dan Walikota Mataram.

“Keberhasilan PDAM kita tidak lepas dari pembinaan mereka,” tegas Zaini.

Zaini mengungkapkan konteks pembinaan itu terletak pada pengawasan melekat kepada BUMD yang dipimpinnya. Aspek lainnya adalah karena pihaknya mampu menekan rasio pegawai yang hanya 1,8 orang pegawai berbanding 1000 penduduk, penerapan teknologi informasi, pengalokasian CSR yang tahun ini besarnya sampai Rp. 850 juta, dan beberapa indikator lainnya.

“Rasio pegawai kita berada jauh di bawah standar nasional. Standar nasional itu 2,5 pegawai,” pungkas Zaini.

Di kesempatan terpisah, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengapresiasi prestasi yang diraih PDAM Giri Menang di event tahunan TopBussiness di kali yang kelima itu.

“Dengan capaian sebagai TOP BUMD 2019 untuk seluruh kategori dan dua capaian lainnya, saya berharap PDAM kita terus meningkatkan kualitas kinerjanya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Banyak kendala, terutama pada sumber air, tapi akan terus kita perbaiki hulu dan kualitas jaringannya,” tegas Fauzan Khalid sambil menyebutkan instalasi baru di kawasan Merembu Labuapi akan menjamin persoalan sumber air untuk sebagian wilayah di Lombok Barat.

Mengenai penghargaan yang diberikan kepadanya, Fauzan menimpali penuh senyum. Bagi Fauzan, Pemkab Lombok Barat memang berkepentingan agar PDAM bisa memberikan pelayanan optimal kepada para pelanggannya.

Sampai saat ini, warga Mataram dan Lombok Barat yang menggantungkan suplai air bersih dari PDAM Giri Menang total berjumlah 147.255 pelanggan. Namun dari keseluruhan itu, yang aktif berjumlah 135.326 pelanggan. Jumlah tersebut memang meningkat tajam dalam kurun delapan terakhir, terutama sejak direksi mulai dipimpin oleh H.Lalu Ahmad Zaini.

Ketua Penyelenggara Lutfie Handayani dalam kesempatan berbeda memberi apresiasi tersendiri atas capaian PDAM Giri Menang dan 129 BUMD lainnya yang meraih penghargaan.

“Lebih dari seribu seratus BUMD seluruh Indonesia, ada 152 BUMD yang finalis namun juri menetapkan 130. Mereka yang lolos kita sebut best of the best,” papar Lutfi yang sehari-hari adalah Pimred Majalah TopBussiness.

Menurut Lutfie, salah satu indikator penilaian dalam proses survey dan penilaian yang dilakukan sejak tanggal 4-29 Maret lalu itu adalah kepedulian Kepala Daerah dalam mendukung dan mendorong daya saing BUMD di daerahnya.

Untuk kategori Top Pembina BUMD 2019 selain memberikan penghargaan kepada Fauzan dan Akhyar, pihak TopBussiness juga memberikan penghargaan serupa kepada Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Lampung Utara, Bupati Sidoarjo, Bupati Grobogan, Bupati Banjar, Bupati Pasuruan, Bupati Jember, Bupati OKU, Bupati Sumenep, Bupati Kutai Timur, Wali Kota Banjar Baru, dan Wali Kota Bekasi. (Humas Lobar)

BUPATI LOMBOK BARAT SUKSES RAIH TOP PEMBINA BUMD 2019

LOMBA KEBAYA MERIAHKAN HARI KARTINI DI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Senin 29 April 2019 – Dalam rangka memperingati hari Kartini tahun ini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan Lomba Busana Kebaya Nasional tingkat Lombok Barat. Selain diikuti para srikandi perwakilan OPD, lomba yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar) itu diikuti 40 peserta dari berbagai organisasi di Lombok Barat seperti DWP, IWAPI, IBI, PERSIT, Bhayangkari, Bazarnas dan lainnya.

Ketua DWP Lobar selaku ketua panitia, Hj. Sukerniati M. Taufiq, dalam kesempatan itu berharap agar kegiatan terebut mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya nasional di tengah budaya luar yang telah masuk ke tengah-tengah kehidupan kita saat ini.

“Dengan lomba ini saya berharap tumbuh juga ingatan kita kepada perjuangan Raden Ajeng Kartini yang telah berjuang agar perempuan dapat mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-laki,” ujarnya, Senin (29/4).

Kegiatan lomba yang juga dihadiri oleh Ibu Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun dan Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq kali ini mengambil tema “Perkuat Advokasi dan Aksi Nyata Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Formal Perempuan”. Dengan rangkaian peringatan hari Kartini ini juga diharapkan bukan hanya sebatas seremonial semata, namun juga dimaknai sebagai momentum bahwa perempuan itu bisa menjadi pendidik yang baik dalam keluarga dan lingkungannya.

“Peringatan dan kegiatan ini mengandung makna emansipasi perempuan dan mengingatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk terus konsisten memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender,” tegas Hj. Sumiatun.

Suasana lomba yang bisa dibilang cukup meriah dengan kehadiran para kontestan yang kesemuanya merupakan wanita beserta pendukung-pendukung setiap kontestan yang berkesempatan hadir untuk memberikan dukungan dan sorak-sorai kepada perwakilan dari organisasi mereka masing-masing.

Setelah satu per satu peserta lomba Kebaya Nasional berlenggak-lenggok di catwalk, sampailah pada saat penilaian dewan juri yang harus memilih 3 kontestan terbaik dari 40 peserta Lomba Kebaya kali ini. Perpaduan kostum dan tata cara pemakaian kebayak merupakan unsur paling dinilai dalam lomba.

Setelah pengumuman juara lomba, acara berlanjut ke sesi penyerahana hadiah, setiap pemenang dari juara 1, 2 dan 3 berhak atas piala dan sejumlah uang. Selain dari panitia, Sekda H. Moh. Taufiq juga ikut memberikan hadiah tak terencana secara pribadi, yakni tiket liburan ke Pulau Bali untuk kontestan yang meraih juara 1 dalam lomba kali ini. Tidak mau kalah dengan Pak Sekda, Ibu Wabup Hj. Sumiatun pun menghadiahkan secara pribadi pula hadiah yang sama berupa tiket PP ke pulau dewata untuk peraih juara 2 lomba Kebaya Nasional ini. (Humas Lombok Barat)

LOMBA KEBAYA MERIAHKAN HARI KARTINI DI LOMBOK BARAT

 

LEBIH DARI SERATUS POHON SUDAH DITEBANG

Giri Menang, 26 April 2019 – Sekitar seratus pohon mati yang tersebar di seluruh ruas jalan di wilayah Kabupaten Lombok Barat sudah ditebang oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Bidang Pertamanan Saefullah saat menghadiri Rapat Bulanan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) yang membahas tindak lanjut aduan masyarakat di Aula Rapat Dinas Perhubungan Lombok Barat di Gerung, Jum’at (26/4).

“Kami sudah mendeteksi di seluruh ruas jalan. Ada 314 pohon yang mati dan membahayakan pengguna jalan. Sampai kemarin sudah seratus pohon yang sudah dipotong, tinggal empat pohon yang sangat mendesak untuk segera dipotong. Kami pastikan dipotong dalam waktu dekat,” terang Saifullah.

Saefullah menambahkan bahwa pihaknya juga menerima permohonan dari desa yang ingin memanfaatkan pohon-pohon yang mati di ruas jalan di wilayahnya.

“Baru Desa Golong yang mengajukan surat permohonan untuk menebang sendiri pohon-pohon mati di ruas jalan Desa Golong sampai Desa Keru. Kami mempersilahkan,” terang Saefullah menyebutkan sekitar 35 pohon miring yang harus ditebang di ruas jalan tersebut. Mereka, aku Saefullah, ingin memanfaatkan kayu untuk pembangunan masjid atau kantor desa.

Di Lombok Barat, menurut data yang dimiliki Saefullah, paling sedikit terdapat 16.000-an pohon yang tumbuh menjadi pohon pelindung seluruh ruas jalan di Lombok Barat.

“Sebanyak 1.800-an tumbuh miring dan harus dirapikan. 314 mati,” pungkas Saefullah menyayangkan minimnya anggaran yang hanya 25 juta untuk merapikan seluruh pohon sepanjang ruas jalan di Lombok Barat.

Selain masalah pohon mati, FLLAJ Lombok Barat juga menggelar rapat guna membahas tindak lanjut aduan masyarakat lainnya yang diterima FLLAJ Lombok Barat selama Bulan Maret dan April ini.

“Ada dua puluh tujuh aduan selama dua bulan ini, baik yang disampaikan langsung, maupun melalui media sosial. Kita himpun, kita bahas, dan kita tindak lanjuti semua sesuai dengan tugas fungsi leading sektornya,” terang Ketua Pokja FLLAJ, Dayu Sidemen.

Untuk bulan April yang akan ditindak lanjuti dalam rapat bulanan FLLAJ, ada sebelas aduan dan terbanyak adalah masalah infrastruktur jalan yang rusak akibat tingginya volume hujan selama Bulan April ini. Salah satunya, aku Dayu Sidemen, adalah ruas jalan penghubung antara Desa Sesaot dan Desa Pakuan yang mengalami kerusakan lebih dari lima puluh meter dan diadukan melalui akun facebook.

Di kesempatan terpisah, Kepala Desa Sesaot Yuni Hariseni mengatakan,

“dulu jalan ini juga pernah rusak, tapi tidak separah sekarang. Karena hujan yang lebat kemarin itu, jadi longsor. Ini membutuhkan penangan besar karena di bawah juga ada cerukan dalam dan saluran air,” terang perempuan satu-satunya yang menjadi Kepala Desa di Lombok Barat.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Lombok Barat, Hambali mengakui hal tersebut. Pihaknya, aku Hambali, sudah melihat langsung kerusakan jalan yang dimaksud.

“Kita sudah mengecek langsung ke lokasi, bahkan sudah menyusun berapa kerugiannya. Biaya untuk merehabilitasi jalan tersebut, paling sedikit lima ratus lima puluh juta,” terang Hambali.

Hambali mengaku saat ini kesulitan untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk perbaikan jalan tersebut.

“Kami serahkan ke pak Kadis bagaimana membicarakan dengan pimpinan tentang kondisi jalan tersebut dan pembiayaan di APBD P,” terang Hambali.

Hambali pun mengaku sudah melakukan pengecekan seluruh jalan yang menjadi bahan aduan masyarakat.

“Termasuk yang di Sekotong Tengah dan Cendi Manik. Kami sudah cek langsung, ukur, dan membuat RAB-nya. Tinggal kami teruskan ke pimpinan,” pungkasnya mengaku anggaran perbaikan jalan dari APBD hanya seratusan juta yang tidak cukup untuk menangani seluruh keluhan masyarakat. (Humas Lombok Barat)

LEBIH DARI SERATUS POHON SUDAH DITEBANG

DESA SARIBAYE JADI LOKUS VISITASI KEPEMIMPINAN NASIONAL (VKN)

Giri Menang, Rabu 24 April 2019 – Desa Saribaye di Kecamatan Lingsar menjadi sasaran visitasi di wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) oleh Tim Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II, angkatan IV tahun 2019. Kedatangan peserta VKN diterima Sekda Lobar H. Moh. Taufiq di Aula Kantor Bupati, Rabu (24/4).

Desa Saribaye sengaja dipilih lantaran desa yang berada di Kecamatan Lingsar ini memiliki banyak potensi. Selain sebagai juara dua lomba desa tingkat nasional, desa ini pun memiliki potensi lain di sisi pariwisata dan pengembangan potensi lain.

“Kami sengaja menyiapkan lokus (tempat-red) di desa Saribaye kecamatan Lingsar ini, karena potensi desa ini beragam, meskipun kami punya juga desa yang juara satu nasional,” terang Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq saat menerima rombongan tim visitasi.

Dalam kegiatan visitasi ini, tim visitasi yang beranggotakan enam belas orang ini akan melakukan observasi dan pembelajaran pada Visitasi Kepemimpinan Nasional. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi peserta VPN dan masyarakat Lobar kedepannya.

“Peserta Visitasi Kepemimpinan, Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II, angkatan IV ini bertujuan untuk melakukan observasi dan pembelajaran terkait dengan tema, pemberdayaan potensi lokal di desa mandiri yang berdaya saing,” jelas Widyaiswara Utama, Firdaus Hafied di hadapan Sekda Taufiq dan Asisten I Setda Lobar H. M. Ilham.

Dijelaskan Firdaus, sebelumnya, saat Pemkab Lombok Barat sudah menyediakan lokus sasaran visitasi, pihak peserta sudah siap mendapatkan informasi dan data terkait pemberdayaan potensi daerah. Setelah itu, seluruh peserta diwajibkan untuk membuat semacam policy brief yang dibuat berdasarkan kebijakan yang didapatkan di daerah lokus. Potensi-potensi daerah yang didapatkan tersebut, bisa dikembangkan dan diusulkan sebagai alternatif nantinya.

Selain policy brief, para peserta juga membuat tugas kelompok. Tugas kelompok ini terkait dengan listen learn yang merupakan pembelajaran terkait dengan tema yang sudah ditentukan. Tekniknya, para peserta nantinya bisa berkomunikasi dengan Kepala Desa, Camat, dan tokoh masyarakat setempat.

“Gunanya, untuk melihat seperti apa kebijakan kebijakan dan bagaimana penanganan potensi yang ada di desa lokus. Selain tugas tersebut, para peserta juga akan membuat laporan individu terkait listen learn dari pengamatan pribadi mereka,” lanjut Firdaus.

FAUZAN-SUMIATUN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT 2019-2024

Giri Menang, 23 April 2019 – Usai dilantik Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Zulkieflimansyah (23/4) pagi tadi, pasangan H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun resmi memimpin Kabupaten Lombok Barat sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk waktu lima tahun kedepan. Hal itu didasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 131.52-659 Tahun 2019 dan Nomor: 132.52-660 Tahun 2019. Pelantikan dengan agenda inti pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas ini digelar di Ballroom Hotel Lombok Raya Mataram dan dihadiri ratusan tamu undangan.

Momen bersejarah itu juga disaksikan salah satu tokoh nasional, Akbar Tanjung. Bagi Gubernur Zulkieflimansyah, kehadiran politisi senior Golkar itu memiliki nilai istimewa dan dapat menjadi insiprasi karena kesinambungannya dalam bersilaturahmi dengan juniornya. Untuk itu gubernur berpesan kepada pasangan Fauzan-Sumiatun untuk selalu akur dan kompak, serta dapat memelihara persahabatan dan silaturahmi untuk membenahi dan membangun Lombok Barat. Gubernur berharap dengan kepemimpinan yang baru, Lombok Barat dapat lebih maju di masa yang akan datang.

“Mari songsong masa depan dengan lebih baik,” tegas gubernur.

Sementara itu, Bupati Fauzan Khalid bersyukur atas dilantiknya Wakil Gubernur Hj. Sumiatun sebagai pendampingnya. Fauzan sendiri selama 3 tahun terakhir memimpin Lombok Barat seorang diri, tanpa seorang Wakil Bupati. Dalam perjalanannya memimpin Lombok Barat, Fauzan terbilang cukup berhasil.

Bersama Hj. Sumiatun sebagai Wakil Bupati, Fauzan optimis dapat membangun Lombok Barat lebih baik lagi. Pasangan baru ini kembali menyerukan komitmennya selama lima tahun kedepan untuk mewujudkan Lombok Barat yang MANTAP, yakni Aman, Sejahtera dan Berprestasi.

“InsyaAllah saya dengan Hj. Sumiatun akan patuh sesuai dengan jargon kami Sopoq Angen. Apa yang menjadi amanah yang disampikan beliau (gubernur-red) itu InsyaAllah akan kami pegang teguh. Terutama terkait dengan sinergitas dan kekompakan,” kata bupati.

LEBIH SEPARUH SMP DI LOMBOK BARAT YANG SELENGGARAKAN UNBK

Giri Menang, 21 April 2019 – Terkendala oleh minimnya sarana prasarana, tidak seluruh SMP di Lombok Barat bisa menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal tersebut diutarakan Kepala Bidang Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Khairuddin, Ahad (21/4).

Namun tidak hanya karena sarana prasarana, baik berupa ketersediaan komputer dan server, namun juga terkait dengan mindset para Kepala Sekolah dan guru.

“Ini kebijakan nasional. Jadi ke depan harus ada perubahan mindset berfikir teman-teman, bahwa UNBK ini jauh lebih efektif dan efisien dari pada UNKP (Ujian Nasional dengan Kertas dan Pensil, red),” terang Khairuddin.

Khairudin lalu membandingkan bagaimana efektifnya UNBK dari aspek biaya dan waktu serta kesibukan para guru saat menyiapkan ujian bila masih menggunakan UNKP.

“Efisiensi anggaran sangat besar. Tidak menggunakan kertas di mana teman-teman sejak Sabtu (Kemaren, red) harus menyiapkan orang untuk mengangkut kertas soal. Belum lagi harus dititip ke Polsek untuk keamanannya,” terangnya.

Sedangkan kalau UNBK, tambah Khairudin, guru cukup mengerjakan persiapan komputer di pagi hari menjelang berlangsungnya ujian.

Selain masalah sarana prasarana dan mindset tadi, masalah akses buat peserta ujian juga menjadi alasan lain belum terselenggaranya UNBK secara menyeluruh.

Khairudin mencontohkan SMPN 4 Sekotong yang tidak menyelenggarakan UNBK karena jauh dari SMK Sekotong yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat ujian.

“Kami juga tidak ingin peserta ujian terkendala karena jauhnya tempat ujian dan akan memakan waktu untuk perjalananannya,” terang Khairudin.

Di Lombok Barat, Ujian Nasional tingkat SMP akan diselenggarakan sejak esok (hari ini, red) tanggal 22-25 April yang akan diikuti oleh lebih dari 5.300-an siswa.

Dari 95 SMP yang ada, baik swasta maupun negeri, 64 di antaranya akan menggunakan UNBK, sisanya 35 sekolah akan menggunakan UNKP.

Jumlah tersebut, belum termasuk madrasah tsanawiyah yang jumlahnya lebih dari seratusan madrasah. Madrasah-madrasah yang didominasi oleh swasta itu pun sebagian besar masih menggunakan UNKP.

“Kita saja yang 41 SMP Negeri, belum sepenuhnya bisa UNBK,” aku Khairuddin.

Untuk UNBK tahun ini, pihak Dikbud Lombok Barat telah melakukan banyak persiapan agar tidak ada kendala di esok harinya.

“Kami sudah menyurati PLN agar jangan sampai ada pemadaman listrik esok hari. Begitu juga kami telah minta sekolah mengantisipasi dengan menyiapkan jenset,” pungkas Khairudin.

Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid saat dihubungi terpisah, berencana akan meninjau UNBK itu esok hari, termasuk USBN untuk SD.

Fauzan berharap, kekurangan sarana prasarana berupa komputer dan server bisa terus ditambah oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

“Kita akan upayakan di tahun depan, walaupun baru bisa sepuluh persen dari total kebutuhan. Kita upayakan secara bertahap,” ujar Fauzan.

Fauzan pun mengeluhkan juklak juknis pada Bantuan Operasional Sekolah yang membatasi penyediaan komputer dan server di sekolah. Namun ia mengaku bangga, pihak orang tua murid bergotong royong menyediakan fasilitas untuk anaknya bisa UNBK.

“Tahun lalu, banyak sekolah yang dipinjamkan laptop oleh orang tua murid. Ini sangat membantu,” pungkasnya dengan bangga.

PEMKAB LOMBOK BARAT TINJAU TPS

Giri Menang, 17 April 2019 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid hari ini, Rabu (17/4) meninjau langsung proses pemungutan suara di wilayahnya. Bersama Sekretaris Daerah, Kapolres Lombok Barat, dan beberapa Pejabat Eselon 2, Fauzan mendampingi Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baiq Eva Nurcahyaningsih meninjau ke TPS 12 di Kelurahan Gerung Utara dan TPS 1 Desa Lembar Selatan.

Di dua lokasi tersebut, hasil temuan mereka rata-rata warga pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya mencapai lebih dari 70%.

Dalam kesempatan itu, Eva Nurcahyaningsih optimis tingkat partisipasi pemilih akan lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya.

“Pilpres ini menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat sangat antusias datang dan mencoblos. Itu tadi tergambar di dua TPS yang kita kunjungi,” ujar Eva.

Pemerintah Provinsi NTB, aku Eva, menggandeng seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk melakukan monitoring pelaksanaan Pemilu kali ini.

“Soal kemana kita monitor, tergantung Kabupaten/Kota,” pungkas Eva yang juga mantan Asisten 1 di Pemkab Lombok Barat.

Di kesempatan yang sama, Fauzan Khalid menyoroti ekses Pemilu terhadap masalah keamanan dan kerukunan warganya.

Terutama kepada penyelenggara, Fauzan berharap kepada KPPS selain bekerja dengan penuh integritas, juga menjadi penebar kedamaian dalam berdemokrasi untuk masyarakat sekitarnya.

“Masyarakat harus tetap tenang, damai, dan menjaga stabilitas keamanan. Orang lain yang jadi (menang, red), kok kita yang bertengkar,” ujar Fauzan ringan.

Di Lombok Barat sendiri, terdapat 479.882 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dan tersebar di 2.200 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Untuk kegiatan monitoring, Pemkab Lombok Barat menyebarkan 10 Tim yang memantau TPS sample di sepuluh Kecamatan yang ada.

Pihak Badan Pengawas Pemilu yang juga ikut melakukan pemantauan, Basriadi mengemukakan secara umum Pemilu berlangsung dengan aman dan lancar, walau pihaknya menemukan satu indikasi pelanggaran Pemilu.

“Semalam ada temuan saat patroli kita lakukan. Ada Caleg DPR RI dan DPRD Kabupaten yang kita monitor melakukan money politic. Saat ini masih kita dalami dulu,” aku Basriadi tanpa mau menyebut nama dan wilayah kasus tersebut.

Sedangkan untuk permasalahan di hari H ini, pihaknya baru saja mendapat aduan tentang adanya surat suara tertukar untuk Calon Legislatif DPRD Kabupaten.

“Ada saksi PKB di TPS 3 Desa Montong Are yang meminta penundaan pemungutan suara,” terang Basriadi.

Surat suara tertukar itu, terang Basriadi, adalah kertas suara untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat antara Daerah Pemilihan 3 (Kediri-Labuapi) dengan Dapil 5 (Gunung Sari-Batulayar).

Anggota KPUD Lombok Barat, Saiful Huda saat dikonfrontir tentang masalah tersebut mengaku masih mendalami temuan tersebut.

“Dalam diskusi group WA, mungkin kesalahan ada pada saat pengepakan. Jadi bukan kesalahan di kami, tapi pada tenaga sortirnya,” elak Huda menganggap itu kesalahan manusiawi yang kerap terjadi.

Huda mengaku pihaknya sudah berada di lokasi untuk mengambil langkah-langkah cepat mengatasi masalah tersebut.

TAHUN 2024, LOMBOK BARAT BEBAS STUNTING

Giri Menang, Senin 15 April 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menargetkan tahun 2024 nanti Kabupaten Lombok Barat sudah bebas stunting. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan “Deklarasi Lombok Barat Menuju Bebas Stunting” saat gelaran apel HUT Kabupaten Lombok Barat ke-61 di Kantor Bupati, Senin (15/4). Penandatangan dilakukan usai apel oleh Bupati H. Fauzan Khalid dan diikuti ratusan peserta apel.

Tahun 2017 lalu, pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Lombok Barat bersama tiga daerah lain di Indonesia sebagai daerah percontohan penanganan kasus stunting. Pemerintah menilai program, terbosan, dan komitmen dari para kepala daerah tersebut sangat baik menghadapi stunting.

Angka kasus stunting di tahun 2007 di Lombok Barat adalah 49%. Dinas Kesehatan kemudian terus berinovasi menurunkan angka tersebut. Beberapa inovasi yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Lombok Barat diantaranya sensus terhadap seluruh balita di Lombok Barat, inovasi Gerakan Masyarakat Sadar Gizi (Gemadazi), Gerakan Masyarakat 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dan upaya penguatan sistem melalui e-Puskesmas, e-Pustu, e-Poskesdes dan e-Posyandu.

Dengan dukungan bupati serta keterlibatan lintas sektor seperti TP-PKK dan lainnya, angka kasus stunting dapat turun menjadi 32% di tahun 2016. Data terakhir menunjukkan, tahun 2018 angka kasus stunting di Lombok Barat turun menjadi 28%. Angka tersebut bahkan di bawah rata-rata nasional.

“Hal tersebut tidak boleh membuat kita menjadi puas, sehingga hari ini kita bersama-sama mendeklarasikan Kabupaten Lombok Barat Bebas Stunting tahun 2024. Mudah-mudahan ini dimudahkan dan terwujud sehingga Lombok Barat menjadi kabupaten yang bebas stunting,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, H. Rachman Sahnan Putra usai acara.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid selaku penggagas Deklarasi Bebas Stunting menyampaikan pihaknya menjadikan penurunan angka stunting sebagai program utamanya. Di setiap roadshow di berbagai desa dan dusun, Hj. Khairatun dan jajaran bersama Dinas Kesehatan selalu mensosialisasikan program kesehatan menurunkan angka stunting.

“Berbagai macam kegiatan yang kami lakukan untuk mendukung kegiatan tersebut termasuk dengan turun ke Posyandu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan pola asuh, dan bagaimana penting 1000 hari pertama kehidupan. Seperti diketahui saat ini ada beberapa isyu atau persoalan strategis yang menjadi pokok perhatian Pemerintah Daerah, salah satunya stunting. Tentu ini membutuhkan sinergitas atau kekompakan untuk bersama-sama mengatasi bahkan mencegah persoalan itu,” jelasnya.

PEMKAB LOMBOK BARAT DAN DIRJEN PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH NTB TANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN

Giri Menang, 16 April 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bersama Direktorat Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi NTB menandatangani nota kesepahaman. Penandatanganan dilakukan di sela-sela kegiatan Rapat Pimpinan II Pemkab Lobar di Aula Kantor Bupati, Senin (16/4) lalu. Hadir dalam kegiatan tersebut anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Camat, dan Kepala Desa se-Lobar.

Nota kesepahaman ini bertajuk pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi peyelenggaran pelaksanan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seiring dengan semangat untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selalu disarankan oleh Menteri Keuangan, maka Dirjen Perbendaharaan baik di Pusat maupun di Daerah, Kanwil dan KPPN terus melakukan perbaikan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Syarwan, Pimpinan Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi NTB usai penandatanganan.

“Dengan ditandatangani nota kesepahaman ini diharapkan kolaborasi mutualisme antara Dirjen Perbendaharaan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Barat, serta pada prinsipnya mencakup bukan hanya pertukaran data tetapi meliputi keseluruhan aspek implemetasi kebijakan fiskal pemerintah di wilayah Kabupaten Lombok Barat,” jelasnya.

Nota kesepahaman sendiri merupakan bagian dari amanat UU no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu nota kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari nota kesepahaman dari tahun 2014 yang lalu, seiring dengan perkembangan tugas dan fungsi Dirjen Perbendaharaan.

Syarwan menambahkan, Kementerian Keuangan sejak Tahun 2015 melakukan fungsi monitoring dalam menyalurkan dana desa dan memberikan apresiasi kepada desa yang dianggap telah menerapkan prinsip Good Government dalam pengelolaan desanya.

“Untuk tahun 2018 apresiasi dan penghargaan kami berikan kepada kepada Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada. Tahun 2019 ini kami juga sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai Pemerintah Daerah di wilayah NTB yang sampai dengan hari ini sebagai satu-satunya Pemda yang menyalurkan keseluruhan dana desa tahap I sebesar 20 persen atau Rp. 31,12 milyar ke rekening desa,” ungkap Syarwan.

UJIAN PAKET C DI LOMBOK BARAT SUDAH BERBASIS KOMPUTER

Giri Menang, Selasa 16 April 2019 – Ujian Kesetaraan Paket C untuk setingkat SMA di Kabupaten Lombok Barat telah berlangsung dari tanggal 13 April dan berakhir hari ini, Selasa (16/04/2019). Sebanyak 641 siswa penyetaraan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang seluruhnya mengambil Program Jurusan llmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Menurut Kepala Bidang PAUD Dikmas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Hj. Rosdiana, terdapat 14 lembaga pembelajaran yang terdiri atas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pondok Pesantren Salafiah, dan Sanggar Kegiatan Belajar mengikuti ujian penyetaraan yang sudah mengaplikasikan penggunaan komputer tersebut.

“Kami bekerja sama dengan SMP, SMA, dan SMK karena di PAUD PNFI Lombok Barat belum memiliki server. Mungkin untuk tahun depan di SKB Gunung Sari bisa mengelenggarakan UNBK secara mandiri karena server baru siap tahun depan,” ujar Hj. Rosdiana.

UNBK itu sendiri, aku Rosdiana telah diterapkan pihaknya untuk Paket B dan Paket C sejak tahun lalu.

“Untuk Paket C, tahun lalu diikuti sekitar 550-an orang dengan tingkat kelulusan mencapai 90% lebih,” aku Rosdiana yang sangat yakin bila tahun ini prosentase kelulusan lebih meningkat lagi.

Rosdiana mengaku, sebanyak 641 peserta UNBK tahun ini adalah benar-benar peserta pendidikan penyetaraan yang telah dibekali dengan pembelajaran dan try out menggunakan komputer.

“Mereka memang peserta murni pendidikan kesetaraan yang sudah melalui pembelajaran dan masuk di Dapodik bio data untuk Ujian Nasional,” pungkas Rosdiana.

Untuk ujian penyetaraan Paket B setara SMP, di Kabupaten Lombok Barat sepenuhnya telah menggunakan komputer (UNBK) walaupun untuk SMP-nya sendiri sebagiannya masih menempuh Ujian Nasional dengan menggunakan kertas dan pensil. Tahun ini UNBK Penyetaraan Paket B akan diselenggarakan di tanggal 11-15 Mei 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 624 orang.

Untuk Paket A setingkat SD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat akan mengikutkan 3000 anak peserta ujian, namun seluruhnya masih berlangsung secara konvensional yaitu menggunakan kertas dan pensil. Jumlah tersebut adalah sisa siswa yang telah dibelajarkan sejak tahun 2017. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat sendiri telah mengikutkan 5000 peserta sejak tahun itu, walaupun yang lulus hanya 2900-an.

Di kesempatan terpisah, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menanggapi positif pemberlakuan ujian penyetaraan di wilayahnya tersebut.

“Tidak hanya untuk Paket A dan B, tapi penyetaraan untuk SLTA sederajat atau Paket C akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Di samping membuka kesempatan untuk pendidikan lebih tinggi, pendidikan penyetaraan paket C ini memberi kesempatan kepada masyarakat memiliki daya tawar lebih di dunia pekerjaan. Apalagi diikuti dari awal dalam proses pembelajarannya, nilainya sama dengan sekolah yang biasa (SMA, red),” terang Fauzan.

Bagi Fauzan, ujian penyetaraan di sisi lain akan mendongkrak capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Barat di sektor Pendidikan, terutama untuk komposit angka rata-rata lama sekolah yang tahun 2018 lalu baru mencapai 6,15 tahun. Ia mengaku surprise dengan UNBK untuk Paket B.

“Di SMP saja belum banyak sekolah menerapkan UNBK, tapi di ujian penyetaraan sudah bisa,” pungkas Fauzan.

1 2 3 4 5 169