Sengigi, Diskominfotik. Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat menggelar Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta Senggigi pada hari Selasa-Rabul (6-7/62023). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh OPD yang termasuk dalam Pokjal Posyandu Kab. Lombok Barat.

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lobar, Arief Suryawirawan menyatakan dalam sambutannya sangat berharap pertemuan ini menghasilkan rekomendasi yang bisa membuat perubahan terhadap tingkat kehadiran sasaran Posyandu melalui pembinaan dari lintas sektor yang aktif dan optimal. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu lembaga yang memberikan pelayanan sosial dasar kepada masyarakat dibidang kesehatan dan dalam pelaksanaannya dapat disinergikan dengan layanan dasar lainnya sesuai dengan potensi daerah. “Posyandu merupakan lembaga layanan dasar bidang kesehatan yang perlu pembinaan lintas sektor secara aktif dan optimal”, jelasnya.

Kadikes Arief Suryawirawan menjelaskan pelayanan Posyandu saat ini bukan hanya sebagai pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi dan balita saja. Namun juga remaja dan lansia, sehingga sangat mungkin untuk semua program pemerintah dapat disentuh melalui posyandu ini. Sehingga diperlukan koordinasi, kolaborasi dan sinergisitas lintas sektor agar bisa program dilaksanakan. “Posyandu sangat membutuhkan kebersamaan semua unsur dalam pembinaannya”, jelasnya.

Kadikes Arief Suryawirawan menambahkan sesuai dengan Permendagri 19 Tahun 2011 kegiatan layanan sosial dasar dapat dilakukan terintegrasi dengan kegiatan Posyandu. Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah koordinasi para pemangku kepentingan terkait disetiap tingkatan di Desa/Kelurahan. Wadah koordinasi Posyandu adalah Pokja dan Pokjanal Posyandu. Dalam pengorganisasian Posyandu dibina oleh Pokjanal Posyandu yang terdiri dari berbagai lintas sektor terkait yang berfungsi sebagai pembina yang berkaitan dengan peningkatan fungsi dan kinerja Posyandu. Pembinaan Posyandu dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat hingga Daerah. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor. 54 tahun 2007. “Wadah koordinasi lintas sektor ini adalah Pokja dan Pokjanal Posyandu”, imbuhnya.

Kadikes Lobar Arief Suryawirawan dalam akhir sambutannya menerangkan Kelompok Kerja Operasional Posyandu (Pokjanal) merupakan bukti koordinasi dari semua lintas sektor yang berkepentingan dalam pelayanan di Posyandu. Rapat koordinasi ini merupakan salah satu ajang berdiskusi dan memberikan rekomendasi kepada Dinas terkait sehingga dapat memberikan solusi yang kuat dan dapat dilaksanakan. Dengan harapan dari pertemuan ini Pokjanal Posyandu dapat bertugas optimal dalam memberikan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan program atau kegiata Posyandu secara rutin dan terjadwal. Kemudian memperkuat kelembagaan Pokjanal Posyandu melalui optimalisasi peran dan dukungan mitra potensial serta tersusunnya rencana kerja Pokjanal Posyandu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. “Kami berharap Pokjanal Posyandu di Lobar dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan bimbingan terhadap Posyandu”, tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs. Kesuma Supake sangat berterimakasih atas terselenggaranya pertemuan ini. Meskipun Sekretariat Pokjanal Posyandu ada di DPMD, namun karena koordinasi yang kuat dengan Dinas Kesehatan maka kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Rekomendasi penting bagi Dinas PMD yang merupakan dinas yang memiliki tupoksi membina kelembagaan Posyandu ini adalah untuk lebih mengaktifkan fungsi koordinasi antar organisasi perangkat daerah terutama dengan kecamatan dan desa terkait pelaksanaan Posyandu yang terintegrasi. ” Terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, koordinasi dan kolaborasi dengan Dikes dan OPD lain harus semakin kuat”, sampainya.

(Diskominfotik/LBNN)

Gerung, Diskominfotik. Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menerima kunjungan silaturahmi puluhan dokter umum dan spesialis yang tergabung dalam Persatuan Ikatan Dokter Indonesia (PIDI) Ruang Kerjanya, Rabu (07/6/2023). Hadir Mendampingi Bupati Antara lain Asisten l Setda Kab. Lobar Drs. Agus Gunawan, Kadis Kesehatan Arief Suryawirawan, Direktur RSAM dr. Erick, Kepala Puskesmas Sekotong dan Para Pendamping .

Dalam kesempatan ini Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meminta tenaga dokter untuk terus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan janji dan sumpah dokter, baik yang bertugas di rumah sakit atau di Puskesmas. Bersinergi dan bekerja sama dalam melayani kesehatan masyarakat Kabupaten lombok Barat dengan baik dan maksimal. “Walaupun bertugas di tempat terpencil, tapi harapan kami dokter tetap mengutamakan pelayanan dan harus berani membimbing perawat pendamping yang menjaga pasien di rumah sakit,”

H. Fauzan Khalid mengharapkan dokter memberikan pelayanan maksimal dengan riang dan gembira kepada para pasien. Karena dengan cara ini banyak pasien tidak akan takut lagi untuk datang ke Puskesmas atau rumah sakit. Menjadikan rumah sakit menjadi nyaman bagi masyarakat dan pasien menjadi tantangan tersendiri bagi para dokter.
“Layani pasien dengan sapa dan senyum, karena tidak semua pasien sembuh dengan obat, tapi berkurang sakitnya dengan sugesti”, ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Arief Suryawirawan menjelaskan bahwa ada 15 dokter yang tergabung dalam PIDI yang akan ditempatkan di tiga tempat pelayanan kesehatan antara lain di Rumah Sakit Patut Patuh Patju sebanyak 8 dokter. Puskesmas Kediri akan ditempatkan sebanyak 4 dokter dan Puskesmas Sekotong sebanyak 3 dokter. Para Dokter ini akan mengabdi selama 1 tahun dimulai dari tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan 24 Mei 2024 . “Para dokter yang tergabung dalam PIDI ini sebanyak 15 orang yang akan mengabdi selama 1 tahun”, terangnya.

Lebih lanjut Kadis Arief Suryawirawan menyebutkan ke 15 dokter PIDI ini berasal dari berbagai Universitas di Indonesia antara lain Unizar sebanyak 6 dokter, Universitas Mataram 2 dokter, Universitas Cenderawasih 3 dokter, Universitas Hangtuah 1 dokter, Universitas Hasanuddin 2 dokter dan Universitas Sebelas Maret 2 dokter. “Mereka ini berasal dari berbagai Universitas di Indonesia, baik kampus di NTB dan luar daerah”, tutupnya.

(Diskominfotik/Ria/Indra/Juan)

Mataram, Diskominfotik. Sepanjang sejarah bermasyarakat imunisasi merupakan salah satu pencapaian yang gemilang dalam perbaikan kesehatan masyarakat. Vaksin yang digunakan dalam program imunisasi rutin ditiap negara dijamin aman dan efektif apabila diberikan dengan cara yang benar sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Walaupun demikian pemberian vaksin ke dalam tubuh anak-anak tidaklah 100% bebas dari resiko dan efek samping, terkadang masih bisa terjadi setelah pemberian imunisasi. Agar program imunisasi dapat mencapai hasil yang baik maka adanya kepercayaan masyarakat bahwa vaksin yang diberikan aman merupakan kunci keberhasilan yang harus diupayakan terus menerus.

Dalam sesi wawancara Health Officer UNICEF dr. Alfian R. Munthe menjelaskan bahwa pelatihan dilakukan untuk mengevaluasi, pencatatan sistem penyimpanan kulkas vaksin serta dilakukan pelaporan secara digital (Asix). Pencatatan secara logistik serta tenaga medis yang ada di Puskesmas bisa mengetahui cara penginputan data serta pelaporan, sehingga anak-anak yang di vaksinasi di Posyandu tercatat dengan baik. Menambah kapasitas dalam penyimpanan dan pengiriman vaksin dikarenakan vaksin ada adalah hal yang sensitif. “Evaluasi, pelaporan dan pencatatan secara digital harus kita tetap lakukan dan monitoring”, jelasnya.

Pelaksanaan pemberian vaksin polio kepada anak harus dilaksanakan secara lengkap agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Apabila seorang anak tidak diberikan vaksin polio atau pemberian vaksin polio tidak lengkap akan rawan tertular penyakit berbahaya seperti penyakit polio, pneumonia berat dan rubella. “Pelaksanaan Vaksin bagi anak-anak juga harus lengkap, apabila imunisasi tidak lengkap maka anak rawan tertular penyakit berbahaya seperti polio, pneumonia berat, rubella ” imbuhnya.

Pelatihan manajemen vaksin kepada petugas imunisasi dipersiapkan sebagai bahan pengenalan keamanan vaksin dari seluruh materi pelatihan. Dari pelatihan ini kita akan belajar dan mengenal tentang pentingnya program imunisasi dari bagaimana vaksin bekerja untuk menjaga kesehatan masyarakat, sehingga kita akan memahami hubungan antara cakupan imunisasi, efek simpang vaksin dan penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi . “Kita juga akan mengerti pentingnya peraturan perundangan yang mengatur tentang vaksin sehingga keamanan dan efektivitas vaksin dapat dijaga”, tutupnya.

(Diskominfotik/Ria)

Gerung, Diskominfotik. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kab. Lombok Barat mengadakan Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Dalam Rangka Pencegahan Kasus Perkawinan Usia Anak yang diadakan di Aula Kantor DP2KBP3A Lombok Barat pada hari Selasa (6/6/2023).
Acara ini dihadiri oleh beberapa instansi Pemerintah Kabupaten Lombok barat, Polda NTB, Polres Lombok Barat, Polres Mataram, Kejaksaan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Mataram serta beberapa LSM.

Sekretaris Dinas DP2KBP3A Lombok Barat Erni Suryana, S.St., MM. dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Lombok Barat menempati urutan ke-3 tertinggi di NTB dalam kasus perkawinan usia anak setelah Lombok Timur dan Lombok tengah. Untuk itu perlu adanya tindakan yang lebih terkoordinir dalam pencegahan kasus ini. “Kita berada di urutan ke-3 dalam kasus perkawinan usia anak di NTB”, sampainya.

Sementara itu, Joko Jumadi Fasilitator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan berbagai dampak dari perkawinan usia anak yang meliputi segi ekonomi, kesehatan dan lain-lain serta undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang batasan usia sah pernikahan. Pada kesempatan ini juga dijelaskan berbagai faktor penyebab perkawinan anak baik dari faktor anak, faktor orang tua maupun masyarakat. “Banyak dampak dari pernikahan usia anak yang diakibatkan oleh faktor anak, orang tua dan masyarakat”, ungkapnya.

Sedangkan Kepala Bidang di Kantor DP2KBP3A Mustilkar, SH. menyampaikan bahwa jika ada kasus seperti itu dan tidak bisa dilakukan pencegahan dengan baik, maka pilihan terakhir dari DP2KBP3A adalah akan membawa ke ranah hukum. Hal ini langsung dikonfirmasikan kesiapan dari Pihak Polda, Polres Lobar, Polres Mataram, Kejaksaan Negeri maupun Pengadilan Negeri untuk mendukung langkah tersebut. Dari pihak penegak hukum kemudian menyaanggupi masalah tersebut jika ada laporan dari instansi yang bersangkutan. Untuk itu dari pihak Kepolisian meminta supaya UPTD PPPA untuk aktif menyampaikan laporan jika menemukan adanya pernikahan usia anak, sehingga kepolisian bisa segera bertindak selaku aparat penegak hukum. “Kami minta dukungan kepada aparat penegak hukum untuk mendukung program ini”, harapnya.

Dalam akhir diskusi tersebut, baik Instansi Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri maupun LSM menyepakati perlu adanya Penegakan Hukum Terpadu untuk pencegahan perkawinan usia anak.

(Diskominfotik/LBNN)

Gerung, Diskominfotik. Yayasan Cipta melalui Tanoto Foundation mitra Pemkab Lombok Barat mengadakan Lokakarya Pra Rembug Stunting Untuk Penguatan Pelaksanaan Rembug Stunting Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa-Rabu (6-7/6/2023) di Aula Bappeda Kab. Lombok Barat.

Kegiatan Lokakarya ini dihadiri oleh Kabid Renbang Sosbud Bappeda Kab. Lobar Dr. Mutmainah, M.PMat., District Officer Kab. Lobar Tanoto Foundation Budi Santosa, TP-PKK Kab. Lobar, Kemenag Lobar, OPD Lingkup Kab. Lombok Barat dan

Dalam sambutannya Kabid Renbang Sosbud Bappeda Kab. Lobar Dr. Mutmainah, M.PMat menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Yayasan Citra dan Tanoto Foundation atas terselenggaranya kegiatan Lokakarya Pra Rembug Stunting. Yayasan Citra dan Tanoto Foundation merupakan mitra Pemkab Lombok Barat dalam percepatan penurunan kasus stunting di Kabupaten Lombok Barat. “Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan atas terselenggara kegiatan ini”, sampainya.

Dr. Mutmainah, M.PMat menambahkan bahwa target penurunan stunting secara nasional pada tahun 2024 sebesar 14%. Sementara itu untuk Kabupaten Lombok Barat data stunting per Februari 2023 sudah dibawah target nasional sebesar 13,65%. Sesuai target pasangan Bupati H. Fauzan Khalid dan Wabup Hj. Sumiatun, stunting di Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 2024 berada diangka 1 digit. “Data stunting kita per Februari sudah 13,65% dibawah target nasional”, imbuhnya.

Kabid Renbang Sosbud Dr. Mutmainah, M.PMat berharap dari kegiatan Lokakarya Pra Rembug Stunting menghasilkan rekomendasi upaya maksimal penurunan stunting di Lombok Barat. Hasil rekomendasi ini akan disusun sebagai nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan dibawa ke acara Rembug Stunting untuk ditandatangani bersama pada bulan Juli 2023. “Hasil acara ini kita bawa ke acara Rembug Stunting pada bulan Juli 2023”. tutupnya.

Sementara itu Tim Leader Yayasan Cipta Wihdaturrahmah menyampaikan kegiatan ini sangat bagus untuk mencapai tujuan intervensi percepatan penurunan stunting. Ini akan menjadi platform yang sangat baik untuk kegiatan pada tahun 2024. Kegiatan ini sudah menuju kegiatan Aksi III yakni Rembug Stunting. “Ini menjadi platform yang baik untuk kegiatan tahun depan”, ujarnya.

Sedangkan District Officer Kab. Lombok Barat Tanoto Foundation Budi Santosa menyampaikan kegiatan Lokakarya Pra Rembug Stunting bertujuan untuk menyampaiakan evaluasi terhadap hasil Aksi I dan Aksi II penurunan stunting. Kegiatan Pra Rembug Stunting sangat dibutuhkan sebelum dilaksanakan Rembug Stunting. Karena dalam kegiatan ini akan lebih banyak pengalaman dan diskusi terhadap target penurunan stunting. Sehingga diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini betul-betul menghasilkan rekomendasi strategis dalam penurunan stunting. “Kegiatan ini harus produktif dan memilik hasil konkrit dalam penurunan stunting di Lobar”, jelasnya.

(Diskominfotik/Ham)

Mataram, Diskominfotik. Setiap tahun Pemerintah Provinsi NTB menyelenggarakan layanan imunisasi rutin untuk anak dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi yang baik dan bermutu. Agar hal ini bisa tercapai, maka perlu adanya penningkatan kapasitas petugas pengelola vaksin terkait dengan manajemen.

Untuk itu Dinas Kesehatan Provinsi NTB bekerjasama dengan IAKMI dan UNICEF menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Manajemen dan Sistem Distribusi Vaksin Pada Petugas Imunisasi dan Puskesmas Provinsi dan Kabupaten/Kota di Hotel Lombok Raya Mataram, Selama 2 hari mulai Senin-Selasa (5-6/6/2023). Kegiatan ini dibuka oleh Moderator dari kementerian kesehatan RI dan Kabid di dinas kesehatan Provinsi NTB.

Kegiatan dilaksanakan secara offline yang diikuti oleh Pengelola program imunisasi dari 10 Kabupaten/Kota, pengelola program Puskesmas, fasilitator, seksi farmasi dan seksi imunisasi kesehatan.

Adapun sebagai narasumber terdiri dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, IAKMI (lkatan Ahli Kesehatan Masyarakat lndonesia) dan UNICEF.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan manajemen yaitu meningkatkan pengetahuan SDM imunisasi melalui penerapan pengelolaan vaksin dan rantai vaksin yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Meningkatkan pengetahuan dalam menggunakan dan merawat peralatan rantai vaksin di semua tingkatan administrasi. Meningkatkan pengetahuan dalam melaksanakan pemantauan serta pengawasan terhadap seluruh proses pengelolaan vaksin mulai dari perencanaan, penerimaan, pendistribusian, penyimpangan dan penggunaan vaksin.

Dengan diselenggerakannya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan manajemen vaksin dan logistik imunisasi distribusi sistem secara komprehensif sehingga dapat meningkatkan cakupan dan kualitas program imunisasi.

(Diskominfotik/Ria)

Gerung, Diskominfotik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Menggelar Apel hari Lahir Pancasila yang dipusatkan di Lapangan Kantor Bupati Lobar Kamis (1/6/2023).
Upacara peringatan hari lahir Pancasila tersebut diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ,Para Asisten, Kepala OPD, Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Guru dan Siswa Siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan SMA/SMK Wilayah Kecamatan Gerung.

Pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, cikal bakal hari lahir dasar Negara Indonesia, setelah pidato penyampaian ideologi negara oleh Presiden Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 silam. Sekretaris Daerah Kab. Lombok Barat H. Ilham, M.Pd menyampaikan amanat Bupati Lombok Barat. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. No 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945. Harlah Pancasila tahun 2023 mengambil tema “Gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global”. “Pada kesempatan ini izinkan saya membacakan amat Bupati Lombok Barat”, bukanya.

Masa gemilang Indonesia itu akan bisa diraih dimulai saat ini melalui gotong royong bersama kohesi sosial kebangsaan Indonesia yang merupakan perekat yang mengikat keberagaman harus diperkuat. Saat ini hingga tahun politik 2024, kita dihadapkan dengan banyaknya berita yang tidak benar atau hoax. Baik berita melalui media cetak maupun elektronik dan online .

Di media sosial siapapun boleh menulis dan mengupload tanpa konfirmasi, validitas. Info-info dan tulisan yang berbau SARA Propagandis-Provoaktif yang kerap kita baca baik sengaja maupun tidak sengaja. Dengan demikian maka tulisan tersebut menunjukkan sikap toleran kebangsaan yang mulai terkikis. Menghadapi itu semua kita perlu kembali merajut kebersamaan, bergotong royong mengutamakan kepentingan bersama untuk Indonesia jaya.

Gotong royong merupakan istilah untuk bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Pancasila yang berakar dari kebudayaan dan kearifan lokal bangsa Indonesia dengan berbagai keberagaman yang dimilikinya dibingkai oleh pendiri bangsa. Dimana sub-sub kelompok dan suku bangsa disatukan menjadi satu superodinate grup yaitu Bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, solusi terbaik saat ini adalah kembali kepada Pancasila termasuk dengan melestarikan budaya gotong royong bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, kita harus mengingat kembali jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Pancasila dengan lima silanya merupakan tujuan utama kita sebagai bangsa Indonesia mengutamakan kohesi sosial kebangsaan atas kohesi sosial kesukuan, keetnisan, dan keagamaan merupakan solusi terbaik untuk menjaga kebhinekaan dan keberlangsungan negara.

Sebagai bangsa Indonesia kita harus bersyukur karena kita mempunyai Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, Pancasila yang sejak lahirnya tanggal 1 Juni 1945 mengalami perkembangan hingga menghasilkan piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945, harus kita jaga dan pertahankan demi eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

(Diskominfotik/TIM IKP)

Gerung, Diskominfotik. Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menghadiri kegiatan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Provinsi NTB. Kegiatan ini diadakan di Kabupaten Lombok Utara pada hari Selasa (30/05/2023) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi NTB Dr. Zulkiflimansyah, Kepala BI Mataram, Kepala Daerah dari Kabupaten/Kota di NTB (Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Timur, Walikota Bima, Wakil Bupati Bima, Wakil Walikota Mataram), Asisten 3 Lombok Tengah, Wakil Pimpinan Bulog Wilayah NTB, serta Forkompinda.

Adapun gelaran Kick Off GNPIP Tahun 2023 di Provinsi NTB dirangkaikan dengan beragam seremoni dari berbagai program unggulan GNPIP berupa seremonial Penandatanganan KAD G to G dan B to B. Berikut kegiatan seremonial Kemitraan Pemanfaatan Hasil Olahan Kotoran Hewan (Kohe) dan seremonial Gerakan Tanam Cabai. Pada rangkaian kegiatan dimaksud juga diselenggarakan Pasar Murah Digital, pengiriman 36.000 butir telur dari klaster binaan di KLU ke Kota Mataram (B to B), serta pengiriman 5 ton pupuk organik kohe dari Klaster Sapi KLU dan Klaster Padi Lombok Tengah.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyampaikan Pemda Lombok Barat bersama Pemprov dan Pemda lain di NTB terus berkomitmen dalam menjaga terkendalinya inflasi pangan di daerah. Hal ini diwujudkan meIalui penguatan keberlanjutan program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dicanangkan pada Kick Off GNPIP Tahun 2023. “Kami berkomitmen untuk terus menekan dan menjaga terkendalinya inflasi khususnya di Lobar”, ungkapnya.

H. Fauzan Khalid mengutarakan bersama Bank Indonesia, TPID Provinsi NTB dan TPID Kab/Kota akan terus mengoptimalkan langkah-langkah dalam pengendalian inflasi dari sisi suplai. Pihaknya mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak bagi daerah dan nasional sehingga optimis inflasi akhir tahun akan kembali ke sasaran 3,0±1%. Dengan inflasi terkendali akan mewujudkan masyarakat Lombok Barat Sejahtera. “Kita akan berusaha menekan inflasi serendah-rendahnya sampai akhir tahun mencapai angka 3% dengan langkah-langkah pengendalian inflasi yang sudah ditentukan”, tutupnya.

(Diskominfotik/LBNN)

Gerung, Diskominfotik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Gelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Lobar. Adapun Pelaksanaan Rapat Koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Jayengrane pada hari Rabu (31/5/2023). Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun, Sekretaris Daerah Kab. Lobar H. Ilham, Para Asisten Setda Lobar, Kepala OPD, Camat, Ketua DWP Lobar, Perwakilan PKK, Ketua Satgas TPPS Provinsi NTB dan Direktur PLAN.

Dalam Sambutannya Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun menyampaikan bahwa angka stunting di Kabupaten Lombok Barat pada bulan Februari 2023 sudah mencapai 13,63 %. Artinya sudah berada di bawah target yang ditetapkan pada Perpres No 72 tahun 2021 sebesar 14%. “Angka stunting kita di Lombok Barat sudah 13,63% per Februari 2023, artinya kita sudah berada dibawah target nasional 14%”, terangnya.

Wabup Hj. Sumiatun selaku Ketua Satgas TPPS Kab. Lobar menerangkan ada beberapa objek pokok yang menjadi upaya percepatan penurunan stunting antara lain optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak dibawah umur atau pernikahan dini. Sosialisasi pencegahan pernikahan dini harus semakin digalakkan oleh semua kalangan. Upaya selanjutnya adalah pendampingan keluarga beresiko stunting oleh tim pendamping keluarga, pemenuhan asupan gizi bagi keluarga melalui program gertak pangan dan kampanye makan ikan. “Banyak upaya kita dalam percepatan penurunan stunting diantaranya optimalisasi pencegahan pernikahan dini, pendampingan keluarga beresiko stunting, pemenuhan asupan gizi dan kampanye makan ikan”, paparnya.

Lebih lanjut Hj. Sumiatun menjelaskan perlu adanya pemetaan anggaran sehingga amanah RAN PASTI yaitu 70% anggaran stunting untuk intervensi sensitif, 25% anggaran untuk intervensi spesifik dan 5% anggaran operasional sekretariat bisa terpenuhi dimasa yang akan datang. “Perlu dilakukan pemetaan secara detail dan proporsional untuk masa yang akan datang”, imbuhnya.

Wabup Hj. Sumiatun berharap kepada semua koordinator bidang untuk menyusun laporan bidang masing-masing secara berkala setiap bulan. Laporan tersebut disampaikan kepada Ketua TPPS melalui sekretariat. Selain itu tidak boleh ada ego sektoral karena semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan permasalahan stunting di Lombok Barat sesuai dengan Perpres No. 72 Tahun 2021. “Jangan ada ego sektoral, kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bisa lebih cepat menuntaskan permasalahan stunting”, tutupnya.

Sementara itu dalam laporannya Kepala Dinas DP2KBP3A Ramdhan Hariyanto menjelaskan Pemerintah Daerah harus menggagas langkah ekstrem secara kongkret terkait percepatan penurunan stunting dan tidak hanya berpedoman pada kegiatan reguler saja. Dalam percepatan penurunan stunting dapat dilakukan dengan cara pencegahan dan penanganan, kedua aspek ini harus berjalanan secara beriringan. Di satu sisi melakukan penanganan, kita juga tidak boleh mengabaikan pencegahan agar tidak ada penambahan kasus stunting baru. “Jadi mari kita bersama-sama mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Barat agar bisa mewujudkan target satu digit di tahun 2024 mendatang”, tutupnya.

(Diskominfotik/Ria/indra/fian)

Gerung, Diskominfotik. Kegiatan Sosialisasi Sensus Pertanian 2023 dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kab. Lombok Barat pada hari Selasa (30/05/2023) di Restoran Ujung Landasan Gerung. Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Setda Kab. Lombok Barat Agus Gunawan.

Kegiatan Sosialisasi Sensus Pertanian ini dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi NTB yang diwakili oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya, Kepala BPS Kab. Lombok Barat Ir. Supratna, Kapala OPD Lingkup Pemkab Lobar, Camat Se-Kab. Lobar, Kelompok Tani Nelayan, dan Perusahaan Sektor Pertanian.

Asisten I Setda Kab. Lombok Barat Agus Gunawan mengawali sambutan memberikan apresiasi kepada BPS Kab. Lombok Barat atas terselenggara kegiatan Regsosek 2023 beberapa waktu yang lalu. Hasil Regsosek beberapa waktu lalu diharapkan menjadi satu data tunggal dalam penentuan dan pengambilan kebijakan oleh semua pihak terutama Pemda Lobar. Sehingga pihaknya berharap BPS Kab. Lobar menyampaikan data hasil Regsosek kepada Pemda. “Apresiasi atas suksesnya regsosek dari BPS, itu menjadi satu data kita. Menjadi satu-satunya sumber data bagi kita semua”, ungkapnya.

Agus Gunawan menyampaikan dari data yang disampaikan bahwa Sensus Pertanian tahun 2023 ini merupakan Sensus Pertanian ke 7 yang dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun sekali. Mengingat Lombok Barat ini menjadi salah satu kabupaten berbasis pertanian di NTB. Oleh karena itu, semua unsur pemerintahan untuk ikut mensosialisasikan kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST23). “Ini Sensus Pertanian ke 7 yang dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahu sekali. Lobar ini berbasis pertanian, mari kita sosialisasikan ke masyarakat”, imbuhnya.

Asisten I Setda Agus Gunawan mengharapkan data hasil sensus pertanian 2023 disampaikan kepada Pemda. Data hasil sensus akan dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan sektor pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan mewujudkan kesejahteraan petani. Dari data ini diharapkan agar segala bentuk program pertanian tetap sasaran. “Data hasil sensus untuk disosialisasikan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Semua program menjadi tepat sasaran dari hasil sensus pertanian. Harapan petani kita menjadi petani jaya”, tutupnya.

Sementara itu Ketua Panitia Sosialisasi Sensus Pertanian Tahun 2023 Ni Ketut Alit menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan ini yakni sebagai sarana penyebaran informasi terkait pelaksanaan sensus kepada masyarakat. Tujuan lainnya adalah memberikan pembekalan kepada pemangku kebijakan tata laksana sensus pertanian 2023. Sensus Pertanian tahun 2023 akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni s.d. 31 Juli 2023. “Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk penyeberan informasi terkait sensus pertanian kepada masyarakat”, lapornya.

(Diskominfotik/Tim IKP)