GIRI MENANG-Tahapan penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun 2015-2019 dimulai. Bappeda Lobar selaku SKPD yang ditunjuk untuk penyusunannya saat ini tengah menggodok draft RPJMD.

Sesuai aturan, RPJMD kabupaten/kota yang disusun setelah tahun 2010 harus mengacu pada Permendagri No 54 tahun 2010. Tahapan penyusu­nannya pun di Lobar telah dimulai tahun ini melalui penyusunan renstra (rencana strategis) SKPD sebagai substansi rancangan awal RPJMD.

“Untuk itu, dalam kaitannya dengan indikator kinerja pemerintah daerah pada rencana induk pembangunan 5 tahun ke depan, harus didasarkan pada analisis-analisis secara mendalam terhadap isu-isu strategis pembangunan daerah di periode selanjutnya termasuk soal informasi dan hasil pengolahan data oleh SKPD-SKPD pada tahun- tahun sebelumnya,” terang Kepala Bappeda Lobar H Baehaqi ditemui di ruang kerjanya.

Karena itu, lanjut dia, pemkab melalui Bappeda bekerja sama dengan AIPD melalui Implementing Patner (IP) yaitu LPPM UB (Universitas Brawijaya) Malang menyusun modul tematik dalam rangka perhitungan-perhitungan indikator yang telah dicapai. Serta indikator yang sudah dicapai maupun target-target indikator yang akan ditetapkan agar efisiensi anggaran sesuai koridor pembangunan nasional maupun daerah.

Modul tematik yang telah disusun oleh IP adalah perhitungan LQ (location quotion) dan shift share, modul ICOR (incremental capital output ratio), modul Gini Index dan Enthrophy Theil, modul BIA (benefit incident analysis), data enevelop analysis (DEA) serta modul PAD (pendapatan asli daerah).

Selanjutnya, modul-modul tersebut telah disampaikan dalam bentuk pelatihan ke tenaga perencana yakni semua kabid (kepala bidang), kasubbid (kepala sub bidang) yang ada di bappeda dan beberapa kasubag program SKPD lain. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat memudahkan SKPD dalam menyusun renstra sekaligus draft RPJMD.

“Sehingga indikator-indikator kinerja dapat disesuaikan amanat Permendagri No 54 tahun 2010. Nantinya perencanaan angaraan yang dilahirkan bersifat teknokratis, politis, parstisipatif maupun bot­tom up serta top down sesuai harapan semua pihak,” ujar Baehaqi.

Mantan Kadispora Lobar itu memastikan, RPJMD yang disusun memiliki keberpihakan ke masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yaitu dalam pemenuhan kebutuhan dasar, menurunkan angka kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja.

Setelah penyusunan draft, tahapan selanjutnya yakni menunggu surat edaran bupati pada April 2014 untuk verifikasi draft dan verifirifkasi kembali renstra SKPD sebagai rancangan awal RPJMD 2015-2019. Kemudian diadakan musrenbang RPJMD yang akan ditindaklanjuti hasilnya melalui penyampaian resmi ke DPRD kabupaten untuk ditetapkan sebagai sebuah perda.

Penyusunan RPJMD kali ini sedikit lebih spesial karena saat penyusunan draft, bappeda dan pihak terkait melakukan evaluasi.Termasuk juga telah membekali semua bidang untuk mensosialisasikan penyu­sunan RPJMD yang berpedoman pada Permendagri No 54 tahun 2010 serta yang tidak kalah penting adanya kerjasama dengan LPPM UB untuk melatih tenaga perencana di bappeda maupun di luar SKPD.

Penyusunanan draft RPJMD diperkirakan tuntas awal Desember 2013 sedangkan penyusunan ran­cangan awalnya akan dimulai pada bulan April 2014.

“Kami perkirakan RPJMD akan diketok dewan sebagai sebuah perda maksimal Desember 2014,” pungkasnya.

Sumber: Lombok Post,Rabu 30 Oktober 2013

GIRI MENANG-Rencana pemindahan pelabuhan penyeberangan penumpang dari Kecamatan Lembar ke Labuan Poh, Kecamatan Sekotong ternyata mendapat berbagai tanggapan. Pernyataan pro maupun kontra pun mengalir baik dari pemkab, pemprov, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

“Rencana pemindahan Pelabuhan Lembar ke Sokotong ini butuh kajian terlebih dahulu, kita harus melihat segala kemungkinan,” ujar Wakil Gubernur NTB H M Amin ditemui usai acara HUT Golkar di DPD Golkar NTB, kemarin.

Amin memandang, rencana tersebut perlu diliat dari segi teknis dan ekonomis. Jika hasil kajian dari pemerintah provinsi menyatakan tidak akan ada masalah maka hanya perlu langkah sinergi dengan pemerintah kabupaten untuk membahasnya. “Sekali lagi ini butuh kajian jangan terlalu cepat menyimpulkan. Jika menguntungkan kenapa tidak,” tandasnya.

Menurut Amin, pelabuhan ini merupakan salah satu infrastruktur yang sangat vital sebagai gerbang pintu masuk ke daerah Lombok. Selain bisa memajukan wilayah selatan, pindahnya pelabuhan juga akan diimbangi dengan dibangunnya fasilitas dermaga khusus kapal pesiar yang saat ini belum ada di Lembar. Jika hal itu terwujud maka kunjungan wisatawan asing akan semakin meningkat.

Sementara itu, Bupati Lobar H Zaini Arony mengatakan, rencana pemindahan ini sudah diajukan sejak tahun 2012 dan mendapat respons dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Salah satu alasan pemindahan Pelabuhan Lembar adalah karena kondisinya yang sudah sangat padat. Selain ada pelabuhan penyeberangan juga ada pelabuhan barang.

“Kita meminta dukungan pemerintah provinsi untuk menjadikan Lembar pelabuhan yang representatif,” ujar Zaini.

Ditambahkan, dengan dipindahkannya Lembar ke wilayah Sekotong dipastikan jarak tempuh penyeberangan menuju Bali semakin pendek yakni dua jam. Sehingga jarak darat akan sedikit lebih panjang dan itu akan memberi dampak positif yakni terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Di sepanjang jalan nanti akan banyak muncul tempat makan ataupun penginapan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bertambah.

Sumber: Lombok Post, Senin 28 Oktober 2013

GIRI MENANG-Kesiapan untuk menggelar tes CPNS K2 dinyatakan oleh Kepala BKD Lombok Barat (Lobar) HM Syukran. Pelaksanaan tes dijadwalkan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 3 November mendatang. “Seluruh persiapan sudah diselesaikan tinggal kita action saja minggu mendatang. Kita sudah lakukan koordinasi untuk tempat dan pengawas,” ujarnya.

Dari sisi pengawasan, BKD Lobar akan bekerja sama dengan dinas dikbud, yakni dengan meminta bantuan dari guru-guru yang berasal dari sekolah-sekolah yang digunakan sebagai lokasi tes CPNS tersebut. “Untuk lingkup Pemkab Lobar, kita sudah menggalang kerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian dan sebagainya. Insya Allah Pemkab siap untuk menyelenggarakan ujian seleksi CPNS dari tenaga honorer K2 Lobar,” tegasnya kembali.

Lokasi yang digunakan untuk tes ada dua sekolah yang berada di Kecamatan Gerung; SMP 1 dan SMA 1. Mendekati hari H, BKD akan turun langsung meninjau lokasi ujian. Tinjauan ini hanya untuk memastikan lokasi tersebut layak atau tidak digunakan untuk tes.

Mantan kepala dukcapil ini menjelaskan karena letak geografis Lobar dekat dengan lingkup Polda NTB, maka pihaknya mengakomodir untuk pendistribusian naskah ujian pada hari H pelaksanaan. “Ini demi keamanan dan efesiensi waktu,” tukasnya.

Sumber: Lombok Post, Senin 28 Oktober 2013

GIRI MENANG-Sistem transaksi online antara Pemkab Lombok Barat (Lobar) dengan wajib pajak (WP) tengah digodok pemda setempat. Sistem ini nantinya akan digunakan untuk meminimalisir adanya indikasi penyelewengan pajak daerah antar WP dengan oknum pemerintah di lingkup Pemkab Lobar.

“Sistem ini masih kita godok dan belum kita sosialisasikan ke masing-masing WP,” tandas Sekretaris DPPKD Lobar Fauzan Husniadi saat dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya kemarin.

Fauzan berharap sistem transaksi online ini akan dimulai per 1 Januari tahun 2014 mendatang. Karenanya saat ini pihaknya masih melakukan komunikasi dengan pihak Telkom selaku pemilik jaringan internet dan beberapa pihak bank yang sanggup menyediakan perangkat untuk melakukan transaksi online.

“Hasil studi banding di Malang dan Jakarta yang menye­diakan perangkat di masing-masing WP dari pihak bank, dan pemda hanya menyediakan server induk,” kata Fauzan seraya mengatakan bahwa bupati sangat menginginkan program ini segera dilaksanakan.

Keuntungan dari sistim transaksi on-line ini,lanjutnya,banyak sekali, seperti WP tidak lagi bisa melakukan mark-up pajak. Pemda juga bisa langsung memantau pajak yang harus dibayarkan WP setiap hari dan bulan sehingga uji petik dan rampung bisa dikurangi. “Nanti anggaran untuk untuk uji petik dan rampung bisa dialokasikan untuk melengkapi perangkat atau server di kantor,” imbuhnya.

Meski online, bukan berarti tidak bisa data-data dimanipulasi dengan kecanggihan tekhnologi saat ini. Karenanya perlu dilakukan intelegensi program pada perangkat yang dipasang dimasing-masing WP. “Bank sudah paham itu, pasti dia (bank, Red) sudah punya security standar,” ujarnya.

Untuk diketahui, pendapatan asli daerah (PAD) Lobar paling banyak dihasilkan melalui PHR (pajak hotel dan restoran) dan THM (tempat hiburan malam) yang berpusat di wilayah Kecamatan Batulayar. Tahun lalu, target PAD Lobar sebesar Rp 120 miliar dan terealisasi sekitar 93 persen. Tahun 2013 pada APBD Murni target PAD Lobar sebesar Rp 121 miliar dan ditambah pada APBD perubahan sebesar Rp 3 miliar sehingga menjadi Rp 124 miliar.

“Realisasi PAD sampai bulan September 2013 sebesar 70 persen dan diperkirakan pada akhir Desember menjadi diatas 90 persen,” cetus Fauzan seraya menambahkan bahwa secara presentase real­isasi memang terlihat rendah namun dari angka cukup signifikan.

Penambahan PAD sebesar Rp 3 miliar, kata Fauzan, dikejar hanya dalam tempo tiga bulan yakni Oktober-Desember. Meski demikian, pihaknya tetap optimis mendapatkan angka tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. “Jarang ada daerah yang realisasi PAD nya 100 persen,” kilahnya.

Ditanya, apakah ada penambahan obyek pajak sehingga dilakukan penambahan target? Fauzan mengatakan penambahan obyek pajak atau WP tetap ada setiap tahunnya namun penambahan itu bukan WP besar akan tetapi kecil, seperti sekelas spa, lesehan dan lain-lain.

“PT Teluk Mekaki kan baru mulai membangun, jadi belum besar PAD yang kita terima,” pungkasnya.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 26 Oktober 2013

GIRI MENANG-Kepedulian Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui disperindag setempat bekerjasama dengan TP PKK kabupaten terhadap masyarakat ditunjukkan dengan adanya kegiatan penyaluran bantuan bagi anak yatim. Sebanyak 400 paket sembako disalurkan kepada anak yatim di lima kecamatan.

Ketua TP PKK Lobar Hj Nanik Zaini Arony, kemarin, secara simbolis menyalurkan paket bantuan ini ke dua desa di dua kecamatan. Yakni di Dusun Bangli, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri serta Dusun Muhajirin, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi. “Ini bentuk kepedulian pemkab kepada masyarakat kecil. Masyarakat yang tidak menerima jangan iri hati yah, karena bantuan ini khusus diberikan bagi anak yatim,” ujar Nanik di sela-sela acara penyaluran bantuan.

Lima kecamatan yang tercatat menerima bantuan ini adalah Kediri, Labuapi, Kuripan, Gerung dan Lembar. Kecamatan Kuripan tercatat sebagai penerima terbanyak karena masing-masing kecamatan memang menerima jumlah paket sembako bervariasi. Penyaluran bantuan ini juga dirangkai dengan kegiatan pembinaan yang dilakukan TP PKK kabupaten. Hingga kemarin, tercatat hampir 600 dusun telah dikunjungi Nanik dari total 825 dusun yang ada di Lobar.

Sementara itu, Sekdes Dasan Baru, Mukrim menyambut baik pemberian bantuan sekaligus pembinaan yang dilakukan TP PKK. Menurutnya, meski kunjungan Nanik ke kampung ini sudah yang keempat kalinya, antusiasme masyarakat untuk bertemu dan mendapat pembinaan dari istri bupati itu tetap tinggi. ” Di desa kami ini ada tujuh dusun dengan jumlah sekitar 4.700 KK (kepala keluarga). Kami doakan semoga Ibu dan Bapak Bupati selalu diberi kesehatan agar bisa menjalankan aktivitas,” ujar Mukrim.

Seperti pembinaan yang biasa dilaksanakannya, Nanik di kunjungan tersebut juga menjelaskan ke masyarakat mengenai peran strategis PKK membangun daerah. Dia juga mengingatkan masyara­kat untuk memperhatikan pendidikan di internal keluarga agar bisa menghasilkan generasi yang cerdas dan santun.

‘’Kebersihan lingkungan juga harus di perhatikan termasuk juga para suami istri harus saling memahami peran serta tugas mereka masing-masing,” tandas Nanik.

Di akhir kegiatan, Nanik juga menyerahkan bantuan sejumlah dana di dua dusun yang dikunjungi. Yakni pertama di panitia pembangunan masjid di Dusun Bangli dan yayasan pendidikan di Dusun Muhajirin.

Sumber: Lombok Post, Selasa 22 Oktober 2013

GIRI MENANG-FK (Fakultas Kedokteran) UNRAM meresmikan program desa binaan di Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Minggu (20/10). Pro­gram ini merupakan untuk pertama kali dilaksanakan.

‘’Di Jawa, masing-masing fakultas memiliki desa binaan, kami ingin di NTB juga diterapkan,” kata Ketua BEM FK Unram Yos Akbar Irmansyah, kemarin.

Program ini, kata pemuda asal Sweta, Mataram ini, juga merupakan bentuk perwujudan salah satu tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Terlebih, KKN (Kuliah Kerja Nyata) bagi FK sudah ditiadakan. Ia berharap program ini dapat memberikan kontribusi terhadap para mahasiswa. ‘’Mereka bisa menjalin hubungan dengan masyarakat, mengabdi kepada masyarakat,” ujar mahasiswa FK semester VII ini.

Desa yang terpilih sebagai desa binaan FK tahun pertama ini adalah Desa Kuranji Dalang, Labuapi, Lombok Barat. Dikatakan Ika Putri Yuliani, ketua panitia program Desa Bi­naan, Kuranji Dalang merupakan desa dengan tingkat ODF (Open Defecation Free), atau kesadaran buang air besar di tempatnya, yang sedikit di Lombok Barat.

Kepala Puskesmas Perampuan Andang Sari mengatakan, berdasarkan hasil survey cepat yang baru-baru dilaksanakan, hanya 42,3 persen penduduk di Perampuan, Lombok Barat, yang memiliki jamban sehat. Dengan kata lain, 67,7 persen warga belum memiliki jamban sehat. Dari angka tersebut, jelas tingkat sadar sehat warga masih kurang.

Hadirnya mahasiswa FK UNRAM dengan program desa binaan ini, diharapkan Andang dapat menjadi fasilitator dalam mewujudkan masyarakat ODF di Desa Kuranji Dalang. Selanjutnya, ia juga berharap desa Kuranji Dalang dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. “Semoga kalian (mahasiswa) menjadi pemicu hidup bersih dan meningkatkan kesehatan masyarakat Kuranji Dalang,” katanya.

Pembantu Dekan III Ida Ayu Eka Widiastuti selaku wakil Dekan mengatakan, program desa binaan ini akan menjadi program berkelanjutan. Program-program yang dilaksanakan, nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Kuranji Dalang.

Di masing-masing dusun akan dibuat kader-kader untuk diberikan penyuluhan kesehatan. Setiap kader, kemudian diharapkan memengaruhi warga lain untuk hidup bersih. “Sehingga tujuan mewujudkan masyarakat ODF bisa tercapai,” kata Yos.

Sumber: Lombok Post, Selasa 22 Oktober 2013