Giri Menang – Sebanyak 292 orang mengikuti pelatihan pertama pendataan luas lahan pertanian, Selasa (28/4) di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar). Mereka terdiri atas 29 juru pengairan, 34 pembekel pekasih, 77 pekasih, 10 UPTD Dipertanak (KCDK), 10 UPTD Bapeluh, 3 pengamat pengairan, 119 penyuluh pertanian lapangan, dan 10 koordinator statistik kecamatan. Acara yang merupakan gawe dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar ini menghadirkan sejumlah narasumber dan pejabat dari BPKP Perwakilan NTB.

Beberapa narasumber yaitu Wakil Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si., sekaligus membuka acara, Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi, S.Si., M.Si., MM., Kepala BPS Lobar, Kadis Pertanakbun yang diwakili Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Ir. H. Muhur Zukhri, Kadis PU Ir. Syakri, Kabid Fispra Bappeda, dan Kepala DPPKD Lobar, H. Mahyudin.
Dr. Baehaqi dalam laporannya menyampaikan tujuan dari pelatihan adalah untuk menyamakan persepsi dalam rangka mendapatkan data luas lahan pertanian yang lengkap dan akurat dan menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, ketahanan pangan dan ke-irigasian.

“Hanya Lombok Barat yang telah melakukan pendataan secara mandiri,” ujar H. Baehaqi. Kegiatan ini, lanjut Baehaqi, akan dilanjutkan pada tanggal 13 Mei mendatang berupa rekapitulasi dan tabulasi data.

Wakil Bupati (Wabup) Fauzan Khalid dalam sambutannya menyampaikan bahwa sektor pertanian merupakan sektor prioritas pembangunan nasional. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB ini mengutip sebuah pernyataan mantan Presiden RI pertama Ir. Sukarno yang pernah mengatakan “persoalan pangan bangsa Indonesia adalah persoalan hidup dan mati “.
Dikatakan Fauzan, salah satu persoalan yang dihadapi saat ini adalah lahan yaitu ketersediaan lahan pertanian. Lahan pertanian ini, sambungnya, sangat penting dalam masyarakat yang punya corak agraris. Terlebih dengan kondisi sebagian besar masyarakat tergantung pada pertanian.

“Sebanyak 33,3 % warga Lombok Barat bekerja sebagai petani,” ujar wabup. Lahan, kata wabup, bersifat istimewa, karena lahan tidak pernah bertambah tetapi selalu berkurang.

“Saya menyambut baik kegiatan ini, perlu juga kalau memungkinkan untuk mencatat lahan-lahan yang memiliki potensi untuk menjadi lahan non pertanian,” ujar wabup.

Saat wawancara dengan wartawan, wabup menekankan bahwa setiap lahan pertanian yang dipakai harus diganti. Kabar gembiranya, kata wabup, 2016 nanti Lobar akan memperoleh bantuan dari pemerintah pusat untuk membuka 1.000 ha lahan baru.

“Jadi sensus lahan pertanian merupakan langkah awal untuk mengetahui kekurangan lahan kita serta untuk mengantisipasi dan mempersiapkan lahan baru,” kata wabup seraya berharap Lobar bisa mempertahankan surplus pangan.

Sementara itu, perwakilan dari BPKP perwakilan wilayah NTB, Agus Sutiasmo mengapresiasi kegiatan yang dilakukan. Dia berharap kegiatan tersebut bisa membantu pemerintah dalam melakukan pendataan terlebih dengan Lobar sebagai satu-satunya kabupaten di NTB yang melakukan pendataan secara mandiri.

Beberapa materi yang disampaikan yaitu pentingnya pendataan lahan pertanian, peran data terhadap perencanaan pembangunan daerah, peran BPS terhadap proses dan legitimasi data lahan pertanian, klasifikasi dan jenis-jenis lahan pertanian, jenis-jenis irigasi berdasarkan sumber air, penjelasan pengisian form pendataan, dan lain-lain. (Muhammad Busyairi-Humas Lobar)