Giri Menang, Jum’at 13 Oktober 2017 – Letkol. Czi. Djoko Rahmanto resmi mengisi jabatan sebagai Komandan Distrik Militer (Dandim) 1060/Lobar. Letkol. Czi. Djoko menggantikan Letkol. Inf. Ardiansyah yang dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Kepala Staff Angkatan Darat.

Acara pisah sambut Dandim 1606/Lobar yang berlangsung di Bencingah Kantor Bupati Lobar, Kamis (12/10) kemarin berlangsung meriah. Acara dihadiri Bupati H. Fauzan Khalid beserta isteri, Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun, jajaran SKPD Lobar, anggota Muspida dan tamu undangan lainnya.

“Saya banyak belajar dari Pak Dandim. Dalam bekerja beliau senantiasa didasari oleh prinsip pertemanan dan keikhlasan,” sanjung Bupati Fauzan. Bupati mengaku, selama dikomandoi Letkol Inf Ardiansyah, suasana keamanan dan ketertiban di Lombok Barat cukup kondusif. “Semua karena kerjasama yang solid dari semua pihak,” katanya.

Selama menjadi Dandim, mantan Dan Yonif 900/ Raider ini telah banyak mrmbantu Pemkab Lobar. Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) 2016 yang dilaksanakan di DusuN Aik Mual bisa berlangsung sukses tidak lepas dari kiprah komando tangan dinginnya. Ia tidak segan-segan untuk turun gunung langsung memberi contoh kepada ratusan anak buahnya.

Begitu pula dengan aneka event nasional dan internasional yang sempat digelar 2 tahun ini. Terakhir BRI Mekaki Marathon di Sekotong bisa berlangsung aman, meriah, dan sukses juga tidak bisa lepas dari kontribusi besar pasukan loreng Lombok Barat. Ardiansyah tidak segan membantu dan memberikan jalan keluar dengan memerintahkan anak buahnya aktif dalam karya bhakti.

Banyak hal lain yang menjadi bukti kiprah Kodim 1606 terhadap masyarakat Lobar. Namun yang paling positif adalah trend ketertiban, keamanan, dan stabilitas sosial politik yang sangat tinggi di Lombok Barat. Bersama jajaran kepolisian, TNI AD di bawah komando teritorial Ardiansyah telah mampu menjadi contoh bagi Kabupaten lain dalam ketahanan dan penyelesaian konflik sosial.

Dalam kesempatan itu, Letkol Inf Ardiansyah berpesan kepada seluruh anggota TNI yang bertugas di Lobar agar selalu mendukung semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemkab Lobar.

“Pengganti saya Letkol Czi Djoko Rahmanto baru pulang dari Irian dan sudah membangun jalan di sana. Silahkan Bapak Bupati manfaatkan keahliannya ini,” ucapnya.

Letkol Czi Djoko Rahmanto yang merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1998 itu berharap sinergitas yang telah dibangun dapat terus berjalan. “Saya berharap Pemkab Lobar agar selalu mendukungnya sehingga tugas menjaga Kamtibmas bisa berjalan maksimal,” harap pria yang pernah bertugas di Jayapura dan Bali itu. (budi/humas)

Giri Menang, Kamis 12 Oktober 2017 – Pelajari Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD Puskesmas, Bupati Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan ke Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Kedatangan Bupati Kebumen H. M. Yahya Fuad bersama rombongan langsung diterima oleh Bupati H. Fauzan Khalid beserta jajaran Dinas Kesehatan dan SKPD terkait di Ruang Rapat Jayengrane Kantor Bupati Lobar, Kamis (12/10).

Bupati Kebumen, H. M. Yahya Fuad memuji konsep penerapan PPK-BLUD Pukesmas di Lombok Barat yang dinilai berhasil menerapkan sistem berbasis e-Pustu, e-Posiyandu dan e-Pukesmas. “Kami mempunyai 35 pukesmas namun Pola Pengelolaan Keuangan di BLUD masing-masing Pukesmas belum 100 persen. Bagaimana dengan di Lombok Barat ?” tanyanya.

Menjawab hal itu, Bupati H. Fauzan Khalid menyampaikan, Kabupaten Lombok Barat memiliki 17 Pukesmas dan rencananya di tahun 2018 akan ditambah dua pukesmas lagi. Dari 17 Pukesmas yang beroperasi semuanya sudah menerapkan PPK-BLUD. “Setelah diterapkan, perbedaannya menjadi jauh lebih baik, lebih bagus, lebih produktif,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat H. Rachman Sahnan Putra dalam kesempatan itu juga memberikan pemaparan. Diantaranya, beberapa hal sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait dengan penerapan PPK-BLUD pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan UU No. 44/2009 (Pasal 7 dan Pasal 20) Rumah Sakit milik pemerintah/pemda dikelola dengan menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan peraturan per UU.

Usai kunjungan, rombongan kemudian menuju Puskesmas Sekotong sekaligus menghabiskan hari menikmati keindahan alam Sekotong. (andy/humas)

Giri Menang, Kamis 12 Oktober 2017 – Dalam rangka penguatan sinergi dan integritas program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar), telah menetapkan penyelerasan prioritas pembangunan tahun anggaran 2018. Ada lima sasaran prioritas yang dipaparkan melalui pertemuan yang berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati Lobar di Giri Menang-Gerung, Kamis (12/10).

Kepala Bappeda Lobar, H. Baihaqi saat memimpin rapat memaparkan, kelima sasaran prioritas tersebut antara lain, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,90%, angka kemiskinan turun menjadi 16,25%, tingkat pengangguran terbuka 3,5%, inflansi 2,77% dan indeks gini rasio 0,273%.

Baihaqi memaparkan, sinkronisasi dan sinergi prioritas pembangunan tahun 2018, terdiri dari bidang pendidikan dan kesehatan. Bidang ini lebih kepada penekanan kualitas dan aktualisasi budaya. Pagu anggaran bidang ini, telah disiapkan sebesar Rp.189,9 milyar. Bidang lain meliputi perumahan dan permukiman, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, disiapkan dana Rp.126,1 Milyar. Untuk bidang pengembangan dunia usaha, pariwisata, ketahanan pangan dan ekonomi kreatif, ditekankan pada peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan daerah. Disiapkan pagu anggaran sebesar Rp. 42,1 Milyar. Demikian pula bidang penanggulangan kemiskinan dan polkumham masing-masing disipkan pagu anggaran Rp.67,4 milyar dan Rp.5,8 milyar.

Di tempat yang sama, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid pun memberikan kebijakan positif. APBD 2018, kata dia terfokus pada infrastruktur. Sasarannya meliputi jalan, pendidikan, kesehatan, pertanian dan industri kecil/usaha kecil.

Khusus untuk industri dan usaha kecil, bupati lebih bijaksana melirik produksi gula aren atau gula semut. Alasannya, karena air nira sebagai bahan baku pembuatan gula aren, hampir 10 ribu liter per hari disulap menjadi minuman tuak. “Jumlah ini kita ambil rata-rata per kecamatan,” papar Fauzan di hadapan sejumlah pimpinan pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat serta perwakilan SKPD.

Produksi tuak yang paling santer, didominasi oleh empat kecamatan yakni, Narmada, Lingsar, Gunungsari dan Batulayar. Pada kecamatan ini sudah dibentuk dua UPT untuk menampung stok air nira untuk dijadikan gula aren. UPT tersebut masing-masing di Lingsar untuk menampung air nira dari Batulayar, Wadon, Kekait dan sekitarnya. Sedangkan UPT Gunungsari untuk menampung air nira dari wilayah Gunungsari, Narmada dan tempat-tempat lain yang berpotensi.

“Pertemuan penyelerasan ini baru pertama kali kita laksanakan, tujuannya sekaligus meminta masukan kepada para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LSM,” harap bupati seraya menambahkan, masukan-masukan ini kemudian dicatat oleh masing-masing OPD untuk dikompilasi bersama Bappeda, selanjutnya diajukan ke DPRD Lobar. (L. Pangkat Ali/humas)

Giri Menang, Kamis 12 Oktober 2017 – Pertumbuhan Kampung Keluarga Berencana (KB) terbilang sangat pesat. Jumlah Kampung KB secara nasional saat ini sudah mencapai ratusan. Tahun 2017 ini ditargetkan terdapat satu Kampung KB di setiap satu kecamatan di seluruh Indonesia.

“Ada tiga hal yang menjadi poin penting dalam gerakan ini. Yakni, bagaimana agar bisa melakukan pendewasaan usia pernikahan, kemudian mengatur kelahiran dan selanjutnya bagaimana kuatkan ekonomi keluarga,” ungkap Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat, Hj. Khairatun saat meresmikan Kampung KB di Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kamis (12/10).

Di Lombok Barat sendiri sudah ada 11 Kampung KB yang sudah resmi dicanangkan. Kampung KB ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga. “Kita berikan pemahaman kepada masyarakat agar menyadari pentingnya kualitas hidup tanpa harus memiliki banyak anak,” katanya.

Isteri orang nomor satu di Lombok Barat ini juga mengajak masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir untuk bersama-sama mensukseskan program Pemerintah Lombok Barat Gamaq (Gerakan Anti Merarik Kodeq atau Gerakan Anti Menikah Usia Dini). “Agar terus disuarakan agar masyarakat paham dan sadar kalau menikah muda akan banyak mudaratnya. Umur anak perempuan boleh menikah di atas 20 tahun sedangkan laki-laki lebih dari itu sesuai surat edaran Bupati Lombok Barat,” tegasnya.

Kepala Desa Kuripan Selatan, Zulkarnaen menyambut positif program pemerintah ini. Dirinya mengaku, di tahun 90an desanya telah mampu mesukseskan program KB. Untuk itu ia bertekad mengembalikan kejayaan desanya itu. “Insya Allah di APBDes tahun depan kami gelar penyuluhan untuk 400 orang petani dan penyuluhan lainnya,” ujarnya sembari bertekad mengembalikan kejayaan desanya dalam mensukseskan program KB.

Pembentukan Kampung KB ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar manfaat Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, dan wilayah nelayan. Pencanangannya sendiri dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Januari 2016 lalu. (dedy/humas)

Giri Menang, Selasa 10 Oktober 2017 – Sebagai Syiar Islam dan mengungkapkan kecintaan terhadap Al-Qur’an, ratusan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Huda Dusun Tempos, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung mengadakan acara Khataman Al-Qur’an, Selasa (10/10).

Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan masyarakat sekitar, gelaran Kataman Al-Qur’an ini diharapkan mampu menggaungkan kecintaan membaca dan memahami kitab suci Al-Qur’an.

“Program Ayo Mengaji dan Belajar di antara waktu maghrib dan isya milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat patut kita apresiasi dan dukung. Hal ini dimaksudkan untuk menyaring budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Terpenting dari ini semua, kegemaran membaca bisa tumbuh di masyarakat,” terang pimpinan Ponpes Nurul Huda Ustadz Mudaham.

Acara khataman 30 juz Al-Qur’an ini dimulai dengan shalat magrib berjamaah dilanjutkan dengan mengaji bersama. Metode yang digunakan adalah satu orang satu juz. Hasilnya, menjelang waktu isya jamaah yang hadir telah mampu menghatamkan 30 juz Al-Qur’an.

Sebelumnya, kegiatan khataman Al-Qur’an bersama ini dilaksanakan tiap bulannya di Pendopo Bupati. Namun, untuk bulan ini Pemerintah Kecamatan Gerung mencoba melaksanakannya di dusun.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Camat Gerung H. Mulyadi yang turut hadir di acara tersebut. Dikatakannya, khataman Al-Qur’an yang dilaksanakan ini mempunyai banyak dampak yang positif. Salah satunya, silaturahmi antara masyarakat dengan ulama serta umara akan terjalin dengan indah.

“Dengan berkumpul berjamaah seperti ini. Saya sebagai pimpinan di kecamatan akan mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat,” ungkap Mulyadi.

Sementara itu Bupati H. Fauzan Khalid mengatakan, Al-Qur’an merupakan pedoman umat muslim di seluruh penjuru dunia. Membaca serta memahami ilmu yang terkandung di dalamnya adalah suatu keharusan.

“Al-Qur’an itu berfungsi sebagai nur atau cahaya hati. Sebagai obat dan merupakan rahmat. Untuk itu saya berharap agar para santri dan santriwanti giat belajar,” pungkasnya. (budi/humas)

Giri Menang, Selasa 10 Oktober 2017 – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mencatat hingga September 2017 ini 432.303 jiwa atau 82 persen dari 520.092 wajib KTP di Lombok Barat sudah melakukan perekaman dan sudah memiliki KTP elektronik (e-KTP). Sebanyak 426.446 sudah melakukan perekaman saja, sedangkan 32.117 jiwa sudah direkam namun belum mendapat KTP asli. Sisanya, 93.646 jiwa masih belum melakukan perekaman.

Guna percepatan itu Disdukcapil mengundang stakeholder di Lombok Barat, di antaranya Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma, pihak Kementerian Agama, Ketua Forum Kepala Desa dan lainnya dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Jayengrane Kantor Bupati Lobar, Selasa (10/10). Rapat koordinasi ini menjadi langkah Disdukcapil dalam percepatan pelayanan administrasi kependudukan.

“Kehadiran para stakeholder diharapkan dapat membantu Disdukcapil menghimbau masyarakat untuk melakukan perekaman. Target dari Mendagri, Desember perekaman e-KTP harus sudah tuntas,” kata Kepala Disdukcapil Lobar, H. Muridun.

Selama ini, Disdukcapil sudah melakukan berbagai cara untuk percepatan. “Kita lakukan perekaman di berbagai tempat. Mulai dari layanan perekaman di kantor Disdukcapil, di kecamatan-kecamatan, jemput bola keliling desa mulai Senin sampai Kamis. Kita juga mobile keliling-keliling ke tempat ramai hingga menyasar daerah terpencil,” ujarnya.

Dalam Anggaran Perubahan tahun ini, Disdukcapil juga sudah mengusulkan penambahan alat perekaman. Dirinya berharap usulannya dapat disetujui sehingga mampu memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. (emi/humas)

Giri Menang, Selasa 10 Oktober 2017 -Paradigma penanggulangan bencana saat ini mulai menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat yang bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar workshop pembuatan dokumen Rencana Kontijensi (Rekon) Protap penanganan darurat bencana serta skenario operasi darurat bencana, Selasa (10/10/2017) di Ballrom Hotel Puri Indah, Mataram.

“Penyusunan Rekon ini merupakan proses untuk menentukan prosedur operasional dalam merespon kejadian khusus dengan memaksimalkan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah terdampak dalam merespon secara tepat waktu, efektif, dan sesuai prosedur,” ungkap narasumber Agus Sardianso, tenaga ahli dari BNPB Pusat.

Agus menjelaskan, penyusunan renkon ini dapat meminimalisir dampak ketidakpastian dengan melakukan pengembangan skenario dan proyeksi kebutuhan saat keadaan darurat yang harus dipahami dan disepakati oleh seluruh stakeholder yang ada.

“Misalnya nanti kalau ada bencana banjir, kita sudah bisa memastikan, poskonya dimana, pos lapangannya dimana, kemudian jalur evakuasinya dimana, tempat pengungsiannya dimana, serta kita sudah tahu siapa berbuat apa, serta dengan sumber daya apa yang kita siapkan jika terjadi bencana,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda H. Moh Taufiq mengatakan dalam sambutannya, dirinya sangat berterimakasih kepada BNPB pusat telah memilih Lobar dalam menyusun dokumen rencana kontijensi bencana. Menurutnya hal ini perlu dilakukan melihat dari geografis wilayah Lobar rentan dengan bencana.

“Untuk itu rencana kontijensi ini sangat perlu dibuat, karenan nantinya akan melibatkan banyak sektor, entah itu dari instansi vertikal maupun dari OPD lobar sendiri serta organisasi masyarakat lainnya. Karena kita tahu bencana ini tidak bisa dibebankan kepada satu OPD saja” jelasnya.

Lebih lanjut sekda meminta, kedepannya BPBD Lobar mampu berinovasi, entah itu dengan aplikasi terbaru yang bisa mendeteksi akan terjadinya bencana secepat mungkin agar masyarkat bisa mengevakuasi dirinya.

“Saya berharap ini bukan acara seremonial saja, tetapi mampu menghasilkan rencana kontijensi, kemudian bisa menentukan protap darurat bencana serta skenario operasi darurat bencana,” harapnya.

H. Najib Kepala BPBD Lobar berharap hasil dari dokumen rekon ini nantinya dapat ditindak lanjuti sebagai Peraturan Bupati (Perbup).

Hadir dalam acara workshop itu, dari berbagai instansi vertikal seperti Polri, TNI, Basarnas, serta BMKG, dan dari OPD lobar yang terkait serta dari Bank NTB. (ryan/humas)