Lobar Garap Perda Bangunan/Gedung

GIRI MENANG-Keinginan Pemda Lombok Barat menata pembangunan terus digalakkan. Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan (DTKPK) sedang merancang Perda tentang Bangunan Gedung. “Kami akan bekerjasama dengan PU untuk membuat Perda tersebut. Nantinya seluruh bangunan akan memiliki aturannya,” jelas Kepala DTKPK Dahrun kepada Lombok Post,kemarin.

Dalam perda tersebut, juga akan tertuang ketinggian ban­gunan. Dulu, saat masih adanya Bandara Selaparang, tinggi bangunan gedung dibatasi karena takutnya rute penerbangan akan terganggu. “Bandara sudah dipindahkan ke Loteng jadi diperkirakan dan direncanakan tinggi maksimal bangunan gedung bisa 35 meter. Dimana 35 meter ini bisa menjadi sekitar 10 lantai untuk setiap bangunan gedung,” ujarnya.

Perda ini nantinya, bisa menjadi dasar untuk keselamatan dan kenyamanan penggunanya. Perda ini sangat penting, untuk memberikan kenyamanan dan keamanan gedung, bila terjadi bencana dan lainnya. “Seluruh bangunan harus mempunyai sertifikasi keamanan dan kenyamanan, terutama kekuatan untuk dalam menghadapi gempa dan bencana lainnya,” ungkap Dahrun.

Dalam Perda tersebut juga akan diatur tentang persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung. Salah satunya mengatur persyaratan keandalan gedung, seperti keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Persyaratan ini wajib dipenuhi untuk memberikan perlindungan rasa aman bagi pengguna bangunan gedung dalam melakukan aktifitas di dalamnya.

Sumber: Lombok Post, Kamis 21 Nopember 2013

Sendiri Dari Ponpes, Kalahkan Siswa Sekolah Favorit

Sekolah di Madrasah swasta yang selama ini identik dengan keterbatasan, tidak menjadi halangan bagi Zema Juliana Aulan. Santri yang tcrcatat sekolah di Madrasah Aliyah (MA) Ad Dinul Qayim, Kapek, Gunungsari, Lombok Barat ini mampu menyingkirkan ratusan siswa dari sekolah-sekolah favorit dalam seleksi pertu­karan pelajar. Jika lolos pada pertukaran ke Amerika kelak, maka Zema bisa menjadi duta Indonesia. Menunjukkan pada pelajar di Amerika, bahwa pendidikan Islam di Indonesia sangat toleran dan moderat. (lebih…)

Pengusaha Keripik Bergantung Alat Sederhana

GIRI MENANG- Ditetapkannya Dusun Are Manis, Desa Sandik, Kecamatan sebagai sentra industri beberapa waktu lalu, menjadikan sebagian besar warga sekitar menjadi pengusaha keripik. Jajanan yang dihasilkan seperti kerupuk dengan bahan baku singkong, pisang, dan ubi jalar. Namun, sebagian besar pelaku usaha ini masih menjalankan bisnis secara tradisional.

“Kompor yang kami gunakan terbilang tradisional dan masih mengandalkan bahan bakar berupa kayu bakar,” ungkap pionir usaha kecil tersebut sejak tahun 1994, pada Lombok Post, kemarin (17/11).

Ia mengungkapkan, harga alat pertama yang dibeli sekitar 19 ta­hun lalu tersebut terbilang murah. Mesin produksi masih dibelinya dengan harga Rp 100 ribu, umumnya untuk penggilingan adonan. Modal untuk bahan baku yang diperlukan yaitu Rp 175 ribu per seratus kilogram.

Sementara, pengusaha lainnya di tempat yang sama Maidah, owner UD Harapan Baru mengatakan, penghasilan yang diperoleh masih mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena fokus produksinya hanya keripik singkong. Terlebih untuk pemotongan keripik masih meng­gunakan mesin potong tradisionil.

Berbeda dengan Nur Haini yang memproduksi setiap hari, Maidah hanya memproduksi saat stok habis. Maksimal dua atau tiga kali dalam seminggu. Modal yang dibutuhkan juga relatif tinggi yaitu Rp 1 juta sekali seminggu.

“Lima puluh kilogram biasa diolah dalam sehari,” tambahnya.

Perayaan hari raya seperti Idul Fitri, menjadi saat dimana permintaan meningkat drastis. Pera­latan yang lebih moderen dirasa akan sangat membantu proses produksi.

Namun disisi lain, dalam sehari, untuk menghasilkan 200 kilogram kripik singkong membutuhkan biaya sekitar Rp 350 ribuan. Bahan baku singkong masih diperoleh dari Kabupaten Lombok Utara.

‘’Harga yang ditawarkan berkisar Rp 500 sampai Rp 10 ribu. konsumen yang dibidik tentunya kalangan menengah ke bawah,” terangnya.

Nur Haini menambahkan, segmen pasar yang dibidik pedagang kecil di pasar tradisional. Sudah banyak pemilik kios telah menjadi pelanggan tetapnya. Pemasaran makanan ringan yang diproduksi, telah tersebar hampir diseluruh Lombok.

“’Pemasaran paling bagus di wilayah Kabupaten Lombok Barat,” ungkapnya.

Maidah mengaku, dari segi pemasaran masih sangat minim. Walaupun bila mengandalkan pengampas, barang yang diberikan jarang kembali. Namun, dari segi keuntungan yang diperoleh tidak dapat lebih banyak.

Menurut mereka, penjualan pada pasar moderen, seperti supermar­ket, dirasa kurang berhasil. Ter­lebih melihat persaingan dengan produk makanan serupa, dengan kemasan yang cenderung lebih moderen dan menarik hati.

‘’Tak heran bila pengusaha kripik dengan modal kecil cender­ung mengandalkan pengampas,” imbuhnya.

Sumber: Lombok Post, Senin 18 Nopember 2013

Kementerian PDT gelar Jambore Perdesaan Sehat

 

Foto : http://perdesaansehat.or.id/poster-jambore.html

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menggelar serangkaian kegiatan pada Jambore Nasional Perdesaan Sehat KPDT 2013, yang puncaknya akan berlangsung pada 19–20 November 2013 di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
(lebih…)

Kemen PDT Dorong Perbaikan IPM

Lobar Tuan Rumah Jambore Nasional

MATARAM—Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam kategori daerah tertinggal. Dari sepuluh kabupaten kota yang ada, hanya Mataram dan Bima saja yang tidak masuk daerah tertinggal. Bahkan Lombok Utara menjadi kabupaten dengan peringkat terendah se-Indonesia untuk angka harapan hidup.

“Itu berdasarkan data dari Susenas 2010,” kata Koordinator Kelompok Kerja Perdesaan Sehat, Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal (PDT), dr Hanibal Hamidi dalam ramah tamah den­gan media di Mataram, kemarin.

Dikatakan, sejumlah daerah tertinggal yang ada di Indone­sia, membuat peringkat IPM negara ini terus merosot. Bahkan kini Indonesia berada di bawah Vietnam. Untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal semacam NTB, diperlukan keberpihakan dari pemerintah berupa dorongan yang kuat dan program khusus.

Dikatakan, jika regulasi yang ada tidak mengizinkan maka akan dilakukan kajian untuk mengubah aturan itu. Salah satu contohnya adalah puskesmas yang baru, boleh dibangun jika sejumlah persyaratan seperti jumlah penduduk telah tercapai. Hal itu tentu berat bagi daerah tertinggal macam Bima yang penduduknya masih sedikit namun sangat memerlukan fasilitas kesehatan. Jika tidak ada intervensi dari pemerintah, sejum­lah desa di Bima tidak akan pernah memiliki puskesmas.

“Kita akan bantu hal teknis semacam itu,” jelas pria yang kini tengah menempuh pendidikan S3 di IPDN.

Salah satu hal yang tengah didorong adalah adanya di seluruh puskesmas dan bidan desa yang siap membantu ma­syarakat setiap saat. Selain tentu saja menyediakan kebutuhan air bersih, sanitasi, serta gizi seimbang bagi masyarakat pedesaan di daerah tertinggal. Itu dinilai penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Atas persoalan inilah, NTB menjadi salah satu lokasi pro­gram Perdesaan Sehat yang digagas Kementerian PDT. Pada 19 dan 20 November nanti akan diadakan Jambore Nasi­onal Perdesaan Sehat di Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Di Lombok Tengah, kegiatan jam­bore diisi dengan operasi bibir sumbing dan operasi katarak. Sementara untuk Lombok Barat terpilih menjadi pusat kegiatan jambore yang akan dihadiri seratusan bupati seluruh Indonesia.

“Yang akan hadir dalam simposium di Lombok Barat adalah Menkokesra Agung Laksono, Menkes dr Nafsiah, dan Menteri PDT Helmy Faisal Zaini,” kata pria yang kini menjabat Asisten Deputi Sumber Daya Kesehatan Daerah Tertinggal Kementerian PDT.

Sumber: Lombok Post, Senin 18 Nopember 2013

BMKG Imbau Waspadai Puting Beliung

GIRI MENANG-Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) NTB meminta warga untuk mewaspadai adanya angin puting beliung yang beberapa hari terakhir terjadi khususnya di Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

“Cuaca buruk yang disertai angin kencang ini akan berlangsung hingga bulan Pebruari mendatang,” ujar kepala BMKG NTB AA Gede Trikumara kepada Lombok Post saat dihubungi Sabtu lalu.

Dijelaskannya, musibah angin puting beliung yang menerjang beberapa wilayah daerah pemukiman di Lobar bersifat lokal. Angin puting beliung ini disebabkan adanya awan cumulonim­bus yaitu awan hujan yang disertai badai guntur.

Awan ini hitam pekat dan rendah. Terjadinya angin puting beliung biasanya didahului suhu udara yang panas ekstrim selama 2-3 hari berturut-turut.

Selain meminta masyarakat untuk selalu waspada, Gede juga mengingatkan masyarakat yang berada di pesisir pantai karena cuaca buruk ini juga akan berdampak pada gelombang laut. “Selain Kecamatan Kediri dan Narmada yang sering diterpa musibah angin puting beliung tiap tahunnya, warga di daerah pesisir juga harus ekstra waspada karena cuaca buruk ini juga bisa berdampak pada gelombang pasang,” imbaunya.

Musibah angin puting beliung sudah menerjang empat keca­matan di Kabupaten Lobar selama sebulan terakhir. Pada awal November, sebanyak 118 rumah warga rusak yakni di Desa Merembu, Desa Jagaraga, Desa Jagaraga Indah, Desa Kediri Selatan dan Desa Sembung.

Sedangkan musibah angin puting beliung yang terakhir terjadi di Dusun Peninjauan, Desa Golong, Kecamatan Narmada. Sebanyak 17 rumah, sekolah, pura dan bengkel milik warga rusak. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.

Sumber: Lombok Post, Senin 18 Nopember 2013

Melihat Keseruan Outbound Dikes Lobar

GIRI MENANG-Kawasan depan Hotel Jayakarta, terlihat dipenuhi dengan perlengkapan tali tambang dan peralatan outbound. Lapangan yang tak begitu besar mulai didatangi para pegawai Dikes Lobar yang akan mengikuti outbound. Mereka juga datang ber­sama keluarga masing-masing.

Acara makin semarak ketika panitia mulai membuka kegiatan outbound tersebut. Kepala Dikes Lobar H Rahman Sahnan Putra pun sengaja memberi sambutan tidak terlalu panjang agar anak buahnya tidak jenuh dan bosan. Sebab terlihat para pegawai ini sudah tidak sabar untuk mengikuti outbound yang digelar pagi yang cerah itu.

Sambutan pun usai, panitia mengambil alih kegiatan dimana pegawai ini dibagi menjadi beberapa kelompok dan harus membuat yel-yel kelompok mer­eka sendiri. Beberapa menit kemudian, berbagai macam yel-yel terdengar bahkan ada yang langsung mengecilkan nyali kelompok lainnya. Masing- masing beradu dan menunjukkan kekompakan. Beberapa diantara mereka bahkan ada yang berjoget yang terkadang membawa gelak tawa di kelompok lainnya.

Perlombaan yang cukup menarik perhatian adalah lomba sandal panjang atau biasa disebut permainan terompah panjang atau bakian. Ini merupakan permainan tradisional yang mulai jarang ditemui kecuali pada kegiatan-kegiatan tertentu.

Setiap kelompok berusaha un­tuk lari secepat mungkin untuk mencapai garis finish. Permainan terompah ini sangat mengasikkan, karena sistem mainnya beregu dan dalam satu regu terdiri dari lima orang, baik itu laki-laki atau perempuan. Jarak yang harus ditempuh beberapa meter dan regu yang bertanding tidak boleh memasuki lintasan atau mengganggn regu lain. Pada saat bertanding tidak boleh jatuh menyentuh tanah, baik kaki mau­pun tangan. Jika jatuh sebanyak 2 kali, maka dianggap gugur.

Ditengah kegiatan, Kepala Dikes Lobar H Rachman Sahnan Putra mengatakan, kegiatan outbound bisa meningkatkan tali silahturahmi antara pegawai Dikes Lobar baik di kabupaten maupun yang ada di kecamatan maupun dusun. “Kami semua berbaur saat ini dan berkumpul untuk melepas rasa kebahagiaan. Jadi ini kegiatan happy saja terlepas dari semua kerjaan. Ini juga untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan,” jelasnya.

Bahkan ia mengatakan, outbound tersebut akan diisi dengan banyak games yang bisa meningkatkan motivasi kerja pegawai kedepannya. Selain itu juga bisa mening­katkan team work sebab outbound semacam ini bermuatan edukatif.

“Outbound ini untuk pembentukan tim kerja. Selain itu juga kegiatan ini untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi baik petugas poskesdes, pustu, maupun puskesmas. Insya Allah nanti tanggal 20 November, Bupati akan menerima penghargaan tokoh kesehatan dari KPDT,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Senin 18 Nopember 2013

Pusat Bantu Mesin Pembuatan Tempe

GIRI MENANG-Proses pembuatan tahu dan tempe di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) masih jauh dari kata higienis (sehat). Hal inilah yang mendasari Kementerian Perindustrian RI menyalurkan bantuan alat industri tepat guna yakni mesin pembuatan dan pengolahan tahu tempe.

Kepala Disperindag Lobar, H Joko Wiratno mengatakan, bantuan ini dikhususkan untuk para perajin tahu tempe. “Alat-alat ini sepenuhnya akan kami serahkan kepada lima kelompok industri tahu tempe, yang sudah dilatih oleh instruktur nasional,” ujarnya seusai menerima bantuan kemarin.

Dijelaskannya, bantuan ini diberikan setelah dilihat kurang higienisnya pembuatan dan industri tahu tempe di Lobar. “Itu semua dikarenakan peralatan sederhana dan juga pengetahuan sederhana yang dimiliki para pengusaha dan pekerja pembuat produk kedelai itu,” bebernya.

Menurutnya, selama ini para pengusaha dan pembuat tempe tahu hanya memiliki skill dan pengetahuan standar saja. Sehingga mereka tidak paham bagaimana menghasilkan produk yang higienis dan berkualitas. Joko berharap dengan adanya alat itu, para pengusaha dan pembuat olahan kedelai ini mampu menghasilkan produk-produk yang higienis, berkualitas tinggi dan berdaya saing. “Sehingga bisa menjadi produk olahan unggulan daerah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Joko juga mengakui, selama ini Pemkab Lobar sendiri belum bisa mengakomodir kebutuhan para pengusaha dan pembuat tahu tempe. Dan perlu diketahui kebanyakan usaha mereka masuk dalam kategori usaha rumahan (home industry).

Namun pemerintah berjanji, kedepannya akan memberikan bantuan peralatan lagi jika pemanfaatnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. “Kedepannya kita akan mengupayakan terus memberikan bantuan semacam ini, tetapi kita lihat dulu segi pemanfaatan dan produk yang dihasilkan. Pastinya kami akan tetap mengevaluasi dan memonitoring para perajian agar bantuan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal,” paparnya.

Untuk sementara, pemerintah memberi lima paket peralatan untuk lima kelompok yang terdiri dari empat kelompok di Labuapi dan satu kelompok di Lingsar. Adapun alat-alat bantuan itu berupa mesin pemecah kedelai, dandang rebus, mesin giling, pompa air,kompor, bak pencucian dan meja kerja. Semua peralatan itu berupa stainless dan industri tepat guna.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 16 Nopember 2013

Dewan Apresiasi Peningkatan Belanja Langsung

GIRI MENANG-Pemkab Lombok Barat (Lobar) telah menyerahkan dokumen draft KUA-PPAS tahun 2014 kepada DPRD kabupaten untuk selanjutnya dibahas secara internal sebelum disepakati bersama. Pembahasan KUA-PPAS oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan banggar (badan anggaran) pun telah final dan diharapkan apa yang disepakati merupakan kebijakan anggaran yang berkualitas dan terbaik bagi masyarakat Lobar, di tahun ke-5 kepemimpinan pasangan H Zaini Arony-H Mahrip. Anggota Banggar DPRD Lobar HL Pattimura Farhan yang melakukan kajian terhadap dokumen KUA PPAS Lobar 2014 menjelaskan, proyeksi keuangan daerah seperti yang tertuang dalam dokumen draft tersebut belum mencerminkan kekuatan APBD Lobar yang sebenarnya. Terdapat beberapa kelemahan atas proyeksi keuangan ini misalnya, pendapatan daerah diproyeksi cukup rendah, dibawah potensi riil (realisasi dan proyeksi) tahun sebelumnya.

‘’Namun dari tren komposisi belanja daerah selama lima tahun terakhir nampak bahwa pada tahun 2014 terdapat perbaikan komposisinya, dimana belanja langsung proporsinya meningkat dibanding tahun se­belumnya. Belanja tidak langsung prosentasenya 61,6 persen dari total belanja daerah dan belanja langsungnya 38,4 persen,” ungkapnya kepada Lombok Post.

Komposisi ini, lanjut dia, memang belum ideal untuk pembiayaan pembangunan yang lebih akseleratif. Akan tetapi peningkatan proporsi belanja langsung tahun 2014 tentu patut diapresiasi karena tentu akan berdampak pada semakin besarnya pembiayaan untuk program dan kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan rendahnya alokasi belanja langsung berarti bahwa minimnya pembiayaan program-program pemerintah daerah yang kinerjanya langsung dapat dikontrol oleh pemerintah daerah.

Atas meningkatnya prosentase belanja langsung di tahun 2014, ketua badan legislatif (banleg) ini berharap bisa sejalan dengan poin tiga arah kebijakan belanja daerah dalam draft KUA PPAS. Yaitu yang pro-growth, pro -poor, pro-job dan pro environment.

Diungkapkan. jika dibandingkan dengan belanja daerah pada APBD Perubahan tahun 2013, alokasi belanja daerah tahun 2014 meningkat sebesar Rp 124 miliar lebih namun dengan tingkat pertumbuhan yang menurun. Jika pada APBDP tahun 2013, belanja daerah tumbuh 19 persen dari tahun realisasi 2012, namun pada KUA PPAS APBD 2014 diproyeksikan hanya tumbuh 12 persen.

“ Besaran proyeksi ini (tumbuh 12 persen) dirasa cukup moderat artinya dapat mengejar nilai inflasi yang berlaku dan cukup membiayai kenaikan kebutuhan rutin seperti kenaikan gaji pegawai negeri sipil akan tetapi belum cukup untuk percepatan pembangunan,” katanya.

Di sisi lain, pendapatan yang meningkat menunjukan kemampuan keuangan daerah yang semakin kuat. Na­mun naiknya pendapatan daerah tentu secara langsung maupun tidak langsung bebannya akan ditanggung masyarakat, berupa naiknya pajak, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya.

Hal yang cukup menggembirakan pada perencanaan keuangan daerah setelah tahun realisasi 2012 adalah peningkatan tren pendapatan daerah disertai dengan meningkatnya alokasi belanja modal. Hal ini tentu memberikan harapan besar bagi masyarakat atas tersedianya kebutuhan infrastruktur dasar publik yang meningkat. Dalam struktur belanja langsung, belanja modal termasuk kategori belanja yang produktif.

Ketua DPD PKS Lobar ini menambahkan, alokasi belanja modal tahun 2014 sebesar Rp 261 miliar lebih atau 22,6 persen dari total belanja daerah. Jumlah ini meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2013, walaupun belum memenuhi harapan Permendagri 27 tahun 2013 bahwa belanja modal minimal 30 persen. Namun atas kenaikan belanja modal ini tentu merupakan kemajuan yang cukup berarti bagi msyarakat karena dengan demikian harapan untuk terpenuhinya kebutuhan infrastruktur publik dasar yang lebih baik akan terpenuhi.

Untuk tahun 2014 sebagai tahun akhir pelaksanaan RPJMD 2010 – 2014, urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menjadi tiga prioritas utama pembangunan. Hal ini tentu patut diapresiasi oleh karena memang tiga problem pokok Kabupaten Lobar tersebut memang memerlukan perhatian yang serius.

Sumber: Lombok Post, Senin 11 Nopember 2013

1 185 186 187 188 189 240