Dalam Ajang UNESCO Award

MATARAM —Produk kerajinan asli asal Lombok Barat (Lobar) makin mendapat pengakuan nasional bahkan dunia. Baru-baru ini, produk keraji­nan kerang mutiara Lobar berhasil menjadi yang terbaik dalam kreasi kriya yang diselenggarakan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

Dalam ajang lomba produk kerajinan handycraft yang digelar 19 September lalu di Jakarta, kerajinan kerang mutiara meraih penghargaan kreasi kriya ter­baik untuk kategori material alami lain. Dengan prestasi ini, kerajinan kerang mutiara asal Desa Tegal Batulayar itu berhak mewakili Indonesia dalam ajang handycraft tingkat dunia yang digelar UNESCO.

Tidak hanya kerajinan kerangmutiara, produk kerajinan Lobar yang lain yang juga diturunkan dalam lomba tingkat dunia tersebut. Kerajinan itu adalah anyaman ketak asal Desa Batu Mekar Lingsar. Anyaman ketak berupa dulang saji ini berhasil meraih penghargaan kreasi kriya unggulan ketegori serat alam.

‘’Lobar mengirim dua produk ini, alhamdulillah keduanya berhasil juara dan berhak mengikuti lomba yang digelar UNESCO,” kata Kadisperindag Lobar H Joko Wiratno kepada Lombok Post, kemarin.

Menurut Joko, lomba kreasi kriya ini berlangsung sangat ketat. Masing-masing provinsi, mengirimkan sejumlah kerajinan andalan daerahnya. Tercatat sebanyak 225 produk kerajinan se Indo­nesia tampil dalam ajang tahunan terse­but. Namun, setelah diseleksi, hanya 10 produk kerajinan yang mendapatkan penghargaan dan berhak diikutkan dalam lomba tingkat nasional.

Keberhasilan ini menurutnya sangat membanggakan daerah berlogo Patut Patut Patju tersebut. Pasalnya, prestasi tersebut makin mengokohkan Lobar sebagai daerah penghasil produk kerajinan bermutu dan bernilai seni tinggi.

Sebelumnya produk kerajinan Lobar sudah beberapakali meraih penghargaan nasional bahkan intemasional. Bahkan dalam ajang tingkat intemasional tahun 2010 lalu, kerajinan dulang ketak berhias perak asal I.abuapi berhasil meraih peng­hargaan UNESCO Award.

‘’Prestasi ini membuat kami semakin bersemangat untuk terus melakukan pembinaan kepada para pengrajin,” tegasnya.

Joko mengungkapkan, Bupati Lo­bar DR H Zaini Arony dan Ketua Dekranasda Hj Nanik Zaini Arony sangat bangga atas prestasi tersebut. Bupati berharap kedepannya, produk- produk kerajinan khas Lobar lainnya juga dapat meraih prestasi yang sama, bahkan lebih baik. Dengan demikian, Lobar akan semakin dikenal sebagai daerah penghasil produk-produk hendycraft bermutu dan bernilai seni tinggi.

‘’Ujungnya hal ini diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan para pengrajin dan masyarakat Lobar pada umumnya,” ujar Joko.

Sementara itu, Efdalius Ruswandi, pengrajin kerang mutiara yang meraih penghargaan Dekreanas ini mengaku gembira atas prestasi tersebut. Dia men­gaku tidak menyangka hasil kerajinannya bisa menjuarai ajang yang diikuti ratusan pengrajin se Indonesia itu.

“Kami akan terus mengembangkan kerajinan ini agar semakin berkualitas dan semakin dikenal di tingkat nasional bahkan dunia,” imbuhnya, kemarin.

Efdalius mengaku, produk kerajinan buatannya tidak hanya kali ini saja meraih penghargaan nasional. Sebelumnya, kerajinan kerang mutiara buatannya meraih penghargaan BPPT tahun 2003 lalu sebagai produk dengan desain kriya terbaik. Selain itu dia juga meraih penghargaan nasional dalam ajang mutu manikam nusantara untuk kategori desain kontemporer terbaik.

Sumber: Lombok Post, Selasa, 1 Oktober 2013

Mataram – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat segera mengevaluasi investor yang menelantarkan tanah atau investor yang menguasai lahan namun tidak dimanfaatkan untuk aktivitas usaha.

“Kami evaluasi investor yang menguasai tanah di Lombok Barat, tetapi sampai saat ini belum membangun,” kata Bupati Lombok Barat H Zaini Arony, di Mataram, Selasa, usai menemui Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi di ruang kerja.

Zaini mengakui, salah satu topik pembicaraannya dengan Gubernur NTB itu yakni masalah penelantaran tanah oleh investor.

Ia mengatakan, gubernur meminta dirinya untuk segera mengevaluasi kinerja investor yang menguasai tanah tertentu di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

“Kalau memang investor itu tidak ada niat untuk membangun, maka harus diambil sikap. Kalau itu kewenangan gubernur maka akan disikapi, dan kalau kewenangan bupati maka saya diminta untuk menyikapinya secara tegas,” ujarnya.

Menurut dia, jika investor hanya menguasai lahan baik dalam bentuk Hak Pakai Lahan (HPL), Hak Guna Bangunan (HGU), maupun hak milik, namun tidak melakukan upaya nyata untuk menghasilkan kemajuan daerah maka hal itu layak disikapi secara tegas.

Wilayah Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah potensial untuk pengembangan sektor pariwisata dan pertanian.

“Kami segera evaluasi, dan bila mana perlu kami akan cabut izin-izin yang sudah kami keluarkan. Itu kebijakan tegas yang dapat ditempuh,” ujar Zaini.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Sajim Sastrawan mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB mendukung Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat yang mengusulkan pencabutan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki 10 investor.

Usulan BPN NTB itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Usulan BPN NTB itu ditempuh setelah peringatan lebih dari tiga kali terhadap investor yang teridentifikasi menelantarkan tanah.

Dalam Pasal 2 PP Nomor 11/2010, yang termasuk sebagai obyek tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

“BPN NTB mengusulkan pembekuan 10 izin pemanfaatan tanah tersebut karena sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang belasan tahun tidak dimanfaatkan. Pemprov NTB mendukung langkah itu,” ujarnya.

Sajim mengakui, semula Pemprov NTB berharap para bupati/wali kota yang melakukan pencabutan izin pemanfaatan lahan, namun harapan itu surut karena kebijakan pencabutan izin pemanfaatan lahan karena teridentifikasi menelantarkan tanah, rentan digugat.

Pemerintah provinsi mendorong kabupaten/kota untuk mencabut izin atas pengelolaan tanah yang ditelantarkan itu, namun para bupati/wali kota enggan karena sudah ada contoh kasus dipraperadilankan dan kalah.

Lahan terlantar

Versi BPN NTB, lahan investasi yang diterlantarkan pengusaha di wilayah NTB lebih dari 25 ribu hektare.

Sejak 2002, tercatat sebanyak 146 perusahaan atau lembaga berbadan hukum menelantarkan 187 bidang tanah yang luasnya mencapai 25.022 hektare lebih.

Tanah terlantar itu menyebar di 10 kabupaten/kota di wilayah NTB, dan terbanyak di wilayah Kabupaten Dompu yang mencapai 30 bidang tanah yang melibatkan 30 perusahaan/lembaga berbadan hukum dengan total luas tanah 12.158 hektare lebih.

Selain itu, 30 perusahaan atau lembaga berbadan hukum juga menelantarkan 14 bidang tanah yang total luasnya mencapai 1.007 hektare lebih, di Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian pula, 26 perusahaan/lembaga berbadan hukum yang menelantarkan 17 bidang tanah seluas 402 hektare lebih di Kabupaten Lombok Utara.

Tanah terlantar juga ada di kabupaten/kota lainnya seperti di Kota Mataram yakni satu bidang yang ditelantarkan satu perusahaan dengan luas tanah 0,2 hektere, dan tiga bidang tanah seluas 213 hektare lebih di Kota Bima yang ditelantarkan delapan perusahaan.

Dari 187 bidang tanah yang ditelantarkan itu terdiri dari 120 bidang tanah seluas 1.605 hektare lebih yang ditelantarkan 83 perusahaan/lembaga berbadan hukum, dengan status Hak Guna Bangunan (HGB).

Untuk pemanfaatan tanah yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU), tercatat sebanyak 45 bidang tanah seluas 17.225 hektare lebih, yang ditelantarkan 42 perusahaan/lembaga berbadan hukum.

Pemanfaatan tanah dengan status Hak Pakai Lahan (HPL) tercatat sebanyak empat bidang yang ditelantarkan tiga perusahaan/lembaga berbadan hukum dengan luas lahan 455 hektare lebih.

Selanjutnya, Hak Pengelolaan yang mencakup 11 bidang tanah seluas 2.634 hektare lebih yang ditelantarkan 11 perusahan/lembaga berbadan hukum.

Sementara tanah dengan status Izin Lokasi mencakup tujuh bidang tanah seluas 3.102 hektare lebih yang ditelantarkan tujuh perusahaan atau lembaga berbadan hukum.

Dari total 25.022 hektare lebih tanah terlantar itu, sebanyak 16 ribu lebih diantaranya yang diterlantarkan 40 perusahaan/lembaga berbadan hukum.

Keberadaan tanah terlantar yang cukup luas dan menyebar di berbagai kabupaten/kota itu, turut memberi andil terjadinya konflik agraria yang berkepanjangan.

Karena itu, Pemprov NTB terus berupaya mendorong kesuksesan program Proyek Operasi Nasional Pertahanan (Prona) dan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi (Larasati) yang dilaksanakan BPN.

http://www.antarantb.com/berita/25285/pemkab-lombok-barat-evaluasi-investor-terlantarkan-tanah

Mataram – Bupati Lombok Barat DR H Zaini Arony mengatakan, pihaknya semakin fokus mengembangkan dua sektor unggulan yakni pariwisata dan pertanian, guna membawa daerah itu ke arah yang lebih maju.

“Dua sektor itu yang akan difokuskan pengembangannya, apalagi Lombok Barat merupakan bagian dari Provinsi NTB yang berada pada Koridor V Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI,” kata Zaini, di Mataram, Selasa.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah NTB dituntut untuk mengimplementasikan MP3EIyang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 27 Mei 2011, sesuai keunggulan daerah.

Penjabarannya mengarah kepada program unggulan daerah yakni bidang pariwisata, pertanian-peternakan, dan perikanan dan kelautan.

Selain itu, NTB dituntut untuk menyusun rencana yang lebih pasti mengenai investor yang dapat mendanai pengembangan daerah.

Zaini mengatakan, pihaknya akan makin fokus mengembangkan pariwisata budaya dan bahari, serta wisata alam.

“Tiga komponen pariwisata itu akan menjadi perhatian kami, ke depan agar Lombok Barat tidak saja sebagai destinasi andalan Provinsi NTB, tetapi juga mampu bersaing dengan kabupaten lain di Indonesia,” ujarnya.

Ia menyebut kawasan pariwisata Senggigi, merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup dikenal di Indonesia.

Sementara kawasan pariwisata potensial lainnya di wilayah Kabupaten Lombok Barat, seperti di Sekotong yang didukung pulau-pulau kecil (gili) yang mempesona, sejauh ini belum dikembangkan secara optimal, sehingga akan digarap secara berkelanjutan.

“Selain pariwisata, kami juga makin fokus mengembangkan sektor pertanian, mengingat Lombok Barat sangat berpotensi menghasilkan manggis, duren dan rambutan. Maka ini menjadi andalan kami, selain peternakan,” ujarnya.

Zaini juga mengungkapkan bahwa sektor perikanan dan kelautan juga menjadi perhatian serius untuk dkembangkan, mengingat Lombok Barat memiliki garis pantai yang cukup panjang yakni 192 kilometer, dengan luas laut lebih dari 1.000 kilometer persegi, dengan potensi ikan tuna, lobster, dan jenis biota lainnya.

Zaini yang menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar NTB itu merupakan Bupati Lombok Barat periode 2009-2014, yang kembali terpilih untuk periode keduanya yakni 2014-2019 pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 23 September 2013.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat semestinya digelar di 2014 sesuai batas akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Periode 2009-2014, namun dipercepat setahun atau digelar di 2013, terkait Pemilu 2014.

http://www.antarantb.com/berita/25286/lombok-barat-fokus-kembangkan-pariwisata-dan-pertanian

GIRI MENANG-Meraih juara pertama dalam LKS (Lomba Keterampilan Siswa) SMK tingkat provinsi NTB 2013, bidang agronomi, budidaya tanaman, tidak pernah terbayang sebelumnya dalam benak Andi Nugraha, siswa SMKN 1 Kuripan. Karena ajang tahunan itu baru kali pertama diikuti remaja asal Cianjur, Jawa Barat ini. Belum lagi, ia harus menyaingi siswa se-Lombok Barat untuk dapat bertanding di tingkat provinsi. Sementara, di ajang LKS Provinsi ia juga harus mengalahkan siswa-siswa terbaik kiriman seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Barat.

“Gak nyangka bakalan dapat juara”,kata remaja kelahiran 28 Januari 1995 ini.

Karena prestasi tersebut, Andi, sapaan akrabnya, berhak mewakili NTB dalam ajang LKS SMK tingkat nasional di Jakarta, 21 September ini. Hal tersebut benar-benar membuat remaja yang kini duduk di bangku kelas XII ini sangat senang. Dia bisa meneruskan perjuangan kakak-kakak kelasnya untuk mempertahankan juara dari tahun ke tahun di tingkat provinsi.

“Bisa membagakan sekolah juga”,tutur siswa jurusan ATPH (Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura) ini. Selain itu, pecinta sepak bola ini juga bisa membuktikan bahwa jurusan ATPH bisa mengukir prestasi. Meski, jurusan ini termasuk minim peminat.

Awal mula, putra dari Ayi Ma’mun dan Ani Nuraini ini memilih merantau dari Jawa ke Gumi Sasak, adalah karena menimbang ayah dan ibunya yang hanya seorang petani dan ibu rumah tangga. Menurutnya, orang tuanya tidak mampu untuk membiayai sekolah lanjutan. Setelah menyelesaikan sekolah di SMPN 1 Cikolong Kulon, Cianjur, Jawa Barat, ia diajak kakaknya yang alumni SMKN 1 Kuripan untuk bersekolah di SMK tersebut. “Tanpa harus menempuh bangku kuliah. Kita bisa bekerja langsung”, katanya.

Dikatakan, mayoritas penduduk NTB adalah petani, ia pun memilih jurusan ATPH ini. Karena kaya akan hasil pertanian, lowongan kerja, menurut Andi, juga luas dan sangat dibutuhkan.

“Kakak yang ngajak disini juga langsung kerja di tempat prakerin (praktik kerja industri, red)”,tuturnya.

Sumber: Lombok Post, Jum’at 20 September 2013

GIRI MENANG-Para ibu rumah tangga (IRT) di NTB belum banyak dibina untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman bernilai ekonomis. Untuk mengoptimalkan ptensi itu, Balai Pengkajian teknologi Pertanian (BPTP) NTB memulai pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRLPL) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). salah satunya di Dusun Dasan Belo, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar.

“KWT (Kelompok Wanita Tani) di sini terbilang maju, bahkan memulai kegiatan pengembangan tanaman seperti sayur-mayur mampu menyedot puluhan anggota,” ujar penanggungjawab program M-KRPL M. Nazam di sela-sela acara temu lapang dengan stakeholder dan kelompok tani, kemarin.

Temu lapang bertujuan untuk mensosialisasikan hasil kegiatan BPTP kepada masyarakat. Sementara itu, tujuan M-KRPL ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan rumah tangga dalam budidaya tanaman sayuran dan membantu mengurangi biaya rumah tangga.

“Terlebih lagi hasil M-KRPL bia dijual lagi untuk menambah penghasilan ibu rumah tangga,” jelasnya.

Untuk wilayah NTB sendiri jumlah kelompok binaan BPTP sebanyak 24 KWT dan kelompok tani di 24 desa yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Sedangkan di Lobar baru 2 kelompok yakni di Kecamatan Lembar dan Kecamatan Kuripan. “Program kita, satu tahun satu kelompok,” paparnya.

Kedepan, pemanfaatan pekarangan seperti ini akan banyak dikembangkan di masyarakat karena begitu besar manfaat yang diperoleh.

Sementara itu, Ketua KWT Karya Wanita Tani Dusun Dasan Belo, Kecamatan Lembar, Siti Hardiana menyatakan KWT di kampungnya terbentuk pada tahun ini. Mereka mengembangkan 14 macam sayuran sejak Juni 2013 lalu, dan sekarang sudah bisa dipanen sebagian. “Selain dari bantuan BPTP, warga juga secara swadaya mencari bibit-bibit sayuran,” ujarnya.

Sumber : Koran Lombok Post, Kamis 19 September 2013

GIRI MENANG-Sebanyak 1475 kelompok tani (poktan) di Lombok Barat (Lobar) telah mengantongi SK register. Pemberian registrasi kepada poktan dilakukan kemarin.oleh Bupati H Zaini Arony di halaman kantor Bapeluh setempat.

Acara yang menyedot kehadiran sekitar 2.000 lebih petanim, wanita tani dan penyuluh di Lobar itu berlangsung sederhana. Di kesempatan itu. para petani secara tersirat juga menyatakan dukungannya agar bupati bisa melanjutkan kembali pembangunan di Lobar untuk lima tahun ke depan.

Menanggapi hal itu, Bupati H Zaini Arony yang didaulat memberi sambutan mengakui jika waktu lima tahun yang diberikan untuk menahkodai Lobar belum cukup untuk memberi hasil yang maksimal. Meski telah berhasil membawa perubahan khususnya di sektor pertanian, Zaini butuh tambahan waktu untuk menyempurnakan dan melanjutkan program yang telah bergulir.

Kandidat petahana itu mengungkapkan Lobar hingga saat ini mampu mempertahankan rekor surplus beras. Jika di 2009 jumlah produksi padi hanya 148 ton, di 2012 mengalami kenaikan menjadi 171 ton. ^“Ini berkat kerja keras semua pihak. Baik dari penyuluh yang bekerja serta gencarya pembukaan lahan baru,” ujamya.

Alumni Universitas Negeri Malang ilu juga mcnyambut baik adanya program registrasi kelompok tani. Hal ini menurutnya, sangat penting agar bantuan atau pengembangan pada kelompok tani oleh pemerintah bisa dilakukan secara terarah.

^“ Di 2014 mendatang kami akan membangun pasar khusus agro yang disebut sasaka agro. Nantinya seluruh produksi tani bisa dipasarkan disini”, kata bupati.

Sementara itu. Kepala Bapeluh H Najib dalam laporannya mengatakan, salah satu misi pihaknya dalam mengawal pembangunan pertanian adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas andal. berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Salah satu wujud implementasi dari misi tersebut adalah melakukan pembinaan dan pcngembangan poktan di semua sektor.

‘’Untuk bisa melakukan pembinaan yang baik terarah dan terukur maka registrasi kelompok merupakan keniscayaan,” ujarnya.

Dalam rangka menunjang kegiatan di bidang penyuluhan. bapeluh juga telah berhasil menuangkan dua kebijakan yang sangat penting dan fundamental. Yakni Perbup No 33 tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Penyuluhan dan SK Bupati Lobar No 1183/27/Bapeluh/VI/2013 tentang Penetapan Register Kelompok Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

‘’Kami juga mengucapkan terimakasih ke bupati atas perhatian yang diberikan kepada penyuluh THL yang selama dua tahun terakhir telah memberikan tambahan honor selama dua bulan,” bebernya.

Sumber: Lombok Post, Selasa 3 September 2013

GIRI MENANG-Masa kampanye masing-masing pasangan calon (paslon) Bupati-Wakíl Bupati Kabupaten Lombok Barat (Lobar) akan dimulai 6 September mendatang. Namun sebelum masa kampanye dimulai, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lobar terlebih dahulu akan mengundang masing-masing paslon untuk melaksanakan deklarasi pemi­lukada damai pada Jumat, 5 September mendatang.

Di kesempatan itu, para calon akan menyatakan komitmennya mendukung pemilukada damai. Pembacaan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) dari KPK juga akan dilakukan. “Kalau tidak ada halangan salah satu unsur pimpinan KPK akan hadir,” kata Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri usai rakor persiapan deklarasi pemilukada damai di aula kantor KPU kemarin.

Deklarasi pemilukada damai akan dilaksanakan di lapangan Bencingah Agung pukul 14 Wita. KPU akan membatasi jumlah pendukung paslon. Secara resmi mereka mengundang 200 peserta dari empat paslon atau masing-masing paslon maksimal membawa 50 orang termasuk di dalamnya pengikut dan pendukung.

Sekadara informasi, empat pasangan calon rencananya akan memulai masa kampanye tanggal 6-19 September atau hanya 14 hari. Masing-masing paslon akan diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye di lima zona yang sudah ditentukan KPU Lobar yakni zona 1 meliputi Kecamatan Sekotong-Lembar,zona 2 Gerung-Kuripan, zona 3 Kediri-Labuapi, zona 4 Gunungsari- Batulayar dan zona 5 Narmada-Lingsar. “Kita sudah atur waktu untuk kampanye dan masing-masing paslon ada yang mendapatkan jadwal pagi dan siang,” ujarnya.

Dalam melakukan kampanye lanjut Suhaimi, masing-masing paslon atau tim sukses (timses) harus melaporkan titik keberangkatan dan titik kembalinya serta jumlah massa yang akan diikutkan dalam kampanye kepada aparat keamanan. Seperti kepolisian agar pengamanan dan pengawalan bisa dilakukan.

Selain itu KPU juga sudah berkoordinasi dengan aparat kepoli­sian bahwa setiap masa pendukung paslon tidak diperkenankan untuk melakukan konvoi dijalan raya. Pasalnya konvoi selain bisa mengganggu arus lalu lintas juga bisa memancing kericuhan antar pendukung. “Pokoknya jika ada yang melakukan kampa­nye diluar ketentuan dan jadwal akan ditindak tegas,” tegasnya.

Sementara itu, sehari setelah deklarasi pemilukada damai atau awal masa kampanye yakni tanggal 6 September akan dilaksanakan pemaparan visi misi seluruh Paslon dalam paripuma istimewa DPRD Lobar. “Karena acaranya hari Jumat dan jam masuk kantor anggota dewan mulai pukul: 09.00 Wita, maka acaranya dilaksanakan selesai Salat Jumat,” ujar Ketua DPRD Lobar H Umar Said.

Karena merupakan rapat paripurna istimewa dan terbuka bagi umum, maka DPRD tidak bisa membatasi hadirin yang hadir namun tentunya disesuaikan dengan daya tampung gedung. “Kalau bisa hadirin yang masuk ruangan dibatasi agar pengamanan dari kepolisian bisa dimaksimalkan,” tandas Kabag Ops Polres Lobar Kompol Erwin Suwondo.

Erwin juga mengingatkan KPU agar dalam setiap acara yang mengundang masa pendukung paslon, pantia memberikan nama-nama undangan. Tujuannya agar saat memasuki acara bisa dibatasi jumlahnya sehingga kejadian seperti acara pencabutan nomor urut tidak terulang.

“Minimal panitia mendampingi kita di pintu masuk lebih- lebih pada saat debat kandidat,” cetusnya.

Sumber: Lombok Post, Selasa 3 September 2013