Gunungsari, Diskominfotik – Penilaian Lomba Desa Tingkat Provinsi NTB di Kantor Desa Midang Kecamatan Gunungsari, Senin (19/06/2023).

Penilaian Lomba Desa ini dihadiri oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Asisten III Setda Lobar/Plt. Kadis PMD Lobar M. Hendrayadi, Kadis Dinas Arsip dan Perpustakaan Heri Ramadhan, Kadis Kominfotik Lobar Ahad Legiarto, Ketua TP PKK Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid, Ketua DWP Lobar Hj. Erni Zuhara Ilham, Kepala Desa Midang Syamsudin serta Tim penilai Desa dari Provinsi NTB.

Dalam sambutannya Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengucapkan selamat datang kepada seluruh undangan yang telah hadir dalam acara tersebut yang merupakan tim penilaian dan jajaran pemerintahan serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. H. Fauzan Khalid juga mengatakan biasanya jika Lombok Barat yang mewakili NTB dalam lomba desa pasti selalu mendapat juara pertama.

Tahun kemarin, Desa Mekarsari Kecamatan Narmada mendapat peringkat kedua, dimana tempat Kantor Desa tersebut belum memiliki sertifikat dikarenakan keterlambatan pengurusan sehingga menjadi salah satu penyebab akhirnya desa tersebut mendapat Juara Ke-2. Desa Lingsar sebelumnya juga pernah mewakili NTB dan mendapat Juara Ke-1 , selain itu juga ada Desa Suranadi. “Jika dibanding dengan Kabupaten lain , Lombok Barat masih termasuk unggul, terutama di wilayah Narmada dan Lingsar selalu mendapat Juara 1”, ujarnya.

Selanjutnya Bupati H. Fauzan Khalid memberi langsung motivasi dan semangat kepada Kepala Desa Midang untuk lebih aktif dan bekerja keras demi tercapainya tujuan yang lebih baik dan untuk menjadi pemenang baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat nasional, dimana masih banyak beberapa PR yang harus diselesaikan dan dipecahkan demi tercapainya desa yang lebih maju dan bersinar sesuai dengan motto desa. “Ini menjadi PR bagi Kades dan juga menjadi ujian secara langsung dan tidak langsung Camat”, tutupnya.

Selain itu dalam laporannya Kepala Desa Midang Syamsudin mengatakan Desa Midang merupakan desa yang beraroma kota, sebab Desa Midang langsung berbatasan dengan Kota Mataram dimana Desa Midang ini ada pada tahun 1920 dan sekarang berusia 103 tahun. Desa Midang memiliki luas 220 hektar berbatasan sebelah barat dengan Desa Sesela, sebelah Timur dengan Desa Kekeri dan berjumlah 2941 KK dengan 10.079 jiwa dengan berbagai macam etnis suku bangsa dan agama. “Motto dari desa kami adalah Desa yang bersinar bersih inovatif dan religius”, ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa visi dari Desa Midang adalah tertatanya pola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Midang yang bersinar. Dimana misinya adalah mengoptimalkan fungsi tugas pelayanan dan fungsi dari struktural desa demi mencapai visi yang sudah di harapkan sebelumnya. Potensi di Desa Midang diantaranya adalah pertanian, pertukangan, perkebunan, transportasi dan sebagainya dimana menjadi kajian yang harus digali.

Selain itu terdapat masalah yang terjadi di Desa Midang dimana harus dilakukan musyawarah dusun untuk menyusun segala sesuatu demi pembangunan di Desa Midang dan mengatasi masalah ekologi atau lingkungan yang terjadi seperti pengelolaan sampah yang masih kurang baik boleh diperhatikan dari tahun ke tahun. Program unggulan Desa Midang adalah pengelolaan sampah berbasis TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduse Reuse Recycle) dan berbasis bank sampah dimana sampah kering dikelola dalam bentuk ecobrick bisa dijadikan karya seni untuk karya Desa dan diintegrasikan dengan adanya program posyandu keluarga dimana mereka menyetorkan sampah ecobrick dan bisa ditukarkan dengan uang. Sampah basah juga dapat dijadikan budidaya magot dimana sudah berjalan dengan baik dan lancar untuk penyaluran magot di berbagai desa lain.

Diharapkan dapat diterima dengan baik dan menjadikan Desa Midang lebih maju dan baik.

(Diskominfotik/Juan/Fiyan)

Sekotong, Diskominfotik. Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun bersama Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting melaunching “GERAKAN BHAKTI STUNTING” di Kantor Camat Sekotong, pada hari Selasa (13/6/2023).

Hadir dalam acara launching tersebut antara lain Asisten lll Setda Lobar M. Hendrayadi, Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi, Kepala OPD Kabupaten dan Provinsi NTB, Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB dan Lobar, Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Camat, Tim TTPS Kecamatan dan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sekotong.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Lombok Barat Hj.Sumiatun menyampaikan Kabupaten Lobar lokus stunting sejak tahun 2018. Data prevalensi balita stunting di Kabupaten Lombok Barat dari tahun ke tahun terus menunjukkan perbaikan. Riskesdas tahun 2007 angka stunting Kabupaten Lombok barat sebesar 49,7% dan pada Riskesdas Tahun 2018 turun menjadi 33,61%. “Dari tahun ke tahun data prevalensi balita stunting mengalami perbaikan”, ujarnya.

Hj. Sumiatun menyampaikan berdasarkan data hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 sebesar 14 % dan Penimbangan di bulan Februari 2023 berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat sebesar 13,6%. Artinya Kabupaten Lombok Barat sudah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 sebesar 14%. Secara khusus di Kecamatan Sekotong pada penimbangan bulan Februari 2023 kemarin angka stunting sebesar 15,1%, sudah menurun bila dibandingkan dengan keadaan bulan Agustus 2022 sebesar 22,62.%. ” Data stunting kita di Lombok Barat sudah 13,6% sudah melampaui target nasional sebesar 14%. Khususnya di Sekotong kita sudah diangka 15,1%”, jelasnya.

Wabup Hj. Sumiatun menjelaskan ada beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam percepatan penurunan stunting diantaranya
membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Penugasan untuk 3 Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai Pembina Wilayah Percepatan Penurunan stunting. Disamping itu untuk mendukung dan mengawal proses percepatan penurunan stunting di kelompok sasaran, telah dibentuk Tim Pendamping Keluarga sebanyak 556 Tim dengan jumlah anggota Tim Pendamping Keluarga sebanyak 1668 orang. “Kami juga sudah melaksanakan pengumpulan data indikator percepatan penurunan stunting yang terdiri dari 29 indikator layanan”. imbuhnya.

Hj. Sumiatun pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB yang telah membantu upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya Pemkab Lombok Barat mengharapkan pendampingan yang berkala atau periodik oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya mewujudkan angka stunting Kabupaten Lombok Barat 1 (satu) digit pada tahun 2024. “Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada TPPS Provinsi NTB yang telah membantu upaya percepatan penurunan stunting di Kab. Lombok Barat. Saya juga mengharapkan pendampingan yang berkala atau periodik oleh TPPS Provinsi NTB, agar kami dapat mewujudkan angka stunting Kabupaten Lombok Barat 1 (satu) digit pada tahun 2024” tutupnya.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB lr. H. Ridwansyah M.Sc menjelaskan Kementerian PUPR melalui Dinas PUPR akan menganggarkan dana senilai 100 miliar untuk perbaikan jalan di Kabupaten Lombok Barat termasuk akses jalan di wilayah Kecamatan Sekotong dan dengan harapan agar memberikan kontribusi yang positif bagi aksesibilitas, kelancaran transportasi dan kontribusi bagi peningkatan derajat kesehatan khususnya di Kabupaten Lombok barat. “Saya berharap kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Provinsi akan memberikan manfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya masyarakat Kecamatan Sekotong”, jelasnya.

Kegiatan pendampingan ini diakhiri dengan pemberian simbolis bantuan kepada masyarakat Kecamatan Sekotong dan foto bersama.

(Diskominfotik/Ria/Angga)

Gerung, Diskominfotik. Persiapan Penilaian Lapangan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kab. Lombok Barat Tahun 2023 diselenggarakan pada hari Selasa (13/6/2023) di Ruang Rapat Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat. Hadir dalam kegiatan ini Asisten I Setda Kab. Lobar Agus Gunawan, Sekretaris Gugus Tugas KLA Kab. Lobar H. Mustilkar, SH., OPD Gugus Tugas KLA Kab. Lombok Barat.

Asisten I Setda Kab. Lobar Agus Gunawan menyampaikan bahwa terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan bentuk ikhtiar, kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen Pemda, masyarakat dan stakholder lainnya. Ikhtiar ini sebagai bentuk komitmen Pemda dalam mewujudkan KLA di Lombok Barat. Sehingga pada tahun 2023 ini Kabupaten Lombok Barat akan dilakukan penilaian lapangan KLA oleh tim penilai pusat. “Ikhtiar ini sebagai wujud keseriusan dan pelayanan kepada masyarakat Lombok Barat”, jelasnya.

Asisten I Agus Gunawan melanjutkan bahwa Kab. Lombok Barat sudah sangat siap untuk menghadapi penilaian lapangan KLA oleh Tim Penilai Pusat. Karena Kab. Lombok Barat sudah melaksanakan semua yang ditentukan pada 5 klaster penilaian walaupun masih ada yang perlu dipersiapkan. Sehingga masih ada beberapa hari untuk perbaikan dan penyempurnaan agar bisa memperoleh hasil yang terbaik naik menjadi KLA Nindya. “Kita sudah sangat siap menghadapi penilaian ini mudahan-mudahan dapat hasil maksimal”, imbuhnya.

Agus Gunawan menyampaikan pesan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat bahwa Bupati dan Wakil Bupati memberikan apresiasi kepada seluruh Tim Gugus Tugas KLA yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama ini. Berkat kerjasama dan kolaborasi semua pihak nilai KLA Kab. Lombok Barat semakin baik. Sehingga pada tahun 2023 ini KLA Lombok Barat diusulkan naik menjadi predikat Nindya. “Saya menyampaikan apresiasi Bupati dan Wakil Bupati kepada semua Tim Gugus Tugas, terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi semua pihak”, tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Tim Gugus Tugas KLA Kab. Lombok Barat H. Mustilkar, SH menyampaikan bahwa Kabupaten Lombok Barat telah dilakukan penilaian administrasi KLA sebanyak 3 kali sejak tahun 2019. Sementara untuk penilaian tahun 2023 ini Kabupaten Lombok Barat akan dilakukan penilaian lapangan pertama kali. “Penilaian lapangan tahun ini adalah yang pertama kali bagi kita, sementara itu sudah 3 kali kita dinilai secara administrasi sejak tahun 2019”, jelasnya.

H. Mustilkar, SH menambahkan bahwa Lombok Barat sudah siap dan optimis untuk mengikuti penilaian lapangan dari Tim Penilai KLA Pusat pada hari Kamis (15/62023) di 5 Klaster. Klaster-Klaster yang akan dinilai yakni Klaster 1 PISA/Sekretariat Forum Anak, Klaster 2 PUSPAGA/PPKS Kec. Gerung, Klaster 3 Puskesmas Ramah Anak/BLUD Puskesmas Labuapi, Klaster 4 Sekolah Ramah Anak/SMPN 1 Lembar dan Klaster 5 UPT PPA, Rumah Aman dan KPAD Desa Kediri. “Kita sudah siap dan optimis dalam mengikuti penilaian lapangan ini”, tutupnya.

Sedangkan salah satu klaster yang akan dinilai yakni SMPN 1 Lembar sudah sangat siap mengikuti penilaian lapangan oleh Tim Penilai KLA Pusat. Hal ini disampaikan oleh Kepala SMPN 1 Lembar Darsiah, S.Pd pada acara rapat evaluasi persiapan penilaian lapangan. Kepsek SMPN 1 Lembar Darsiah, S.Pd memaparkan SMPN 1 Lembar baru-baru ini menjadi Juara 1 Lomba Adiwiyata, Juara 1 Ijo Nol Dedoro dan banyak lagi program lainnya. Sehingga pihaknya sangat optimis bisa memberikan yang terbaik bagi Lombok Barat. “Kami menjadi salah satu sekolah Ramah Anak terbaik di Lombok Barat dan sangat optimis dalam penilaian ini”, paparnya.

(Diskominfotik/Ham)

Gerung, Diskominfotik. Sebanyak 388 Calon Jamaah Haji (CJH) beserta para keluarga yang turut mengantarkan memadati Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar). CJH Lobar tergabung dalam keloter III (tiga), dimana keloter I dan II berasal dari Lombok Timur dan Lombok Tengah. Proses keberangkatan CJH Lobar tahun 2023/1444 H diawali dengan pelepasan oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar pada hari Kamis (08/06/2023). Hadir dalam acara tersebut, Sekda Lobar H. Ilham, Para Asisten, Para Staf ahli ,Kepala Kemenag Lobar, Ketua IPHI Lobar, dan kepala OPD terkait serta seluruh CJH.

Jika tahun lalu tepatnya 2022 keberangkatan CJH asal Indonesia dengan kuota terbatas, beda halnya dengan tahun ini, keberangkatan CJH kalinya ini dengan kuota penuh meski sebelumnya sempat fakum selama 2 tahun dikarenakan pandemi Covid-19. CJH Lobar yang yang terbagi menjadi 8 rombongan ini rencannya akan diberangkatkan menuju Makkah pada tanggal 9 Juni 2023 tanpa harus melalukan transit terlebih dahulu dan kembali ketanah air pada tanggal 21 Juli 2023.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh CJH agar selalu menjaga nama baik negara Indonesia, dengan cara patuh dan taat atas aturan yang telah ditetapkan di Negara Arab Saudi. Hal ini termaktub dalam peribahasa yang disampaikannya “Dimana kaki dipijak, disitu langit dijunjung, artinya bahwa seseorang sudah sepatutnya mengikuti atau menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat tinggalnya”, jelasnya.

Selain kedatanggannya ke tanah suci Makkah sebagai tamu Allah, hal ini juga merupakan bentuk tanggung jawab sebagai deligasi negara. Selain berpesan kepada CJH supaya menjaga kekompakan dan saling tolong menolong, ia juga berpesan agar CJH selalu menjaga kesehatan serta perbanyak istirahat sebelum melakukan Ibadah Haji dan Umroh, sebab dikhawatirkan perbedaan cuaca sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik. “Menjaga kekompakan dan solidaritas terutama bagi CJH yang usianya tergolong muda dan sehat agar selalu mendahulukan lansia dalam kondisi dan aktifitas apapun sebagai wujud tolong menolong”, pintanya.

Sementara itu Kepala Kantor Kemenag Lobar H. Iskandar dalam laporannya mengatakan bahwa CJH Lombok Barat Keloter III yang diberangatkan sebanyak 388 orang, terdiri dari 193 perempuan dan 195 laki laki, 115 diantaranya CJH lansia. Turut serta mendampingi para CJH ialah 1 orang Ketua keloter, 1 orang Dokter, 1 orang Pembimbing Ibadah, dan 2 orang paramedis hingga secara keseluruhan jamaah dan petugas berjumlah 393 orang yang akan berangkat menuju kota suci Mekah. “Tahun ini Jamaah tertua berusia 102 dan 100 tahun”, jelasnya

Tahun ini keberangakatan CJH untuk wilayah Lobar bagian Utara yakni Kecamatan Batulayar sebanyak 40 orang jamaah, Gerung 38 orang, Kediri 56 orang, Gunungsari 62 orang, Kuripan 16 orang, Lingsar 41 orang, Labuapi 65 orang dan Narmada 67 orang.
“Tahun ini indonesia mendapatkan tambahan kuota sebanyak 8000 orang jamaah haji yang akan diberangkatkan”, tutupnya.

(Diskominfotik: Feri/Windi)

Gerung, Diskominfotik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menerima Kunjungan kerja Bupati Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara di Ruang Rapat Jayengrane pada hari Kamis, (08/6/2023).

Bupati Kabupaten Asahan H. Surya B. SC didampingi Sekda dan Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Asahan menjelaskan tujuan utama datang ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah ingin mengadopsi tata Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat yang sering mendapatkan prestasi baik di tingkat daerah maupun nasional. Serta menyampaikan keinginan belajar tentang pengelolaan manajemen pemerintahan yang ada di seluruh bagian di Sekretariat Kabupaten Lombok Barat. “Kami tertarik dengan tata Pemerintahan Kab. Lombok Barat karena sangat berprestasi, kami ingin adopsi”, terangnya.

Di tempat yang sama Bupati Lombok Barat menyambut baik kedatangan Bupati Kabupaten Asahan dan jajaran yang ingin mengadaptasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat. Dengan harapan kedepannya bisa berkolaborasi dan bersinergi antar kedua Kabupaten dalam menciptakan kerjasama yang baik pada tata kelola pemerintahan. “Saya berharap dengan adaptasi tata pemerintahan bisa terjalin kolaborasi dan sinergi antara dua Kabupaten”, harapannya.

H. Fauzan Khalid juga mengajak rombongan Bupati Asahan untuk menikmati panorama dan pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat dan berharap lebih betah berada di Pulau Lombok. “Kami menawarkan untuk menikmati panorama dan pariwisata yang ada di kabupaten Lombok Barat serta lebih betah berada di Pulau Lombok”, tutupnya.

Dengan didampingi para Asisten, Kepala SKPD dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Bupati Kab. Lombok Barat dan Bupati Kab. Asahan Saling bertukar cinderamata sebagai kenang-kenangan.

(Diskominfotik/Ria/Indra/Fian)

Gerung, Diskominfotik. Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid didampingi Asisten I Agus Gunawan dan beberapa kepala OPD Lingkup Pemkab Lobar menerima kunjungan dari Kementrian/Lembaga Provinsi Nusa Tenggara Barat Program Kerjasama Pemerintah RI dengan UNECEF Priode 2021-2025 Tahun Anggaran 2023 di Ruang Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat pada Rabu (07/06/2023). Rombongan yang berjumlah puluhan orang ini dipimpin langsung oleh Bapenas RI Ibu Inti, Kepala Bidang Monitoring UNICEF Indonesia Silas Rapold, Tim Monev Pusat dan Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyapaikan keberhasilan daerah Lombok Barat dalam menuntaskan 5 pilar STTBM. Hal tersebut merupakan hasil dari intervensi para kepala OPD hingga termotivasi dari kunjungan-kunjungan yang telah dilakukan oleh beberapa daerah di Kab. Lobar. “Saat ini ada tiga desa yang memdapat intervensi dari BPOM terkait makanan sehat dan kami tengah berupaya agar salah satu dari lokus tersebut dapat berlanjut ke nasional”, ungkapnya.

H. Fauzan Khalid juga mengatan bahwa Lobar merupkan daerah yang telah memiliki Perda terkait pendewasaan pernikahan, tebentuk sejak tahun 2018 silam. Penekanannya pun dimulai dari tingkat desa dengan harapan penerapannya bisa dirasakan lebih optimal oleh masyarakat. “Perda ini juga telah menjadi replikasi bagi Pemprov NTB dan berharap dapat diterapkan di Kabupaten/Kota lainnya di NTB”, jelasnya.

Bupati H. Fauzan Khalid mengatakan monev ini merupakan siklus ke 13, setiap tahun selalu dilakukan evaluasi di lokus tertentu. Dari hasil monev kali ini sejumlah perogram yang di dukung oleh UNECEF Indonesia dinilai sangat baik hingga rencana kedepan juga akan menjadi inisiator dalam kebijakan nasional. Salah satunya adalah inovasi “SiPEKA Bu SISKA” dimana kesehatan ibu dan bayi merupakan suatu program prioritas pemerintah pusat. “Inovasi yang menjadi salah satu inisiator kebijakan nasional bidang kesehatan adalah aplikasi SiPEKA Bu SISKA”, tutupnya.

Sebelum kunjungan ke Kantor Pemerintahan Daerah Kab. Lobar, Tim Monev yang terbagi menjadi dua kelompok terlebih dahulu berkesempatan meninjau Puskesmas Labuapi, Kantor Desa Bengkel, dan SMPN 1 Labuapi. Perwakilan Bappenas RI memuji kinerja dan fasilitas yang sudah memadai terdapat di Puskesmas tersebut. Pada tinjauan tersebut Tim Monev juga mengapresiasi inovasi bidang kesehatan yakni Sistim Pemantauan Ibu dan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga (SiPEKA Bu SISKA), sanitasi, dan kesehatan remaja, hal ini dinilai cukup berhasil dalam penerapannya. “Kami apresiasi inovasi yang dimiliki oleh Pemda Lobar”, ungkapnya.

Tim Monitoring melakukan peninjauan ke Kecamatan Kediri tepatnya di Desa Kediri untuk melihat Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD). Kunjungan di Desa Kediri karena dinilai cukup berhasil dalam menekan angka pernikahan dini secara signifikan yang sebelumnya marak terjadi. “Kami berharap KPAD bisa terbentuk diseluruh desa se Lobar”, harapannya.

Bappenas RI berharap kedepan Lombok Barat dapat menjadi model replikasi bagi kabupaten/kota di Indonesia. Sebagai salah satu Propinsi dan Kabupaten yang dinilai telah banyak melakukan kegiatan dalam upaya keberlangsungan hidup dan kesehatan anak, pendidikan, perlindungan anak, gizi, air dan sanitasi, serta kebijakan sosial. Enam program tersebut merupakan program prioritas dalam kerjasama ini, hal ini menjadi alasan mengapa Propinsi NTB dan Lombok Barat terpilih sebagai lokus. “Kita berharap Lombok Barat menjadi model replikasi bagi Kabupaten/Kota di Indonesia”, tutupnya.

Sementara itu Kepala Bidang Monitoring UNICEF Indonesia Silas Rapold menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan dari Pemda Lombok Barat. UNECEF berharap bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemda Lombok Barat dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lombok Barat. “Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Pemkab Lombok Barat. Kami berharap UNICEF bisa bersinergi dan berkolaborasi khususnya dengan Pemerintah Kab. Lombok Barat dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kab. Lobar”, jelasnya.

(Diskominfotik/Juan/Windi)

Sengigi, Diskominfotik. Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat menggelar Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta Senggigi pada hari Selasa-Rabul (6-7/62023). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh OPD yang termasuk dalam Pokjal Posyandu Kab. Lombok Barat.

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lobar, Arief Suryawirawan menyatakan dalam sambutannya sangat berharap pertemuan ini menghasilkan rekomendasi yang bisa membuat perubahan terhadap tingkat kehadiran sasaran Posyandu melalui pembinaan dari lintas sektor yang aktif dan optimal. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu lembaga yang memberikan pelayanan sosial dasar kepada masyarakat dibidang kesehatan dan dalam pelaksanaannya dapat disinergikan dengan layanan dasar lainnya sesuai dengan potensi daerah. “Posyandu merupakan lembaga layanan dasar bidang kesehatan yang perlu pembinaan lintas sektor secara aktif dan optimal”, jelasnya.

Kadikes Arief Suryawirawan menjelaskan pelayanan Posyandu saat ini bukan hanya sebagai pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi dan balita saja. Namun juga remaja dan lansia, sehingga sangat mungkin untuk semua program pemerintah dapat disentuh melalui posyandu ini. Sehingga diperlukan koordinasi, kolaborasi dan sinergisitas lintas sektor agar bisa program dilaksanakan. “Posyandu sangat membutuhkan kebersamaan semua unsur dalam pembinaannya”, jelasnya.

Kadikes Arief Suryawirawan menambahkan sesuai dengan Permendagri 19 Tahun 2011 kegiatan layanan sosial dasar dapat dilakukan terintegrasi dengan kegiatan Posyandu. Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah koordinasi para pemangku kepentingan terkait disetiap tingkatan di Desa/Kelurahan. Wadah koordinasi Posyandu adalah Pokja dan Pokjanal Posyandu. Dalam pengorganisasian Posyandu dibina oleh Pokjanal Posyandu yang terdiri dari berbagai lintas sektor terkait yang berfungsi sebagai pembina yang berkaitan dengan peningkatan fungsi dan kinerja Posyandu. Pembinaan Posyandu dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat hingga Daerah. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor. 54 tahun 2007. “Wadah koordinasi lintas sektor ini adalah Pokja dan Pokjanal Posyandu”, imbuhnya.

Kadikes Lobar Arief Suryawirawan dalam akhir sambutannya menerangkan Kelompok Kerja Operasional Posyandu (Pokjanal) merupakan bukti koordinasi dari semua lintas sektor yang berkepentingan dalam pelayanan di Posyandu. Rapat koordinasi ini merupakan salah satu ajang berdiskusi dan memberikan rekomendasi kepada Dinas terkait sehingga dapat memberikan solusi yang kuat dan dapat dilaksanakan. Dengan harapan dari pertemuan ini Pokjanal Posyandu dapat bertugas optimal dalam memberikan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan program atau kegiata Posyandu secara rutin dan terjadwal. Kemudian memperkuat kelembagaan Pokjanal Posyandu melalui optimalisasi peran dan dukungan mitra potensial serta tersusunnya rencana kerja Pokjanal Posyandu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. “Kami berharap Pokjanal Posyandu di Lobar dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan bimbingan terhadap Posyandu”, tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs. Kesuma Supake sangat berterimakasih atas terselenggaranya pertemuan ini. Meskipun Sekretariat Pokjanal Posyandu ada di DPMD, namun karena koordinasi yang kuat dengan Dinas Kesehatan maka kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Rekomendasi penting bagi Dinas PMD yang merupakan dinas yang memiliki tupoksi membina kelembagaan Posyandu ini adalah untuk lebih mengaktifkan fungsi koordinasi antar organisasi perangkat daerah terutama dengan kecamatan dan desa terkait pelaksanaan Posyandu yang terintegrasi. ” Terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, koordinasi dan kolaborasi dengan Dikes dan OPD lain harus semakin kuat”, sampainya.

(Diskominfotik/LBNN)

Gerung, Diskominfotik. Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menerima kunjungan silaturahmi puluhan dokter umum dan spesialis yang tergabung dalam Persatuan Ikatan Dokter Indonesia (PIDI) Ruang Kerjanya, Rabu (07/6/2023). Hadir Mendampingi Bupati Antara lain Asisten l Setda Kab. Lobar Drs. Agus Gunawan, Kadis Kesehatan Arief Suryawirawan, Direktur RSAM dr. Erick, Kepala Puskesmas Sekotong dan Para Pendamping .

Dalam kesempatan ini Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meminta tenaga dokter untuk terus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan janji dan sumpah dokter, baik yang bertugas di rumah sakit atau di Puskesmas. Bersinergi dan bekerja sama dalam melayani kesehatan masyarakat Kabupaten lombok Barat dengan baik dan maksimal. “Walaupun bertugas di tempat terpencil, tapi harapan kami dokter tetap mengutamakan pelayanan dan harus berani membimbing perawat pendamping yang menjaga pasien di rumah sakit,”

H. Fauzan Khalid mengharapkan dokter memberikan pelayanan maksimal dengan riang dan gembira kepada para pasien. Karena dengan cara ini banyak pasien tidak akan takut lagi untuk datang ke Puskesmas atau rumah sakit. Menjadikan rumah sakit menjadi nyaman bagi masyarakat dan pasien menjadi tantangan tersendiri bagi para dokter.
“Layani pasien dengan sapa dan senyum, karena tidak semua pasien sembuh dengan obat, tapi berkurang sakitnya dengan sugesti”, ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Arief Suryawirawan menjelaskan bahwa ada 15 dokter yang tergabung dalam PIDI yang akan ditempatkan di tiga tempat pelayanan kesehatan antara lain di Rumah Sakit Patut Patuh Patju sebanyak 8 dokter. Puskesmas Kediri akan ditempatkan sebanyak 4 dokter dan Puskesmas Sekotong sebanyak 3 dokter. Para Dokter ini akan mengabdi selama 1 tahun dimulai dari tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan 24 Mei 2024 . “Para dokter yang tergabung dalam PIDI ini sebanyak 15 orang yang akan mengabdi selama 1 tahun”, terangnya.

Lebih lanjut Kadis Arief Suryawirawan menyebutkan ke 15 dokter PIDI ini berasal dari berbagai Universitas di Indonesia antara lain Unizar sebanyak 6 dokter, Universitas Mataram 2 dokter, Universitas Cenderawasih 3 dokter, Universitas Hangtuah 1 dokter, Universitas Hasanuddin 2 dokter dan Universitas Sebelas Maret 2 dokter. “Mereka ini berasal dari berbagai Universitas di Indonesia, baik kampus di NTB dan luar daerah”, tutupnya.

(Diskominfotik/Ria/Indra/Juan)

Mataram, Diskominfotik. Sepanjang sejarah bermasyarakat imunisasi merupakan salah satu pencapaian yang gemilang dalam perbaikan kesehatan masyarakat. Vaksin yang digunakan dalam program imunisasi rutin ditiap negara dijamin aman dan efektif apabila diberikan dengan cara yang benar sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Walaupun demikian pemberian vaksin ke dalam tubuh anak-anak tidaklah 100% bebas dari resiko dan efek samping, terkadang masih bisa terjadi setelah pemberian imunisasi. Agar program imunisasi dapat mencapai hasil yang baik maka adanya kepercayaan masyarakat bahwa vaksin yang diberikan aman merupakan kunci keberhasilan yang harus diupayakan terus menerus.

Dalam sesi wawancara Health Officer UNICEF dr. Alfian R. Munthe menjelaskan bahwa pelatihan dilakukan untuk mengevaluasi, pencatatan sistem penyimpanan kulkas vaksin serta dilakukan pelaporan secara digital (Asix). Pencatatan secara logistik serta tenaga medis yang ada di Puskesmas bisa mengetahui cara penginputan data serta pelaporan, sehingga anak-anak yang di vaksinasi di Posyandu tercatat dengan baik. Menambah kapasitas dalam penyimpanan dan pengiriman vaksin dikarenakan vaksin ada adalah hal yang sensitif. “Evaluasi, pelaporan dan pencatatan secara digital harus kita tetap lakukan dan monitoring”, jelasnya.

Pelaksanaan pemberian vaksin polio kepada anak harus dilaksanakan secara lengkap agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Apabila seorang anak tidak diberikan vaksin polio atau pemberian vaksin polio tidak lengkap akan rawan tertular penyakit berbahaya seperti penyakit polio, pneumonia berat dan rubella. “Pelaksanaan Vaksin bagi anak-anak juga harus lengkap, apabila imunisasi tidak lengkap maka anak rawan tertular penyakit berbahaya seperti polio, pneumonia berat, rubella ” imbuhnya.

Pelatihan manajemen vaksin kepada petugas imunisasi dipersiapkan sebagai bahan pengenalan keamanan vaksin dari seluruh materi pelatihan. Dari pelatihan ini kita akan belajar dan mengenal tentang pentingnya program imunisasi dari bagaimana vaksin bekerja untuk menjaga kesehatan masyarakat, sehingga kita akan memahami hubungan antara cakupan imunisasi, efek simpang vaksin dan penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi . “Kita juga akan mengerti pentingnya peraturan perundangan yang mengatur tentang vaksin sehingga keamanan dan efektivitas vaksin dapat dijaga”, tutupnya.

(Diskominfotik/Ria)

Gerung, Diskominfotik. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kab. Lombok Barat mengadakan Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Dalam Rangka Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak yang diadakan di Aula Kantor DP2KBP3A Lombok Barat pada hari Selasa (6/6/2023).
Acara ini dihadiri oleh beberapa instansi Pemerintah Kabupaten Lombok barat, Polda NTB, Polres Lombok Barat, Polres Mataram, Kejaksaan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Mataram serta beberapa LSM.

Sekretaris Dinas DP2KBP3A Lombok Barat Erni Suryana, S.St., MM. dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Lombok Barat menempati urutan ke-3 tertinggi di NTB dalam kasus perkawinan usia anak setelah Lombok Timur dan Lombok tengah. Untuk itu perlu adanya tindakan yang lebih terkoordinir dalam pencegahan kasus ini. “Kita berada di urutan ke-3 dalam kasus perkawinan usia anak di NTB”, sampainya.

Sementara itu, Joko Jumadi Fasilitator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan berbagai dampak dari perkawinan usia anak yang meliputi segi ekonomi, kesehatan dan lain-lain serta undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang batasan usia sah pernikahan. Pada kesempatan ini juga dijelaskan berbagai faktor penyebab perkawinan anak baik dari faktor anak, faktor orang tua maupun masyarakat. “Banyak dampak dari pernikahan usia anak yang diakibatkan oleh faktor anak, orang tua dan masyarakat”, ungkapnya.

Sedangkan Kepala Bidang di Kantor DP2KBP3A Mustilkar, SH. menyampaikan bahwa jika ada kasus seperti itu dan tidak bisa dilakukan pencegahan dengan baik, maka pilihan terakhir dari DP2KBP3A adalah akan membawa ke ranah hukum. Hal ini langsung dikonfirmasikan kesiapan dari Pihak Polda, Polres Lobar, Polres Mataram, Kejaksaan Negeri maupun Pengadilan Negeri untuk mendukung langkah tersebut. Dari pihak penegak hukum kemudian menyaanggupi masalah tersebut jika ada laporan dari instansi yang bersangkutan. Untuk itu dari pihak Kepolisian meminta supaya UPTD PPPA untuk aktif menyampaikan laporan jika menemukan adanya pernikahan usia anak, sehingga kepolisian bisa segera bertindak selaku aparat penegak hukum. “Kami minta dukungan kepada aparat penegak hukum untuk mendukung program ini”, harapnya.

Dalam akhir diskusi tersebut, baik Instansi Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri maupun LSM menyepakati perlu adanya Penegakan Hukum Terpadu untuk pencegahan perkawinan usia anak.

(Diskominfotik/LBNN)