Selaparang, Diskominfotik – Kegiatan Tasyakuran GTKHNK35+ Kabupaten Lombok Barat atas diterimanya menjadi ASN PPPK Guru tahap II tahun 2021 dilaksanakan di Lesehan Taliwang Nada pada hari Kamis (21/7/2022). Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lobar H. Nasrun, OPD Lingkup Lobar, Pengurus PGRI Lobar serta para perwakilan Guru PPPK Se-Kab. Lobar.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat menyampaikan bahwa pada umumnya manusia akan merasakan nikmat atas hal yang telah didapatkannya tidak lebih dari satu tahun dan setelah itu kenikmatan itu akan dianggap sebagai sesuatu yang biasa.“ Dan setelah merasakan kenikmatan itu adalah hal yang biasa, kita akan berusaha untuk mencapai hal lainnya. Akan tetapi besar harapan saya kepada guru PPPK Kabupaten Lombok Barat agar tidak seperti itu dan harus tetap terus berjuang serta memberi motivasi kepada para siswa dan masyarakat,” tegasnya.

Orang nomor satu di bumi Patut Patuh Patju ini juga menyampaikan bahwa jumlah PPPK Lobar yang saat ini telah memiliki SK ialah sekitar 1.076 guru. Sedangkan sisanya yang belum memiliki SK adalah guru yang lulus passing grade tetapi tidak memiliki formasi dan guru yang tidak lulus passing grade. Namun semua itu, pemda sudah memiliki solusi tinggal menunggu waktu serta diharapkan kepada guru agar bersabar dan berdoa. “Adapun sisa dari guru yang belum mendapatkan SK terbagi menjadi dua yaitu yang lulus passing grade tetapi belum memiliki formasi dan yang tidak lulus passing grade. Kami merencanakan akan membagi formasi kepada yang telah lulus passing grade pada tahun 2023 mendatang,” jelasnya.

H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa ia sangat mengapresiasi kerja para guru karena telah membuat Kabupaten Lombok Barat mendapatkan Angka Harapan Lama Sekolah tertinggi di Provinsi NTB yakni 14 tahun. Serta diharapkan kepada semua guru untuk terus bersama-sama mendukung program “SELARAS” yakni Akselerasi Lama Rata-Rata Sekolah agar tercapai target menjadi 7 tahun. “Kita tentu sangat tahu bahwa hal tersebut dapat tercapai tentunya karena perjuangan para guru yang setia dan rajin mengajarkan siswa-siswa mereka. Selanjutnya saya minta kepada semua guru untuk mendukung program kadis Dikbud yaitu SELARAS agar tercapai rata-rata lama sekolah 7 tahun sebelum berakhir masa tugas.” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat H. Nasrun menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Bupati Lombok Barat karena dapat hadir memberikan semangat kepada guru-guru PPPK Lobar. Serta disampaikan juga selama ini telah diperjuangkan dan diberikan hak-hak baik dari Guru Kontrak Daerah, Guru Tetap Daerah hingga menjadi Guru ASN PPPK. “Selain itu kami pun juga sangat berterimakasih kepada Bupati Lombok Barat karena telah setia memperjuangkan hak para guru kontrak sehingga mereka dapat menjadi guru PPPK sekarang,” tegasnya.

H. Nasrun juga menyampaikan bahwa guru-guru PPPK harus selalu update mengenai info-info terbaru yang menyangkut kepentingan mereka. Guru diharapkan agar peka terhadap kelengkapan dan keakuratan data masing-masing. Semua guru sudah memiliki akun SIM PKB untuk mendapatkan informasi terbaru.“Adapun contohnya ialah harus mengupdate data mereka agar dapat sinkron dengan data yang ada di pusat sehingga Tamsil atau Tambahan penghasilan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada ASN non sertifikasi dapat cair,” jelasnya.

Sementara itu Sekretaris GTKHNK35+ Ahmad Zaini dalam laporannya menyampaikan terima kasih kepada Bupati Lombok Barat yang telah memberikan perhatian sangat besar terhadap nasib guru honorer. Disampaikan juga bahwa guru yang hadir pada acara ini adalah perwakilan dari seluruh kecamatan se-Lombok Barat dan kedepan akan diadakan kegiatan yang menghadirkan seluruh Guru PPPK. “Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati atas perhatian selama ini dan insyaallah kedepan kami akan mengadakan kegiatan yang menghadirkan seluruh rekan-rekan Guru PPPK.” jelasnya. (Diskominfotik/Hamzah/Angga/Dhea)

Narmada, Diskominfotik – Pencanangan dan sosialisasi desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA) Kabupaten Lombok Barat tahun 2022 dilaksanakan di Pusat Rekreasi Masyarakat, Sesaot, Kecamatan Narmada. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu (20/7/2022).

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun yang juga merupakan ketua dari Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lobar, Ketua Organisasi Wanita Se Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas DP2KBP3A Provinsi NTB, Sekertaris Daerah Lombok Barat DR H. Baehaqi, Kepala OPD Lingkup Kabupaten Lombok Barat, Camat se-Kabupaten Lombok Barat, 10 perwakilan Desa DRPPA di Kabupaten Lombok Barat serta Forum Anak.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Lombok Barat Hj Sumiatun mengatakan bahwa DRPPA merupakan salah satu wujud implementasi dari Lima arahan Presiden RI beberapa waktu lalu. Menurutnya DRPPA menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan peran perempuan di tingkatan desa. Selain itu dengan DRPPA ini tentu juga peran dan perhatian terhadap anak menjadi salah satu fokus dalam pembangunan. Hal ini menjadi sebuah keharusan karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus bangsa dimana hak haknya harus tetap dijaga dan dilindungi. DRPPA adalah desa mengintegrasikan perespektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Seperti arahan presiden yang berisi antara lain Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan kewirausahaan, Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, Penurunan kekerasan terhadap terhadap perempuan dan anak, Penurunan pekerja anak serta pencegahan perkawinan anak” jelasnya.

Hj. Sumiatun yang merupakan Wakil Bupati perempuan pertama di Lombok Barat ini mengatakan bahwa pemberdayaan terhadap perempuan menjadi penting agar perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor penting dalam suksesnya pembangunan di Pusat hingga daerah. Dengan peran strategis tentu perempuan akan bekerja keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan cita cita pembangunan bangsa yang telah di rintis oleh para pejuang bangsa. “Tentu dengan peran strategis dan penting perempuan dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara sehingga Indoensia akan semakin kuat” ujarnya memberikan optimisme.

Hj. Sumiatun yang juga Ketua umum GOW Lombok Barat ini juga menyampaikan bahwa Lombok Barat telah nemulai pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak ini melalui kegiatan DRPPA di 10 desa. Tentu hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan. Selain itu hal ini juga untuk melindungi anak agar anak memperoleh hak nya sebagai anak. Ia mengatakan anak adalah aset dan generasi penerus bangsa jadi hak haknya harus tetap dilindungi oleh semua pihak. DRPPA ini adalah langkah awal pemerintah dalam memberikan keamanan bagi perempuan dan anak di Lombok Barat. “Oleh karena itu dirilislah 10 desa model DRPPA. Dalam menjalankan DRPPA ini tentunya dibutuhkan kerjasama antara semua pihak demi meningkatnya pembangunan daerah kita dan perempuan serta anak-anak dapat merasa aman dan nyaman,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB T. Wismaningsih Drajadiah mengatakan bahwa Kabupaten Lombok Barat memilikk prestasi cemerlang dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini karena Lombok Barat sukses masuk dalam Kabupaten Layak Anak. Selain itu dewan anak di Lombok Barat juga sudah cukup aktif dalam melaksanakan kegiatan anak. Hal inilah yang menjadikan Lombok Barat dikenal di propinsi maupun di Pusat. Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan apresiasi kepada Lombok Barat karena telah berinisiatif dalam melaksanakan DRPPA. Hal ini merupakan bentuk komitmen nyata dan serius Lombok Barat dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Telah banyak yang dilakukan oleh Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas IPM di NTB dan kami dari pemerintah provinsi sangat salut serta atas hal tersebut,” tegasnya.

Kemudian, Kepala DP2KBP3A Lombok Barat Ramdhan Haryanto mengatakan bahwa DRPPA ini menjadi salah satu langkah Lombok Barat untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak dari tingkatan terbawah. Selain itu DRPPA ini juga menjadis alah satu kunci bagi Lombok Barat untuk meraih Kabupaten Layak Anak Katagori Madya. Ia berharap dengan adanya DRPPA ini Lombok Barat akan semakin maju dan mantap dalam pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak. Dalam kesempatan ini ia juga menyebutkan bahwa 10 desa yang dijadikan sebagai desa model DRPPA ialah diantaranya Desa Sesaot, Desa Dasan Griya, Desa Bengkel, Desa Kekait, Desa Senggigi, Desa Kediri, Desa Kuripan, Desa Suka Makmur, Desa Taman Baru. “Kabupaten Lombok Barat sendiri merupakan satu-satunya kabupaten yang ada di Provinsi NTB yang telah melaunching 10 desa model DRPPA dan tentunya kita berharap dengan adanya 10 desa ini dapat memacu keinginan dari desa-desa lain untuk ikut melaksanakan DRPPA,” tegasnya.

(Diskominfotik/Tim IKP).

Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid hadiri pembukaan kejuaraan kualifikasi taekwondo zona 5 yang berlangsungdi GOR Mini Patut Patuh Patju Gerung. Sabtu, (16/7/2022).

Acara ini di hadiri Kadispora Lobar drg. H. Arbain Ishaq beserta jajaran, Kapolres Lombok barat yang diwakili oleh Kapolsek Gerung AKP Agus Pujianto, Ketua Taekwondo NTB H. Lalu Wirahman dan ketua Panitia Pelaksana L. Dedy Rachman.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyebut bahwa Lombok Barat adalah salah satu Kabupaten yang strategis dan lokasi kejuaraan sangat gampang dijangkau, sehingga memudahkan semua peserta untuk datang bertanding.

Ia mengatakan, olahraga adalah bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam bela Negara. “Tidak akan mungkin seseorang bisa bela Negara kalau mereka tidak sehat, tidak kuat dan tidak menyibukkan diri dengan hal hal positif. “Bela negara haruslah sehat dan kuat,” ungkapnya.

Selain itu juga Bupati berharap agar para atlit bisa berprestasi, tidak saja ditingkat nasional bahkan sampai tingkat Internasional. Cabang karate misalnya, putra Lombok barat menorehkan prestasi ditingkat internasional. Semoga taekwondo juga bisa, dan harus bisa berbicara ditingkat internasional, salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas GOR TRIPAT, lakukan event event olahraga, minimal sekali dalam enam bulan,” terang Fauzan.

Pertandingan atau event event kejuaraan olahraga dapat menjadi motivasi untuk berprestasi. Event olahraga merupakan salah satu cara memberikan dukungan untuk menggali dan mencari bakat para atlet agar bisa berkompetisi dikancah nasional maupun internasional dan juga dikalangan generasi muda di Lombok Barat. “Saya berharap dengan adanya kegiatan ini pemuda pemudi Lombok Barat bisa mendapatkan prestasi terbaik dikancah nasional maupun internasional.”pungkasnya.

Ketua penyelenggara kegiatan Dedy Rahman dalam laporannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi atas terselenggaranya event ini. Dukungan Kapolres Lombok barat yang sangat luar biasa yang menyiapkan 56 orang personel untuk pengamanan untuk mengawal keberlangsungan event ini,”ungkapnya.

Ia mengatakan, adapun kejuaraan ini diikuti oleh 452 orang peserta , yang nantinya menjadi cikal bakal atlet Taekwondo NTB guna mempersiapkan bibit-bibit untuk mengikuti kejuaraan 2028 nanti di mana NTB dan NTT akan menjadi tuan rumah di Pekan Olahraga Nasional 2028 ,” terangnya.

Sementara itu, H. Lalu Wirahman mengatakan taekwondo adalah salah satu cabang olahraga Andalan provinsi NTB, dalam mendulang medali emas baik ditingkat nasional sampai Olimpiade Internasional sehingga persiapan matang dilakukan. Kami mendorong kejuaraan taekwondo di seluruh Kabupaten/kota, dan saat ini kualifikasi zona 5 diadakan di Lombok barat,”ungkapnya.

(Diskominfotik/Gata/Agg)

Gerung, Diskominfotik – Penerimaan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Prov. NTB yang dilaksanakan di Kantor Lurah Gerung Selatan pada hari Sabtu (16/7/2022). Kepala Dinas PMPD DUKCAPIL Prov. NTB H. Ashari, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Asisten I dan III Setda Lobar, Kepala OPD lingkup Lobar, Lurah Gerung Selatan Baiq Tria Rurin Prihartini serta tim juri penilaian lomba desa tingkat Prov. NTB.

Dalam pemaparannya Kepala Dinas PMPD DUKCAPIL Prov. NTB selaku ketua tim penilai lomba desa tingkat Prov. NTB menyampaikan bahwa sudah dua tahun lomba desa tingkat provinsi vakum dilaksanakan, karena selama dua tahun sebelumnya Indonesia terkena dampak COVID-19 serta bencana alam lainnya. “Oleh karena itu pada tahun ini lomba desa tingkat kelurahan pada tahun ini tidak dalam tingkat nasional dan hanya tingkat provinsi saja. Awalnya pemenang lomba ini akan ke Jakarta pada bulan Agustus, tetapi diundur menjadi bulan September,” jelasnya.

H. Ashari mengatakan bahwa tujuan dari diadakannya lomba desa ini ialah agar desa dan kelurahan yang ada di Indonesia dapat mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. “Dengan didapatkannya perhatian tersebut pemerintah dapat memberikan apresiasi kepada desa serta kelurahan atas potensi-potensi yang telah mereka hasilnya,” terangnya.

Sementara itu Lurah Gerung Selatan Baiq Tria Rurin Prihartini menambahkan Kelurahan Gerung Selatan terdiri dari enam lingkungan yaitu Perigi, Dodokan, Rean, Tanjung Gunung, Menang dan Perumahan Pondok Indah. “Ketika Kelurahan Gerung Selatan dipilih sebagai perwakilan Lobar dalam lomba kelurahan tingkat provinsi kami merasa kaget dan senang, karena Kelurahan Gerung Selatan sendiri masih terhitung sebagai kelurahan yang muda. Akan tetapi kami siap untuk menjadi pemenang dengan persiapan semaksimal mungkin demi mendapatkan hasil yang terbaik,” tegasnya. (Diskominfotik/Agg/Dhea)

Gerung, Diskominfotik – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun didampingi Camat Gerung H. Mulyadi monitoring pelaksanaan vaksinasi booster yang dilaksanakan di Lingkungan Batu Anyar Kecamatan Gerung, Sabtu (16/07/2022).

Turut hadir di acara tersebut, Kepala BPBD Lobar Mahnan, Kadin Lobar H. Abdullah, Camat Gerung H. Muliyadi, Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Dikes Lobar dr. Ahmad Taufiq Fatoni, Kapolsek Gerung AKP Agus Pujianto, S. Pd, Lurah Gerung Utara Riyanto dan seluruh masyarakat penerima vaksin.

Dalam monitoring tersebut, Wabup menyampaikan kegiatan seperti ini sangat bagus, apalagi saat ini masyarakat sudah mulai longgar menerapkan prokes dalam aktifitas.

“Saya sangat mengapresi apa yang dilakukan Kadin bekerjasama dengan Pemda Lobar melalui Dikes Lobar, kegiatan ini sangat bagus, berkat kerjasama dan kolaborasi kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar.

Masyarakat jangan takut sama vaksin, vaksin ini bagus untuk kesehatan kita bersama walaupun covid ini sudah mulai hilang dan itu juga demi untuk kebaikan kita bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Lobar H. Abdullah mengatakan tujuan vaksinasi ke 3 ini agar program vaksinasi ke 3 atau Vaksin Booster di Lobar cepat selesai dan dalam rangka meningkatkan jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin khususnya booster.

“Sasaran kita adalah masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin dosis 1 dan vaksin dosis 2, sehingga hari ini kita melaksanakan vaksin dosis 3 atau booster,” terangnya.

Selain itu kata dia, untuk di Kelurahan Gerung Selatan ini Kadin Lobar menyiapkan 250 dosis vaksin dan Kadin bekerjasama dengan pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan Lobar,” ungkapnya. (Diskominfotik/Agg)

Gerung, Diskominfotik – Memenuhi Amanat SPBE, Kabupaten Lombok Barat melakuan Audit Aplikasi dan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kegiatan dilaksanakan di Aula Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Lombok Barat pada hari senin (11/7/2022). Kegiatan dihadiri oleh Ketua Tim Audit SPBE Sumirah selaku narasumber serta peserta audit.

Sumirah menyampaikan bahwa adapun tujuan diadakannya Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini ialah untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan standar yang telah ditetapkan. “Selain tujuan diatas, kegiatan audit ini menjadi bagian penting dalam memenuhi beberapa indikator yang ada dalam evaluasi SPBE,” tambahnya.

Ketua Tim Audit SPBE ini menambahkan bahwa kegiatan audit ini akan berlangsung selama sebulan. Nantinya akan dilakukan audit terhadap berbagai aplikasi yang ada di Lombok Barat. Kegiatan telah mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Juli lalu.

Sementara itu Kepala Bidang APTIKA H. Iswarta mengatakan bahwa SPBE adalah sistem pemerintahan berbasis Elektronik. Ia mengatakan bahwa Pemkab Lombok Barat saat ini telah menerapkan SPBE. Hal ini untuk mendukung Smart City. Menurutnya SPBE memiliki beberapa tujuan yaitu memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; kedua mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dan yang ketiga mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu sesuai amanat Perpres No. 95 Tahun 2018. “Kegiatan audit ini khusus dilakukan untuk mengaudit performa dari aplikasi khusus aplikasi pejabat pengelola infomasi dan dokumentas yang dikelola oleh Diskominfotik Lobar. Pada awalnya Lombok Barat berencana untuk mengaudit 10 aplikasi, tetapi kemungkinan jumlah aplikasi tersebut akan dikurangi karena masih kurangnya bukti serta data mendukung yang harus dilampirkan,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto mengatakan bahwa Kabupaten Lombok Barat telah memiliki masterplan smart city. Hal ini menjadi komitmen dari Lombok Barat dalam mewujudkan kota cerdas. Karenanya audit SPBE ini merupakan salah satu bagian atau rangkian mewujudkan smart city. Ia berharap agar digitalisasi di Lombok Barat dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya juga telah menerapkan tanda tangan elektronik dan persuratan berbasis digital. “Kabupaten Lombok Barat adalah kabupaten digital terbaik di NTB karenanya kami terus berupaya untuk mewujudkan smart city”ujarnya.

(Diskominfotik/Dea/Smh)

Narmada, Diskominfotik Lobar – Langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tidak tanggung tanggung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Kamis (14/72022) mengunjungi langsung Rumah Sakit Awet Muda (RSAM) Narmada. Dalam kunjungannya itu bupati didampingi Assisten1 Setda Lobar Agus Gunawan dan Camat Narmada M. Busyairi. Bupati diterima langsung Direktur RSAM dr. A.A.N. Putra Suryanatha beserta seluruh jajaran RSAM Narmada.

Kedatangan bupati ini merupakan kunjungan perdananya ke RSAM Narmada setelah rumah sakit ini memperoleh peningkatan status dari Pemprov. NTB dari tipe D ke tipe C, bersamaan dengan Rumah Sakit Tripat Gerung yang juga naik status dari tipe C ke tipe B.

Kunjungan bupati ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasarana rumah sakit ini sekaligus pelayanan kesehatan di sana.
Dalam kunjungannya tersebut Bupati Fauzan mengatakan, peningkatan status RSAM Narmada merupakan wujud apresiasi terhadap kinerja dan pelayanan kesehatan yang selama ini telah berjalan baik di rumah sakit ini.
“Peningkatan status ini bukan sekedar formalitas saja namun menuntut komitmen dan konsistensi peningkatan pelayanan kesehatan”, tegasnya.

Oleh karena itu bupati berharap kepada seluruh jajaran RSAM Narmada untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
Pemkab. Lobar terus berupaya mendukung dari sisi anggaran mulai dari penataan lingkungan, penambahan gedung, sarana dan prasarana hingga fasilitas kesehatannya. “Insyaallah, bukan hanya RSAM Narmada, rumah sakit lainnya yang dimiliki Lobar akan kita jadikan Green Hospital”, ujarnya.

Terutama yang menjadi prioritas perhatian bupati adalah penambahan gedung dan fasilitas IGDnya yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2023. Hal ini dikarenakan kondisi IGDnya dirasa kurang memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. “Ini sangat diperlukan karena menyangkut pelayanan kesehatan yang sifatnya segera dan darurat”, tegasnya.

Sementara itu ditemui dilokasi yang sama Direktur RSAM dr. A.A.N. Putra Suryanatha mengungkapkan bahwa seiring peningkatan status RSAM Narmada dari tipe D ke tipe C hal ini bukan hanya sebuah apresiasi namun sekaligus menuntut komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. “Kami akan terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat”, ujarnya.

dr. A.A.N sapaan akrab Direktur RSAM Narmada ini membenarkan bahwa kebutuhan urgensi rumah sakit yang dikelolanya ini adalah peningkatan kualitas pelayanan IGDnya, terutama menyangkut kebutuhan gedung dan fasilitasnya. Kondisi IGD rumah sakit ini dirasa saat ini sudah kurang memadai lagi untuk pelayanan darurat kesehatan.
“Kami membutuhan anggaran sekitar 12,5 Milyar untuk peningkatan kualitas pelayanan IGD”, jelasnya.

Ditambahkannya, kebutuhan anggaran ini telah dilaporkannya kepada bupati dan saat ini sedang dikaji sumber pendanaannya.
(Tim Diskominfotik Lobar : Dewa Adnyana/Juan/Fery).

Sekotong, Diskominfotik – Usulan Dinas Pertambangan Propinsi NTB terhadap Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di dua blok di wilayah Sekotong disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Persetujuan tersebut tertuang dalam SK Menteri ESDM RI Nomor 89.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang wilayah pertambangan Propinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Ir. Zainal Abidin saat acara sosialisasi dan launching Wilayah Pertambangan Rakyat Blok Lemer dan Blok Simba di Kantor Camat Sekotong, Selasa (12/07/2022).

Menurut Ir Zainal Abidin kementerian ESDM saat ini baru memberi persetujuan terhadap dua blok WPR yang berada di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Dua blok tersebut adalah Blok Lemer dan Blok Simba. Ia mengatakan bahwa masih ada 17 blok WPR di wilayah Sumbawa yang belum disetujui oleh Kementerian ESDM. Ia mengatakan bahwa ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh Propinsi sehingga usulan blok WPR tersebut dapat disetujui. “Perjuangan kita dari awal sampai saat ini dalam menetapkan wilayah pertambangan rakyat belum berakhir. Hal tersebut dikarenakan minimnya blok yang baru ditetapkan oleh menteri, yaitu 2 blok sedangkan 17 blok lainnya yang berada di daerah Sumbawa belum ditetapkan”ujarnya.

Zainal mengatakan bahwa hal tersebut tentu menjadi perhatian bagi penambang-penambang wilayah Sumbawa karena hal tersebut dibutuhkan demi kelancaran proses penambangan. Ia menambahkan bahwa proses ini terus dilakukan oleh Pemerintah Propinsi NTB karena menjadi kebutuhan masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa izin pertambangan ini harus sesuai dengan koordinat yang telah ditetapkan. “Izin Wilayah Pertambangan Rakyat tadi tidak boleh keluar dari koordinat yang telah ditetapkan” ujarnya

Ia juga mengatakan bahwa pihak propinsi dalam hal ini Dinas ESDM akan terus melakukan pemantuan atas aktivitas ini. Selain itu pihaknya juga akan melihat dan mengamati pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh perorangan dan koperasi. Ia mengatakan bahwa untuk koperasi diperbolehkan mengelola lahan maksimal sebanyak 10 Hektar. Sementara untuk perorangan diperbolehkan maksimal 5 hektar. Sementara untuk kedalaman, WPR diperbolehkan menambang hingga kedalaman 100 meter dari permukaan tanah. Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan bahwa penentuan blok dilakukan oleh masyarakat sendiri dan koperasi. Pihak Dinas ESDM Propinsi hanya menyampaikan usulan izin WPR kepada Kementerian ESDM yang kemudian diproses oleh Kementerian ESDM. “Kewenangan izin ada di Kementerian ESDM kami di Propinsi hanya mengusulkan ke Kementerian ESDM untuk memperoleh izin. Nantinya apabila dikelola oleh koperasi harus ada kepala. Teknis tambang, tenaga ahli lingkungan yang paham lingkungan” ujarnya.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun, Kadis ESDM Provinsi NTB Ir. Zainal Abidin, Direktur PLSB3 Yulia,  Forkopimda Lombok Barat, Para pihak dari GOLD-ISMIA, Para pihak dari BRIN, Kadis DLH Lobar Budi Dharma Jaya, Perwakilan Dinas Koperasi Provinsi NTB, Camat Sekotong dan Forkopimcam, Para Kepala Desa se Kecamatan Sekotong,Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para tokoh pemuda setempat.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas ESDM propinsi dan Kementerian ESDM. Hal ini karena Dinas ESDM Propinsi telah berjuang dalam mengeluarkan izin dari kementerian ESDM. “Kami berterima kasih dan apresiasid kepada dinas ESDM Propinsi dan kementerian ESDM atas izinnya. Tentu hal ini telah melalui kajian dari Propinsi dan kementerian sehingga izin WPR ini dapat dikeluarkan” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Wabup Hj Sumiatun juga menyampaikan Terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi NTB, pihak GOLD-ISMIA, dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu sehingga WPR di wilayah Sekotong bisa diluncurkan.

Dalam kesempatan ini ia berharap agar izin WPR dari Kementerian ESDM melalui dinas ESDM dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu ia juga berharap agar WPR ink dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga dapat lebih sejahtera. Selain itu ia juga berharap agar dalam pelaksanaan WPR ini bisa tetap mendapatkan pengawasan dan masukan daru Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, maupun dari GOLD ISMIA. “Kami ingin tetap ada pengawasan dan masukan dari Pemerintah Pusat, Pemprov NTB dan GOLD ISMIA agar WPR ini tetap aman. Kami ingin masyarakat sejahtera dengan aman bukan terancam oleh bahaya bahaya yang tidak disadari. Karenanya kami minta ini terus diawasi oleh pihak terkait” ujarnya.
(Diskominfotik/Jn/Agg)

Batulayar- Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan masjid Nurul Yakin yang berlokasi di dusun kedondong Atas Desa Pusuk lestari kecamatan Batulayar. Kegiatan ini berlangsung pada Jum’at (08/07/2022). Kehadiran Bupati dan sejumlah tamu undangan terasa sangat spesial karena lokasi pembangunan masjid ini terletak di pedalaman dengan jalan yang sempit namun tetap beraspal Hotmik sehingga transportasi yang paling cepat menuju ke wilayah tersebut adalah sepada motor.

Untuk menuju lokasi ini Bupati dan rombongan pun harus dibonceng menggunakan sepada motor. Hal ini karena akses jalan yang relatif kecil. Walaupun demikian sejumlah tokoh dan pejabat tetap hadir di Lokasi ini. Antara lain Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Anggota DPRD Lombok Barat Zulfahmi, Camat Batulayar Afgan Kusumanegara, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga dusun kedondong Atas. Pada kesempatan ini Bupati Lombok Barat bersama Camat Batulayar melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid Nurul Yakin.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid menyampaikan bahwa membangun masjid tidak hanya secara fisik saja melainkan harus dilakukan dengan niat yang baik , ikhlas dan tulus. Hal ini sangat penting agar masjid yang kita bangun bersama memperoleh rahmat dan berkah dari Allah SWT. Ia juga mengatakan bahwa niat yang ikhlas dan tulus dan dukungan yang besar dari semua masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang dapat memperlancar proses pembangunan masjid. “Pembangunan masjid tidak semata untuk bergaya saja akan tetapi memiliki banyak manfaat bagi masyarakat karenanya bangunan masjid harus layak huni dan bisa menampung warga masyarakat” ujarnya.

Bupati dua Periode yang sukses membawa IPM Lombok Barat menempati urutan keempat di Nusa Tenggara Barat ini mengajak semua pihak untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat. Hal ini menurut Fauzan Khalid sangat penting agar masjid tetap ramai dan dapat memberdayakan masyarakat.

Ia mengatakan bahwa selain digunakan untuk kegiatan keagamaan, masjid juga dapat dijadikan tempat pertemuan, rapat, mengaji, majelis Ta’lim dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa dalam proses pembangunan masjid ini membutuhkan kebersamaan, kolaborasi dan gotong royong. Hal tersebut menurutnya akan memudahkan masyarakat dalam membangun masjid.

“Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga dapat menjadi pusat kegiatan dan pemberdayaan masyarakat seperti tempat rapat warga, majelis ta’lim, tempat mengaji. Tentu ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Karenanya dalam proses pembangunan masjid ini dibutuhkan kebersamaan, kolaborasi dan gotong royong sehingga pembangunan masjid dapat berjalan dengan lancar dan baik” ujarnya.

Dalam sambutannya Bupati juga menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang gerakan anti merariq kodeq atau gamak. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di masyarakat yang berpotensi menyebabkan timbulnya masalah ekonomi, sosial dan kesehatan. Ia mengajak masyarakat agar menikah sesuai dengan aturan perundang yang berlaku. Hal ini juga sebagai upaya agar anak anak tidak putus sekolah. Selain itu hal ini juga sebagai antisipasi untuk mencegah terjadinya kasus stunting di Lombok Barat. “Tentu ini semua dimaksudkan agar masyarakat tetap sehat dan mencegah terjadi efek atau dampak negatif dari pernikahan dini. Selain itu hal ini juga sebagai upaya kita semua untuk menurunkan angka stunting di Indonesia khusus Lombok Barat” ujarnya. (Diskominfotik/Fyan/Ria).