Sedikitnya ada dua lembaga kelautan yang akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab. Lobar). Salah satunya berasal dari Amerika yakni, Indonesia Marine and Climade Support Project (IMACS). Selain itu ada lembaga dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang menamakan diri, Regulator Inpact Analysis (RIA). Kedua lembaga tersebut, berkenan melakukan kerjasama dalam rangka penggodokan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) di Kabupaten Lombok Barat.
Terpilihnya Lobar sebagai pilot project IMACS dalam penguatan kebijakan karena, usulan perda yang sejalan dengan misi yang diemban IMACS. Alasan lainnya, karena Lobar telah menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat pengaturan kelautan dan perikanan. Ini dibuktikan melalui program dan anggaran APBD khusus untuk mendorong legalisasi raperda ini. Alasan tersebut dikemukakan oleh Chief of Party of IMACS, Mr.Richard Mounsey di hadapan Bupati Lobar, H.Zaini Arony, Kadislutkan, Anggota Komisi II DPRD Lobar serta sejumlah pimpinan SKPD terkait.
Diharapkan Richard, fasilitasi ini bukan saja untuk mendorong legalisasi raperda PWP3K, namun lebih dari itu dalam memicu perbaikan kebijakan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. “Semuanya akan semakin mempererat kerjasama IMACS dengan pemkab Lobar,” jelas Richard yang diterjemahkan oleh salah satu asistennya.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Selasa (9/7) kemarin itu, dipimpin langsung oleh Bupati Lobar, H.Zaini Arony. Dalam sambutannya, bupati Zaini menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas perkenan Tim IMACS dan RIA dalam mempasilitasi dan kerjasama yang baik. “Selaku bupati, saya sampaikan terimakasih atas kerjasama yang baik ini,” ungkapnya seraya berharap, kerjasama tidak saja terfokus pada satu titik program, melainkan multi program di bidang ekonomi, sosial maupun lainnya.
Usai gelaran pertemuan kerjasama ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar, Ir.Hasbullah menegaskan, raperda ini nantinya sebagai pelindung potensi perairan dan perikanan dari segala kerusakan. Karena menurut dia, tidak menutup kemungkinan, banyak sektor yang memiliki kepentingan pada wilayah pantai dan pulau-pulau kecil (gili) yang ada di Lobar. “Kita butuh payung hukum dan aturan yang jelas agar tidak ada benturan kepentingan,” kata Hasbullah. (L.Pangkat Ali)
Penulis 
