Dewan Dukung Penertiban Lahan Telantar

GIRI MENANG-Niatan pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) untuk menertibkan lahan terlantar di kawasan obyek wisata mendapat banyak dukungan, terutama dari kalangan legislatif. Eksekutif diminta segera melayangkan teguran atau pemanggilan terhadap para investor abal-abal yang menjadi dalang permasalahan tersebut.
“Kami sangat mendukung niat untuk penertiban lahan terlantar. Ini harus disikapi secara serius kata Wakil Ketua 1 DPRD Lobar Lalu Multazam di ruang kerjanya, kemarin.
Multazam sendiri membenarkan bahwa jumlah lahan terlantar di Gumi Patuh Patju cukup besar. Terutama di kawasan wisata andalan Lobar yakni, Senggigi. la menyebut ada puluhan hektare lahan di wilayah utara tersebut yang kini dikuasai oleh investor. Sayangnya, sang investor tersebut tak kunjung merealisasikan janjinya untuk membangun.
“Dari Duduk sampai Kerandangan itu masih banyak lahan terlantar. Investornya hanya sekedar membeli tanah tetapi tak dimanfaatkan untuk membangun,” kata Multazam.
Menurutnya, Komisi 2 DPRD Lobar sendiri sudah ada niatan untuk segera mengkoordinasikan hal ini dengan SKPD terkait. Sehingga, para investor sebagai pemilik lahan tersebut bisa segera dipanggil. Dengan demikian, mereka bisa diingatkan akan tanggungjawabnya untuk membangun usaha di atas tanah yang kini dikuasai.
“ Kalau para investor tenyata tak punya modal untuk membangun, tanah mereka wajib diambil alih,” tutur politisi Nasdem tersebut.
Menurutnya, pemkab sudah sepatutnya bersikap tegas kepada para investor yang tak bertanggungjawab tersebut. Penelantaran lahan, kata Multazam, jelas menimbulkan kerugian tersendiri bagi daerah. Terutama, berimbas pada geliat di sektor pariwisata. Beberapa investor lain yang memiliki modal besar dan kemampuan lebih untuk membangun jadi terhalang karena lahan sudah dikuasai. Sehingga, pertumbuhan fasilitas berupa usaha penginapan, rumah makan, dan lain sebagainya, terkesan mandeg.
“Harus ada jangka waktu bagi investor untuk merealisasikan pembangunan mereka. Sehingga, tidak ada penelantaran lahan. Sebaiknya, pemkab lebih selektif dalam menerima investor. Jangan sampai, mereka hanya berlagak akan investasi tetapi tak punya modal,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Selasa 2 Desember 2014

Kabupaten Lombok Barat Juara Pertama Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Di NTB Tahun 2014

IMG_6142Kabupaten Lombok Barat Juara Pertama Pemeringkatan  Keterbukaan Informasi Publik setelah berhasil menyisihkan Badan Publik Kabupaten/Kota se NTB. Melalui proses Penilaian Verifikasi Wibesite Kabupaten Lombok Barat masuk 5 Nominasi yang akhirnya melalui Penilaian Visitasi atau kunjungan ke Badan Publik, KI berhasil menetapkan Kabupaten Lombok Barat sebagai Juara Pertama yang diikuti oleh Kabupatepan Lombok Utara, Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa sebagai juara II, III dan IV. (lebih…)

Guru Diminta Jadi Lokomotif Pembangunan

Logo_PGRIGIRI MENANG-Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ke-69 di Kabupaten Lombok Barat berlangsung semarak. Bupati H Zaini Arony secara khusus meminta momentum HGN ini harus dijadikan pendidikan sebagai lokomotif pembangunan di daerah kita.
“Guru harus terus berkarya dan berinovasi, momentum hari jadi ini harus kita jadikan refleksi bagi guru untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan,” kata bupati pada acara gerak jalan sehat HGN dan HUT PGRI ke-69 di Bencingah, kemarin.
Semarak HGN dan HUT PGRI di Lobar cukup terasa. Pengurus cabang di masing- masing kecamatan menggelar berbagai lomba, mulai dari gerak jalan, sepak bola, paduan suara, dram band, pembacaan puisi, karya tulis ilmiah, dan melukis. (lebih…)

Pembenahan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Tingkatkan Daya Saing Nasional

BappenasLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menghelat Rapat Kerja Nasional Pengadaan Barang/Jasa dengan tema “Mantapkan Pengadaan Nasional yang Kredibel menuju Indonesia Hebat” pada Selasa (18/10) di Balai Sudirman Jakarta. Hadir dalam kesempatan ini diantaranya, Menteri Perencanaan Pembangunan Na­sional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago; Kepala LKPP, Agus Rahardjo; serta 2600 peserta yang terdiri dari Kepala Daerah, Perwakilan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Apa­rat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). (lebih…)

Nambung Butuh Pos Pantau

Nambung_AdriyanGIRI MENANG-Menyikapi maraknya kasus perampokan dan pencurian di Pantai Nambung Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, diharapkan ada pengawasan yang lebih ketat. Untuk itu, perlu dibangun pos pantau di sekitar lokasi. Sehingga, tidak ada lagi celah bagi pelaku kriminal untuk melancarkan aksinya.
(lebih…)

1 149 150 151 152 153 242