GIRI MENANG-Ratusan pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dikejutkan dengan tes urine mendadak usai apel peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11). Tes yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Tripad tersebut dihajatkan untuk mendekteksi penyalahgunaan narkoba di kalangan pejabat sipil.
“Tes ini bersifat dadakan. Pejabat tersebut baru kita informasikan usai apel tadi pagi (kemarin),” kata Kepala Kesbangpol Lobar Ahdiat Soebiantoro yang ikut memantau jalannya tes, kemarin.
Dijelaskan, ini adalah tahun kedua Pemkab Lobar menggelar tes urin, bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) NTB. Sebelumnya, tes serupa sempat dilaksanakan pada tahun lalu dan diikuti oleh 300 orang. Sementara, untuk tes urin tahun ini, diikuti oleh 350 orang. Terdiri dari pejabat eselon II hingga eselon IV dari sejumlah SKPD.
Menurut Ahdiat, kegiatan ini bakal terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, kegiatan tersebut bagian dari komitmen pemkab dalam memberantas peredaran narkoba di Bumi Patut Patuh Patju. Diawali dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan barang haram tersebut. Terlebih, PNS dan khususnya pejabat berada di garda terdepan dalam upaya pemberantasan narkoba. Sehingga, sudah sepatutnya para pejabat dapat memberi contoh yang baik kepada bahawannya maupun Masyarakat luas agar terhindar dari dunia kelam narkoba.
“Sebagai garda terdepan, PNS sudah tentu harus terbebas dari jeratan narkoba. Bagaimana kita akan memberantas narkoba kalau internal pemerintah sendiri belum bersih. Untuk itu, kami perlu melaksanakan tes seperti ini,” lanjut Ahdiat.
Selanjutnya, hasil tes itu sendiri tak akan dipublikasikan. Melainkan, bakal dilaporkan langsung kepada Kepala Daerah sebagai bahan evaluasi. Dipastikan, apablila ada oknum PNS yang terjerat narkoba akan diberi sanksi tegas. “Menegnai sanksi sendiri, itu ranah kepala daerah. Hasil dari tes ini langsung dilaporkan ke beliau,” lanjutnya.
Ditambahkan, peredaran narkoba memang menjadi salah satu ancaman di tengah geliat kepariwisataan belakangan ini. Apalagi, Lobar termasuk daerah utama tujuan wisata di Lombok. Dampak narkoba bisa merusak sang korban sehingga tidak fokus dalam bekerja, terjerumus dalam masalah financial maupun pribadi. Hingga, yang paling fatal juga bisa berujung pada kematian.

Sumber: Lombok Post, Rabu 12 Nopember 2014

Rencana Kenaikan BBM Jadi Pertimbangan

GIRI MENANG-Dewan Pengupahan menyepakati Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) untuk tahun 2015 mendatang mencapai Rp 1,4 juta. Angka tersebut telah disetujui oleh kepala daerah dan tinggal diajukan ke provinsi agar dapat segera ditetapkan.
“Hasil rapat dewan pengupahan, UMK tahun depan sebesar Rp 1,4 juta,” kata Kepala Dinas Sosial Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Disosnakertrans) Lobar Fathurrahim di ruang kerjanya, kemarin.
Besaran UMK tersebut mengalami kenaikan hingga 15 persen dibanding tahun ini yang hanya sebesar Rp 1.225.000. Ditambahkan Fathurrahim, UMK Lobar juga terbilang lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB yang ditetapkan sebesar Rp 1.330.000. Bahkan, hanya selisih Rp 5000 dari UMK Mataram yang tahun depan mencapai Rp 1.405.000.
Dijelaskan. penetapan UMK tersebut berdasarkan kajian kebutuhan hidup layak (KHL) di Bumi Patut Patuh Patju. Berdasarkan survei oleh Disosnakertrans sendiri, KHL di Lobar mencapai Rp 1.449.282. Sementara, survei dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) sendiri, KHL menembus Rp 1.457.782. Sementara, KHL Lobar versi BPS sebesar Rp 1.486.000.
Ditambahkan, penetapan UMK itu juga sudah mempertimbangkan rencana kenaikan BBM dalam waktu dekat. Mengingat lonjakan BBM akan berdampak signifikan pada kenaikan berbagai komoditas, tak terkecuali kebutuhan pokok. “Jadi dari pertimbangan hasil survei KHL tersebut, kita sepakati UMK tepat Rp 1,4 juta. Memang masih di bawah KHL,” lanjutnya.
Diharapkan, besaran UMK yang telah disepakati tersebut dapat diterima oleh semua pihak, baik dari kalangan pengusaha maupun tenaga kerja. Sehingga, tidak ada permasalahan yang timbul di kemudian hari. Ia mengingatkan kepada perusahaan agar mematuhi ketetapan UMK tersebut mulai tahun 2015. Terutama bagi perusahaan besar seperti perhotelan, agar tidak mengupah karyawannya di bawah UMK.

Sumber: Lombok Post, Rabu 12 Nopember 2014