Giri menang, 8 Juni 2020-Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengingatkan agar pendistribusian JPS bagi masyarakat terdampak Covid-19 mengutamakan produk lokal. Dikatakan, pihaknya selalu berhati-hati dan memikirkan secara cermat ekses dari pendistribusian tersebut mengingat dinamika yang timbul akibat itu sudah pasti ada. Karena itu bupati sejak awal berusaha mengatur skema pembagian JPS tersebut dengan memikirkan dampaknya di lapangan.

“Karena itu pentingnya sejak awal dalam pendistribusiannya Pemda melibatkan Bumdes di setiap desa untuk dimaksimalkan dalam penyediaan bahan-bahan sembako dalam paket JPS tersebut dengan mengakomodir produk-produk masyarakat lokal. Tujuannya bagaimana Bumdes itu tidak hanya sekedar lambang saja, namun diiringi dengan aktivitas usaha yang setidaknya bisa memberikan kemanfaatan bagi warga desa. Dengan kita berdayakan Bumdes, tentu akan lebih hidup dalam mengelola usahanya,” kata bupati pada rapat evaluasi penyaluran JPS dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Barat, Senin (8/6) di ruang rapat Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, Giri Menang, Gerung.

Bupati menambahkan, dengan memanfaatkan Bumdes sebagai media penyalur JPS tersebut ke depannya akan menjadi contoh bagi desa-desa lain dan menjadi sebuah kesuksesan yang perlu ditiru dan menjadikannya lebih baik di masa-mada datang.

“Terus terang saja pola pendistribusian JPS melalui Bumdes ini sangat diapresiasi oleh Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan pihak Kemdes meminta Perbub yang mengatur hal ini. Kita tentu berharap pola seperti ini akan sukses dan lebih baik di masa yang akan datang dan harapannya menjadi contoh bagi desa-desa lainnya secara nasional,” harap bupati.

Menyinggung wacana merubah atau mengganti item produk dalam paket JPS, bupati mengaku kesulitan mengubah item dimaksud. Termasuk item telur yang dianggap cepat rusak, namun oleh pemda sebelumnya sudah diantisipasi. Salah satu bentuk antisipasi pengadaan itu dengan menunjuk Bumdes itu sendiri. Pasalnya Bumdes lebih dekat dilihat dari segi waktu dan pembelian bahan karena bisa dicari dari hasil produk masyarakat. Dengan demikian tidak terjadi keterlambatan ataupun kerusakan.

Bupati juga menyebut bantuan langsung tunai -dana desa (BLT-DD) yang didistribusikan ke masyarakat juga penuh dinamika yang dialami para Kades ataupun para Kadus. Dimana semua masyarakat menuntut harus dapat meski sebelumnya juga menerima dari bantuan lain. Karena itu Kades seringkali berkreasi membagi jatah yang seharusnya ke satu orang dipecah ke satu orang penerima lainnya yang masih layak untuk memperolehnya.

Agar sesuai SOP dan tidak melanggar hukum, bupati sesuai saran Kapolres Lombok Barat, mempertimbangkan pembagian ke orang lain yang betul-betul berhak menerimanya, namun dengan sarat harus dibuatkan surat pernyataan. Solusi ini bisa dilakukan, tapi tidak dianjurkan.

Bupati meminta kepada tim untuk memastikan secara detail apa yang terjadi di lapangan terkait dengan pendistribusian JPS ini terutama kesimpangsiuran data agar menjadi lebih baik dan akurat. Inspektorat diminta untuk segera mengkomunikasikannya dengan Dinas Sosial Lombok Barat

“Saya yakin jika data akurat maka persoalan bisa diselesaikan secara baik. Bahkan saya mengeluarkan SE Bupati bagi para Kades untuk mencoret kalau ada masyarakat yang memiliki kartu tapi tidak layak untuk mendapatkannya,” ujarnya.

Inspektur Kabupaten Lombok Barat H Ilham mengungkapkan, pada rapat tersebut dibahas evaluasi penyaluran JPS Covid-19 dan BLT DD tahap pertama, rencana penyaluran JPS Covid-19 tahap kedua, rencana monitoring persiapan penyaluran tahap kedua di Bumdes dan rencana pemantauan pelaksanaan JPS tahap kedua.

Giri Menang, 7 Juni 2020–Wacana Pemda Lombok Barat melalui Dinas Pariwisata (Dispar) membuat kajian untuk membuka kembali tempat-tempat wisata disambut baik oleh kalangan pelaku wisata.

“Kita di Lombok Barat sedang melakukan kajian untuk membuka secara perlahan tempat-tempat wisata yang ada di Lombok Barat,” Kata Kepala Dispar Lombok Barat, H.Saepul Akhkam seperti yang dimuat di salah satu media cetak beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kades Sesaot Yuni Hariseni, Minggu (7/6) mengatakan rencana Pemerintah Derah (Pemda) melalui Dinas Pariwisata Lombok Barat akan membuka tempat wisata umumnya di Lobar dan khususnya destinasi yang ada di Sesaot, Pakuan dan Buwun Sejati (Sekawan Sejati) dinantikan.

“Memang kalau kita lihat, sudah tiga bulan para pelaku wisata khususnya di Pusat Rekreasi Masyarakat (Purekmas) itu memang terdampak dengan perekonomian masyarakat,” aku Yuni.

Dia menambahkan, para pengelola dan para pelaku wisata ini sering sekali menanyakan bahwa kapan akan dibukanya kembali.

“Akan tetapi ketika kita akan membuka tempat wisata ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) bahwa kita belum diberikan untuk membuka kembali. Namun misalnya wisata ini akan dibuka, tentunya persiapan dari masyarakat kami khususnya di Desa Sesaot harus betul dari pengelola dan pelaku wisata akan menyiapkan standar Protokol Kesehatan Covid-19,” katanya.

Menurut dia, untuk standar Protokol Kesehatan Covid-19 di obyek wisata akan menyiapkan berupa Alat Pelindung Diri (APD), Alat Thermogun, tempat cuci tangan, hand sanitizer dan himbauan yang harus diberikan kepada para pengunjung.

“Namun ada kekhawatiran juga ketika wisata ini dibuka dan kami prediksi para pengunjung akan membludak dalam artian banyak pengunjung yang datang berwisata,” tuturnya.

Selain itu kata dia, ketika wisata ini akan dibuka pihak pengelola akan siap menerapkan pembatasan pengunjung, melakukan pengukuran suhu tubuh kepada pengunjung, pengunjung wajib pakai masker dan membatasi jam kunjungan kepada pengunjung untuk berwisata.

“Pasti kita tetap menerapkan bagaimana pola hidup bersih dan standar Protokol Kesehatan untuk memutus penyebaran Covid-19 ini,” jelasnya.

Dia juga menegaskan, untuk pedagang yang berjualan di tempat wisata tetap akan mengarahkan dengan pola hidup bersih, memakai masker dan sarung tangan.

“Dengan rencana dibukanya kembali wisata ini, otomatis akan berdampak untuk menghidupkan kembali perekonomian di masyarakat,” harapnya.

Hal senada juga dikatakan Kades Buwun Sejati, Muhidin, jika kebijakan dari Dinas Pariwisata sudah mulai membuka kembali wisata dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Saya selaku kades akan siap melakukan penataan termasuk menyiapkan arahan dari dinas untuk membuka wisata,” katanya.

Dia menyebut, jika wisata ini buka kembali masyarakat akan menerima dengan senang hati dan bisa menghidupkan kembali ekonomi mereka seperti pedagang yang berjualan di tempat wisata.

“Nanti semua pedagang ini akan kita arahkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah dihimbau pemerintah,” tuturnya.

Dia juga akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku wisata untuk memberikan arahan tentang protokol kesehatan sebelum dibukanya tempat wisata.

Di tempat terpisah Kades Pakuan, Mardan Haris mengaku, misalnya ada wacana dispar membuka kembali tempat wisata perlu ada musyawarah untuk mengundang semua stake holders terkait dengan wisata.

“Perlu kita komunikasikan lebih lanjut dengan melibatkan pengelola dan pelaku wisata,” katanya.

Dia mengatakan, perlu menerbitkan kembali Surat Edaran (SE) dari Bupati dan Dinas Pariwisata mengenai dibuka kembali tempat wisata.