“Kondisi sampai minggu ke tiga bulan November mencapai 12 milyar,” sebut Saikhu saat berlangsungnya acara Gebyar PBB dan Launching Pembayaran Pajak P2 di Gerung, Senin (24/11/2019).

Ditegaskan mantan Kepala Dinas Perhubungan ini, kemungkinan target ini hanya mencapai 85 persen atau mentok pada angka 90 persen. Tidak tercapainya target ini lantaran beberapa faktor. Salah satunya, karena sebagian wajib pajak (WP) masih dalam fase rekonstruksi akibat bencana gempa setahun lalu. Bencana gempa ini berdampak cukup besar, sehingga sebagian WP mengusulkan penundaan, pengurangan bahkan penghapusan total pembayaran.

Namun pada 2020 mendatang, Saikhu menyatakan optimis sektor pajak P2 mampu dioptimalkan. Ini akan berdampak, karena ada beberapa langkah kebijakan yang diambil. Langkah kebijakan ini adalah, pemutakhiran data obyek pajak melalui sensus PBB. Selain itu, untuk memudahan pelayanan, pihak Bapenda telah melakukan kerja sama dengan Bank NTB Syariah, dan PT Pos Indonesia.

“Tahun depan (2020, red), wajib pajak akan membayar dengan sistim online. Pada hari ini, akan dilaunching pembayaran secara online oleh Bank NTB Syariah,” kata Saikhu.

Kegiatan gebyar ini lanjut Saikhu, tiap tahun digelar. Ini sebagai bentuk upaya sosialisasi dan pembinaan kepada petugas agar lebih meningkatkan kinerjanya. Demikian juga kepada WP, diharapkan taat membayar pajak tepat waktu.

“Saya optimis, tahun depan, raihan target PAD di sektor P2 ini bisa sukses. Ini akan berdampak dari kegiatan sensus PBB dan kerjasama yang kita lakukan,” papar Saikhu dihadapan bupati, pejabat dari Bank NTB Sariah Gerung, sejumlah pimpinan OPD, serta seluruh keluarga besar UPT Bapenda kecamatan se-Lombok Barat.

Di tempat yang sama, Bupati H. Fauzan Khalid berharap, dalam rangka mengoptimalkan PAD disektor ini supaya targetnya mencapai 100 persen kendati dirasa sulit. Diminta, jangan semua berdalih dengan alasan gempa tahun lalu.

“Saya sampaikan itu bukan alasan, tapi walaupun masyarakat kita pendapatannya sudah normal, membayar pajak adalah kewajiban mereka untuk memperbaiki kondisinya,” tegas bupati.

Ke depan kata bupati, terkit dengan PBB P2 ini pihaknya akan melakukan sensus. Di dalamnya akan lebih kepada kegiatan pendataan, pengkajian rasionalitas angka dan harga pembayaran PBB.

“Iseng-iseng saya pernah coba bertanya kepada salah seorang wajib pajak atas keterlambatan membayar pajak. Mereka jawab, sengaja tidak membayar karena nilainya sangat kecil, Cuma lima ribu rupiah,” kisah bupati.