Giri Menang, Diskominfotik. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Lombok Barat Masa Bakti 2023-2028 resmi dikukuhkan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Propinsi NTB, H.Lalu Gita Aryadi, M.Si. kegiatan pengukuhan ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Senin, 23 Oktober 2023. Hadir dalam pengukuhan ini Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri NTB yang juga Pj Gubernur NTB H. Lalu Gita Aryadi, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Kepala OPD dan Dewan Pengurus Korpri Lombok Barat yang akan dikukuhkan.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan Korpri merupakan organisasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Korpri memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta masyarakat yang sejahtera.

“Pengukuhan pengurus KORPRI masa bakti 2023-2028 ini merupakan momentum penting bagi kita semua untuk meningkatkan peran dan fungsi KORPRI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya.

Bupati dua periode ini mengungkapkan peran Dewan Pengurus Korpri sangat penting dalam menjalankan fungsi organisasi dan memastikan keberlangsungan serta efektivitas dari berbagai kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas anggota KORPRI. Ia berharap agar Pengurus Korpri Lombok Barat yang dikukuhkan dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun Lombok Barat. “Kami berharap agar Dewan Pengurus Korpri dapat berkolaborasi membangun Lombok Barat” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRi Provinsi NTB Sekaligus Pj. Gubernur Drs.H.L.Gita Ariadi mengatakan bahwa Korpri memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan negara serta daerah. Ia berharap Dewan Pengurus KORPRI Masa Bakti 2023-2028 dapat meningkatkan peran KORPRI terutama kepada ASN dan masyarakat secara umum melalui program kegiatan positif dan bermanfaat. “Kami minta agar pengurus korpri yang baru dikukuhkan dapat bergerak dan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara serta daerah” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pada tahun politik seperti ini pengurus Korpri diharapkan dapat menjaga situasi dan stabilitas daerah. Salah satunya dengan bersama sama untuk mencegah dan melawan hoax yang banyak beredar saat tahun politik. Ia mengatakan bahwa pengurus Korpri diharapkan dapat membantu dan memberdayakan anggota Korpri agar sejahtera dan maju. “Selain itu Pengurus korpri juga tentu diharapkan dapat memberdayakan dan membantu masyarakat agar sejahtera” ujarnya.

Terbentuknya kepengurusan baru ini, ditandai dengan pengukuhan Dewan Pengurus Korpri 2023-2028 sesuai surat keputusan nomor :2/Kep.09/BP/Korpri NTB/2023 yang dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Provinsi Nusa Tenggara Barat ,Drs.H.L. Gita Ariadi di Aula Kantor Bupati Lombok Barat. Adapun Dewan pengurus Korpri Lombok Barat yang dilantik adalah Ketua Umum H. Ilham, M.Pd, Wakil Ketua M. Hendrayadi, Ketua Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan I Ketut Rauh, Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan Anggota H. Fauzan Husniadi, Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan H. Subardi, Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum Dedi Saputra, Ketua Bidang Perempuan dan Pengabdian Masyarakat Erni Suryana, Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya Arief Rachman. (Diskominfotik/Ria/Windi/Indra)

Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid pimpin Apel Hari Santri Nasional Tahun 2023 bertempat di Halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, Minggu (22/10/2023)

Tampak hadir Kapolres Lobar, Ketua DPRD Lobar, Pimpinan OPD, para pejabat lingkup Kantor Kementerian Agama Kab Lobar, para Tuan Guru. Kegiatan apel ini juga diikuti ribuan peserta terdiri dari Guru MAN, Mts dan Santri Santriwati se-kabupaten Lombok Barat.

Dalam arahannya, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid menyampaikan bahwa Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari Santri.

“Penetapan 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan indonesia,”katanya.

Lebih lanjut ia membeberkan, resolusi jihad kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang diperingati sebagai hari Pahlawan.

“Sejak ditetapkan pada tahun 2015, kita pada setiap tahunnya selalu rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda. Sedangkan untuk tahun 2023 ini, peringatan hari santri mengangkat tema Jihad Santri Jayakan Negeri,”ujar Bupati.

Menurut Bupati bahwa jihad dalam islam bukanlah sebatas pertempuran fisik, melainkan perjuangan secara keseluruhan yang mencakup perjuangan untuk menguatkan iman, memperdalam ilmu dan memperbaiki diri.

“Santri harus menjadi contoh yang baik dalam masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, toleransi, dan persaudaraan. Kita juga harus mengingat betapa besar peran santri dalam sejarah perjuangan bangsa ini,” pesannya.

Bupati Fauzan juga mengatakan, peringatan hari santri ini menjadi milik semua komponen bangsa yang mencintai tanah air, milik mereka yang memiliki keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan.

Dalam kesempatan ini Bupati juga mengajak semua pihak untuk selalu berdoa agar selalu memberikan petunjuk, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalani perjuangan sebagai santri yang berkomitmen pada “Jihad Santri Jayakan Negeri.”

Ia juga berharap agar peringatan Hari Santri tahun ini menjadi titik awal bagi kita semua untuk lebih bersemangat dan berkontribusi positif bagi negeri, agama, dan bangsa. Pada gelaran Apel tersebut juga Bupati H. Fauzan Khalid Menyerahkan Hibah Tanah diterima langsung oleh Kepala Kemenag Lobar.
(Diskominfotik/Angge/Fery)

Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyambut baik Pencanangan Program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Cakupan Semesta Untuk Masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Hal tersebut disampaikan saat acara Penyerahan Penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan Republik Indonesia, Selasa, 3 Oktober 2023 di Aula Kantor Bupati Lombok Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Pimpinan Komisi IV DPRD Lobar, Kepala OPD, Camat, Kepala Rumah sakit dan Kepala Puskesmas, Jajaran dan direksi BPJS Kesehatan.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengapresiasi UHC ini. Hal ini merupakan langkah maju dan usaha Pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Ia mengatakan dengan UHC (Universal Health Coverage) masyarakat akan memperoleh layanan kesehatan hanya dengan menunjukan KTP atau identitas kependudukan. Hal ini merupakan langkah dan usaha Pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan terbaik dsn terjamin kepada masyarakat. “Kami apresiasi program UHC ini yang digawangi oleh Dikes dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ini sebagai usaha kita untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat” ujarnya.

Bupati Fauzan mengatakan bahwa program Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga Lombok Barat memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan secara maksimal. Menurut Bupati, Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Lobar sudah mencapai 95,36 % , dan Kabupaten ke lima yang sudah meraih predikat UHC dari 10 Kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.

“Saya berpesan kepada masyarakat Lombok Barat kalau mereka sakit, mereka bisa ke puskesmas dan ke rumah sakit cukup bawa KTP pasti kita akan cover itu, Pemda sangat serius mengurus soal-soal pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat,” katanya.

Sementara itu Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Ir David Bangun dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Pemda Kabupaten Lombok Barat dan seluruh masyarakat Lobar atas capaian Universal Health Coverage ini. Menurutnya hal ini sangat penting dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan adanya UHC ini kesehatan masyarakat akan semakin terjaga. “Semoga dengan predikat UCH yang telah diraih ini menjadi salah satu prestasi bagi pemerintah Lombok Barat dan tentunya berharap meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat khususnya dalam mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan,” tutur David.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Arief Suryawirawan menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak atas dukungan dan kolaborasinya sehingga Lobar bisa UHC. Ia berharap hal ini dapat memberikan layanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Ia juga berharap agar Pemerintah Daerah tetap konsisten dalam melaksanakan program ini. Ia juga berharap agar berbagai pihak terkait dapat berkomitmen untuk terus mendaftarkan masyarakat ke program JKN ini, dan memastikan ketersediaan anggaran sampai tahun 2024.

“Kami mengapresiasi yang tinggi atas peran BPJS yang selama ini telah memberikan fasilitas pelayanan yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi situasi sulit. Semoga UHC ini dapat memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Lobar” jelas Arief.
(Diskominfotik/Ria/fian)

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat gerak cepat mengunjungi Papuk Samsiah. Hal ini sebagai bentuk respon cepat Pemkab Lobar melalui Tim Pendamping PKH Lobar, Lurah dan Babinsa dan Babinkamtibmas terhadap kondisi Papuk Samsiah yang cukup memprihatinkan. Hal tersebut dilakukan Rabu, 27 September 2023.

Menurut Kadis Sosial Kabupaten Lombok Barat Lalu Martajaya Pendamping PKH Lobar bersama Lurah dasan Geres serta Kepala Lingkungan langsung bergerak cepat mengunjungi Papuk Samsiah yang hidup bersama cucunya yang saat ini duduk di bangku kelas 5 SD. Dalam kunjungan tersebut Tim Pendamping PKH melakukan asesment atau pendataan terhadap Papuk Samsiah sebagai salah satu langkah untuk memberikan bantuan kepada lansia. Dari pendataan yang dilakukan diperoleh informasi bahwa Papuk Samsiah memiliki seorang anak yang menjadi TKW di Malaysia. Ia setiap bulannya dikirimkan uang 500 ribu untuk biaya hidup dari anaknya di malaysia. Selain itu ia juga mendapat penghasilan 25.000 ribu rupiah setiap hari dari upah mencari rumput. “Tim kami dari Pendamping PKH dan Lurah sudah bergerak cepat menindak lanjuti tentang papuk samsiah ini. Ini sebagai langkah awal yang dilakukan pemerintah Daerah” ujarnya

Dalam kesempatan ini menurut Lalu Martajaya Tim Pendamping PKH juga menyebutkan bahwa Papuk Samsiah tidak memiliki adminduk seperti KTP dan KK. Kadis sosial ini mengatakan Pemerintah Daerah akan secepatnya membantu Papuk Samsiah untuk mengurus Adminduknya sehingga dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah. Ia mengatakan bahwa Tim PKH akan bergerak cepat melakukan koordinasi bersama dinas Dukcapil agar adminduk papuk samsiah yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh bantuan sosial dapat segera selesai. Selain itu Pendamping PKH dan Lurah serta babinsa dan babinkamtibmas akan menjadwalkan untuk gotong royong merapikan rumah dari papuk samsiah. “Tim PKH akan gerak cepat membantu pengurusan Adminduk dan bersama lurah dan berbagai pihak akan gotong royong merapikan rumah papuk samsiah” ujarnya.

Sementara itu Kadis Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah berterima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam memberikan informasi tentang keberadaan dan kondisi papuk samsiah. Menurutnya ini bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi berbagai problem sosial yang belum disentuh atau ditangani oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menurutnya sebagai sesuatu yang positif dan sangat membantu Pemerintah Daerah sehingga masalah sosial ini bisa cepat ditangani. “Ini bentuk partisipasi masyarakat dan tentu ini sangat membantu Pemerintah Daerah” ujarnya.

Ahad Legiarto mengatakan bahwa Pemerintah Daerah tetap melakukan pendataan dan pendampingan terhadap lansia dan masyarakat tidak mampu, melalui pendamping program keluarga harapan. Hal ini sebagai langkah nyata Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Lobar. Pemerintah Daerah juga akan bergerak cepat dalam merespon berbagai informasi dari masyarakat terkait dengan masalah sosial agar dapat segera diatasi. (Diskominfotik/TIM IKP)