Giri Menang, Kamis 21 Februari 2019 – Sosialisasi keberadaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Barat terus dilakukan. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, H.Ahmad Saikhu dalam acara pembukaan “Sosialisasi Kesetaraan Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Penyelenggaraan Transportasi Dan Pembangunan Infrastruktur Jalan” yang berlangsung dua hari (20-21/2) di dua tempat juga, yaitu Hotel Jayakarta Senggigi dan Hotel Aston Mataram.

Sosialisasi dihadiri oleh pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, dan para pejabat struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, serta pengurus FLLAJ Kabupaten Lombok Barat. Acara sosialisasi tersebut memaparkan materi tentang tugas dan fungsi FLLAJ, langkah-langkah program FLLAJ, kondisi para penyandang disabilitas di NTB, dan peran FLLAJ untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkesetaraan gender dan ramah terhadap kalangan difabel.

Kegiatan Gender Equality and Social Inqlution (GESI) diwujudkan oleh FLLAJ dengan mengedepankan keterwakilan perempuan dan inklusi sosial, sehingga mereka masuk dalam struktur forum itu. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan lan, termasuk mendengar pendapat dan kebutuhan para penyandang disabilitas.

Dari pantauan di lokasi acara di hari kedua, salah seorang narasumber, Dayu Sidemen pun menggali kebutuhan dan model fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas.

“Misalnya disabilitas netra, apa lagi jenis fasilitas yang dbutuhkan agar mereka bisa aman dan dketahui sebagai penyandang disabiltas netra oleh orang lain,” ungkapnya yang kemudian mendapat sambutan dari para hadirin dengan memberi pendapat.

Acara sosialisasi dan penelusuran kebutuhan kaum disabilitas itu, oleh FLLAJ akan dijadikan sebagai rekomendasi dan bahan untuk disampaikan ke semua pihak yang berkepentingan.

“Ke depannya kita berharap di Lombok Barat ramah akan adanya Inklusi. Jika tidak di 2019, maka di 2020 setiap OPD merencanakan setiap pembangunan harus bisa ramah terhadap Inklusi Sosial atau Sosial Inklusi,” kata Saikhu.
Saikhu berharap untuk tahun 2019 seluruh OPD di Kabupaten Lombok Barat sudah bisa memulainya. Kalaupun tidak ada anggaran, lanjut Saikhu, agar diprioritaskan di tahun 2020. Di Dinas perhubungan yang dipimpinnya sendiri, pembangunan gedung ramah disabilitas baru dilaksanakannya di tahun 2017 lalu.

Menurut Saikhu, melalui FLLAJ, maka isyu kesetaraan gender dan inklusi sosial akan disuarakan tidak hanya di satu pihak, namun seluruh pihak yang berkepentingan terhadap fasilitas jalan. Tidak hanya soal tersebut, FLLAJ memiliki peran dalam mengkoordinasikan kepentingan pemerintah dengan masyarakat terkat dengan masalah jalan.

“Jadi, jika bertugas di Perhubungan, kita cukup mempelajari UU Nomor 22 Tahun 2019 karena tidak ada Undang-undang lain yang mengatur tentang Perhubungan Darat,” kata Saikhu saat membuka acara di hari pertama. Lebih lanjut menurut Saikhu, dalam Pasal 13 disebutkan bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas itu terkoordinasi dalam suatu wadah yang dinamakan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ).

“Untuk Kabupaten Lombok Barat, Forum ini telah terbentuk sejak Tahun 2012 dengan prodaknya KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas, red) mulai dari Dasan Cermen ke Gerung. Menuju kawasan tertib lalu lintas, banyak pula masyarakat yang tidak Tertib Lalu Lintas, dan ini merupakan tugas Forum untuk melakukan sosialisasi,” terang Saikhu.

Namun diakui oleh Saikhu, forum ini mati suri dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Faktor operasional diakuinya menjadi sebab tidak aktifnya forum itu.

“Karena anggaran operasional yang ada di Dinas Perhubungan hanya cukup untuk satu kali pertemuan sehingga tidak efektif,” kata Saikhu yang beranggapan bahwa efektifnya sebuah kegiatan tentu karena ditunjang dengan anggaran.

Saat ini, lanjut Saikhu, keberadaan forum ini membuka peluang bagi program-program lain dandianggap forum berhasil sehingga menjadi pilot project.

“FLLAJ Kabupaten Lombok Barat menjadi tujuan studi banding daerah lain, karena FLLAJ Provinsi NTB dan Kabupaten.Lombok Barat dianggap maju,” ujar Saikhu bangga. (Humas Lobar)

Giri Menang, Kamis 21 Februari 2019- Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih didampingi Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Lobar Nur Alam, menerima kunjungan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen kumham) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis, (21/2) di Pendopo Bupati Lobar.

Dikatakan Ngatirah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kemenkumham Provinsi NTB, kunjungannya ke Lombok Barat kali ini dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pelayanan hukum dan HAM dan membantu pihak pemda membina desa sadar hukum.

Desa Sadar Hukum lanjutnya, nantinya menyasar banyak masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum.

”Hukum itu bukan untuk ditakuti, tetapi hidup bisa lebih tertib ketika mengetahui seperti apa itu hukum,” terangnya.

Tidak hanya di Lombok Barat, Ngatirah juga akan mengunjungi seluruh kabupaten/kota lain di NTB untuk melakukan pembinaan desa sadar hukum ini.

“Dengan adanya tingkat kesadaran hukum yang tinggi, pemenuhan HAM yang tinggi, masyarakat akan semakin maju,” harapnya.

Sementara itu, Plh. Bupati Lombok Barat Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih mengapresiasi kunjungan yang dilakukan pihak Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi NTB. Dengan begitu diharapkan masyarakat Lombok Barat dapat terhindar dari hal-hal yang melanggar aturan. Selain itu juga digarapkan masyarakat dapat mengerti hukum yang mengatur kehidupan sosial bagi masyarakat.

Di Kabupaten Lombok Barat sendiri, baru beberapa desa ptensial yang diinventarisir untuk menjadi desa sadar hukum, diantaranya seperti Desa Lingsar, Desa Kekait, Desa Montong Are dan Desa Badrain.

“Semoga kedepannya kesadaran hukum masyarakat jadi lebih baik, sehingga masyarakat dan menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya, serta mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum demi tegaknya supremasi hukum,” pungkas Baiq Eva.

Untuk mendapatkan predikat tersebut desa yang dicalonkan harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan yang sangat ketat. Seperti pada penilaian tahun 2018 lalu, Kemenkumham menggunakan persyaratan baru dengan indikator yang lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang mencakup empat dimensi antara lain, Dimensi Akses Informasi Hukum; Dimensi Implementasi Hukum; Dimensi Akses Keadilan, serta Dimensi Demokrasi dan Regulasi. Adapun bobot penilaian tingkat kesadaran hukum sebuah desa/kelurahan adalah dimensi implementasi hukum sebesar 40%, sedangkan untuk dimensi yang lainnya masing-masing 20%. Sedangkan kategori desa/kelurahan sadar hukum terdiri dari tinggi, cukup dan kurang. (Humas Lobar)

Giri Menang, 20 Februari 2019 – Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendapat sorotan tajam dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Nusa Tenggara Barat.

Ketua HWDI NTB, Sri Sukarni melontarkan kritik pedasnya saat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Sosial Inklusi (GESI), di Hotel Jayakarta Senggigi, Rabu (20/2) yang merupakan bagian dari program Kerjasama Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT).

“Sudah 13 tahun Peraturan Menteri PU itu ada, tapi kok belum banyak fasilitas pelayanan publik yang dibangun ramah terhadap penyandang disabilitas,” kritik pedas Sri Sukarni.

Peraturan yang dimaksud Sri adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umun Nomor 30 Tahun 2006 tentang Aksesibilitas pada Gedung Bangunan dan Lingkungan.

“Tiga belas tahun itu bukan waktu yang singkat,” ujar Sri.

Sri menuding, masih banyak fasilitas umum dan pelayanan publik milik pemerintah yang dibangun dengan tidak mempertimbangkan kebutuhan mereka. Bahkan, tuturnya, sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang khusus mengurusi para penyandang disabilitas tidak memiliki fasilitas yang mendukung aksesibilitas buat mereka yang difable.

“Minimal mereka membangunkan ramp (jalan miring dengan ada pegangan, red) sehingga kami bisa lebih mudah mengunjungi,” cetusnya.

Sri menuding, persoalan kebutuhan khusus penyandang disabilitas belum menjadi prioritas di kalangan Pemerintah. Untuk itu, Sri berharap pihaknya dapat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan.

Tudingan tersebut mendapat sambutan dari kalangan OPD. Sebagai contoh, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Barat mengaku sudah menyediakan fasilitas ramp yang dituntut oleh Sri Sukarni.

“Sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hasil masukan dari Ombudsman Perwakilan NTB, di Dinas Dukcapil Lombok Barat sudah menyediakan ramp,” terang Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, H. Ahmad Rozi sambil menuturkan posisi ramp yang dimaksudnya.

Hal senada pun disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, H. Lalu Najamuddin.

“Kantor Dinas PU saat ini sudah melengkapi diri dengan fasilitas ramah disabilitas,” terang Najamuddin.

Hasil pantauan lapangan, memang maaih banyak Kantor OPD yang belum sama sekali memiliki sarana pendukung seperti yang diminta oleh Sri Sukarni. Terutama di Dinas Sosial yang sesungguhnya berkepentingan terhadap kalangan penyandang disabilitas.

“Kita selalu menyiapkan jenis bantuan, seperti kursi roda atau alat bantu dengar, sesuai dengan proposal yang masuk ke kami. Untuk ramp, mungkin kami bangun tahun ini,” tukas Sekretaris Dinas Sosial Siti Sumarni.

Ketua HWDI NTB, Sri Sukarni mengapresiasi beberapa OPD yang menurutnya sudah peka dengan kondisi mereka. Namun ia tetap mengingatkan agar OPD yang lain bisa melakukan hal yang sama dan melibatkan pihaknya dalam penyusunan perencanaan program.

“Saya yakin, bapak ibu yang membuat (perencanaan, red) tanpa melibatkan kami sehingga menjadi seperti sekarang. Isyu disabilitas jangan hanya menjadi isyu di dinas sosial sj,” pinta Sri Sukarni.

Menyambut tantangan itu, Sekretaris RSUD Tripat Arif Suryawirawan meminta agar HWDI NTB bisa mendampingi pihaknya dalam penyediaan fasilitas yang dimaksud.

“Kami berharap HWDI bisa hadir di RSUD. Saya akan ajak ibu jalan-jalan untuk menunjukkan ke kami, titik mana saja ramp itu harus dibangun,” pinta Arif mengaku pihaknya sangat memperhatikan hal tersebut.

Penyandang disabilitas di Lombok Barat sendiri menurut data tahun 2018 lalu total berjumlah 2.425 orang. Sebanyak 327 orang adalah penyandang disabilitas tubuh, sisanya mereka yang mengalami disabilitas netra, ganda, rungu wicara, psikotik, dan grahita. Mereka memiliki kebutuhan khusus yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Tidak hanya menyiapkan fasilitas ramp di kantor-kantor pelayanan, namun juga trotoar dan rambu jalan yang sesuai dengan kondisi mereka. (Humas Lobar)

TINDAK LANJUTI KELUHAN WARGA, FLLAJ LOMBOK BARAT TERTIBKAN PARKIR LIAR

Giri Menang, Senin 18 Februari 2019 – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXVIII di Kabupaten Lombok Barat direncanakan menjadi kegiatan utama memeriahkan Hari Ulang Tahun Lombok Barat ke – 61 yang jatuh pada tanggal 17 April 2019.

Persiapan MTQ tersebut sudah dimulai sejak awal Februari 2019 ini oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, Bagian Kesra Setda Lombok Barat, pengurus LPTQ, dan seluruh Camat se Kabupaten Lombok Barat.

MERIAHKAN HUT KE-61, LOMBOK BARAT GELAR MTQ XXVIII

Giri Menang, Senin 18 Februari 2019 -Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lombok Barat Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih meminta agar rencana pengadaan barang/jasa (PBJ) di Lombok Barat harus matang. Hal itu menurutnya akan sangat menentukan konsistensi implementasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang akan dilaksanakan di tahun 2019 ini.

“Lakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan organisasi, dan bukan berorientasi pada kebutuhan yang diinginkan oleh pihak tertentu,” katanya saat membuka Rapat Pimpinan Daerah dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Kantor Bupati Lombok Barat Gerung, Senin (18/2).

Giri Menang, 18 Februari 2019 – Seiring dengan mencuatnya isyu penanganan sampah di Lombok Barat yang sering muncul di mass media akhir-akhir ini, Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lombok Barat Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih mendorong jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mulai mempraktikkan zero waste (bebas sampah) dalam proses kerja sehari-hari.

“Kita tidak hanya mengkampanyekan zero waste, namun mempraktikkannya dengan seminimal mungkin menggunakan bahan-bahan plastik,” terang Eva saat memimpin Rapat Pimpinan Daerah di Aula Kantor Bupati, Senin (18/2).

Giri Menang, Senin 18 Februari 2019 – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diminta untuk bisa netral dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif tahun ini. Hal tersebut ditegaskan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lombok Barat, Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih saat bertindak menjadi inspektur upacara paripurna di Lapangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Gerung, Senin (18/2).

“ASN harus netral. Jangan sampai bermusuhan, karena itu membuat kondisi yang kurang kondusif untuk bekerja,” tegas Eva.