Sekotong, Diskominfotik – Usulan Dinas Pertambangan Propinsi NTB terhadap Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di dua blok di wilayah Sekotong disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Persetujuan tersebut tertuang dalam SK Menteri ESDM RI Nomor 89.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang wilayah pertambangan Propinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Ir. Zainal Abidin saat acara sosialisasi dan launching Wilayah Pertambangan Rakyat Blok Lemer dan Blok Simba di Kantor Camat Sekotong, Selasa (12/07/2022).

Menurut Ir Zainal Abidin kementerian ESDM saat ini baru memberi persetujuan terhadap dua blok WPR yang berada di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Dua blok tersebut adalah Blok Lemer dan Blok Simba. Ia mengatakan bahwa masih ada 17 blok WPR di wilayah Sumbawa yang belum disetujui oleh Kementerian ESDM. Ia mengatakan bahwa ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh Propinsi sehingga usulan blok WPR tersebut dapat disetujui. “Perjuangan kita dari awal sampai saat ini dalam menetapkan wilayah pertambangan rakyat belum berakhir. Hal tersebut dikarenakan minimnya blok yang baru ditetapkan oleh menteri, yaitu 2 blok sedangkan 17 blok lainnya yang berada di daerah Sumbawa belum ditetapkan”ujarnya.

Zainal mengatakan bahwa hal tersebut tentu menjadi perhatian bagi penambang-penambang wilayah Sumbawa karena hal tersebut dibutuhkan demi kelancaran proses penambangan. Ia menambahkan bahwa proses ini terus dilakukan oleh Pemerintah Propinsi NTB karena menjadi kebutuhan masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa izin pertambangan ini harus sesuai dengan koordinat yang telah ditetapkan. “Izin Wilayah Pertambangan Rakyat tadi tidak boleh keluar dari koordinat yang telah ditetapkan” ujarnya

Ia juga mengatakan bahwa pihak propinsi dalam hal ini Dinas ESDM akan terus melakukan pemantuan atas aktivitas ini. Selain itu pihaknya juga akan melihat dan mengamati pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh perorangan dan koperasi. Ia mengatakan bahwa untuk koperasi diperbolehkan mengelola lahan maksimal sebanyak 10 Hektar. Sementara untuk perorangan diperbolehkan maksimal 5 hektar. Sementara untuk kedalaman, WPR diperbolehkan menambang hingga kedalaman 100 meter dari permukaan tanah. Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan bahwa penentuan blok dilakukan oleh masyarakat sendiri dan koperasi. Pihak Dinas ESDM Propinsi hanya menyampaikan usulan izin WPR kepada Kementerian ESDM yang kemudian diproses oleh Kementerian ESDM. “Kewenangan izin ada di Kementerian ESDM kami di Propinsi hanya mengusulkan ke Kementerian ESDM untuk memperoleh izin. Nantinya apabila dikelola oleh koperasi harus ada kepala. Teknis tambang, tenaga ahli lingkungan yang paham lingkungan” ujarnya.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun, Kadis ESDM Provinsi NTB Ir. Zainal Abidin, Direktur PLSB3 Yulia,  Forkopimda Lombok Barat, Para pihak dari GOLD-ISMIA, Para pihak dari BRIN, Kadis DLH Lobar Budi Dharma Jaya, Perwakilan Dinas Koperasi Provinsi NTB, Camat Sekotong dan Forkopimcam, Para Kepala Desa se Kecamatan Sekotong,Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para tokoh pemuda setempat.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas ESDM propinsi dan Kementerian ESDM. Hal ini karena Dinas ESDM Propinsi telah berjuang dalam mengeluarkan izin dari kementerian ESDM. “Kami berterima kasih dan apresiasid kepada dinas ESDM Propinsi dan kementerian ESDM atas izinnya. Tentu hal ini telah melalui kajian dari Propinsi dan kementerian sehingga izin WPR ini dapat dikeluarkan” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Wabup Hj Sumiatun juga menyampaikan Terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi NTB, pihak GOLD-ISMIA, dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu sehingga WPR di wilayah Sekotong bisa diluncurkan.

Dalam kesempatan ini ia berharap agar izin WPR dari Kementerian ESDM melalui dinas ESDM dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu ia juga berharap agar WPR ink dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga dapat lebih sejahtera. Selain itu ia juga berharap agar dalam pelaksanaan WPR ini bisa tetap mendapatkan pengawasan dan masukan daru Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, maupun dari GOLD ISMIA. “Kami ingin tetap ada pengawasan dan masukan dari Pemerintah Pusat, Pemprov NTB dan GOLD ISMIA agar WPR ini tetap aman. Kami ingin masyarakat sejahtera dengan aman bukan terancam oleh bahaya bahaya yang tidak disadari. Karenanya kami minta ini terus diawasi oleh pihak terkait” ujarnya.
(Diskominfotik/Jn/Agg)

Batulayar- Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan masjid Nurul Yakin yang berlokasi di dusun kedondong Atas Desa Pusuk lestari kecamatan Batulayar. Kegiatan ini berlangsung pada Jum’at (08/07/2022). Kehadiran Bupati dan sejumlah tamu undangan terasa sangat spesial karena lokasi pembangunan masjid ini terletak di pedalaman dengan jalan yang sempit namun tetap beraspal Hotmik sehingga transportasi yang paling cepat menuju ke wilayah tersebut adalah sepada motor.

Untuk menuju lokasi ini Bupati dan rombongan pun harus dibonceng menggunakan sepada motor. Hal ini karena akses jalan yang relatif kecil. Walaupun demikian sejumlah tokoh dan pejabat tetap hadir di Lokasi ini. Antara lain Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Anggota DPRD Lombok Barat Zulfahmi, Camat Batulayar Afgan Kusumanegara, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga dusun kedondong Atas. Pada kesempatan ini Bupati Lombok Barat bersama Camat Batulayar melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid Nurul Yakin.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid menyampaikan bahwa membangun masjid tidak hanya secara fisik saja melainkan harus dilakukan dengan niat yang baik , ikhlas dan tulus. Hal ini sangat penting agar masjid yang kita bangun bersama memperoleh rahmat dan berkah dari Allah SWT. Ia juga mengatakan bahwa niat yang ikhlas dan tulus dan dukungan yang besar dari semua masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang dapat memperlancar proses pembangunan masjid. “Pembangunan masjid tidak semata untuk bergaya saja akan tetapi memiliki banyak manfaat bagi masyarakat karenanya bangunan masjid harus layak huni dan bisa menampung warga masyarakat” ujarnya.

Bupati dua Periode yang sukses membawa IPM Lombok Barat menempati urutan keempat di Nusa Tenggara Barat ini mengajak semua pihak untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat. Hal ini menurut Fauzan Khalid sangat penting agar masjid tetap ramai dan dapat memberdayakan masyarakat.

Ia mengatakan bahwa selain digunakan untuk kegiatan keagamaan, masjid juga dapat dijadikan tempat pertemuan, rapat, mengaji, majelis Ta’lim dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa dalam proses pembangunan masjid ini membutuhkan kebersamaan, kolaborasi dan gotong royong. Hal tersebut menurutnya akan memudahkan masyarakat dalam membangun masjid.

“Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga dapat menjadi pusat kegiatan dan pemberdayaan masyarakat seperti tempat rapat warga, majelis ta’lim, tempat mengaji. Tentu ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Karenanya dalam proses pembangunan masjid ini dibutuhkan kebersamaan, kolaborasi dan gotong royong sehingga pembangunan masjid dapat berjalan dengan lancar dan baik” ujarnya.

Dalam sambutannya Bupati juga menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang gerakan anti merariq kodeq atau gamak. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di masyarakat yang berpotensi menyebabkan timbulnya masalah ekonomi, sosial dan kesehatan. Ia mengajak masyarakat agar menikah sesuai dengan aturan perundang yang berlaku. Hal ini juga sebagai upaya agar anak anak tidak putus sekolah. Selain itu hal ini juga sebagai antisipasi untuk mencegah terjadinya kasus stunting di Lombok Barat. “Tentu ini semua dimaksudkan agar masyarakat tetap sehat dan mencegah terjadi efek atau dampak negatif dari pernikahan dini. Selain itu hal ini juga sebagai upaya kita semua untuk menurunkan angka stunting di Indonesia khusus Lombok Barat” ujarnya. (Diskominfotik/Fyan/Ria).

Lombok Tengah, Diskominfotik – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun menghadiri acara rapat koordinasi TKPK dan TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB. Kegiatan rakor yang mengusung tema “Mengefektifkan gerakan bersama menurunkan angka kemiskinan dan stunting menuju kota layak anak Provinsi NTB” ini dilaksanakan di Raja Hotel, Kuta Mandalika, Lombok Tengah Kamis, 7 Julj 2022. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalilah, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Wakil Bupati dan Wakil Walikota Se NTB, Ketua TP PKK NTB, Asisten I dan II Setda Propinsi NTB, Kepala OPD Propinsi NTB, Forum CSA dan NGO.

Dalam Sambutannya Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalilah mengatakan bahwa saat ini NTB masuk dalam 10 propinsi katagori miskin. Ia mengatakan bahwa saat ini jumlah masyarakat miskin di NTB sebesar 14 persen. Hal ini menurutnya cukup tinggi sehingga diperlukan berbagai upaya nyata untuk menurunkan angka kemiskinan ini. “Diperlukan langkah cepat dan tepat untuk menurunkan angka kemiskinan ini. Selain itu perlu ada sinergi dengan semua pihak dalam upaya menurunkan kemiskinan ini” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa propinsi memiliki target angka kemiskinan pada 2023 dapat berada pada satu digit atau dibawah 10 persen. Target ini menurutnya cukup berat. Namun apabila dilaksanakan dengan baik, sistematis dan terencana tentu target ini diharapkan dapat tercapai. Ia menambahkan tentu sangat dibutuhkan sinergi semua pihak untuk bergerak dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi satu persen. “Butuh sinergi semua pihak baik OPD dan Kabupaten Kota dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan di NTB” ujarnya.

Lebih lanjut wakil Gubernur NTB ini mengatakan dalam menurunkan angka kemiskinan diperlukan 4 poin penting yang harus diperhatikan. Wagub mengatakan bahwa Validasi data kemiskinan yang berbasis pada desa/kelurahan menjadi penting agar bantuan dapat fokus tersalurkan ke seluruh masyarakat dan tepat sasaran. Harapannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) dapat terkoneksi dengan BPJS maupun dana BOS, sehingga data harus selalu terupdate. Selain itu ia juga mengatakan bahwa Sistem yang tertata atau terkoneksi dengan baik sangat diperlukan melalui koordinasi yang lancar. Ia juga mengatakan konsistensi dalam mengawal program dengan baik merupakan kunci penting dalam menurunkan angka kemiskinan. “Selanjutnya yang juga penting adalah Sinergi dengan semua elemen untuk menurunkan angka kemiskinan. Dengan melakukan keempat poin penting tersebut, kita berharap target penurunan kemiskinan “menuju satu digit” dapat tercapai”ujarnya.

Sementara itu Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun dalam rakor tersebut menyampaikan paparan tentang progres dan program Lombok Barat dalam mengatasi kemiskinan di Lombok Barat. Ia mengatakan bahwa Lombok Barat terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui sejumlah progran pembangunan. Seperti yang disampaikan dalam beberapa Kesempatan ia juga mengatakan bahwa Kolaborasi dan kerjasama menjadi kunci penting dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Ia mengatakan dengan kolaborasi dan kerjasama ini tentu akan melahirkan gerakan nyata yang dapat menurunkan kemiskinan. Selain itu berbagai sektor pendukung harus dihidupkan dan ditunjang agar dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan tumbuh dan bergeraknya ekonomi tentu hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan. “Kita perlu mendorong dan menopang berbagai sektor agar dapat menghidupkan dan menggerakkan perekonomian. Dengan bergeraknya sektor pariwisata dan UMKM ini akan memberikan harapan dalam menurunkan angka kemiskinan” ujarnya.

Wakil Bupati yang dikenal tegas dan disiplin ini mengatakan bahwa kolaborasi antar OPD dan antara daerah dapat memberikan jalan untuk bangkitnya perekonomian. Pemberdayaan dan pembinaan UMKM yang dilakukan oleh semua OPD juga menjadi salah satu kunci penting apabila ditopang oleh adanya even even yang dapat memberikan akses bagi UMKM untuk memasarkan produknya di even even tersebut. Tentu ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. “Semua harus kolaborasi. OPD yang membina UMKM harus kolaborasi dengan OPD lain dalam menggelar even even nasional maupun internasional dimana nantinya UMKM dapat berjualan sehingga akan menggerakkan ekonomi masyarakat” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Hj Sumiatun juga mengatakan bahwa validasi data diperlukan dalam mengentaskan kemiskinan. Karena dari data data inilah akan diperoleh langkah yang jitu dan tepat dalam mengatasi kemiskinan. Karenanya ia berharap agar data data dapat tervalidasi dan terpadu menjadi satu sehingga memudahkan untuk mengambil kebijakan atau program yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan. (Diskominfotik/Tim IKP/LBNN)

Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menjamin keberlanjutan dan efektifitas pelaksanaan Sistem Pemantauan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga (Si Peka Bu Siska) di Lobar. Pemkab. Lobar mendukung sepenuhnya pengaplikasian inovasi ini melalui regulasi (Perbub dan SK Bupati) dan anggaran baik APBD, ADD, mupun anggaran PKK. Hal ini dikarenakan inovasi ini berkontribusi besar terhadap penurunan angka kematian bayi di Lobar sejak tahun 2019.

Hal itu disampaikan Bupati saat mempresentasikan Si Peka Bu Siska kepada tim penilai yang terdiri dari 11 orang anggota Tim Panel Independen (TPI) pada penilaian 45 besar nominasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB RI. Dalam persentasi ini Bupati Fauzan tampil sangat baik dan apik dalam memaparkan tentang inovasi pelayanan Publik dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik tersebut. Kegiatan ini berlangsung secara virtual hari Kamis (07/07/22) di Ruang Rapat Jayengrana Kantor Bupati Lobar Giri Menang Gerung. Pada kesempatan tersebut Bupati didampingi Sekda Lobar, para Asisten, Ketua Tim Penggerak PKK Lobar, Kadikes Lobar beserta jajarannya dan para pimpinan OPD terkait.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Si Peka Bu Siska adalah salah satu inovasi Dikes Lobar yang berhasil lolos 99 besar nominasi kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB RI. Jika berhasil masuk 45 besar, Lobar berhak memperoleh DID (Dana Insentif Daerah) senilai 6 Miliar Rupiah dalam bentuk anggaran pembangunan kesehatan.

Selama 7 menit waktu persentasi yang disediakan, Bupati yang berhasil membawa IPM Lobar urutan 4 di NTB ini memaparkan dengan sangat apik dan smart tentang inovasi ini. Bupati Fauzan mengungkapkan, inovasi ini menjadi salah satu solusi terhadap beberapa kendala pembangunan kesehatan di Lobar seperti kondisi geografis wilayah, budaya masyarakat, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, serta kurangnya pengawasan usia neonatal (<28 hari kelahiran). Usia neonatal seharusnya mendapat perawatan yang intensif dan kontinu. Namun menurut standard pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kunjungan neonatal hanya dilakukan 3 kali oleh bidan. Frekuensi tersebut tentu sangat kurang, sehingga perlu dibangun sistem yang memberdayakan keluarga/ibu. Sistem ini memungkinkan pemantauan 24 jam oleh ibu selama 30 hari pertama kehidupan. Pelaksanaannya dengan bantuan format seerhana disertai gambar dan uraian tentang kondisi bayinya secara komprehensif, mengacu pada informasi yang terdapat di buku KIA.
“Tantangan penerapan inovasi ini relatif ringan karena hanya bersifat internal, sehingga kami yakin mampu mengatasinya. Semoga pengaplikasian inovasi ini dapat menekan angka kematian bayi serendah mungkin di Lobar serta mencegah stunting sejak dini”, jelasnya.

Fauzan menambahkan, inovasi ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Posyandu Keluarga, yakni sejauh mana penerapannya dalam pembinaan dan sosialisasi bagi keluarga. Sistem pemantauan ini telah diuji cobakan di dua desa (Kuripan dan Gerung Utara) pada akhir tahun 2019. Evaluasi sampai dengan Juni 2022 sebanyak 77.3% neonatal mampu dipantau melalui inovasi ini dengan tingkat kepatuhan 82.7%. Inovasi ini dapat mencegah kerterlambatan identifikasi risiko dan masalah kesehatan sejak dini di tingkat keluarga, sehingga dapat dilakukan penanganan secara cepat dan tepat. Pada Indikator outcome terjadi trend penurunanan kasus komplikasi bayi baru lahir dari 1.405 kasus (68.2%) pada tahun 2019 menjadi 1.309 kasus (63.9%) pada tahun 2020 dan 1.228 kasus (62.3%) pada tahun 2021. Pada indikator dampak, terjadi penurunan jumlah kematian bayi dari 54 kasus pada tahun 2019 menjadi 42 kasus pada tahun 2021. Prevalensi stunting juga menurun dari 33.3% tahun 2019 menjadi 22.5% pada tahun 2021 dan menurun menjadi 20.37% pada Februari 2022.
Tidak saja dari Pemkab Lobar, inovasi ini juga memperoleh dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Dengan diadopsinya Si Peka Bu Siska oleh Kemenkes RI, maka keberlanjutan implementasinya akan dipertahankan bahkan direplikasi di seluruh wilayah Indonesia.

Mekanisme penilaian kompetisi ini melalui presentasi dan tanya jawab antara tim penilai dengan Bupati Lobar. Pada kesempatan yang sama, tim penilai yang beranggotakan 11 orang TPI ini sangat mengapresiasi sekaligus memuji inovasi ini. Menurut tim penilai, inovasi ini merupakan bukti langkah maju Pemkab Lobar di bidang kesehatan sekaligus terobosan baru penguatan pada sisi preventif kesehatan (pencegahan risiko penyakit). Melalui inovasi ini, keterlambatan identifikasi risiko dan penanganan penyakit sejak dini di tingkat keluarga dapat dicegah. Dengan demikian anggaran kesehatan khususnya untuk penanganan penyakit dapat ditekan. Penilaian sementara dari para anggota TPI, ada beberapa prestasi yang telah diraih Lobar melalui inovasi ini, yaitu penurunan angka kematian bayi, efisiensi anggaran perawatan kesehatan, efisiensi tenaga kesehatan serta pencegahan stunting sejak dini. (Diskominfotik/Dewa Adnyana/Windi/Fery/Juan).

Gerung, Diskominfotik. Jelang Hari Raya Idul Adha 1443 H, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar rapat koordinasi terkait standar kelayakan hewan Qurban yang dilaksanakan pada hari Kamis (7/7/2022). Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat serta dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Lobar H. Lalu Winengan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lobar Damayanti, Wakapolres Lobar Kompol Taufik serta Perwakilan Dari Polres Mataram, Perwakilan dari Dandim Mataram serta perwakilan dari OPD terkait.

Kepala Dinas Pertanian Lobar mengatakan bahwa Provinsi NTB, khususnya Kabupaten Lombok Barat mendapatkan perhatian khusus oleh Presiden dalam penanganan PMK. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung cepatnya penanganan PMK di Lombok Barat. Ia mengatakan bahwa Pemerintah pusat dalam hal ini presiden menaruh perhatian pada PMK karena virus pada hewan ini dapat mempengaruhi ekonomi nasional. Selain itu wabah PMK ini juga dapat meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia. “PMK ini dapat memberikan dampak negatif bagi perekonomian masyarakat karena sapi merupakan sumber penghasilan mereka, tetapi kemudian sapi-sapi tersebut mati karena PMK. Hal ini tentu akan meningkatkan kemiskinan di Indonesia. Karenanya hal tersebut menjadi perhatian khusus Pemerintah Pusat” jelasnya.

H. Lalu Winengan menambahkan bahwa virus PMK ini sebenarnya lebih ganas jika dibandingkan COVID-19, karena penularannya sangat cepat dan hingga radisu 10 km. Dalam kesempatan ini Lalu Winengan juga mengatakan bahwa bentuk perhatian Pemerintah pusat adalah dari ketersediaan obat yang dimiliki oleh Lombok Barat. Ia mengatakan bahwa Lombok Barat merupakan satu satunya Kabupaten yang memiliki obat PMK dari seluruh kabupaten di Indonesia. Hal tersebut karena gerak cepat yang dilakukan oleh dinas pertanian bersama Pemerintah Daerah dalam mengendalikan PMK di Lombok Barat. “Jangkauan virus PMK ini dapat mencapai sekitar 10 KM dan dari pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan mengenai penyekatan hewan ternak dimana hewan ternak tidak diperbolehkan dibawa keluar pada radius 10 KM ,” ujarnya.

Terkiat dengan aturan ini, ia mengatakan pihaknya bersama Kapolda NTB dan TNI telah membahasnya beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa untuk hewan qurban di wilayah Lombok diberikan dispensasi dapat dibawa dari wilayah diatas radius 10 km. Hal ini tentu sebagai solusi untuk mempermudah ketersediaan hewan qurban di wilayah Mataram dan sekitarnya. Sebab hewan qurban untuk kota mataram rata rata berasal dari Lombok Barat dan Lombok Tengah yang jaraknya diatas 10 KM. “Kita sudah koordinasikan dengan kapolda dan hari ini pada rapat ini kami butuh pertimbangan dan persetujuan dari berbagai pihak tentang dispensasi atau pengecualian terhadap penyekatan hewan ternak pada radius 10 km. Nantinya menurut Lalu Winengan hal tersebut dituangkan dalam surat edaran kepada daerah. “Hal ini untuk memudahkan masyarakat untuk mencari dan membeli hewan qurban yang sehat dan terjamin” ujarnya.

Ia mengatakan selain meminta dispensasi, pihaknya juga tetap melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hewan qurban. Hal ini untuk menjamin ketersediaan hewan qurban yang sehat dan bebas PMK. Menurutnya petugas dari dinas pertanian akan melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap ternak yang akan menjadi hewan qurban. Ia juga mengatakan setiap hewan yang akan dibawa keluar harus dilengkapi oleh dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH )”Jelang Idul Adha kami juga terus melakukan pemeriksaan dan pemantauan secara berkala untuk menjamin ketersediaan hewan qurban yang sehat dan terjamin” ujarnya. (Diskominfotik/Angga/Dhea).

Lombok Timur, Diskominfotik – MTQ XXIX Tingkat propinsi NTB yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur selama sepekan sejak tanggal 29 Juni hingga 6 Juli 2022 resmi ditutup. Acara penutupan MTQ ini dilaksanakan rabu Malam, 6 Juli 2022 di Lapangan Gotong Royong Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur. Acara penutupan inj dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB Hj Siti Rohmi Djalilah, Bupati Lombok Timur H.M Sukiman Azmy, Walikota Mataram H. Mohan Roliskan, Sekretaris Daerah NTB H.L Gita Aryadi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB Asisten III Setda Lombok Barat H.M Ilham serta sejumlah pejabat dari 10 Kabupaten/Kota Se NTB.

Dalam MTQ kali ini Kafilah Lombok Barat berhasil menjadi yang terbaik atau peringkat 1 di lima cabang Lomba. Sementara untuk juara 2, Kafilah Lombok Barat berhasil juara ke 2 di 7 Cabang Lomba. Selain itu untuk juara 3 Kafilah Lombok Barat berhasil juara 3 di 5 cabang Lomba. Dengan perolehan tersebut Kabupaten Lombok Barat berhasil meriah total nilai 51 dan menempatkan Lombok Barat menjadi juara ke 4.

Ditemui saat acara Penutupan MTQ XXIX tingkat Propinsi NTB, Asisten Daerah III H. Ilham, M.Pd mengatakan bahwa Kafilah Lombok Barat telah memberikan yang terbaik pada MTQ XXIX ini. Hal ini terlihat dari raihan juara yang diperoleh kafilah Lombok Barat pada MTQ ini. Dimana kafilah Lombok Barat berhasil meriah juara 1 di 5 cabang Lomba, Juara 2 di 7 cabang Lomba dan juara 3 di 5 cabang Lomba yang akhirnya menempatkan Lombok Barat menjadi peringkat 4 untuk kabupaten/Kota se NTB. Ia mengatakan ini adalah hasil perjuangan maksimal dari para kafilah Lombok Barat pada MTQ XXIX. “Ini adalah perjuangan maksimal dari para kafilah sehingga kita berada di posisi tersebut. Hal ini tentu menjadi hasil terbaik dan cukup membanggakan bagi masyarakat Lombok Barat. Tentu hasil ini perlu kita tingkatkan di MTQ Selanjutnya” ujarnya.

Selain itu H.Ilham juga mengatakan yang terpenting pada MTQ XXIX ini adalah bahwa kegiatan ini memberikan kita inspirasi untuk terus membumikan Al-Qur’an dalam aktivitas kita sehari hari. Menurutnya banyak hikmah yang terkandung dalam Al- Qur’an yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari hari. Karenanya ia mengajak semua pihak khususnya di Lombok Barat untuk terus membaca, menghayati dan mengamalkan Al Qur’an dalam kehidupan sehari hari. “Seperti yang disampaikan Bapak Bupati Lombok Barat beberapa waktu lalu, bahwa Al -Qur’an adalah pedoman dalam kehidupan kita yang dapat menenangkan dan mendamaikan kita semua. Karenanya dengan semangat MTQ ini mari kita terus membumikan Al -Qur’an dalam. Kehidupan kita” ujarnya.

Mantan Inspektur Lombok Barat yang mencetuskan program gardu mente ini juga menambahkan bahwa prestasi yang diraih oleh Lombok Barat juga merupakan atas doa dan dukungan semua masyarakat Lombok Barat. Selian itu H. Ilham juga mengatakan bahwa ini juga atas dukungan dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan para asisten serta kepala OPD yang telah memberikan dukungan kepada semua kafilah. Asisten menjelaskan bahwa semua kepala OPD setiap hari secara bergantian ditugaskan mengunjungi kafilah Lombok Barat di Masbagek, Lombok Timur. “Tentu ini semua karena kolaborasi dan dukungan semua pihak dan semua masyarakat Lombok Barat. Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak dan kami juga berterima kasih dan bangga pada kafilah lobar baik peserta, pendamping dan official yang telah memberikan yang terbaik bagi Lombok Barat pada MTQ XXIX” ujarnya.

Sementara itu Bupati Lombok Timur H.M Sukiman Azmy mengatakan bahwa MTQ XXIX memberikan kesan mendalam bagi para kafilah dari masing masing Kabupaten. Ia mengatakan bahwa satu pekan para kafilah telah memberikan yang terbaik saat tampil. Banyak kenangan baik suka maupun duka dari kafilah yang berlomba dalam MTQ XXIX ini. Hal ini tentu menjadi kenangan indah bagi kafilah dari masing masing kabupaten. “Sebagai tuan rumah Lombok Timur telah berusaha memberikan pelayanan terbaik tentu jika ada yang kurang berkenan kami mohon maaf” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Bupati Sukiman juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya selama ini. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menjadi tuan rumah yang baik dalam MTQ XXIX ini. Sukiman juga menyampaikan terima kasih kepada para dewan juri yang telah memberikan penjurian terbaik dalam MTQ ini. Ia juga memberikan selamat kepada para juara. Dan ia berharap para juara dapat mewakili NTB bahkan Indonesia pada even nasional bahkan internasional. “Yang terpenting adalah para kafilah dapat mengaplikasikan ilmu ilmu atau hikmah dalam al Qur’an dalam kehidupan sehari hari” ujarnya.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalilah menyampaikan selamat kepada Kabupaten Bima sebagai juara umum. Menurutnya pada MTQ XXIX semua kafilah telah memberikan yang terbaik dan luar biasa. Ia mengatakan bahwa semangat MTQ XXIX harus terus dijaga dalam kehidupan kita sehari hari. Ia berharap agar energi positif dalam MTQ ini dapat menjadi berkah dan diterapkan dalam kehidupan kita. Hal ini karena ayat ayat Al -Qur’an memberikan kita inspirasi untuk lebih baik lagi dan menenangkan kita semua. “MTQ XXIX di Lomok Timur ini luar biasa dan pesertanya juga luar biasa. semoga nilai nilai Al-Qur’an dapat menjadi pedoman salam kehidupan kita semua” ujarnya.

MTQ XXIX Tingkat Propinsi NTB menempatakan Kabupaten Bima sebagai Juara Umum, Lombok Tengah peringkat 2, Lombok Timur peringkat 3 dan Lombok Barat peringkat 4. Dalam MTQ ini dilombakan sebanyak 8 cabang Lomba dan 23 Golongan. Dalam penutupan ini peserta yang meraih juara 1 hingga 3 pada masing masing cabang Lomba diberikan piala oleh Wakil Gubernur NTB, Bupati Lotim dan Kepala Daerah lainnya. Tuan Rumah pada MTQ XXX tahun 2024 adalah Kabupaten Sumbawa Barat. (Diskominfotik arf/latif)

Gerung, Diskominfotik – Lombok Barat terus bergerak cepat dalam melakukan berbagai inovasi. Terbaru Inovasi dari Lombok Barat yang masuk dalam 99 besar nominasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB RI adalah “Si Peka Bu Siska” atau Sistim Pemantauan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga (Si Peka Bu Siska). Inovasi ini dihadirkan oleh Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar.

Ditemui saat acara gladi bersih dan persiapan penilaian prsentasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB RI Selasa, 6 Juli 2022, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat DR H.Baehaqi mengatakan bahwa “Si Peka Bu Siska” ini merupakan inovasi Lombok Barat dalam bidang kesehatan. Sistem pemantauan ini sangat penting bagi perkembangan bayi baru lahir. Ia mengatakan sejak diterpakan sistem pemantuan ini jumlah kematian bayi menjadi menurun. Hal ini menjadi inovasi yang baik dan penting dalam mendukung program bayi sehat untuk mencegah stunting. “Tentu inovasi ini sangat baik dan Pemerintah Daerah menjadikan ini sebagai inovasi yang penting dalam menjaga kesehatan bayi baru lahir” ujarnya.

Selain itu Sekda Lombok Barat DR.H. Baehaqi mengatakan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh inovasi ini. Hal ini terlihat dari sejumlah regulasi dan anggaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan program ini. Yang membanggakan adalah bahwa program ini menjadi percontohan di NTB dan Indonesia. “Pemerintah Daerah mendukung penuh inovasi ini sebagai salah satu terobosan dan inovasi untuk mengurangi dan menekan stunting di Lombok Barat “ujarnya.

Saat diwawancarai oleh Tim Liputan Diskominfotik Lobar, Kepala Dikes Lobar, Arief Suryawirawan, SSi, Apt., MPH. mengungkapkan, Si Peka Bu Siska sudah menjadi inovasi Lobar dan dijadikan langkah baku pada pelayanan bayi baru lahir di Lobar. Tujuan inovasi ini guna mempercepat penemuan maslah pada kesehatan neonatal (bayi baru lahir usia 0-28 hari) dengan memberdayakan keluarga untuk mempercepat akses ke pelayanan kesehatan, membangun sistem rujukan neonatal komplikasi sejak tingkat rumah tangga, serta menurunkan risiko kematian bayi baru lahir. Sistem ini bermanfaat meningkatkan kepedulian ibu dan keluarga untuk memantau kesehatan bayi secara kontinyu. Di era pandemi Covid-19, bayi tetap dapat di pantau kesehatanya tanpa sering dibawa ke fasilitas kesehatan bila tidak dalam kondisi gawat darurat untuk menghindari transmisi virus Corona. Dengan meningkatnya penemuan kasus komplikasi oleh masyarakat secara dini, inovasi ini berpotensi menyelamatkan 13. 400 bayi baru lahir per tahun dari risiko kematian di Lobar.
“Sistem ini memungkinkan pemantauan 24 jam oleh ibu selama 30 hari pertama kehidupan. Pelaksanaannya dengan bantuan format seerhana disertai dengan gambar dan uraian tentang kondisi bayinya secara komprehensif dengan mengacu pada informasi yang terdapat di buku KIA”, ujarnya.

Mantan Sekretaris Dikes Lobar ini menambahkan, di tahap awal sistem ini telah diuji cobakan di dua desa (Kuripan dan Gerung Utara) pada akhir tahun 2019. Evaluasi sampai dengan Juni 2022 sebanyak 77.3% neonatal (Bayi yang baru lahir 0-28 hari) mampu dipantau melalui inovasi ini dengan tingkat kepatuhan 82.7%. Inovsi ini dapat mencegah kerterlambatan identifikasi risiko dan masalah kesehatan sejak dini di tingkat keluarga sehingga dapat dilakukan penanganan secara cepat dan tepat. Pada Indikator outcome terjadi trend penurunanan kasus komplikasi bayi baru lahir dari 1.405 kasus (68.2%) pada tahun 2019 menjadi 1.309 kasus (63.9%) pada tahun 2020 dan 1.228 kasus (62.3%) pada tahun 2021. “Pada indikator dampak, terjadi penurunan jumlah kematian bayi dari 54 kasus pada tahun 2019 menjadi 42 kasus pada tahun 2021. Prevalensi stunting juga menurun dari 33.3% tahun 2019 menjadi 22.5% pada tahun 2021 dn menurun menjadi 20.37% pada Februari 2022” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa Keberhasilan inovasi ini telah diapresiasi oleh Kementerian Kesehatan (KemenKes) RI dan formatnya diadopsi sebagai lampiran Buku KIA versi baru. Hal ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Sementara di propinsi NTB, Dikes propinsi NTB mendukung pencetakan format buku inkiuntuk didistribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota di NTB. Dengan diadopsinya inovasi ini oleh KemenKes RI maka keberlanjutan implementasinya akan dipertahankan bahkan direplikasi di seluruh wilayah Indonesia.
“Tentunya inovasi ini akan menjadi salah satu trobosan penting dan kebanggaan Lobar di tingkat Nasional”, jelasnya.

Proses penilaian akan dilakukan pada hari kamis, 7 Juli 2022 melalui virtual atau zoom meeting. Rencananya Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di dampingi Sekda, para Asisten dan kepala OPD terkait, akan mempersentasikan inovasi ini kepada tim penilai drai Kemen PANRB RI secara virtual. Selanjutnya penilaian kompetisi ini akan dilaksanakan melalui presentasi dan wawancara antara tim penilai dari Kemen PANRB RI dengan unsur terkait dari Pemkab Lobar. Hasil penilaian besok akan menentukan masuk tidaknya Si Peka Bu Siska nominasi 45 besar nasional dan berhak atas dana insentif senilai 6 Miliar Rupiah dalam bentuk anggaran pembangunan kesehatan. (Diskominfotik/Dewa Adnyana/Fery/Juan/Windi)

Gerung, Diskominfotik. Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menerima secara langsung silaturahmi komisioner KPU Lobar pada hari Rabu (6/7/2022). Kegiatan dilaksanakan di ruang kerja Bupati Lobar serta dihadiri oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Ketua KPU Lobar Bambang Karyono, Komisioner KPU Lobar, Asisten I Daerah Agus Gunawan, Sekretaris KPU Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat menyambut kehadiran ketua serta anggota KPU dengan ramah dan penuh keakaraban. Dalam pertemuan ini Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Deaerah Kabupaten Lombok Barat akan tetap mendukung seluruh tahapan Pilkada 2024 yang dilaksanakan oleh KPU. Menurutnya hal ini merupakan perintah undang undang sehingga semua tahapan pilkada dan pemilu 2024 harus didukung oleh semua pihak. Selain itu hal ini juga untuk menunjang iklim demokrasi di Indonesia khususnya Kabupaten Lombok Barat. Bupati Fauzan juga menyampaikan bahwa gelaran Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi gelaran demokrasi untuk menersukan tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan negara baik di legislatif maupun ekesekutif. “Karenanya Pemerintah Daerah akan terus mendukung dan mensuporrt tahapan pemilu dan pilkada 2024 sebab merupakan perintah langsung dari Undang Undang”ujarnya.

Bupati dua periode ini juga mengatakan bahwa pemilu dan pilkada tahun 2024 dilaksanakan di waktu yang berbeda. Hal ini tentu harus di dukung semua pihak karena jadwal dan tahapan ini telah disahkan didalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Karenanya Pemerintah kabupaten Lombok Barat tentu akan memberikan dukungan dalam bentuk dana hibah pada KPU yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. “Tentu Pemerintah Daerah akan mendukung tahapan pilkada ini karena merupakan perintah Undang Undang. Kami dapat memberikan bantuan berupa dana, lokasi, serta kebutuhan lainnya. Tentu harus tetap mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku” jelasnya.

Dalam kesempatan ini juga Bupati meminta agar hal yang terkait dengan bantuan dana hibah untuk pilkada dapat dibicarakan dengan berbagai pihak terkait. Selain itu hal itu juga harus tetap mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Karenanya ia meminta agar ada pertemuan yang dilaksanakan antara KPU, DPRD dan Pemerintah Daerah untuk membicarakam tentang dana hibah pilkada ini. “Tentu ini harus dibicarakan dengan semua pihak terkait agar semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku”ujarnya.

Sementara itu Ketua KPU Lobar Bambang karyono mengatakan bahwa rangkaian tahapan pilkada ini diperkirakan akan dimulai pada awal November 2023. Sementara pelaksanaan pwncoblosan untuk pilkada senrentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Dalam kesempatan ini Bambang juga mengharapkan dukungan dari semua pihak agar tahapan pemilu 2024 dan tahapan pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan baik. Ia mengatakan untuk melaksanakan tahapan pilkada dibutuhkan dana sebesar 61 Miliar. “Selain mempersiapkan DPT dan KPPS, masih banyak hal yang harus dipersiapkan. Adapun perkiraan dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pilkada ini adalah sekitar 61 M, tetapi dana tersebut merupakan dana yang belum dibagi dengan pemerintah provinsi sehingga nantinya dana tersebut akan lebih ringan,” jelasnya. (Diskominfotik/Angga/Latief/Dhea).

Batulayar, Diskominfotik. Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid membuka kegiatan Operasi Pasar Murah yang dilaksanakan di taman kota sandik Kecamatan Batulayar. Kegiatan yang melibatkan sejumlah dinas dan penyedia barang kebutuhan pokok ini dilaksanakan pada Rabu (06/07/2022).

Hadir dalam Kegiatan tersebut Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid, Perwakilan dari Bank Indonesia, Asisten Daerah ll Rusditah, sejumlah Kepala OPD, dan Para mitra kerja pemerintah Daerah kabupaten Lombok Barat.

Bupati Lombok barat H.Fauzan Khalid dalam sambutannya mengatakan bahwa operasi pasar murah ini dilaksanakan di tiga kecamatan yaitu Sekotong, Batulayar dan Gerung. Ia mengatakan bahwa operasi pasar murah ini sebagai langkah dan upaya Pemkab Lombok Barat dalam mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok jelang lebaran idul adha. Ia berharap operasi pasar murah ini dapat meringankan beban masyarakat Lombok Barat. “Operasi pasar murah ini merupakan upaya pemkab dalam hal ini Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan harge jelang idul adha 1443 H.”ujarnya.

Lebih lanjut Bupati dua periode ini mengatakan bahwa TPID Lombok Barat terus bergerak cepat untuk mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok di Lombok Barat. Hal ini sebagai upaya dan komitmen Pemkab Lombok Barat dalam menjaga kestabilan harga komoditas dan bahan pokok di Lombok Barat. Hal ini tentu diharapkan dapat menjaga kestabilan harga bahan kebutuhan pokok sehingga tidak melambung tinggi. Karenanya Pemkab menggelar oprasi pasar murah ini agar harga harga kebutuhan pokok stabil dan menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. “Harapan kita semua agar dapat memudahkan masyarakat untuk memenhui kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan stabil. Karenanya Pemerintah Daerah melalui TPID terus bergerak untuk menstabilkan harga sehingga dapat meringankan masyarakat”ujarnya.

Sementara itu Heru Saptaji perwakilan Bank Indonesia Pusat Menyambut baik kegiatan pasar murah yang dilaksanakan oleh TPID Lombok Barat. Hal merupakan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat di tengah tantangan perekonomian yang dihadapi masyarakat saat ini. Ia mengatakan bahwa Bank Indonesia akan terus mendukung dan mensupport berbagai program pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan inflasi harga di masyarakata. Salah satunya melalui kegiatan operasi pasar murah ini. “Oleh karena itu kepada bapak bupati dan seluruh jajaran di kabupaten Lombok Barat kami dari kantor perwakilan bank indonesia menghaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih untuk sinergi dan kolaborasi yang berlangsung dengan sangat baik selama ini dan insya Allah kami siap untuk terus melanjutkan program-program berikutnya “tutupnya.

Di kesempatan yang sama, Dalam laporannya Kepala Bagian Perekonomian Setda Lobar lr.Agus Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa kegiatan pasar murah dilaksanakan di 3 kecamatan yaitu kecamatan sekotong, kecamatan batulayar serta di kecamatan gerung. Ia mengatakan bahwa TPID melaksanakan kegiatan ini untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran menjelang hari raya idul adha. Ia juga mengatakan bahwa kegiatan ini bekerjasama dengan sejumlah dinas dan
Yang bekerjasama dengan sejumlah OPD serta penyedia kebutuhan pokok.
“Pelaksanaan operasi pasar murah diharapkan bisa menekan harga bahan kebutuhan pokok dan membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta menekan harga kebutuhan dapur seperti minyak goreng, bawang merah,cabai ,tomat serta kebutuhan pokok lainnya”ujarnya.
(Diskominfotik/Ria/Fyan).