Ali Masykur Musa Apresiasi NTB dan Lombok Barat

GIRI MENANG-Ada yang spesial dalam hajatan Forest Tracking (susur hutan) yang digelar Pemkab Lombok Barat di Hutan Suranadi, Kecamatan Narmada, kemarin. Diantara peserta, terdapat rombongan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dipimpin Ali Masykur Musa. Tokoh nasional ini membawa serta 27 delegasi dari 16 Supreme Audit Institutions (SAI/BPK) dunia dari negara- negara di wilayah Afrika, Asia, Eropa, Pasifik, Amerika dan Amerika Latin.

Institusi pemeriksa ini merupakan ang­gota kelompok kerja pemeriksa lingkungan dari asosiasi BPK se-dunia, atau INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA). Kehadiran Ali dan rombongannya ke acara Forest Tracking Lombok Barat juga bersamaan dengaan pertemuan Komite Pengarah ke-13 WGEA pada tanggal 3-5 April 2014. Pertemuan ini dianggap istimewa berkat kehadiran banyak auditor senior dan pimpinan SAI termasuk 2 Ketua BPK negara asing diantaranya Ketua BPK Brazil Mr. Joao Agusto Ribeiro Nardes dan Ketua BPK Ceko Mr. Miloslav Kala.

“BPK mendukung pelestarian alam melalui pemeriksaan terhadap kementerian, lembaga, instansi baik pusat maupun daerah yang tugas- tugas pokoknya melestarikan dan mendukung pelestarian lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam, misalnya Kemente­rian Lingkungan Hidup, ESDM, Kehutanan, Perkebunan, dan dinas-dinas terkait di daerah. BPK RI pada saat ini akan meningkatkan perannya dalam pemeriksaan berperspektif lingkungan dengan antara lain melakukan pelatihan kepada auditor termasuk menjalin kerjasama bilateral dengan SAI negara lain termasuk aktif di INTOSAI WGEA,” terang Ali Masykur Musa.

Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat ini juga bicara tegas soal kondisi planet bumi yang tengah menghadapi tekanan dan masalah yang serius.

Ia membahas tentang populasi penduduk dunia yang meningkat hampir 1,5 miliar orang sejak tahun 1992. Ini mengakibatkan tuntutan pemenuhan bahan pangan dan kebutuhan primer. Di bidang pertanian misalnya, penggunaan air irigasi menyebabkan penurunan ketersediaan air minum, dan penggu­naan pestisida yang tidak sesuai. Di laut terjadi eksploitasi besar-besaran yang menyebabkan penurunan drastis populasi ikan.

“Di bidang kehutanan, sejak tahun 1990 telah terjadi pembabatan hutan dunia seluas 300 juta hektar. Ini haras menjadi perhatian kita bersama,” ungkap tokoh muda ini.

Secara khusus BPK memberi apresiasi kepada NTB dan Lombok Barat yang telah menginisiasi kegiatan penanaman pohon dan tracking di alam terbuka. Kegiatan ini diang­gap mencerminkan kedekatan dan penghar­gaan penduduk NTB kepada alam sekitar. Penanaman pohon seperti ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi atau memitigasi dampak perubahan iklim.

“Kita semua adalah pelaku sentral dalam menjaga dan mempraktikkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, sosial dan kelestarian lingkungan. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk itu,” ungkap Ali.

Sumber: Lombok Post, Kamis 3 April 2014

Kebanyakan para wisatawan yang datang ke Pulau Lombok, lebih mengenal Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketiganya masuk dalam wilayah administratif Ka­bupaten Lombok Utara. Tapi bagi yang sudah bosan ke obyek wisata itu, bisa memilih berwisata ke Gili Nanggu, Sekotong.

GIRI MENANG-GILI NANGGU merupakan salah satu pulau dengan luas sekitar 8 hektare (ha) yang ada di sisi barat Pulau Lombok. Masuk dalam wilayah administratif Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Pulau nan cantik ini satu deretan dengan Gili Tangkong dan Gili Sudat. Hampir sama dengan pesona Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, yang sudah dikenal wisatawan mancanegara.

Untuk mencapai Gili Nanggu, wisatawan bisa menuju Pelabuhan Lembar yang berjarak sekitar 27 kilometer dari Kota Mataram, ibukota Provinsi NTB. Waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor sekitar 30 menit. Sampai di pelabuhan yang menghubungkan Pulau Lombok dengan Bali, wisatawan selanjutnya menggunak­an perahu atau speedboat dengan waktu tempuh sekitar satu jam. Rute lainnya adalah melalui dermaga Tawun, Desa Sekotong Barat, atau sebelah barat Pelabuhan Lembar. Jika melalui rute ini, wisatawan bisa menikmati panorama alam perbukitan dan bentang laut Sekotong, sepanjang perjalanan menggunakan kendaraan bermotor.

Dermaga Tawun dibangun oleh Pemkab Lobar melalui dana APBD. Infrastruktur ini kemudian direvitalisasi menggunakan dana APBN melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen PDT). Sehingga kondisi sekarang sangat refresentatif untuk menunjang pengembangan pariwisata Gili Nanggu.

Wisatawan yang ingin menyeberang ke Gili Nanggu, melalui dermaga jetty Tawun, hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit menggu­nakan perahu sewaan. Ongkos sewa untuk satu kali penyeberangan hanya Rp 300 ribu dengan

jumlah penumpang maksimal tujuh orang. “Itu tarif yang diberlakukan di Pelabuhan Tawun ini,” kata salah seorang warga, Muhtar, 45 tahun.

Gili Nanggu mempunyai dua titik snorkeling. Di sisi timur pulau yang merupakan tempat ikan-ikan cantik berkumpul dan bermain. Sedangkan di sisi selatan memiliki keindahan terumbu karang yang berwarna-warni. Pengunjung dapat bersnorkeling dari pagi hingga sore hari. Namun waktu yang pal­ing tepat adalah siang hari ketika matahari terik, karena di waktu tersebut arus dan angin belum kencang, dan juga sangat menguntungkan apabila Anda ingin mengabadikan keindahan taman laut karena cahaya yang cukup bagus.

Eksotisme Gili Nanggu, sudah dikenal luas oleh wisatawan. Baik domestic maupun mancanegara. Oleh sebab itu, Pemkab Lobar, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar menetapkan tiga Gili Nanggu, Gili Sudak dan Gili Tangkong menjadi kawasan konservasi. Penetapan kawasan konservasi ini disebabkan rusaknya 80 persen terumbu karang yang ada di wilayah tiga Gili itu.

Untuk menunjang fasilitas di kawasan pariwisata tiga gili tersebut, dibutuhkan juga alat transportasi. Oleh sebab itu, pemerintah pusat memberikan bantuan kapal wisata senilai Rp 1,4 miliar.

Banyaknya wisatawan yang mengunjungi Gili Nanggu, menjadikan kawasan ini dilirik oleh investor. Mereka berminat membangun dan mengelola obyek wisata itu menjadi lebih menarik sehingga memberikan manfaat besar bagi ekonomi masyarakat Kabupaten Lobar.

Para pengusaha itu bahkan sudah mengekspose rencananya di hadapan Bupati Lobar H Zaini Arony, pada 5 Maret 2014 lalu. Para investor itu didominasi pengusaha pariwisata bertaraf intemasional. Ada Mr Mahesh dari Dubai, Mrs Sky dari Australia, Mr Zaedy dari Singapura serta beberapa dari negara Asia lainnya. Mereka itulah yang nantinya akan turut andil dalam pengelolaan pembangunan Gili Nanggu Villa Resort dengan luas lahan sebear 12,35 hektar.

Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Lobar, terus dipacu. Alasannya, hampir 70 persen pendapatan asli daerah (PAD diraup dari sektor ini. Setelah Senggigi, dipastikan, Kecamatan Sekotong akan dikembangkan sebagai destinasi baru di wilayah selatan Lobar.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 29 Maret 2014

GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat (Lobar) H Zaini Arony meminta perusahaan operator selular untuk lebih memperhatikan Sekotong. Pasalnya, jaringan telekomunikasi masih belum optimal dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata di kawasan itu.

“ Di kawasan itu masih sering terjadi blank spot,” kata bupati pada saat acara silaturahmi dengan perusahaan operator selular, di kawasan wisata Senggigi, Kamis (27/3) malam. Kegiatan itu dihadiri oleh Ketua Kelompok Kerja Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (Atisi) Maruli Simamora.

Kawasan Sekotong sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Lobar, setelah Senggigi. Bahkan, kawasan ini sudah dianggap sebagai masa depan yang dinilai mampu memakmurkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan Sekotong tidak hanya dikenal memiliki obyek wisata laut yang indah. Tapi ada juga potensi ikan tuna yang luar biasa. Oleh sebab itu, daerah ini sudah banyak dilirik investor asing yang ingin berinvestasi di sektor pariwisata. Namun, masih terkendala dari sisi infrastruktur komunikasi. “Saya sering ditanya sama investor kapan provider masuk. Saat ini kalau mau telepon harus keluar hampir dua kilometer karena masih banyak lokasi yang tidak ada sinyal,” bebernya.

Bupati mengaku tidak tahu secara bisnis seperti apa masalahnya. Namun, diharapkan operator selular memberikan satu perhatian khusus dalam rangka mengembangkan pelayanan telekomunikasi di Kabupaten Lobar. Dengan demikian kehadiran tower operator selular memberikan satu eskalasi pembangunan ekonomi bagi ma­syarakat. “Saya sudah sampaikan masalah ini dengan pak Maruli. Mudahan mendapat respons bagus,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Atisi Maruli Simamora, mengatakan, pihaknya siap memberikan dukungan dalam rangka membantu pembangunan eknomi Kabupaten Lobar. Terutama melalui sektor telekomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsug. “Kami di perusahaan operator selular juga memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi untuk pengembangan ekonomi,” ujarnya.

Hal itu, sambung dia, didasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang juga mengamanatkan bahwa telekomunikasi adalah hak dasar seluruh warga Indonesia. Oleh karenanya, telekomunikasi merupakan kebutuhan publik yang harus disediakan. Dimana, sektor swasta diberikan kesempatan untuk turut serta membangun fasilitas telekomunikasi. “Oleh karena itulah kami industri telekomunikasi hadir di Lobar,” terangnya.

Dikatakan, dalam rangka mendukung pembangunan dan penyebaran jaringan telekomunikasi hingga pelosok desa, penyelenggaraan telekomunikasi membutuhkan menara teleko­munikasi. Sebagaimana untuk infrastruktur pendukung untuk menempatkan perangkat jaringan yang digunakan sebagai penyediaan layanan telekomunikasi. Termasuk internet.

Menurut Maruli, infrastruktur itu harus dijaga bersama. Baik oleh pemilik menara, pemerintah daerah, aparat lainnya maupun masyarakat sekitar. Sehingga jaminan pelayanan bertelekomunikasi dapat terjaga. “Kami melalui Atisi sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan bupati dan jajarannya atas kemudahan dan kebijakan yang diberikan kepada kami untuk pembangunan menara,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 29 Maret 2014

GIRI MENANG-Kementerian Perhubungan sudah menjadwalkan pelaksanaan desain detail (DED) Pelabuhan Labuhan Poh, Kecamatan Sekotong, akan dikerjakan pada 2015. Hal itu disepakati pada pertemuan di Bali, beberapa waktu lalu.

‘’Itu hasil pertemuan di Bali,” kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lobar Ahmad Saikhu, kepada Lombok Post, di Giri Menang, kemarin.

Dalam pertemuan itu, sambungnya, juga dibahas soal luas lahan yang harus disiapkan Pemkab Lobar. Kemenhub menginginkan agar tersedia tanah seluas tiga hingga lima hektare. Pasalnya, pelabuhan itu akan dilengkapi dengan terminal moda transportasi darat. “Jadi kita diminta siapkan lahan. Sedangkan dana pembangunan pelabuhan dari APBN,” ujarnya.

Dikatakan, rencana pembangunan pelabuhan Labuhan Poh itu juga mendapat respon positif dari Pemkab Klungkung, Bali. Pasalnya, infrastruktur itu akan menghubungan dengan pelabuhan Nusa Penida. Dengan demikian, akan memudahkan akses transportasi, terutama bagi wisatawan. Selain memperpendek jarak tempuh dari Bali menuju pulau Lom­bok. ‘’Kami sudah ada komunikasi dengan Pemkab Klungkung,” ujarnya.

Dijelaskan, rencana pembangunan pelabu­han penyeberangan di Labuhan Poh, merupakan pengembangan dari pelabuhan Lembar. Kemenhub sudah melakukan kajian teknis untuk menilai kelayakannya.

Sarana transportasi laut itu nantinya dikhususkan untuk penyeberangan angkutan dan penumpang. Sedangkan untuk kegiatan bongkat muat barang dan peti kemas masih difokuskan di Pelabuhan Lembar.

Terkait dengan pengelolaannya, sambung Ahmad, pihaknya masih harus berkonsultasi dengan Kemenhub. Namun, masalah tersebut masih belum menjadi pembahasan serius. “Kita kan masih fokus pada desain detail dulu. Kalau sudah terbangun, baru kita pikirkan pola pengelolaannya seperti apa,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 29 Maret 2014

GIRI MENANG-Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) memberikan dana bantuan sebesar Rp 3,1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Dana itu dialokasikan un­tuk pembenahan infrastruktur jalan desa sepanjang tiga kilometer.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lobar Sakri, di ruang kerjanya,kemarin. “Bantuan itu untuk membangun jalan desa dalam rangka menumbuhkan perekonomian,” katanya.

Dikatakan, jalan desa yang akan dibangun dengan dana dari pusat itu tersebar di Kecamatan Labuapi dan Gerung. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya sudah melakukan tender melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Bantuan dari Kemdagri tahun ini, kata Sakri, merupakan yang pertama kali diterima Pemkab Lobar. Keberhasilan menggaet dana tersebut merupakan buah dari usulan mempercepat pertumbuhan kawasan strategis. ‘’Kami langsung jemput bola ke pusat. Alhamdulillah disetujui,” beber mantan Kabid Bina Marga, Dinas PU Lobar, ini. Dijelaskan, proyek pengerjaan jalan akan dilaksanakan Dinas PU. Proses pengerjaannya dijadwalkan pada pertengahan April 2014. Selain dari Kemendagri, Pemkab Lobar juga mendapat dana alokasi khusus (DAK), yang bersumber dari Kementerian PU, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen PDT), sebesar Rp 3 miliar lebih.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 29 Maret 2014