Tujuannya bertemu bupati, kata Mohammad Ali tiada lain dalam rangka kerjasama BPJS dengan pemerintah daerah setempat. Dan bupati memberikan apresiasi serta mendukung kerjasama ini. Diharapkan, kepesertaannya semakin tumbuh, tidak saja berasal dari yang berhak menerima iuran yakni pemerintah pusat maupun daerah, tetapi berasal dari segmen-segmen pekerja penerima upah seperti badan usaha dan calon peserta mandiri.

Menurut Mohammad Ali, pemerintah dan masyarakat semakin sadar untuk bersama-sama menjadi peserta dan bergotong royong, karena manfaatnya sangat positif, tidak saja bagi masyarakat, pasien atau peserta yang kebetulan sedang membutuhkan jaminan kesehatan, tetapi juga mereka yang tidak dalam keadaan sakit. Dengan keikutsertaan mereka menjadi peserta JKN, tentu memiliki rasa aman, karena bila saatnya dibutuhkan, maka mereka mendapat pelayanan pada program JKN ini.

Menyinggung adanya pegawai honor dan kepala desa yang belum terdaftar, diharapkan pemerintah daerah mendukungnya sebagai peserta sehingga secara perlahan bisa saling melengkapi. Karena kata Mohammad Ali, dari APBD Lobar saat ini jumlah pesertanya mencapai 18.400an jiwa yang didaftarkan oleh pemda setempat.

“Anggaran diperkirakan dikali dengan besaran iuran kelas tiga, ya sekitar 23 ribu per orang per bulan,” papar Mohammad Ali. (Humas dan Protokol Lombok Barat)

Kegiatan akan dilakukan di lima desa di Kecamatan Narmada, yakni Desa Presak, Desa Selat, Desa Nyur Lembang, Desa Gerimak Indah dan Desa Narmada. Hal itu disampaikan Kasatlatkab PL II Madya Praja NTB, Mujitahidin dalam laporannya.

“Praktek Lapangan II Madya Praja ini kita laksanakan selama 21 hari mulai dari tanggal 27 Maret sampai tanggal 16 April 2019. Para personel praktek lapangan II Madya Praja kita tahun ini berjumlah 134 orang. Terdiri dari Madya Praja Putra sebanyak 78 orang, Nindya Praja Putri sebanyak 33 orang dan Pendamping sebanyak 23 orang,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda H. Moh. Taufiq mewakili bupati mengakui keputusan kampus menjadikan Kecamatan Narmada sebagai lokasi kerja lapangan sudah tepat. Kecamatan Narmada sendiri merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di Lombok Barat, yakni 21 desa. Selain itu Narmada menjadi salah satu daerah yang terdampak gempa cukup parah selain Gunungsari, Lingsar dan Batulayar.

Sekda meminta para praja dapat melihat keberhasilan Desa Lingsar yang berada di Kecamatan Lingsar yang memiliki predikat juara dalam lomba desa tingkat nasional beberapa waktu lalu.

“Di Lombok Barat untuk lomba desa tingkat nasional, desa kita juara satu yaitu Desa Lingsar. Sebelum adek-adek melakukan praktek lapangan tidak ada salahnya coba dilihat di desa tersebut apa kelebihannya dan apa kekurangannya dalam hal administrasi, perencanaan, pembangunan sosial dan ekonomi di desa tersebut. Setelah itu baru dipraktekkan di lima desa yang ditetapkan,” ungkapnya.

“Sekarang judulnya praktek lapangan berarti tidak hanya administasi saja yang di perbaiki, tapi berikan contoh prubahan untuk yang lebih baik di lima desa. Jika Praja meninggalkan bekas, memberikan yang terbaik, maka praktek lapangan saya nyatakan sukses,” lanjut Taufiq menambahkan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan penerimaan praktek lapangan II Madya Praja oleh Sekda Lobar H. Moh. Taufiq dengan Wakil Direktur I Bidang Akedemik, Shopiandy. ( Humas dan Protokol Lombok Barat )

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, saya mengucapkan terimakasih dan selamat jalan. Semoga karir adik-adik semakin baik dan bagus. Tanpa kerja kalian, mungkin progress di Lombok Barat akan sulit. Pertama merintis itu yang sulit dan memiliki nilai yang tinggi,” kata bupati di Pendopo Bupati, Selasa (26/3).

Salah satu CPNS asal Sulawesi, Muhamad mengungkapan pengalamannya saat bertugas.

“Dengan berbagai isu yang berkembang, saya dan rekan-rekan dengan sabar memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat. Walaupun tidak jarang miskomunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.

Hingga saat ini Pemkab Lombok Barat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sebanyak 150 Unit, Rumah Instan Sederhana Konvensional (Riko) 135 unit, dan untuk Rumah Instan Sederhana Kayu (Rika) sebanyak 10 unit. Sedangkan untuk Risha yang masih dalam proses pengerjaan sebanyak 500 unit, dan Riko ada 1.500 unit.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) L. Ratnawi selaku Ketua Koordinator Tim Teknis.

“Pembangunan rumah tahan gempa yang telah terbangun di Lombok Barat tidak lepas dari usaha dan dedikasi para CPNS ini. Dengan adanya pendampingan ini, masyarakat mulai paham membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa. Karena sebagian besar rumah masyarakat di pedesaan masih menggunakan struktur tradisional,” jelas L. Ratnawi.

Selain untuk mendukung percepatan rehabilitasi, keberadaan CPNS di NTB dimaksudkan sebagai fasilator atau pendamping, serta membuat desain rumah dan membuat RAB, Sehingga rumah yang dibangun di Lobar memenuhi syarat rumah tahan gempa secara struktur.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, saya mengucapkan terimakasih dan selamat jalan. Semoga karir adik-adik semakin baik dan bagus. Tanpa kerja kalian, mungkin progress di Lombok Barat akan sulit. Pertama merintis itu yang sulit dan memiliki nilai yang tinggi,” kata bupati di Pendopo Bupati, Selasa (26/3).

Salah satu CPNS asal Sulawesi, Muhamad mengungkapan pengalamannya saat bertugas.

“Dengan berbagai isu yang berkembang, saya dan rekan-rekan dengan sabar memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat. Walaupun tidak jarang miskomunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.

Hingga saat ini Pemkab Lombok Barat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sebanyak 150 Unit, Rumah Instan Sederhana Konvensional (Riko) 135 unit, dan untuk Rumah Instan Sederhana Kayu (Rika) sebanyak 10 unit. Sedangkan untuk Risha yang masih dalam proses pengerjaan sebanyak 500 unit, dan Riko ada 1.500 unit.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) L. Ratnawi selaku Ketua Koordinator Tim Teknis.

“Pembangunan rumah tahan gempa yang telah terbangun di Lombok Barat tidak lepas dari usaha dan dedikasi para CPNS ini. Dengan adanya pendampingan ini, masyarakat mulai paham membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa. Karena sebagian besar rumah masyarakat di pedesaan masih menggunakan struktur tradisional,” jelas L. Ratnawi.

Selain untuk mendukung percepatan rehabilitasi, keberadaan CPNS di NTB dimaksudkan sebagai fasilator atau pendamping, serta membuat desain rumah dan membuat RAB, Sehingga rumah yang dibangun di Lobar memenuhi syarat rumah tahan gempa secara struktur. (Humas dan Protokol Lombok Barat)