Gerung, Diskominfotik; Rapat paripurna DPRD Lombok Barat dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten Lombok Barat tahun 2020 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah didampingi Oleh Wakil Ketua I Hj. Nurul Adha dan Wakil Ketua III Suparman di Ruang Sidang DPRD Lombok Barat Selasa 08/06/21.

Rapat yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah H. Baihaqi yang didampingi oleh para Asisten dan Kepala OPD

Dalam pandangan umum Fraksi yang dibacakan oleh Juru Bicara Gabungan Fraksi Abubakar Abdullah dari Fraksi PKS menyampaikan bahwa di tahun 2020 merupakan tahun anggaran yang berat akibat dari pandemi covid-19 yang belum berakhir yang memaksa pemerintah daerah mengelola keuangan seefektif dan seefisien mungkin, berbagai cara dilakukan seperti realokasi, refocusing dengan memperhatikan posisi masyarakat sebagai dampak dari pandemi.

Penyusunan anggaran APBD 2020 merupakan rencana yang strategis demi mewujudkan Lombok Barat yang Maju, Amanah dan Berprestasi yang dilandasi dengan nilai-nilai patut patuh patju.

Total pendapatan daerah tahun 2020 semester Rp. 1.767.349 juta yang terealisasi sebesar Rp. 1.687.931 juta atau 95,51%  dengan pembagian PAD tahun 2020 Rp. 241 . 094 Miliar terealisasi Rp. 219 Miliar atau 86,95%, Pendapatan transfer pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.419.426 juta terealisasi sebesar 1.373.064 / (96, 73%) dan PAD yang berupa pendapatan dari Anggaran Rp. 96 Miliar lebih tapi terealisasi Rp. 95 Miliar lebih atau 99,81%.

Pandangan dari gabungan beberapa fraksi menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi perhatian Dewan dan butuh jawaban yang komprehensif antara lain:

Pertama, terjadinya penurunan drastis PAD Lombok Barat 2020 sebagai dampak covid-19 khususnya disektor pariwisata yang berdampak pula pada sektor pembangunan dan pembiayaan daerah,  kebijakan alternatif apa yang akan ditempuh pemerintah daerah Lombok Barat untuk mengantisipasi turunnya pendapatan dari sektor pariwisata.

Kedua, langkah apa yang akan diambil pemerintah daerah dari dana APBN bisa dialokasikan ke Lombok Barat di luar alokasi anggaran tetap DAU dan DAK.

Ketiga, dimohon memberikan laporan mengenai Dana transfer, DAU, DAK dan BLUD.

Keempat, dimohon laporan spesifik tentang dampak covid-19 terhadap Anggaran pemerintah daerah.

Kelima, langkah-langkah apa saja yang diambil pemerintah terhadap pokok-pokok pemikiran DPRD terhadap Aspirasi dari Masyarakat yang banyak belum terealisasi. (Diskominfotik/Ria/Fery/Angge).

Gerung Diskominfotik Lombok Barat sebentar lagi akan menjadi kawasan terang benderang Se Nusa Tenggara Barat. Masyarakat tidak lagi mengeluhkan kawasan yang gelap tanpa penerangan jalan umum. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat Dr. Baehaqi di Gerung Lombok Barat, 7 Juni 2021.

Menurut Sekretaris Daerah, Pemerintah telah melakukan berbagai terobosan untuk dapat mengatasi keluhan masyarakat terhadap Penerangan Jalan Umum yang selama ini sering menjadi keluhan.  Pemeritah Daerah merespon keluhan tersebut dengan mencari skema yang paling efektif dan tidak memberatkan keuangan daerah. “Pemerintah Daerah sejak 2019 mencari terobosan dan skema untuk dapat merespon keluhan masyarakat dan dari berbagai konsultasi akhirnya diputuskanlah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) ” ujarnya.

Lebih lanjut Baehaqi mengatakan sesuai dengan hasil analisa untuk dapat menerangi kawasan di seluruh Lombok Barat diperlukan sekitar 12.000 titik PJU senilai hampir 70 miliar rupiah. Hal ini tentu cukup berat bagi daerah mengingat kondisi fiskal APBD Lombok Barat saat ini. “Dengan kondisi saat sulit bagi kita untuk dapat membiayai PJU ini menggunakan APBD sehingga kita memilih skema KPBU agar tidak membebani APBD kita” ujarnya.

Dengan skema ini semua wilayah di Lombok Barat akan langsung terang karena badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan proposal yang diajukan serta  memenuhi syarat akan langsung memasang PJU secara serentak di seluruh Lombok Barat. Karenanya tentu yang akan dapat mengikuti proses ini adalah badan usaha yang benar benar berpengalaman dan memiliki dana yang besar juga. Menurutnya hal ini tertuang dalam dokumen persyaratan dalam tahap lelang. “KPBU ini skemanya beda dengan Pengadaan barang dan jasa biasa, kalau pengadaan barang dan jasa biasa dananya dari Pemerintah (APBD) dan sudah tersedia, kalau KBPU ini dana untuk membangun PJU berasal dari badan usaha tersebut dengan kata lain investasi yang nilainya sangat tinggi” ujarnya.

Sekda menambahkan  saat ini tahapan KPBU ini telah memasuki pengumuman perusahaan yang memenuhi kualifikasi dalam tahap prakualifikasi dan diumumkan secara terbuka melalui media dan website Pemerintah Daerah. Setelah diperoleh perusahaan yang memenuhi kualifikasi selanjutnya dilakukan pengajuan proposal yang nantinya menjadi penentu badan usaha atau perusahaan yang mengerjakan KBPU. Dengan tahap dan mekanisme ini tentu Pemda yakin KPBU Penerangan Jalan Umum ini akan berjalan dengan baik dan maksimal. “Proses dan tahapannya sangat ketat tentu kami berharap ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat Lombok Barat” ujarnya.(Diskominfotik/rf)

Giri Menang, Diskominfotik; Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Barat tentang Penjelasan Kepala  Daerah terhadap  Raperda tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lobar Ta. 2020 dipimpin oleh Wakil Ketua I Hj. Nurul Adha di dampingi Wakil Ketua lll DPRD Lobar Suparman berjalan dengan tertib dan lancar, di hadiri para Anggota DPRD Lobar dan Sekretaris DPRD Lobar Aisyah Desilina Darmawati, di ruang Sidang DPRD Kabupaten Lombok Barat, Senin 07/06/21.

Sementara dari kalangan eksekutif hadir Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Sekretaris Daerah H. Baihaqi dan para Asisten

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun dalam penjelasannya mengatakan bahwa pada Tahun anggaran 2020 merupakan tahun yang berat khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah, seperti yang diketahui bersama Pandemi Covid 19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas, berbagai bentuk realokasi dan refocusing anggaran telah kita lakukan guna menekan dampak Pandemi Covid 19, baik itu untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial maupun pemulihan ekonomi.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah nomor 13 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.

Adapun Realisasi pendapatan secara keseluruhan dari anggaran sebesar Rp. 1 triliun 767 milyar 349 juta rupiah lebih, terealisasi sebesar Rp. 1 triliun 687 milyar 931 juta rupiah lebih atau sebesar 95, 51 persen,”terangnya.

Ada 3 Rincian realisasi tersebut, ungkap Wabup, Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari anggaran sebesar Rp. 251 Milyar 904 juta rupiah lebih terealisasi sebesar Rp. 219 milyar 38 juta rupiah lebih atau sebesar 86, 95 persen. Kedua, Pendapatan transfer, dari anggaran sebesar Rp. 1 triliyun 419 milyar 426 juta rupiah lebih terealisasi sebesar Rp. 1 triliyun 373 milyar 54 juta rupiah lebih atau sebesar 96,73 persen. Ketiga, lain-lain pendapatan yang sah  berupa Pendapatan Hibah dari anggaran sebesar Rp. 96 milyar 18 juta rupiah lebih terealisasi sebesar 95 milyar 838 juta rupiah lebih atau sebesar 99,81 persen.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan mendorong  Pemerintah Daerah agar menetapkan dan segera menyampaikan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD tepat waktu.

“Kami meminta kerja sama seluruh anggota dewan dalam pembahasan peraturan daerah ini sehingga penetapan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” harap Wabup.

Usai menyampaikan penjelasan Pemerintah atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lobar Ta. 2020, Hj. Sumiatun menyerahkan draf Raperda tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lobar Ta. 2020 kepada wakil ketua I DPRD Lombok Barat Hj. Nurul Adha di dampingi Wakil Ketua lll DPRD Lobar Suparman. (Diskominfotik/Angge/Juan)

Gerung, Diskominfotik; Pembangunan Islamic Center dan Jalan Sopok Angen yang telah digagas dan direncanakan sejak tahun 2015 rencananya akan direalisasikan pada tahun 2022.

Hal ini diungkapkan pada ekspose pembangunan jalan Sopoq Angen dan Islamic Center di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Barat, Senin 07/06/21.

Kegiatan ekspose ini dilakukan oleh Konsultan Perencana dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Sekretaris Daerah H. Baihaqi, Para Asisten dan Kepala OPD.

Ir. H. Robijono Prasetyo selaku Konsultan perencana menyampaikan Pembangunan Jalan Sopoq Angen dan Islamic center akan menjadi icon baru Lombok Barat dimulai dari sebelah kantor Dinas Perhubungan langsung ke terusan Samsat dan Perumahan Daerah dengan Panjang kurang lebih 2,6 km dengan lebar 2 jalur ( 2 X 7 meter).

Rancang bangun dari jalan ini nantinya ditengah-tengah ada mediar dan dipinggir akan dibuat trotoar sedemikian rupa sehingga akan menjadi satu kesatuan dengan pusat pemerintahan Lombok Barat yang ada di Giri Menang dengan radius kurang lebih 165 meter.

Disamping Jalan sopoq angen juga akan dibangun kawasan Islamic Center seluas kurang lebih 2,8 Hektar yang desainnya merupakan kawasan Alun-Alun sehingga akan disebut kawasan G-Work (Gerung Work).

“Dalam Kawasan G-Work ini akan dibangun pusat ruko dengan konsep lebih santai sehingga akan memudahkan warga masyarakat bisa melewati jalan baru menuju Islamic Center kota gerung.” Ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah H. Baihaqi menyampaikan Jalan Sopoq Angen dan Islamic Center dalam perencanaan fisiknya 100% di tahun 2022, Mengingat kondisi keuangan akibat pandemi covid-19 diharapkan kepada Dinas BPKAD dan BAPENDA untuk menjadi perhatian, terkait dengan pembelian lahan dan bangunan fisiknya diharapkan bisa 30-40% dan bisa dilanjutkan pembangunannya di tahun 2023.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya memberikan atensi atas dibangunnya jalan Sopoq Angen dan Islamic center ini dan berharap agar ditahun 2022 pembebasan lahan harus tuntas jangan setengah-setengah dan dilakukan sesuai dengan prosedur.

Pembangunan Jalan Sopoq Angen dan Islamic Center yang akan menjadi icon baru Lombok Barat Fauzan Khalid mengusulkan agar konsep Islamic Center ruang terbuka atau halamannya diperluas dan dibuatkan rest area untuk para pedagang kecil.

“Untuk pembangunan Islamic Center agar dibuat konsep ruang terbuka atau halamannya diperluas dengan dibuatkan rest area tempat para pedangan kecil.” Usulnya.  (Diskominfotik/Ria/fyan/feri)

Gerung diskominfotik, Kasus Covid-19 di Lombok Barat masih ada belum ada yang bisa memprediksi kapan berakhirnya pandemi, oleh karena itu ASN merupakan pelayan publik yang hidup ditengah tengah masyarakat harus menjadi contoh dalam penerapan prokes di masyarakat bertindak sebagai promotor bil lisan dan modeling bil hal dengan memberikan edukasi kepada masyarakat secara lisan dan contoh dalam penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah H. Baihaqi saat memimpin apel pagi rutin ASN lingkup Sekretariat dan Dinas Kominfo di halaman Kantor Bupati Lombok Barat, Senin 07/06/21.

Lebih lanjut Baihaqi menyampaikan tetap bersyukur atas anugrah Allah SWT. Yang telah  mengaruniakan kesehatan dan rezki yang berkah. Bentuk rasa syukur itu ditunjukkan dengan kinerja yang baik dan disiplin menjalankan tugas.

” Tunjukkan kinerja kepada Pimpinan. Jika Pimpinan tidak berada di tempat, tunjukkan kita sebagai staf bisa sebagai play maker bukan menjatuhkan pimpinan atau menghilang menghindari tanggung jawab.”  Ungkapnya.

Sekda menambahkan Kebijakan Nasional berpengaruh kepada Daerah, contohnya adalah Pembatalan Keberangkatan Haji 2021 ini harus diantisipasi dampaknya, Kabag Kesra diminta untuk segera berkoordinasi dengan Kemenag.

Progress report program kegiatan prioritas tetap akan dievaluasi. Matriksnya akan di-cross check. Yang muara semua ini adalah penilaian kinerja Daerah khususnya kinerja Sekda sbg Pimpinan Birokrasi Tertinggi Daerah.

“Percepat realisasi proyek dengan mempercepat tender proyek karena setiap satuan proyek, ada hak 30% untuk orang miskin/pekerja proyek, Ini menjadi upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah sebagaimana target pertumbuhan ekonomi kwartal kedua 2021 oleh Presiden RI sebesar 7%. ” tutupnya (Diskominfotik/zul)

Gerung, Diskominfotik; Gerakan Bank Sampah melalui Pendidikan Karakter Siswa mencintai dan melestarikan lingkungan Hidup mewujudkan Lombok Barat “Nol Dedoro” Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan BNI 46 akan melaunching Bank Sampah Sekolah secara virtual dengan seluruh siswa siswi  Sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA di Kabupaten Lombok Barat.

Sebagai langkah awal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat telah menunjuk 33 Sekolah sebagai pilot Project yang terdiri dari 15 SD, 15 SMP dan 3 SMA.

Hal ini diungkap Asisten I Setda Kabupaten Lombok Barat Agus Gunawan saat memimpin rapat Koordinasi Gerakan Ijo Nol Dedoro melalui Pendidikan karakter siswa Bank Sampah Sekolah di ruang Rapat Jayengrane Jumat, 28/05/21.

Rapat koordianasi ini dihadiri Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Asisten 1 Agus Gunawan, Kepala Dinas Dikbud H. Nasrun beserta Sekretaris dan Kabid, Kepala Dinas Perindag H. Sabidin, Kepala Dinas Kominfo Ahad Legiarto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala SD, SMP dan SMA yang menjadi pilot project, Pejabat BNI 46 Cabang Mataram, Kepala KCP BNI 46 Gerung, Batulayar dan Narmada.

Menurut pemaparan Kepala Dinas Dikbud,  H.Nasrun Bank Sampah Sekolah dimaksudkan untuk mensukseskan program Pemerintah Kabupaten Lombok Barat “Ijo Nol Dedoro” dengan membentuk bank sampah di Sekolah dan setiap siswa diharuskan membawa sampah anorganik yang sudah dipilah dari rumah ke sekolah, kemudian ditimbang di bank sampah dan diuangkan dalam bentuk rekening tabungan siswa.

‘Gerakan ini bertujuan untuk mendidik siswa bertransaksi non tunai, karena dari hasil bank sampah anak-anak tidak diberi uang tunai tetapi akan masuk ke rekening tabungannya.” Jelasnya.

Sementara itu pejabat BNI 46 Cabang Mataram Ni Kadek Yuli Mahendri menjelaskan BNI 46 akan menunjuk agen 46 di masing-masing sekolah yang bertugas tidak hanya menangani transaksi sampah saja juga melayani transaksi setor dan tarik seperti outlite kantor cabang pembantu cuma namanya agen46.

“Tujuan utamanya adalah literasi keuangan, ini untuk pendidikan anak-anak sekolah supaya mereka itu menabung dan punya buku sendiri sendiri.” Terangnya.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam arahannya mengatakan bahwa ia ingin Gerakan ini menjadi Gerakan masiv gerakan bersama dan ujungnya nanti menumbuhkan kesadaran bersama, untuk itu  butuh pembudayaan dari masa-masa awal pertumbuhan anak sehingga menjadi kebiasaan ke depannya terkait dengan penanganan sampah.

“Salah satu cara kita untuk menarik Gerakan masiv itu adalah Kerja sama dengan BNI 46 agar sampah itu bisa di uangkan.” Ungkapnya

Bupati berharap Gerakan ini benar- benar menjadi Gerakan masiv dan akan melaunching Gerakan ini bisa memecahkan rekor MURI yang sekarang dipegang oleh Makasar.

“Dimasa pandemik sekarang ini untuk mengumpulkan masa tidak memungkinkan maka kita manfaatkan teknologi melalui zoom meeting, harus dipersiapkan secara matang, tugas Diskominfo untuk mempersiapkan agar setiap sekolah bisa mengikuti melalui zoom meeting.” Ungkapnya. (Diskominfotik/zul).

Lembar, Diskominfotik- Sebanyak 65 sertifikat tanah program Penyuluhan Obyek Konsolidasi Tanah (POKT) untuk warga Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar diserahkan secara simbolis oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Dusun Karang Anyar Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kamis 27/05/21.

Acara Penyerahan Sertifikat tanah tersebut dihadiri pula oleh, Kepala Dinas Pertanian Lobar H. Muhur Zokhri, Kepala Kantor Pertanahan Lobar I Made Arya Sanjaya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lobar H. M. Fajar Taufik, Kepala Dinas Perindag Lobar, Sekertaris PUPR Lobar, Camat Lembar Hasanudin, Kapolsek dan Danposramil, Kepala Desa Jemabatan Kembar Amirullah dan seluruh masyarakat penerima sertifikat.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya, menyampaikan apresiasinya kepada BPN Lobar dan Pemerintahan Desa Jembatan Kembar karena mampu bekerjasama sehingga program tersebut sukses terlaksana.

Ia berharap kepada dinas terkait yang turut hadir agar memprioritaskan kebutuhan warga desa   sehingga semua program program bisa terlaksana dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengajak kepada warga yang hadir untuk terus ikut sukseskan Gerakan Anti Merarik Kodek sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Lombok Barat Nomor 30/2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini bagi anak.

Sementara itu, Kades Jembatan Kembar Amirullah dalam laporannya mengatakan sertifikat yang diserahkan ini sebanyak 65 Sertifikat POKT , Ini merupakan program penataan persawahan, kegiatan ini diinisiasi oleh kakanwil BPN  Lobar bekerjasama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Jembatan kembar.

“Program ini sukses dilaksanakan berkat kerjasama yang baik antara warga desa jembatan kembar khususnya warga karang anyar, gunung gundil dan gunung sari dengan tim pelaksana kegiatan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasamanya.” ungkapnya

Ditempat yang sama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, I Made Arya Sanjaya mengatakan, Penyuluhan obyek konsolidasi tanah (POKT) ini merupakan program yang dikhususkan untuk prioritas tanah disisi jalan dan untuk pemetaannya tanah yang akan diusulkan  ada jalan dan mungkin yang belum ada jalan supaya dikasih  jalan dan produknya berbentuk sertifikat.

oleh sebab itu perlunya diadakan kegiatan sosialisasi ditengah masyarakat untuk menumbuhkan pemahaman dan penambah pengetahuan masyarakat dalam persoalan penguasaan tanah yang ada serta  untuk mempermudah dalam proses penyelesaian permasalahan pada tanah hak milik,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, “Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL)  atau pun Penyuluhan Obyek Konsolidasi Tanah (POKT)  yang tengah digencarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)  akan mampu mendorong  pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat bawah. Sebab, sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat  bisa menjadi barang berharga yang bisa  di agunkan  kepada  pihak bank  dan lembaga keuangan, selain mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, juga meminimalisasi konflik pertanahan yang sering terjadi selama ini. Sebab,  dengan program ini,  semua bidang tanah akan terdaftar dan terpetakan dengan rapi,” jelasnya. (Diskominfotik/Angge/Fyan)