Peringatan HUT RI Ke-72
Giri Menang, Senin 24 Juli 2017 – Ketika di tempat lain ketenangan dan kenyaman beragama menjadi hal langka, hal itu tidak berlaku di Desa Mareje dan Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Masyarakat di kedua desa ini secara turun temurun tetap memelihara keberagamannya.
Desa Mareje merupakan Desa induk. Sebagai langkah untuk percapatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kemudian melakukan pemekaran menjadi dua desa, yakni Desa Mareje dan Mareje Timur.
Terdapat dua agama besar yang dianut oleh masyarakat kedua desa tersebut yakni agama Islam dan Budha. Meski demikian mereka tetap memelihara kedamaian.
“Toleransi merupakan harga mati yang ada di setiap jiwa masyarakat kami. Jika ada pembanguan Masjid maupun Vihara semua dikerjakan secara gotong royong. Musyawarah untuk mufakat merupakan solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang ada,” tegas H.M. Hadran Farizal Kepala Desa Mareje Timur, usai melaksanakan acara halal bihalal di Dusun Apit Aik, Senin (24/7).
Perkawinan antara seseorang yang beragama Islam dan beragama Buddha sering terjadi di kedua desa ini. “Kita tetap selesaikan secara adat. Pihak wanita mengikuti agama yang dianut suaminya,” tambahnya.
Kedamaian yang tercipta juga terwujud akibat dari masih adanya ikatan keluarga dari para pemeluk beda keyakinan ditempat ini. “Setiap Hari Raya Islam maupun Budha tradisi saling mengunjungi tetap kami lakukan. Jika ada acara hajatan kita saling mengundang,” terang Nasib, tokoh agama Budha asal Mareje saat ditemui di kediamannya.
Sementara itu Babinkamtibmas Aiptu Nengah Sudiana mengutarakan, semenjak tahun 2010, di masing-masing dusun telah terbentuk Pam Swakarsa yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Poskamling ada setiap dusun, Kepala Dusun kita libatkan langsung menjadi Ketua Satgas. Masing-masing Pam swakarsa dilengkapi dengan Orari. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan kita jika terjadi gangguan seperti pencurian, perampokan dan masalah lainnya,” pungkasnya. (Humas Lombok Barat)
Giri Menang, Jum’at 21 Juli 2017 – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Bima Haria Wibisana mengaku bangga datang ke Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Selain karena sambutan yang cukup baik, tapi juga tempat berlangsungnya kegiatan silaturahmi pun cukup menarik perhatiannya. “Ini Pendopo ya ? Kayu ukirannya artistik,” katanya menyanjung Bencingah Agung.
Hal itu dinyatakan Bima disela-sela sambutannya pada acara silaturahmi rombongan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKN di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat, Jumat (21/7).
Menurut Bima, pihaknya sudah lama mengenal Sekotong. Bahkan dia mengakui pernah datang ke Sekotong. Hal ini juga ditunjang oleh istrinya yang memerlukan data-data disertasi tentang pengairan wilayah Sekotong serta sejumlah tempat di Lombok Utara (KLU). “Jadi, saya tahu banyak tentang Sekotong. Ya memang indah sekali,” ujarnya kagum. “Kalau istri saya cari data, saya cari alam pemandangan,” tambahnya.
Bima mengakui, di Lombok ini memang banyak tempat wisata, bahkan sampai menyebut air awet muda di Narmada. “Saya juga pernah cuci muka, ow.. rasanya awet muda lima tahun,” candanya seraya tertawa lebar.
Namun menurutnya, tempat-tempat wisata di Pulau Lombok belum dikembangkan dengan baik. Padahal kata dia, kawasan seperti Mandalika Resort di Lombok Tengah sebagai andalan wisata utama, cuma belum ada gerakannya.
Rencananya, usai acara di Bencingah, rombongan terlebih dahulu melakukan Sholat Jum’at di Masjid Patut Patuh Patju bersama Bupati Lobar, H.Fauzan Khalid, baru kemudian menuju Hotel Cocotinus Sekotong tempat berlangsungnya Rakernas BKN. (LPA/humas)
Giri Menang, Senin 24 Juli 2017 – Melanjutkan budaya halal bihalal yang telah turun temurun ada, masyarakat Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar menggelarnya dengan mengundang Bupati H. Fauzan Khalid, Senin (24/7). Acara yang hakekatnya merupakan ungkapan saling menghalalkan kesalahan dan kekhilafan serta memupuk kepedulian dan kebersamaan ini digelar di Masjid Al Abror Dusun Apit Aik.
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam sambutannya mengatakan, penanaman nilai silaturahim merupakan hal mendasar dalam agama Islam.
“Dimana kita tinggal hendaknya kita membina hubungan baik dengan Allah SWT dan manusia. Jika kedua hal ini baik, maka keberhasilan akan mudah diraih,” jelasnya.
Masyarakat Mareje sendiri memiliki dua agama, yakni Islam dan Budha. Meski demikian, kekompakan, kebersamaan dan keamanan tetap terpelihara di tempat ini. “Ini patut ditiru oleh desa lain. Mari tetap jaga kondisi yang stabil ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Mareje Timur, H. M. Hadran Farizal mengatakan halal bihalal ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan di setiap dusun yang ada di Desa Mareje. Acara ini dimaksudkan untuk menyatukan masyarakat sehingga rasa kekeluargaan tetap terjaga.
“Menjalin silaturahmi dan kebersamaan akan memanjangkan umur serta memudahkan terbukanya pintu rezeki. Hal inilah yang menyebabkan kami melaksanakan acara halal bihalal ini,” terangnya di hadapan bupati dan warganya.
Hadran menambahkan, dengan tetap digelarnya halal bihalal di setiap dusun, diharapkan akan tumbuh semangat persatuan sehingga semangat membangun desa akan tumbuh di masyarakat. (Humas Lobar)
Giri Menang, Senin 24 Juli 2017– Pagi yang cerah dan tenang di Dusun Arum Manis Desa Sandik Kecamatan Batulayar Lombok Barat mendadak berubah menjadi ribut dan heboh dengan teriakan minta tolong. Tidak berselang lama, asap hitam pun membumbung tinggi ke angkasa di tengah perkampungan padat penduduk itu.
Rumah salah seorang warga bernama Amaq Nafsiah terbakar. Istrinya yang bernama Rohaniah tidak sempat meneliti kompor dan tabung gas ketika akan memasak untuk kebutuhan makan mereka hari itu.
Api yang membesar di kompornya membuat sang istri panik dan keluar rumah meminta tolong tatangga yang saat itu sudah mulai beraktivitas.
Salah seorang tetangganya berinisiatif untuk menelpon Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) pada jam 10.45 WITA hari ini (24/7). Kesigapan pasukan penjinak api Lobar itu teruji. Hanya dalam kisaran 15 menit, dua unit kendaraan taktis penyemprot air pun sampai di lokasi yang berada di tengah perkampungan dan membuat 12 orang pasukan biru itu hanya mampu menguraikan selang ke rumah yang terbakar.
Kepala DPK Lobar Fauzan Husniadi menceritakan, jarak tempuh dari Posko Utama di Gerung ke titik lokasi cukup jauh, namun pihaknya mampu mencatatkan respons time dalam 15 menit.
Cukup dalam sepuluh menit, si jago merah pun berhasil dipadamkan. Api telah berhasil ditaklukkan SKPD yang belum genap berumur satu tahun itu. Kesigapan DPK telah mampu melokalisir api agar tidak merembet ke rumah-rumah lainnya.
Namun sayang, karena material rumah yang mudah terbakar membuat api meluluh lantakkan rumah bertingkat itu.
Fauzan pun mengingatkan agar setiap warga selalu memiliki kewaspadaan yang tinggi. “Masyarakat belum banyak tahu cara menjinakkan api di tahap awal. Belum lagi karena panik,” ujar Fauzan Husniadi di sela-sela meninjau bekas reruntuhan bangunan.
Melihat kondisi rata-rata kebakaran yang terjadi, Kepala DPK itu kerap menggandeng warga dan lembaga lain untuk melakukan pelatihan sigap bencana kebakaran.
Hal tersebut bagi Fauzan menjadi jalan keluar dari persoalan keterbatasan armada. DPK sendiri berupaya untuk meningkatkan layanannya ke publik dengan menginisiasi posko pemadam kebakaran di beberapa titik wilayah, namun tetap harus memperhatikan rasio jumlah armada yg dimiliki dan dibutuhkan.
“Saat ini kami akan tetap lanjutkan program pelatihan dan pemberdayaan sampai terbentuknya relawan di setiap dusun dan desa,” ujar Fauzan sambil memprioritaskan juga program sosialisasi untuk membuat masyarakat waspada terhadap hal-hal yang memicu kebakaran.
Kerugian akibat kebakaran yang menimpa Amaq Nafsiah dan keluarga ditaksirnya mencapai 100an juta rupiah.
“Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa,” pungkas mantan Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD, sekarang Bapenda, Red) itu.
Kejadian tersebut semakin menambah deretan peristiwa kebakaran yang terjadi. Untuk Tahun 2016 saja, paling tidak ada 18 kejadian yang menelan kerugian lebih dari 2,2 miliar rupiah. Sampai dengan kejadian di rumah Amaq Nafsiah, belum genap tutup buku tahun 2017, sudah terjadi 14 peristiwa, meningkat tajam dari semester awal tahun lalu. (Humas Lombok Barat)
Giri Menang, Minggu 23 Juli 2017 – Kesibukan yang dijalani Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid tidak menyurutkannya untuk nemanfaatkan hari libur dengan turun menyapa warganya. Sore tadi (23/07) ia menghadiri Acara Keagamaan masyarakat Umat Hindu, tepatnya Acara Pujawali Pura Dalam Siwa Pranawa di Pemangkalan Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar.
Fauzan mengaku sangat bangga dengan toleransi dalam pluralitas seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Toleransi itu diwujudkan dengan saling menghargai perbedaan, saling menghormati, dan bergotong royong dalam kebhinekaan.
“Islam dengan Hindu akur, Hindu dengan Kristen akur, Islam dengan Kristen akur, antar suku yang bermacam-macam dan tinggal di Kabupaten Lombok Barat semuanya akur. Dengan akur itu, Insya Allah kita akan aman,” ujar ayah 2 anak itu.
Alumni Pascasarjana Ilmu Politik UGM ini pun menyinggung banyaknya kegaduhan, bahkan isyu yang menjurus ke konflik yang akan meruntuhkan asas kebhinekaan di Indonesia, namun Fauzan menegaskan patut berbangga dengan semangat kebersamaan di Kabupaten Lombok Barat.
“Kebhinekaan itu justru memberi kita nilai-nilai luhur karena berkembang dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakat Kabupaten Lombok Barat,” ujarnya.
“Apapun agama kita, kita selalu taat di dalam menjalankan ajaran agama masing-masing,” pungkasnya di hadapan para pemangku, pandita, dan pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) tingkat Kabupaten dan Provinsi.
Dalam kesempatan akhir, orang Nomor Satu di Lombok Barat mengingatkan agar potensi kebhinekaan itu menjadi perekat sosisl dalam pembangunan. Selanjutnya ia menyerahkan secara simbolis beberapa administrasi kependudukan para warga yang hadir di acara tersebut.
Sementara itu Ketua PHDI Lobar I Nyoman Sembah menyambut gembira Pujawali yang dihadiri oleh petinggi Lombok Barat itu. Mengatas namakan Umat Hindu di Lombok Barat, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM itu menyatakan terima kasihnya kepada Bupati H. Fauzan Khalid karena selalu menyempatkan diri bila diundang setiap kegiatan Pujawali di banyak tempat ibadah umat Hindu.
“Biarpun minoritas, kami merasa diperhatikan,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, hadir Camat Lingsar Rusditah, Kepala Dinas Dukcapil Lobar, Kepala Dinas PUPR Lobar I Made Artadana, Kepala Diskominfo Lobar Budi Dharmajaya, Dirut RS Tripat Gerung Arbain, dan para pemuka Umat Hindu se Kecamatan Lingsar Narmada. (Humas Lombok Barat)
e
Giri Menang, Jum’at 21 Juli 2017 – Para peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKN bersama 14 perwakilan kantor Regional BKN pagi tadi (21/7) tadi tiba di Lombok Barat (Lobar).
Kedatangan para peserta ini disambut Sekda Lobar dan segenap jajaran Pemkab Lobar di Bencingah Agung Giri Menang, Gerung. Para peserta Rakernas ini sendiri rencananya akan menggelar kegiatan Raker di Kecamatan Sekotong.
Moment penyambutan para peserta Rakernas ini dimanfaatkan oleh Sekda Lobar H. M. Taufiq untuk mempromosikan Kecamatan Sekotong.
“Kami bangga atas kepercayaan Kepala BKN yang telah memilih Kecamatan Sekotong. Bagi kami, Bapak tidak salah memilih Sekotong sebagai tempat Raker,” kata Taufiq di hadapan Sekda NTB, Kepala BKD NTB dan seluruh peserta Raker.
Secara panjang lebar Sekda H.M. Taufiq menjelaskan, banyak yang tidak tahu tentang Sekotong. Daerah ini merupakan salah satu wilayah kecamatan yang berada paling ujung selatan. Luas Sekotong ini sendiri separuh dari luas Lobar.
“Luasnya sekitar 1.053 km2. Tapi penduduknya hanya 52 ribu jiwa,” ujarnya.
Dijelaskan, Sekotong banyak memiliki pulau-pulau kecil yang oleh masyarakat setempat disebut gili. Jumlah gili ini sekitar 23 buah yang bertebaran di perairan Sekotong.
Sekda berharap kepada para peserta agar nantinya sesampai di Sekotong, jangan hanya diam di hotel, tapi gunakan untuk rekreasi.
“Kalau bisa, Rakernya jangan terlalu lama, tapi rekreasinya yang lama,” seloroh H.M. Taufiq yang disambut aplaus hadirin.
Tak sampai di situ, Sekda juga mempromosikan sejumlah gili yang mulai terkenal seperti Gili Tangkong, Gili Nangu, Gili Sudak, Gili Kedis, dan gili lainnya.
“Kalau tidak berkunjung ke gili-gili tersebut, sama artinya tidak datang ke Sekotong,” pungkasnya. (LPA/humas)
Giri Menang, Kamis 20 Juli 2017 – Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Lombok Barat menggelar simulasi dan pelatihan untuk melatih kemampuan teori dan praktek sekaligus pengenalan kepada delapan perwakilan pemuda desa yang ada di Lombok Barat (Lobar). Perwakilan pemuda desa ini akan menerima pelatihan selama dua hari (19-20 Juli) di Kantor Dinas PMK Lobar di Gerung.
“Para peserta pelatihan ini diharapkan akan menjadi cikal bakal relawan yang ada di masing-masing desa. Kami tidak akan berhenti sampai disini, hingga semua desa bahkan di setiap dusun terbentuk satgas dan relawan pemadam kebakaran,” kata Kepala Dinas PMK Lombok Barat Fauzan Husniadi saat membuka acara, Rabu (19/7) kemarin.
Pada prinsipnya, sambung Fauzan, kebutuhan armada di Lobar masih sangat jauh. Untuk itu, pihaknya menggelar pelatihan ini agar masyarakat paham sehingga mampu meminimalisir terjadinya kebakaran.
Kebakaran yang terjadi di wilayah Senggigi beberapa waktu lalu menjadi peringatan keras bagi institusinya. Tercatat, sejak 2014 hingga akhir 2016, menurut data Dinas PMK, Kabupaten Lombok Barat telah mengalami 121 peristiwa kebakaran. Paling banyak terjadi di Kecamatan Gerung yaitu 36 kejadian diikuti Kecamatan Lembar 18 kejadian, Kecamatan Kediri 13 kejadian, Kecamatan Batulayar 12 kejadian dan di kecamatan lainnya rata-rata dibawah 10 kali kejadian. Kerugian yang diderita juga sangat besar yakni Rp. 3,939 milyar.
Sedangkan di semester awal (Januari-Juli) tahun 2017 ini, sudah tercatat ada 16 kejadian yang mayoritas disebabkan oleh korsleting listrik.
Sebagai langkah antisipatif lainnya, dalam waktu dekat ini Pemkab Lobar rencananya akan meluncurkan posko kebakaran di beberapa titik di wilayah Lombok Barat. “Agustus besok kita akan launching posko kebakaran di Batulayar. Kami juga mengharapkan partisipasi dan dukungan dari semua pihak untuk sama-sama bersinergi,” harapnya.
Menanggapi minimnya kebutuhan utama PMK seperti armada, Asisten ll H. Poniman mengatakan, Pemkab Lobar akan berupaya melengkapi sarana dan prasarana mulai dari alat-alat serta beberapa unit armada.
“Kita tidak hanya menyiapkan sarana dan prsarana, akan tetapi SDM juga. SDM tidak terbatas kepada petugas resmi, namun juga pemberian pemahaman dan pelatihan kepada masyarakat. Tahap pertama melalui pihak desa dan tahap berikutnya kepada masyarakat yang dirasa rentan terhadap bahaya kebakaran,” jelasnya. (emi/humas)
Giri Menang, Rabu 19 Juli 2017– Dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Lombok Barat, Bappenda Lombok Barat menggelar Rapat Evaluasi Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dihadiri oleh seluruh kepala unsur pemungut pajak yang ada di Lombok Barat, termasuk para pemekal pekasih yang berkantor di semua desa dan menjadi ujung tombak pendapatan daerah, hari ini (19/7).
Dalam keterangannya, Kepala Bappenda Lombok Barat Hj. Lale Prayatni menyampaikan bahwa target yang ingin dicapai di sektor ini sebesar Rp. 12,9 Milliar baru terealisasi sebesar 18%.
Hal ini dikarenakan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) PBB baru disebarkan kepada para wajib pajak (WP) pada bulan April hingga Mei kemaren.
Dia berharap kepada seluruh penagih pajak agar lebih gesit lagi melakukan penagihan kepada WP yang sudah menerima SPPT PBB, agar target bisa tercapai.
Selain melakukan penagihan pada tahun berjalan (2017), para penagih juga diharapkan melakukan penagihan piutang pada tahun sebelumnya.
“Piutang PBB ini masih cukup besar, termasuk melakukan pendataan kepada WP baru, misalnya kepada WP yang dulunya menghuni rumah bedek atau sejenisnya dan telah melakukan rehab tempat tinggal, maka ini akan menjadi dasar untuk menaikkan NJOP terhadap WP,” pesan Lale.
Hingga saat ini BKP Batulayar tercatat mampu melakukan penagihan terbesar dan mencapai Rp. 415 juta lebih.
“Hal ini sesuai dengan banyaknya hotel dan restaurant serta penginapan yang semakin hari semakin bertambah banyak,” terang Lale sambil berharap agar SPPT dapat dicetak pada bulan Oktober hingga Desember sehingga bulan Januari tahun 2018, SPPT sudah siap untuk disebarkan kepada WP.
“Mulai Tahun depan kami akan melakukan pencetakan SPPT lebih awal, hal ini dilakukan agar para Penagih Pajak bisa menyebarkan SPPT PBB lebih awal,” ungkapnya.
PAD dari PBB sendiri pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 209 juta dan pada Tahun 2017 naik menjadi Rp. 238 juta. Tantangan yang dihadapi oleh Bappenda Lombok Barat saat ini adalah banyaknya penunggak PBB. Di lain pihak Bappenda Lombok Barat pun harus menunggu kebijakan dari pusat terkait sangsi yang akan diberikan kepada WP yang menunggak PBB.
Langkah ke depan yang akan dilakukan oleh instansi penghasil PAD inj adalah meningkatkan PAD dengan menyasar perumahan-perumahan yang saat ini sedang berkembang pesat di Lombok Barat, di mana hampir semua Kecamatan yang ada di Lombok Barat terdapat hunian baru yang sifatnya komunal.
Kebutuhan Lombok Barat terhadap guru di daerah terpencil, sebagian sudah terjawab dengan kebijakan nasional era Nawacita Jokowi. Terutama untuk wilayah Kecamatan Sekotong, prioritas Nawacita ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran melalui sektor pendidikan telah terjawab melalui pengangkatan Guru Garis Depan yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemen PAN-RB.
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dengan didampingi oleh Kepala BKD PSDM Kabupaten Lombok Barat H. Ahdiat Soebiantoro menyambut gembira uluran kebijakan pusat tersebut dengan menghadiri dan menanda tangani Serah Terima Surat Keputusan CPNS untuk 46 Guru Garis Depan di Hotel Peninsula Jakarta, kemarin (17/7).
Kehadiran Fauzan di hadapan Kepala BKN bersama 7 gubernur dan 43 Bupati yang mendapat jatah formasi GGD itu.
Untuk Provinsi NTB, selain Lobar maka jatah tersebut juga diberikan kepada KLU, Lombok Tengah, Lombok Timur, KSB, dan Kabupaten Bima.
Ahdiat Soebiantoro ketika dikonfirmasi mengabarkan, gambaran umumnya seluruh GGD se-Indonesia berjumlah 6.296 orang. “Diproses pengangkatannya jadi CPNS dalam 2 tahap. Tahap l sebanyak 2.806 orang. GGD Lombok Barat sendiri mendapat proses Tahap l, seluruhnya sebanyak 46 orang. Dapat terselesaikan sebanyak 39 org. Sisanya 7 Orang karena kurang lengkap persyaratan administrasinya. Harus diselesaikan sebelum bulan Agustus 2017 pada Kantor Regional BKN X Denpasar,” paparnya.
Namun hasil penelusuran akhir setelah beliau dikonfirmasi bahwa dari tujuh yang ada sudah ada tambahan sebanyak tiga orang lagi yang melengkapi berkas administrasi. Sisanya yang tiga orang hanya kurang berkas administrasi berupa pengesahan pendidikan dan berkas lain yang dituntaskan cukup di Kantor Regional saja.
Untuk Lombok Barat sendiri sesungguhnya kebutuhan terhadap guru berdasarkan rasio rombongan belajar masih sangat besar.
Berdasarkan Data Pokok Kependidikan (DAPODIK) terakhir, untuk SD masih kurang sebanyak 372 orang guru dan 138 orang untuk tingkat SMP. Mengacu ke kriteria Terpencil, Tertinggal, dan Terluar (3T) maka Kecamatan Sekotong, Lembar, Batulayar, dan Gunung Sari adalah daerah sasaran bagi para GGD yang telah diproses akhir SK CPNS nya langsung di Jakarta karena prosedur perekrutan, seleksi, dan Penetapan dilaksanakan terpusat di Kemendikbud RI dan BKN Pusat.
Empat puluh enam GGD yang ditetapkan kemaren, pun distribusinya dilakukan oleh pihak pusat dengan mengacu pada DAPODIK yang sudah berbasis online dan terintegrasi di seluruh kabupaten/ kota se-Indonesia.
Ada 31 orang CPNS akan ditempatkan di SD dan 15 orang GGD untuk SMP. Mereka sebagian besar akan ditempatkan di Kecamatan Sekotong.
Bupati sendiri mengakui bahwa kebutuhan guru di daerah tersebut sangat spesifik. Tidak hanya dari segi jumlah, namun juga soal motivasi dan integritas dalam kerja. Namun dengan kondisi Sekotong hari ini yang jauh lebih maju dari kondisi sepuluh atau belasan tahun lalu, soal integritas terhadap tugas untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar tidak perlu dikhawatirkan lagi.
“Alhamdulillah, saat ini infrastruktur dan fasilitas umum lainnya relatif lebih maju. Akses transportasi pun sudah lebih baik, kecuali di daerah gili dan pangsing di Buwun Mas yang harus melalui jalur laut”, ujar Bupati.
Ahdiat Soebiantoro sendiri mengingatkan soal integritas kerja untuk GGD itu biarpun proses perekrutan dan penempatan dilakukan oleh pusat, namun kabupten berhak melakukan pengawasan dan pembinaan. (Humas Lobar)