GIRI MENANG-Indikasi penyunatan dana bantuan rumah kumuh oleh Tim Pendamping Masyarakat (TPM) di Dusun Lemokek Lauk, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung terus bergulir. Kepala BPMPD Lombok Barat (Lo­bar) H Muridun berencana akan menyurati Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI di Jakarta. “Karena masalah ini, kita akan surati kemenpera yang memiliki program,” tandas Muridun kepada wartawan kemarin.

BPMPD dalam program ini, lanjut dia, tidak banyak ikut campur karena berfungsi mengawasi pelaksanaan. Sementara untuk pelaksana program telah ditunjuk petugas oleh Kemenpera dengan mengantongi SK dari pusat.

“Kami hanya sebatas koordinasi saja, namun kalau ada kasus seperti kita akan menegurnya,” imbuhnya.

Muridun menjelaskan bahwa program rumah kumuh bersumber dari APBN tahun 2013. Untuk mendapatkan program ini masing-masing desa mengajukan proposal yang diseleksi oleh BPMPD yang selanjutnya akan diajukan ke Kemenpera.

Tahun 2012 lalu, pihaknya mengajukan proposal permohonan rumah kumuh sebanyak 7000 proposal lalu dilakukan seleksi sehingga tersisa 1.500 proposal. Karena adanya rasionalisasi anggaran di pusat, dari 1.500 yang tersisa kembali diseleksi menjadi 500 proposal, dan dari 500 tersebut disetujui 425 proposal yang disetujui.

Jatah 425 penerima bantuan rumah kumuh tersebut diperuntukan bagi 10 kecamatan sehingga dilakukan seleksi dan survei lapangan. Dari hasil survei tersebut ditetapkan enam desa penerima, yakni Desa Cendi Manik 75 unit, Jembatan Kembar (Jakem) 68 unit, Babussalan 89 unit, Tempos 39 Unit, Gelangsar 71 unit dan Desa Taman Sari 83 Unit.

Indikasi adanya pemotongan bantuan tersebut ternyata mengundang respons kalangan anggota dewan. Ketua Komisi I DPRD Lobar Hamroni menilai, kasus ini akan memberi citra buruk ke pemerintahan sekarang sehingga pihaknya perlu melalukan teguran.

Hamroni berencana akan memanggil TPM serta seluruh stakeholder yang terlibat untuk melakukan klarifikasi. “Nanti masyarakat juga kita akan undang. Ini program untuk masyarakat miskin jangan main-main dalam pelak sanaannya,” ancamnya.

Sumber: Lombok Post, Rabu 30 Oktober 2013

GIRI MENANG-Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-91 di Desa Sedau, Kecamatan Narmada yang diselenggarakan Kodim 1606/Lobar resmi ditutup. Program TMMD diadakan selama 21 hari, dari tanggal 9-29 Oktober dan ditandai berakhir dengan upacara penutupan yang dipimpin Bupati H Zaini Arony di lapangan umum Narmada, kemarin.

Menurut Letkol Inf Djarot Suharso dalam laporannya, program TMMD ini diikuti 150 orang terdiri dari unsur TNI AD, AL, AU, polri dan pemerintah daerah. Kegiatan fisik yang dilakukan dalam TMMD ke-91 ini selesai 100 persen antara lain pelebaran badan jalan sepanjang 1,5-2 meter, pembuatan unsur drainase sepanjang 150 meter, pembuatan duiker plat beton, pengadaan pipa dan ACC serta pengadaan pipa sambungan rumah. Ada juga pembuatan pos ronda dan pembuatan talud pengaman badan jalan.

“Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam TMMD, tentu akan dirasakan sekali manfaatnya oleh masyarakat di wilayah Lobar khususnya di Desa Sedau Kecamatan Narmada dan kami juga berharap agar fasilitas yang telah dibuat dan diperbaiki dapat dipelihara dan dijaga agar masa penggunaannya dapat lebih lama,” ujarnya.

Selain kegiatan fisik, TMMD juga memiliki kegiatan non fisik yang sudah berhasil dilaksanakan antara lain penyuluhan bela negara, kamtibmas, kehutanan, pertanakbun, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana.

Sementara itu, Bupati H Zaini Arony dalam sambutannya mengatakan selain program TMMD, pemkab juga tengah menyiapkan program lain yang merupakan kelanjutan untuk membangun Lobar. “TMMD ini juga sebagai salah satu bentuk perjuangan TNI membantu masyarakat,” tuturnya.

Dijelaskan, program TMMD merupakan kelanjutan dari program ABRI Masuk Desa yang sudah berlangsung selama 33 tahun. TMMD merupakan program keterpaduan TNI dengan kementrian terkait, pemkab yang dilaksanakan bersama masyarakat.

“Program TMMD merupakan salah satu cara pengentasan kemiskinan baik di pedesaan maupun di wilayah kumuh perkotaan dan sebagai perekat penguatan integrasi bangsa,” paparnya. Dalam acara penutupan TMMD, diberikan juga beberapa penghargaan kepada warga Sedau.

Sumber: Lombok Post, Rabu 30 Oktober 2013

GERI MENANG-Kedatangan anggota Satpol PP ke Vila Puri Mas, Senggigi untuk menindaklanjuti surat perintah penertiban dari Camat Batulayar direspons kurang baik pihak vila. Diskusi agar pihak vila menyetujui langkah penertiban fasilitas umum di sekitar vila ditolak mentah-mentah karyawan penginapan mewah itu.

Langkah penertiban merupakan tindaklanjut dari pertemuan yang memediasi semua pihak terkait, 10 Oktober lalu. Dari pertemuan tersebut lahir surat nomor 300/355/CMT-BL/X/2013 tanggal 16 Oktober perihal penertiban fasilitas umum. Langkah ini dilakukan dalam rangka memberikan rasa kenyamanan dan ketertiban pada pengunjung di sekitar lokasi.

Pegawai Puri Mas yang menerima petugas beralasan bila lahan yang dipermasalahkan merupakan lahan milik penginapannya. Sehingga Puri Mas berwenang menggunakan lahan terse­but. Selain itu alasan mereka menolak penertiban lantaran merasa tidak pernah ada koordinasi ataupun perte­muan dengan pihak kecamatan untuk menuntaskan persoalan tersebut.

“Bohong sekali kalau dia katakan kami tidak pernah mengundangnya padahal pertemuan sudah dilakukan beberapa kali. Bahkan kasus ini sudah sering lakukan koordinasi,” bantah Camat Batulayar H Mudjitahidin saat ditemui di kantornya.

Menurut Mujitahidin, pihak kecamatan dalam persoalan ini hanya mengamankan sesuai putusan pengadilan. Langkah penertiban yang dilakukan pun bukan eksekusi tapi hanya penertiban fasilitas umum di belakang villa Puri Mas agar aksesnya dibuka.

Sumber: Lombok Post, Rabu 30 Oktober 2013

GIRI MENANG-Tahapan penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun 2015-2019 dimulai. Bappeda Lobar selaku SKPD yang ditunjuk untuk penyusunannya saat ini tengah menggodok draft RPJMD.

Sesuai aturan, RPJMD kabupaten/kota yang disusun setelah tahun 2010 harus mengacu pada Permendagri No 54 tahun 2010. Tahapan penyusu­nannya pun di Lobar telah dimulai tahun ini melalui penyusunan renstra (rencana strategis) SKPD sebagai substansi rancangan awal RPJMD.

“Untuk itu, dalam kaitannya dengan indikator kinerja pemerintah daerah pada rencana induk pembangunan 5 tahun ke depan, harus didasarkan pada analisis-analisis secara mendalam terhadap isu-isu strategis pembangunan daerah di periode selanjutnya termasuk soal informasi dan hasil pengolahan data oleh SKPD-SKPD pada tahun- tahun sebelumnya,” terang Kepala Bappeda Lobar H Baehaqi ditemui di ruang kerjanya.

Karena itu, lanjut dia, pemkab melalui Bappeda bekerja sama dengan AIPD melalui Implementing Patner (IP) yaitu LPPM UB (Universitas Brawijaya) Malang menyusun modul tematik dalam rangka perhitungan-perhitungan indikator yang telah dicapai. Serta indikator yang sudah dicapai maupun target-target indikator yang akan ditetapkan agar efisiensi anggaran sesuai koridor pembangunan nasional maupun daerah.

Modul tematik yang telah disusun oleh IP adalah perhitungan LQ (location quotion) dan shift share, modul ICOR (incremental capital output ratio), modul Gini Index dan Enthrophy Theil, modul BIA (benefit incident analysis), data enevelop analysis (DEA) serta modul PAD (pendapatan asli daerah).

Selanjutnya, modul-modul tersebut telah disampaikan dalam bentuk pelatihan ke tenaga perencana yakni semua kabid (kepala bidang), kasubbid (kepala sub bidang) yang ada di bappeda dan beberapa kasubag program SKPD lain. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat memudahkan SKPD dalam menyusun renstra sekaligus draft RPJMD.

“Sehingga indikator-indikator kinerja dapat disesuaikan amanat Permendagri No 54 tahun 2010. Nantinya perencanaan angaraan yang dilahirkan bersifat teknokratis, politis, parstisipatif maupun bot­tom up serta top down sesuai harapan semua pihak,” ujar Baehaqi.

Mantan Kadispora Lobar itu memastikan, RPJMD yang disusun memiliki keberpihakan ke masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yaitu dalam pemenuhan kebutuhan dasar, menurunkan angka kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja.

Setelah penyusunan draft, tahapan selanjutnya yakni menunggu surat edaran bupati pada April 2014 untuk verifikasi draft dan verifirifkasi kembali renstra SKPD sebagai rancangan awal RPJMD 2015-2019. Kemudian diadakan musrenbang RPJMD yang akan ditindaklanjuti hasilnya melalui penyampaian resmi ke DPRD kabupaten untuk ditetapkan sebagai sebuah perda.

Penyusunan RPJMD kali ini sedikit lebih spesial karena saat penyusunan draft, bappeda dan pihak terkait melakukan evaluasi.Termasuk juga telah membekali semua bidang untuk mensosialisasikan penyu­sunan RPJMD yang berpedoman pada Permendagri No 54 tahun 2010 serta yang tidak kalah penting adanya kerjasama dengan LPPM UB untuk melatih tenaga perencana di bappeda maupun di luar SKPD.

Penyusunanan draft RPJMD diperkirakan tuntas awal Desember 2013 sedangkan penyusunan ran­cangan awalnya akan dimulai pada bulan April 2014.

“Kami perkirakan RPJMD akan diketok dewan sebagai sebuah perda maksimal Desember 2014,” pungkasnya.

Sumber: Lombok Post,Rabu 30 Oktober 2013

GIRI MENANG-Rencana pemindahan pelabuhan penyeberangan penumpang dari Kecamatan Lembar ke Labuan Poh, Kecamatan Sekotong ternyata mendapat berbagai tanggapan. Pernyataan pro maupun kontra pun mengalir baik dari pemkab, pemprov, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

“Rencana pemindahan Pelabuhan Lembar ke Sokotong ini butuh kajian terlebih dahulu, kita harus melihat segala kemungkinan,” ujar Wakil Gubernur NTB H M Amin ditemui usai acara HUT Golkar di DPD Golkar NTB, kemarin.

Amin memandang, rencana tersebut perlu diliat dari segi teknis dan ekonomis. Jika hasil kajian dari pemerintah provinsi menyatakan tidak akan ada masalah maka hanya perlu langkah sinergi dengan pemerintah kabupaten untuk membahasnya. “Sekali lagi ini butuh kajian jangan terlalu cepat menyimpulkan. Jika menguntungkan kenapa tidak,” tandasnya.

Menurut Amin, pelabuhan ini merupakan salah satu infrastruktur yang sangat vital sebagai gerbang pintu masuk ke daerah Lombok. Selain bisa memajukan wilayah selatan, pindahnya pelabuhan juga akan diimbangi dengan dibangunnya fasilitas dermaga khusus kapal pesiar yang saat ini belum ada di Lembar. Jika hal itu terwujud maka kunjungan wisatawan asing akan semakin meningkat.

Sementara itu, Bupati Lobar H Zaini Arony mengatakan, rencana pemindahan ini sudah diajukan sejak tahun 2012 dan mendapat respons dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Salah satu alasan pemindahan Pelabuhan Lembar adalah karena kondisinya yang sudah sangat padat. Selain ada pelabuhan penyeberangan juga ada pelabuhan barang.

“Kita meminta dukungan pemerintah provinsi untuk menjadikan Lembar pelabuhan yang representatif,” ujar Zaini.

Ditambahkan, dengan dipindahkannya Lembar ke wilayah Sekotong dipastikan jarak tempuh penyeberangan menuju Bali semakin pendek yakni dua jam. Sehingga jarak darat akan sedikit lebih panjang dan itu akan memberi dampak positif yakni terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Di sepanjang jalan nanti akan banyak muncul tempat makan ataupun penginapan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bertambah.

Sumber: Lombok Post, Senin 28 Oktober 2013

GIRI MENANG-Kesiapan untuk menggelar tes CPNS K2 dinyatakan oleh Kepala BKD Lombok Barat (Lobar) HM Syukran. Pelaksanaan tes dijadwalkan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 3 November mendatang. “Seluruh persiapan sudah diselesaikan tinggal kita action saja minggu mendatang. Kita sudah lakukan koordinasi untuk tempat dan pengawas,” ujarnya.

Dari sisi pengawasan, BKD Lobar akan bekerja sama dengan dinas dikbud, yakni dengan meminta bantuan dari guru-guru yang berasal dari sekolah-sekolah yang digunakan sebagai lokasi tes CPNS tersebut. “Untuk lingkup Pemkab Lobar, kita sudah menggalang kerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian dan sebagainya. Insya Allah Pemkab siap untuk menyelenggarakan ujian seleksi CPNS dari tenaga honorer K2 Lobar,” tegasnya kembali.

Lokasi yang digunakan untuk tes ada dua sekolah yang berada di Kecamatan Gerung; SMP 1 dan SMA 1. Mendekati hari H, BKD akan turun langsung meninjau lokasi ujian. Tinjauan ini hanya untuk memastikan lokasi tersebut layak atau tidak digunakan untuk tes.

Mantan kepala dukcapil ini menjelaskan karena letak geografis Lobar dekat dengan lingkup Polda NTB, maka pihaknya mengakomodir untuk pendistribusian naskah ujian pada hari H pelaksanaan. “Ini demi keamanan dan efesiensi waktu,” tukasnya.

Sumber: Lombok Post, Senin 28 Oktober 2013

GIRI MENANG-Sistem transaksi online antara Pemkab Lombok Barat (Lobar) dengan wajib pajak (WP) tengah digodok pemda setempat. Sistem ini nantinya akan digunakan untuk meminimalisir adanya indikasi penyelewengan pajak daerah antar WP dengan oknum pemerintah di lingkup Pemkab Lobar.

“Sistem ini masih kita godok dan belum kita sosialisasikan ke masing-masing WP,” tandas Sekretaris DPPKD Lobar Fauzan Husniadi saat dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya kemarin.

Fauzan berharap sistem transaksi online ini akan dimulai per 1 Januari tahun 2014 mendatang. Karenanya saat ini pihaknya masih melakukan komunikasi dengan pihak Telkom selaku pemilik jaringan internet dan beberapa pihak bank yang sanggup menyediakan perangkat untuk melakukan transaksi online.

“Hasil studi banding di Malang dan Jakarta yang menye­diakan perangkat di masing-masing WP dari pihak bank, dan pemda hanya menyediakan server induk,” kata Fauzan seraya mengatakan bahwa bupati sangat menginginkan program ini segera dilaksanakan.

Keuntungan dari sistim transaksi on-line ini,lanjutnya,banyak sekali, seperti WP tidak lagi bisa melakukan mark-up pajak. Pemda juga bisa langsung memantau pajak yang harus dibayarkan WP setiap hari dan bulan sehingga uji petik dan rampung bisa dikurangi. “Nanti anggaran untuk untuk uji petik dan rampung bisa dialokasikan untuk melengkapi perangkat atau server di kantor,” imbuhnya.

Meski online, bukan berarti tidak bisa data-data dimanipulasi dengan kecanggihan tekhnologi saat ini. Karenanya perlu dilakukan intelegensi program pada perangkat yang dipasang dimasing-masing WP. “Bank sudah paham itu, pasti dia (bank, Red) sudah punya security standar,” ujarnya.

Untuk diketahui, pendapatan asli daerah (PAD) Lobar paling banyak dihasilkan melalui PHR (pajak hotel dan restoran) dan THM (tempat hiburan malam) yang berpusat di wilayah Kecamatan Batulayar. Tahun lalu, target PAD Lobar sebesar Rp 120 miliar dan terealisasi sekitar 93 persen. Tahun 2013 pada APBD Murni target PAD Lobar sebesar Rp 121 miliar dan ditambah pada APBD perubahan sebesar Rp 3 miliar sehingga menjadi Rp 124 miliar.

“Realisasi PAD sampai bulan September 2013 sebesar 70 persen dan diperkirakan pada akhir Desember menjadi diatas 90 persen,” cetus Fauzan seraya menambahkan bahwa secara presentase real­isasi memang terlihat rendah namun dari angka cukup signifikan.

Penambahan PAD sebesar Rp 3 miliar, kata Fauzan, dikejar hanya dalam tempo tiga bulan yakni Oktober-Desember. Meski demikian, pihaknya tetap optimis mendapatkan angka tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. “Jarang ada daerah yang realisasi PAD nya 100 persen,” kilahnya.

Ditanya, apakah ada penambahan obyek pajak sehingga dilakukan penambahan target? Fauzan mengatakan penambahan obyek pajak atau WP tetap ada setiap tahunnya namun penambahan itu bukan WP besar akan tetapi kecil, seperti sekelas spa, lesehan dan lain-lain.

“PT Teluk Mekaki kan baru mulai membangun, jadi belum besar PAD yang kita terima,” pungkasnya.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 26 Oktober 2013