JAKARTA – Peraih Ramon Magsaysay Award 2011, TGH Hasanain Juaini kembali mengukir prestasi di bidang lingkungan.  Kali ini Pimpinan Pondok Pesantren, Nurul Haramain, Narmada, Lombok Barat, NTB itu meraih penghargaan bidang lingkungan Green Local Hero.

Anugerah ini diberikan dalam acara Indonesia Green Award (IGA) 2012 yang digelar oleh The La Tofi School of CSR bersama Majalah BISNIS & CSR. IGA sudah ketiga kalinya diberikan sejak 2010 lalu. Kali ini penerimanya adalah para individu, korporasi, lembaga pemerintah atau komunitas yang konsen terhadap isu-isu lingkungan.

Maksudnya, mereka yang melakukan upaya nyata untuk memperbaiki kondisi alam di Indonesia. Tujuannya tak lain untuk terus menghargai dan memotivasi tumbuhnya kesadaran bersama untuk terus menjaga dan melestarikan alam yang akan diwariskan untuk generasi mendatang.

Ada 21 katagori yang diberi award dalam malam penganugerahan yang berlangsung Selasa (10/7)  malam di Hotel Indonesia Kempinsky, Jakarta. Kategorinya antara lain Green Manufacture, Green Mining, Green Energy, Green Automotive, Green Pharmacy, Green Consumer Product, Green Agro Industry, Green Forestry, Green Banking, Green Insurance, Green Telecommunication, Green Transportation, Green Real Estate, Green Hotel, Green Hospital, Green Province, Green City, Green School, Green Campus, Green Media dan Green Local Hero.

Untuk katagori terakhir merupakan satu tambahan katagori baru yang diberikan untuk tokoh penggerak lingkungan di pelosok nusantara yakni Green Local Hero. Katagori ini pula yang diraih Hasanain.

Seperti diketahui sebelumnya, Hasananin Juaini sejak lama merintis program rehabilitasi lingkungan melalui upaya reboisasi. Melalui Ponpes yang dipimpinnya, pria kelahiran  17 Agustus 1964 itu menggerakkan masyarakat sekitar agar mau turun tangan menghijaukan kembali areal hutan di kawasan Narmada Lombok Barat.

Adanya keterlibatan masyarakat melalui siklus yang terus menerus setidaknya telah mampu merubah kegiatan pelestarian alam ini menjadi budaya sehari-hari. Sementara untuk bibit pohon Ponpes tersebut memproduksi sendiri dengan melibatkan para santri dan menjadi bagian dari mata pelajaran.

Tanaman-tanaman inilah yang kemudian didistribusikan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan secara cuma-cuma. Kelak kegiatan inilah yang membuat Ramon Magsaysay Award Foundation (RAMF) memberi nilai lebih untuk Hasanain sehingga layak mendapatkan Ramon Magsaysay Award tahun 2011

Sementara terkait award dari La Tofi, Hasanain menyebutnya sebagai dorongan untuk berupaya lebih banyak lagi bagi lingkungan. “Besok saya akan ke Bogor, kita mau belajar mengenai pembangunan dan pengelolaan Kebun Raya, kita akan membangun  Kebun Raya di Lombok,” ujarnya usai penganugerahan tersebut di Hotel Indonesia Kempinsky, Jakarta.

Selain Hasanain ada tiga tokoh penggerak pelestarian lingkungan yang juga mendapatkan anugerah dalam katagori ini yaitu. Erni Suhaina, penggerak komunitas kreatif di Cilacap yang mampu memanfaatkan  sampah dan limbah tak berguna lainnya untuk perekonomian masyarakat.

Kemudian ada Haji Chairudin atau yang akrab disapa Bang Idin. Ia merupakan sosok yang tak kenal lelah merawat Kali Pesanggerahan, Jakarta agar mampu bermanfaat lebih besar bagi warga sekitar. Selain itu ada juga Nur Alam, aktivis penggerak lingkungan asal Sulawesi Tenggara.

Sementara La Tofi selaku Chairman La Tofi School of CSR menyebut Hasanain memiliki kesungguhan dan keberhasilan dalam menggerakkan pelestarian alam melalui ponpes yang dimilikinya. Menurutnya, hal ini sangat menarik dan mampu membudayakan kesadaran lingkungan di masyarakat sekitar.

“Tuan Guru (Hasanain) itu mampu mengaplikasikan ajaran agama ke dalam kegiatan pelestarian lingkungan, lebih dari itu dia, memulai dengan mencontohkan kemudian mengajarkan dan menyebarluaskannya di masyarakat,” ujar pria kelahiran Bima ini.

Acara ini sendiri dihadiri Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Hadir juga Guru Besar Manajemen Lingkungan ITB Prof. Ir. Surna Tjahja Djajadiningrat selaku ketua dewan juri beserta undangan lainnya.(zul/jpnn)

http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=133433

Mataram, 11/7 (ANTARA) – Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengupayakan mutiara khas Lombok “menjamur” di pasar internasional Hawai, yang diperdagangkan lintas negara.

“Sudah ada pengusaha Hawai yang banyak membeli mutiara khas Lombok dan akan menjualnya di pasar internasional Hawai, sehingga kami terus mendorong transaksinya,” kata Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) NTB Lalu Bayu Windia, di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, sejumlah investor Hawai juga hadir dalam lelang mutiara yang digelar di Pulau Lombok, NTB, pada 2011 dan 2012, dan cukup mendominasi pembelian mutiara Lombok.

Bahkan, seorang pengusaha asal Hawai yakni Ricard Smith, diberi apresiasi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu, karena telah banyak berperan dalam menggerakkan pembeli mutiara dari negaranya.

“Kami terus mendorong perdagangan mutiara lintas negara itu, antara lain melalui pengusaha asal Hawai yang banyak membeli mutiara Lombok untuk dijual di negaranya,” ujarnya.

Bayu meyakini perdagangan mutiara Lombok di Hawai dapat berjalan lancar, mengingat mutiara yang menjadi primadona dunia yakni Mutiara Laut Selatan (South Sea Pearl) diyakini berasal dari NTB.

Sejumlah negara pernah mengklaim Mutiara Laut Selatan itu merupakan produk negara itu, padahal populasi Mutiara Laut Selatan didominasi dari perairan Pulau Lombok, NTB dengan 27 jenis warna yang dihasilkan. Tiga warna yang paling diminati yakni emas, perak dan perunggu.

Dengan demikian, “South Sea Pearl” yang ada Australia, Tahiti, dan Hawai, diyakini berasal dari Indonesia karena banyak ditemukan jenis mutiara itu di perairan Pulau Lombok.
“Dalam berbagai kesempatan, kami selalu promosikan bahwa ‘South Sea Pearl’ berasal dari Lombok, agar pengusaha dari berbagai negara dapat membuktikannya,” ujarnya.

Hasil penelitian Kementerian Kelautan dan Perikanan, mutiara produk NTB diklasifikasikan dalam golongan A (kualitas tinggi), B (sedang) dan C (rendah). Klasifikasi A memiliki nilai jual Rp1 juta/gram, B Rp150 ribu/gram dan klasifikasi C sebesar Rp100 ribu/gram.

Sedangkan versi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, jumlah perajin mutiara di wilayah NTB telah mencapai 2.000 orang lebih, terbanyak di Pulau Lombok.

NTB merupakan daerah potensial pengembangan mutiara dengan daya dukungan lahan 19.056 hektare yang dapat memproduksi rata-rata sebanyak 600 kilogram/tahun.

Sekitar 10-30 persen dari total produksi mutiara NTB setiap tahun diantarpulaukan ke Surabaya dan Jakarta untuk selanjutnya diekspor ke berbagai negara oleh 38 orang pengusaha mutiara.
Lokasi budidaya mutiara di Lombok seperti di Pantai Sekotong, Pemenang, Senggigi, Lombok Timur, Sumbawa, dan Bima. (*)

http://www.antaramataram.com/berita/?rubrik=3&id=22497

Mataram, 11/7 (ANTARA) – Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram (Unram) terus melakukan pembinaan terhadap sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi produsen tepung singkong fermentasi agar usahanya bisa berkembang.

Peneliti di Pusat Kajian Makanan Tradisional (PKMT) Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Unram Prof. Sri Widyastuti, M.App.Sc, Ph.D, di Mataram, Rabu, mengatakan para pelaku UMKM produsen tepung singkong fermentasi yang menjadi binaannya tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur.

“Pembinaan yang kami lakukan berupa transfer teknologi fermentasi tepung singkong. Pembinaan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan sekarang kami berupaya mencarikan dana bantuan untuk permodalan dan pemasaran,” katanya.

Ia mengatakan, produk tepung singkong yang sudah difermentasi itu sudah dipasarkan oleh para pelaku UMKM kepada sejumlah pengusaha yang memproduksi beraneka kue, termasuk Dharma Wanita Unram.      Produk tepung singkong fermentasi itu sudah dikemas rapi dan memiliki merek sesuai dengan keinginan masing-masing produsen.

Unram juga sudah memfasilitasi agar produk pengganti tepung terigu dan tepung beras tersebut memperoleh izin produksi dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB.

Sri menyebutkan, Kelompok Wanita Karya, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, merupakan salah satu dari 20 kelompok binaan yang khusus memproduksi produk pangan lokal berbahan baku singkong.

Kelompok tersebut memiliki anggota sebanyak 10 orang yang sebagian besar perempuan. Mereka diberi pelatihan cara memproduksi tepung singkong yang memenuhi standar kesehatan sehingga bisa diterima oleh konsumen. Program pelatihan tersebut bekerja sama dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB.

“Kelompok Wanita Karya yang sudah dibina lebih dari dua tahun itu sekarang  mampu memproduksi tepung singkong satu kuintal per hari,” katanya.

Meski demikian, kata dia, produk yang dihasilkan kelompok binaannya masih sulit dipasarkan di tingkat lokal karena minimnya konsumen yang mengetahui produk itu.

Pemasaran produk selama ini masih terbatas pada beberapa konsumen yang datang langsung membeli untuk keperluan membuat kue dengan harga Rp6.000/kg, atau jauh lebih murah dibandingkan dengan harga tepung terigu yang mencapai Rp7.500/kg.

Sri berharap instansi pemerintah terkait untuk membantu mempromosikan dan melatih kelompok binaannya terutama dalam pengemasan.

“Para pelaku UMKM yang memproduksi tepung singkong fermentasi belum memiliki manajemen bisnis yang kuat. Untuk itu kami tidak hanya memberikan pembinaan dari sisi teknologi, tapi juga manajemen pengelolaan usaha dan mencarikan bantuan modal,” ujarnya. (*)

kirim berita

http://www.antaramataram.com/berita/?rubrik=3&id=22505

Minggu, 08 Juli 2012 16:27 – Laporan Awaludin

Mataram, 8/7 (ANTARA) – Badan Kehormatan Rakyat Nusa Tenggara Barat meminta semua tempat hiburan malam ditutup selama bulan suci Ramadhan ditutup untuk  memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi umat Muslim menjalankan ibadah.

Ketua Badan Kehormatan Rakyat (BKR) NTB H Mesir Suryadi di Mataram, Minggu mengatakan, tempat-tempat hiburan malam, seperti kafe, bar dan tempat karaoke serta panti pijat perlu ditutup sementara selama bulan suci Ramadhan agar tidak mengganggu umat Islam menjalankan ibadah.

“Kita semua termasuk umat Islam sendiri hendaknya menghormati bulan suci Ramadhan dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketenangan umat Muslim dalam menjalankan berbagai ibadah selama Ramadhan,” katanya.

Ia mengatakan, kalau umat Islam sendiri memberikan contoh yang baik, maka umat lain juga akan lebih menghormati dan memelihara ketertiban selama bulan suci Ramadhan.

Dalam kaitan itu, katanya, aparat juga harus memberikan sosialisasi jauh hari sebelum bulan suci Ramadhan tiba agar tempat-tempat hiburan malam tidak beroperasi selama Ramadhan.

Menurut Mesir, sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh pengelola tempat hiburan, seperti di kawasan wisata Senggigi untuk meminta mereka tidak membuka tempat hiburan selama bulan suci Ramadhan agar nanti tidak alasan mereka tidak mengetahui ada larangan tersebut.

Dai mengatakan, jangan sampai setelah memasuki bulan suci Ramadhan baru dilakukan penertiban dengan cara-cara yang mengedepankan tindakan kekerasan misalnya merusak tempat hibuarn malam.

“Dengan cara ini kita yakin mereka akan menghormati bulan suci Ramadhan dengan tidak membuka tempat hiburan selama bulan suci Ramadhan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan tenang,” ujarnya.

Badan Kehormatan Rakyat adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh sejumlah tokoh lintas agama, partai politik dan etnis dalam rangka memberikan masukan dan mengkritisi program pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat. (*)

Sumber : http://www.antaramataram.com/berita/?rubrik=5&id=22467

Senin, 09 Juli 2012 14:59 – Laporan Anwar Maga

Mataram, 9/7 (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperbaharui data keberadaan pulau guna memperjelas jumlah pulau untuk disahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).

“Tahun ini dilakukan pembaharuan data pulau sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri guna memperjelas keberadaannya, karena mungkin saja ada pulau kecil yang lenyap karena peristiwa alam,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Lalu Sajim Sastrawan, di Mataram, Senin.

Ia mengatakan, NTB memiliki 280 buah pulau yang menyebar di 10 wilayah, termasuk dua pulau besar yakni Pulau Lombok dan Sumbawa.

Di Kabupaten Lombok Barat terdapat 38 buah pulau, Lombok Tengah 20 buah pulau, Lombok Timur 35 buah pulau, Sumbawa Barat 15 buah pulau, Sumbawa 62 buah pulau, Dompu 23 buah pulau dan Bima sebanyak 84 buah pulau.

Pulau di wilayah terluar NTB yakni Pulau Sophia Louisa diganti menjadi Pulau Sepatang dan secara administrasi berada di wilayah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Pulau terluar itu merupakan bagian dari 92 pulau terluar di wilayah NKRI yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2002 tentang Titik-titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan RI.

Sebanyak 280 buah pulau di wilayah NTB itu merupakan bagian dari 13.466 pulau di Indonesia versi Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada hasil survei geografi dan toponimi yang berakhir pada tahun 2010.

Hasil survei yang dilakukan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Rupabumi, sejak 2007 hingga 2010 itu, telah dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Daftar nama rupabumi (gasetir) pulau di Indonesia sejumlah 13.446 itu telah dikantongi  United Nations Groups of Experts on Geographical Names (UNGEGN).

“Data itu sudah lebih dari dua tahun, dan setiap tahun perlu ada pembaruan data untuk memastikan keberadaan pulau-pulau tersebut. NTB pun demikian, melakukan pembaharuan secara terkoordinasi,” ujarnya.

Sajim mengakui, Pemprov NTB mengandalkan pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaharui data keberadaan pulau-pulau yang dimiliki masing-masing daerah otonom, karena tidak mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program pembaharuan data pulau itu.

Pembaharuan data jumlah pulau itu, juga sekaligus mengecek penamaan rupabumi yang dilaporkan sudah rampung untuk 280 buah pulau di wilayah NTB itu.

“Mungkin saja dalam beberapa tahun terakhir ini ada pulau yang tenggelam karena peristiwa awal seperti terkikis akibat hantaman gelombang atau akibat gempa tektonik. Makanya, perlu diperbaharui datanya,” ujarnya. (*)

Sumber : http://www.antaramataram.com/berita/?rubrik=5&id=22475