Lembar, Diskominfotik;Respon Cepat Pemerintah Daerah Lombok Barat terhadap bencana yang melanda daerah terus dilakukan. Tidak menunggu esok hari, Pemda Lombok Barat yang diwakili oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun langsung melakukan gerak cepat dengan mengunjungi Korban Banjir Bandang di Desa Labuhan Tereng yang terjadi sejak Jumat Sore 19 Februari 2021. Beberapa Jam setelah terjadinya banjir bandang di kawasan Dusun Songkang, Desa Labuhan Tereng, Kecamatan Lembar, Lombok Barat Hj. Sumiatun langsung meninjau lokasi banjir tersebut Jumat 19/2/21

Wakil Bupati yang juga Ketua DPD Golkar Lombok Barat ini meninjau lokasi banjir saat air masih cukup deras. Setelah itu Hj Sumiatun meninjau pengungsi yang dipusatkan di Masjid Desa Labuhan Tereng. Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Lombok Barat memerintahkan jajaran BPBD dan Tagana untuk mengambil langkah cepat menangani korban banjir. “Kami perintahkan BPBD dan Tagana untuk bergerak cepat” ujarnya.

Dalam respon cepat tersebut dua Anggota DPRD Lombok Barat masing-masing Lalu Ivan Indaryadi dan H. Abdul Majid juga ikut memantau lokasi banjir bersama Wakil Bupati Lombok Barat. Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Lombok Barat bersama anggota DPRD Lobar melakukan dialog bersama warga dan kepala desa Labuhan Tereng di lokasi pengungsian. Mereka meminta agar warga tetap tenang. Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Lombok Barat dan anggota DPRD Lobar memberikan bantuan kepada warga untuk penanganan awal. Wakil Bupati telah memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat dalam menangani musibah ini.

Sementara itu Kadis Kominfo Lombok Barat mengatakan sesuai instruksi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, Pemerintah Daerah telah melakukan respon dan gerak cepat menangani bencana banjir yang terjadi sejak Jumat sore tanggal 19 Februari 2021. BPBD telah mengerahkan tim mengatasi musibah ini utamanya korban banjir yang mengungsi di masjid. Pemerintah Daerah dalam hal ini BPBD dan Tagana melakukan mitigasi bencana dan secepatnya mengirim logistik ke lokasi banjir untuk meringankan beban masyarakat Labuhan Tereng yang menjadi korban banjir. “Tim BPBD dan Tagana langsung bergerak sesuai instruksi Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan mitigasi bencana” ujarnya.

Berdasarkan data sementara dari Desa Labuhan Tereng, Jumlah Korban Terdampak banjir sebanyak 300 KK. Sebagian besar Korban saat ini mengungsi di masjid Labuhan Tereng. Para pengungsi merasa cukup terhibur dengan kedatangan wakil Bupati Lombok Barat ke tempat mereka. Masyarakat merasa diperhatikan oleh Pemimpinnya saat mendapatkan musibah. Menurutnya kedatangan dan perhatian dari Pemerintah Daerah bersama anggota DPRD memberikan kekuatan moril bagi korban bencana banjir.(Diskominfotik/RIF)

Gunungsari, Diskominfotik. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga  Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Hj. Khaeratun Fauzan Khalid meresmikan Posyandu Keluarga “Ceria” di Dusun Ranjok Utara, Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Kamis (18/2/2021).

Peresmian posyandu tersebut merupakan posyandu keluarga yang ke 131 se wilayah Lombok Barat. Ketua TP PKK Lobar Hj. Kaheratun dalam sambutanya menyampaikan, “Masih banyak yang harus dilakukan untuk membentuk posyandu keluarga dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Posyandu keluarga ini sangat penting, karena segenap lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dalam satu tempat secara bersamaan.” Tuturnya.

Pelayanan kesehatan pada posyandu keluarga ini antara lain, dilaksanakan kegiatan Bina Keluarga balita, penimbangan dan imuniasi, melaksanakan Penyuluhan KB oleh Kader, penyuluhan gizi, Pelayanan Kesehatan remaja dan lansia secara bersamaan setiap bulannya tanpa harus ke pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemberian Vitamin A pada balita 6 bulan sampai 59 bulan.

Vitamin A merupakan salah satu vitamin  penting untuk perkembangan dan kesehatan bayi, Sehingga apa yang kita harapkan untuk anak-anak kita akan tercapai. Bagi semua warga masyarakat yang mempunyai bayi dan balita agar memberikan vitamin A yang tentunya manfaatnya sangat besar yaitu untuk kesehatan dan perkembangan anak..

Desa dopang adalah desa yang hampir 100% terdampak gempa pada 2018 lalu, dengan melihat flashback pasca gempa, desa Dopang mampu pulih dari keterpurukan saat gempa dan jauh lebih baik dalam membangun pemukiman, sebagian kecil yang belum dibangun karena terganjal administrasi.

Pandemi covid 19 memberikan dampak terutama di bidang kesehatan Dan bidang ekonomi, tentunya dengan adanya posyandu keluarga ini bisa memberikan efek yang baik seperti sosialisasi yang dilakukan para kader tentang penerapan protokol kesehatan, dengan melakukan 3 M, serta menjaga imun dengan melakukan aktifitas fisik seperti berolahraga.

“ Melalui program PHBS semua iti bisa terlaksana, yang tak kalah penting adalah memperhatikan asupan gizi keluarga yang seimbang, hal ini memberikan dampak yang baik untuk masyarakat di tengah pandemi covid 19 Dan dengan posyandu keluarga semoga masyarkat bisa terhindar dari virus Covid 19” harap Hj. Khaeratun .

Sementara itu Kepala Desa Dopang dalam sambutannya menyampaiakn ucapan terima kasih kepada Ketua Tim penggerak PKK karena sudah meresmikan posyandu keluarga ceria yang merupakan kegiatan penting untuk memberikan dan mensosialisasikan tentang kesehatan masyarakat Dan memutus rantai penyebaran covid 19.  Masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan masyarakat, dalam hal ini protokol kesehatan.

Kepala Desa menambahkan Desa Dopang memiliki banyak program-program yang masih tertunda akibat gempa 2018 lalu Dan pandemi covid 19 Dan semoga di tahun 2021 semua program yang Ada di Desa Dopang bisa terlaksana.(Diskominfotik/Dhio/Ria/YL)

Sekotong, Diskominfotik; Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menyalurkan bantuan pendidikan bagi Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita (DW) di dua Kecamatan yakni Sekotong dan Lembar. Bantuan yang akan rutin diberikan ini merupakan komitmen para anggota dan pengurus DWP untuk memastikan setiap anak mendapat pendidikan layak untuk mencerdaskan anak bangsa sejak dini.

“Ada dua TK DW yang kita beri bantuan untuk meringankan beban mereka di bidang pendidikan yakni Kecamatan Sekotong yang mengalami dampak banjir beberapa pekan lalu yang mengakibatkan ruang belajar terendam dengan banyaknya buku dan media belajar yang rusak karena terendam air bercampur lumpur. Kami ingin anak-anak itu terus belajar,” ujar Ketua DWP Lobar Ny. Hj. Nurhikmah Baehaqi saat memberikan bantuan kepada kepala sekolah TK DW di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kamis (18/2/2021).

Bantuan kali ini diberikan kepada kepala sekolah, guru dan siswa. Selain bantuan pendidikan yang nantinya rutin dilakukan, DWP Lombok Barat juga telah mendistribusikan sembako berupa  beras, minyak, dan  gula, beberapa waktu yang lalu guna mengurangi beban dari masyarakat akibat pandemi COVID-19.

“Harapannya bisa memberikan manfaat yang lebih karena adanya pandemi COVID-19, dan tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa” Ungkap Ny. Hj. Nurhikmah . Pengurus dan anggota DWP Lombok Barat juga berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan hingga pandemi COVID-19 mereda.

Ny. Hj. Nurhikmah juga berpesan “Kita ikuti arahan dari Pemerintah dan kita lakukan upaya ini bersama-sama dalam mencegah penularan Pandemi COVID-19 ini dengan Selalu Menggunakan masker setiap keluar rumah, menjaga jarak, rajin cuci tangan dengan air mengalir, dan tetap di rumah saja kalau tidak ada hal yang mendesak untuk dilakukan.” tutupnya. (Diskominfotik/YL)

Batulayar, Diskominfotik; Rapat koordinasi dan evaluasi implementasi pendewasaan usia perkawianan (PUP) yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun 2021 yang dilaksanakan di Lombok Villa Beach Hotel, Batulayar, Lobar, Rabu (17/2/2021).

Hadir dalam acara tersebut anggota DPRD Lobar Munawir Haris, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat Sama’an, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat H. Jalalus Sayuti,  Camat se Lobar, OPD-OPD yang Terkait.

Menurut Kepala DP2KBP3A, usia ideal menikah bagi perempuan minimal 21 tahun dan 25 tahun untuk laki-laki. Kepala DP2KBP3A,  Ramdhan Hariyanto berpendapat bahwa pernikahan di usia dini khususnya remaja akan menghilangkan kesempatan seseorang untuk sekolah dan mematangkan kejiwaan. Jika dipaksakan sambil sekolah, orang tua tidak akan maksimal menjalankan peran sebagai pendidik bagi anak-anaknya.

Di Lombok Barat sendiri, meski rata-rata Usia Kawin Pertama (UKP) sudah 21 tahun, namun masih ada beberapa daerah di Lobar yang memiliki UKP < 21 tahun. Di beberapa kecamatan di Lobar masih banyak pasangan yang menikah pada usia muda. Umumnya, di sana banyak terjadi pernikahan tanpa cinta dikarenakan tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan calon yang sudah ditentukan biasanya masih ada hubungan kerabat. Tak jarang perjodohan dilakukan sejak anak masih sangat kecil. Ujung dari semua ini adalah perceraian karena pasangan muda belum siap menghadapi kesulitan dalam pernikahan dan ego masing-masing yang tinggi.

Ramdhan  menegaskan, Pemerintah benar-benar membutuhkan koordinasi dalam menangani kasus ini, baik dari Dusun, pemerintah Desa, hingga Kecamatan. “Koordinasi ini sangat penting untuk menyatukan tindakan dalam penegakan ketika turun kelapangan. Tentu di harapkan bisa menjadi komitmen bersama hingga menjadi generasi yang berkualitas atau lebih baik khususnya di Lombok Barat.” Tegasnya

Fenomena nikah muda di Lobar tersebut hendaknya bisa menjadi rambu-rambu dan pertimbangan agar tidak menikah di usia muda. Menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, di samping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal (cerai) karena ke tidak siapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga tanggung jawab atas peran masing-masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak.

Inilah hal yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk menunda usia pernikahan wanita muda. Bukan saja ancaman perceraian karena kondisi psikis yang masih labil, namun juga berkenaan dengan kehamilan muda yang penuh risiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional.

Pemerintah memiliki kewajiban moral, untuk terus membantu, mengawal, terkait Perda ini. Disarankan agar Pemerintah Desa agar benar-benar memanfaatkan Dana Desa (DD) terkait masalah perda ini, minimal mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pendewasaan pernikahan di usia dini. Hal ini cukup penting terkait hukum bagi masyarakat agar lebih di edukasi, jadi Pemerintah Desa masing2 dalam hal ini agar bener-bener komitmen untuk terus mendukung program pemerintah ini. (Diskominfotik/YL)