Menteri Desa PDTT Marwan Jafar meninjau pembangunan jalan untuk akses sosial dan ekonomi masyarakat desa di Desa Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, NTB
(Sigit Purwanto/ Humas Kemendes PDTT)

Jakarta, Dishubkminfo – Pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa tahap pertama kepada pemerintah desa. Dana desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desaagar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

“Sesuai Permendes 21 tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu untuk membangun infrastuktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud. Bidang kesehatan dan pendidikan juga perlu diprioritaskan, diantaranya Posyandu dan PAUD,” ujar Menteri Desa PDTT Marwan Jafar.

(lebih…)

Jakarta, Dishubkominfo – Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan A. Djalil mengajak seluruh masyarakat Indonesia berperan aktif memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. Seruan ini disampaikan pada perayaan puncak Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2016 di Lapangan Banteng, Jakarta, hari ini (26/4).

“Konsumen Indonesia harus sadar akan kualitas produk sehingga hal tersebut akan mendorong industri dalam negeri untuk meningkatkan mutu. Konsumen cerdas juga mampu membatasi diri dengan mengonsumsi hanya sesuai kebutuhan. Selain itu, sudah saatnya kita memanfaatkan informasi digital dalam memberikan edukasi kepada konsumen dan mempercepat penyebaran informasi,” ujar Mendag Tom.

Hasil pemetaan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia yang dilakukan Kementerian Perdagangan menunjukkan nilai IKK Indonesia tahun 2015 hanya sebesar 34,17 dari nilai maksimal 100. Nilai tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan nilai perhitungan IKK di 29 negara Eropa pada tahun 2011 yang sudah mencapai 51,31.

(lebih…)

Jakarta (1 April 2016) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) siap melaksanakan Ujian Nasional 2016, yang akan mulai berlangsung 4 April nanti. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyampaikan yang penting dibicarakan tentang Ujian Nasional (UN) kali ini adalah soal kejujuran, bukan lagi soal kelulusan. Sejak 2015 UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Kelulusan ditentukan oleh sekolah, melalui ujian sekolah, bukan UN.

“Yang dibicarakan tentang UN saat ini adalah kejujuran, bukan kelulusan. Prestasi penting, jujur yang utama. Ujian itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Tidak ada lagi „subsidi jawaban‟. Ini berarti Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden sudah mulai terlaksana.,” kata Mendikbud Anies Baswedan, saat konferensi pers UN 2016, di Kantor Kemendikbud Jakarta, Jumat (1/04).

(lebih…)

Jakarta, Dishubkominfo – Pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil,  Menengah, dan Koperasi  (UMKMK) dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).

Dalam konferensi pers saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Istana Kepresidenan, Jakarta (11/2), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, ke-19 bidang usaha itu tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana/madya dan/atau resiko kecil/sedang dan/atau nilai pekerjaan kurang dari  Rp 10 milyar.

Dalam DNI sebelumnya, dipersyaratkan  adanya saham asing sebesar 55% di bidang-bidang usaha seperti jasa pra design dan konsultasi, jasa design arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa arsitektur lainnya,dan sebagainya.

(lebih…)

Mataram – Keterbukaan Inforasi Publik di Kabupaten Lombok Barat mendapat Peringkat III pada periode tahun 2015 untuk katagori Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota. Peringkat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 006 Tahun 2016 tentang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se Provinsi NTB yang di umumkan Ketua Komisi Informasi Publik Prov NTB. Penghargaan sebagai peringkat III diserahkan Wakil Gubernur M. Amin kepada Sekretaris Daerah Lombok Barat M. Taufiq pada acara  bergengsi Penganugrahan Keterbukaan Informasi pagi tadi (7/1) di Hotel Grend Legi Mataram.

Sebagai Peringkat I jatuh ketangan Kabupaten Bima dengan nilai 97,00 dan peringkat kedua diambil Kota Mataram dengan nilai 92,60 serta Kabupaten Lombok Barat mendapat nilai bersaing 92,00.

Sementara untuk katagori SKPD di Provinsi NTB peringkat I jatuh ke SKPD Bappeda, Peringkat II RSJ Mutiara Sukma, Peringkat III Dinas Pertambangan dan Energi, Peringkat Harapan I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Harapan II Badan Perpustakaan dan Arsip.

(lebih…)