Giri Menang, Rabu 19 September 2018 – Setelah lebih dari sebulan para tim verifikator berkutat ke lapangan untuk menghimpun dan memverifikasi rumah-rumah rusak, akhirnya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Posko Utama Penanganan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Barat (Lobar) pun merilis angka sementara, terhitung per hari ini, Rabu (19/9).

Menurut Kepala Dinas PUPR Lobar, I Made Arthadana, data sementara rumah rusak yang dirilis saat akhir masa tanggap darurat Agustus lalu telah terkoreksi.

“Malah bertambah, dari 57.614 rumah menjadi 61.652 rumah rusak. Itu pun pasti mengalami penambahan lagi, karena dua kecamatan belum selesai,” ujarnya saat dihubungi via telpon.

Kecamatan yang belum tuntas diverifikasi, tambah Made, adalah Kecamatan Batulayar baru tuntas 83% lebih dan Kecamatan Lingsar baru tuntas 72% lebih.

Dari data yang dipampang oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mendampingi Lobar, per tanggal 22 Agustus 2018 lalu, 23.007 rumah rusak ringan, 14.820 rusak sedang, dan 19.787 rusak berat.

Setelah lebih dari sebulan diverifikasi oleh 309 orang verifikator, kondisinya mengalami perubahan sesuai dengan hasil temuan faktual di lapangan.

Perubahan terbesar ada pada jumlah rumah rusak ringan yang sebelumnya tercatat hanya 23.007, namun bertambah menjadi 37.487. Demikian juga dengan rusak sedang dari 14.356 rumah setelah diverifikasi berubah menjadi 11.356, dan rusak berat dari 19.787 menjadi 12.809 rumah.

Penambahan jumlah rumah rusak terjadi di Kecamatan Gunung Sari, dari 15.696 rumah setelah diverifikasi bertambah signifikan menjadi 17.611 rumah. Demikian pula halnya di Kecamatan Narmada dari semula hanya 8.204 rumah bertambah menjadi 8.874.

Kecamatan lain pun terkoreksi, namun tidak sebesar Kecamatan Gunung Sari.

Melihat kecenderungan tersebut, Made meyakini bahwa datanya akan mengalami perubahan lagi. Data di Posko Utama di Aula Kantor Camat Lingsar menyebutkan untuk Kecamatan Batulayar adalah sebanyak 10.009 rumah, namun selesai diverifikasi baru 8.332 atau 83% rumah saja. Demikian pula dengan Kecamatan Lingsar dari 11.813 rumah yang didata, namun baru 8.520 rumah atau 72% lebih yang telah diverifikasi.

“Sekali lagi ada kecenderungan bertambah. Kita masih akan validasi lagi sampai tanggal 25 September nanti,” pungkas Made beralasan lebih hati-hati agar data yang diberikan pihaknya lebih akurat.

Seperti diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh BNPB, proses rehabilitasi rumah-rumah rusak tersebut tidak bisa dilalukan serta merta setelah didata dan diverifikasi.

Pihak BNPB menetapkan aneka prosedur yang harus ditempuh oleh para warga walau uang perbaikan rumah sudah ada di rekeningnya.

Prosedur tersebut antara lain adalah sosialisasi secara massif dan berjenjang, pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) oleh masyarakat berdasarkan jenis kerusakan runahnya, lalu melakukan rehabilitasi secara gotong rotong per kelompok masyarakat.

Padang, Rabu 19 September 2018 – Walau disibukkan selama lebih dari dua bulan menghadapi bencana gempa bumi, pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tetap berjalan optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid beserta jajarannya di Pemerintah Daerah.

Khususnya oleh Dinas PUPR dan Dinas Pertanian, Pemkab Lobar tetap disibukkan oleh pelayanan di bidang infrastrukrur fasilitas umum yang diharuskan mampu menjamin keamanan pangan di Lobar.

Kondisi tersebut telah mampu mencuri perhatian Pemerintah Pusat yang kemudian mengganjar Lobar dengan Penghargaan sebagai Terbaik Nasional di bidang Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan (OP) Irigasi tahun 2018 ini.

Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Hotel Grand Inna Padang Sumatera Barat (17/09) yang langsung diberikan oleh Dirjen Bangda Kemendagri RI.

Acara pemberian penghargaan itu sendiri digandeng dengan acara Konsultasi Regional Operasi Pemeliharaan Sumber Daya Alam Wilayah Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bangda Kemendagri RI, Ir. Diah Indrajati, M.Sc.

Dihadapan 580 orang undangan dan juga dihadiri oleh KemenPUPR, Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Kemenkeu RI, Fauzan terlihat sumringah menerima plakat penghargaan tersebut.

Plakat penganugerahan tersebut diberikan ke Pemkab Lobar karena dinilai sebagai Kabupaten Penyelenggara OP Irigasi Terbaik Nasional untuk Tahun 2017 lalu. Bersama 10 Pemerintah Provinsi yaitu Bali, Lampung, DI Jogjakarta, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Gorontalo, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Kabupaten Cirebon, Kota Payakumbuh, Kulon Progo, Jember, Pati, Kota Baru, Sinjai, serta Kabupaten Grobogan, Lobar mampu menyisihkan 514 Kabupaten/ Kota se-Indonesia.

Pemkab Lobar dianggap mumpuni dan berkomitmen dalam mengelola irigasi.

“Komitmen Pemda menjadi salah satu indikator utama,” ujar Kepala Dinas PUPR Lobar I Made Arthadana yang mendampingi Fauzan.

Selain komitmen Pemda, tambah Made, kriteria lainnya adalah rencana pengembangan yang disusun, kondisi jaringan, indeks kinerja, dan ketersediaan tenaga operator.

“Tapi kepedulian Pemda, itu kriteria utama,” pungkas Made.

Fauzan sendiri mengaku bangga dengan capaian tersebut.

“Alhamdulillah capaian kita tahun ini Terbaik Nasional. Kalau tahun lalu kita hanya mampu menempati nomor urut 3, sekarang kita nomor urut 1,” ujar Fauzan yang berjanji untuk terus berkomitmen terhadap persoalan tersebut.

Bagi Fauzan, masalah irigasi adalah variabel utama dalam pertanian.

“Kita harus mampu menjamin tata kelola air buat pertanian agar produksi pertanian tetap surplus dan mampu mensejahterakan masyarakat,” kata Fauzan.

Untuk diketahui, Lobar memiliki luas area pertanian mencapai lebih dari 17.600 hektar area persawahan yang terbagi menjadi 14.200 hektar sawah irigasi dan sisanya sebanyak 5.200 hektar adalah sawah tadah hujan.

Sektor pertanian itu mampu menyumbangkan lebih dari 21,5% pada Pendapatan Domestik Regional Bruto yang berjumlah lebih dari 9 trilyun rupiah.

Tahun 2017 lalu, sektor ini juga mampu menghadirkan surplus produksi padi lebih dari 30 ribu ton dan jagung lebih dari 28 ribu ton.

“Di samping karena ketersedian bibit, pupuk, dan alat produksi pertanian, faktor irigasi dan ketersediaan air menjadi sangat mempengaruhi,” pungkas Fauzan.

Penghargaan OP Irigasi 2017 ini menjadi sangat berarti buat Pemkab Lobar. Di samping sebagai satu-satunya di NTB di mana provinsi NTB sendiri tidak masuk, Lobar pun terbaik di Wilayah Indonesia Timur. Penghargaan ini seakan menjadi pelipur lara di tengah derita para pengungsi yang nota bene-nya lebih banyak berprofesi sebagai petani penerima manfaat irigasi.

Untuk irigasi sendiri, Lobar memiliki 25 daerah irigasi dengan 3 varian kewenangan, yaitu 2 daerah irigasi diurus Pemerintah Pusat, 3 daerah irigasi diurus Pemerintah Provinsi NTB, dan 20 daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemkab Lobar.

Dari 20 daerah irigasi tersebut, 4 daerah adalah daerah irigasi teknis, sisanya adalah semi teknis.

Jumlah daerah tersebut ditambah lagi debgan 57 irigasi desa.

Giri Menang, Selasa 18 September 2018 – Simpati dari berbagai daerah terus berdatangan untuk korban gempa NTB. Pagi tadi (18/9) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menerima kunjungan dari Bupati Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Bupati Kepulauan Sangihe bersama para pejabat Pemkab Kepulauan Sangihe serta anggota Forkopimda Sangihe diterima langsung oleh Bupati Llobar H. Fauzan Khalid didampingi Sekda H. Moh. Taufiq dan jajaran di Pendopo Bupati Lobar.

Secara khusus Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Ganghana menyerahkan langsung bantuan berupa berupa uang tunai, pakaian layak pakai dan bantuan lainnya. Bantuan tersebut merupakan hasil sumbangan yang dihimpun dari berbagai sumber, mulai dari pegawai lingkup Pemkab Kepulauan Sanghe hingga masyarakat umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

“Bantuan dari kami mungkin tidak seberapa jika dibandingkan dengan penderitaan saudara-saudara kami di Lombok ini. Tapi semoga apa yang dapat kami berikan bisa bermanfaat,” kata Jabes.

Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Ganghana menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat Kepulauan Sange atas musibah yang dialami warga Lombok. Dia berharap bantuan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat Lombok Barat.

Bagi Jabes, Lombok sendiri bukanlah daerah asing. Bahkan orang nomor satu di Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Filiphina ini fasih berbahasa Sasak. Dari informasi yang diperoleh, Jabes pernah menetap di Lombok selama 20 tahun ini.

Sementara itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid sangat mengapresiasi kepedulian dan bantuan yang diberikan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk warga Lombok khususnya Lombok Barat.

“Kami Masyarakat Lombok Barat menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada masyarakat Kepulauan Sangihe khususnya Bupati Kepulauan Sangihe dan rombongan atas bantuan yang telah diberikan,”ujar Fauzan sembari berharap doa dan dukungan agar NTB khususnya Lombok Barat segera bangkit dan bangun kembali. (emi/humas)

Giri Menang, 16 September 2018 – Kondisi memperihatinkan yang dialami para pengungsi kembali disuarakan oleh para relawan.

Paling sedikit 14 organisasi relawan memberikan testimoni pengalamannya dan memberi masukan saat menghadiri Ngopi Bareng Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Mataram di Ampenan Mataram, Sabtu malam (15/09).

Relawan-relawan tersebut tidak hanya dari seputaran Mataram saja, namun ada yang datang dari Surabaya, Jombang, Jogjakarta, dan Jakarta. Bahkan Ahli Mitigasi Bencana asal Jogjakarta Dr. Eko T. Parupurno pun menyempatkan diri hadir bergabung dengan para volunteer itu.

Rata-rata mereka memiliki pengalaman yang cukup banyak, seperti saat bencana di Aceh dan Jogja.

Di samping mengeluhkan lambannya penanganan bencana oleh Pemerintah, para relawan dan awak media menyuarakan pentingnya para pengungsi segera dibangunkan hunian sementara (huntara).

“Bulan Oktober nanti sudah mulai hujan. Dengan kondisi pengungsian seperti sekarang ini saja yang sudah banyak masalah, para pengungsi mestinya bisa tinggal di hunian yang sedikit lebih layak,” ujar Fitri Rachmawati dari AJI Mataram yang sehari-hari adalah Awak Kompas TV di NTB.

Tidak hanya karena ancaman penyakit, namun juga terkait dengan munculnya banyak masalah sosial di tengah para pengungsi.

Kondisi tenda darurat yang didiami lebih dari satu keluarga, menimbulkan sisi lain, khususnya di kalangan perempuan.

“Banyak ibu-ibu dan remaja putri yang terkena gatal-gatal di area vital mereka karena tidak berani mengganti pakaian dalam. Bukan karena tidak ada, tapi mereka takut menggantinya (karena tidak ada tempat khusus, red). Sering hal tersebut dijadikan kesempatan oleh para laki-laki nakal,” tutur Isdiana Putri, relawan dari YDWS Mataram.

Bahkan lebih jauh Dian, nama pendek Isdiana, menuturkan kondisi miris di pengungsian.

Ia mengaku sudah menemukan banyak kasus pelecehan seksual yang dialami para perempuan. Ada juga kasus suami-istri yang terpaksa berhubungan badan di semak-semak,

“Mungkin sudah kebelet, tapi sayangnya diketahui anak-anak,” tuturnya

Ia pun menambahkan lagi tentang kasus pelecehan kepada anak-anak laki-laki (pedopholia, red) yang ditemukannya di wilayah Lombok Barat.

“Kasusnya sudah dilaporkan dan ditangani oleh pihak kepolisian,” tutur Dian.

Dengan kondisi tersebut, baik Fitri maupun Dian beserta para relawan lainnya mendesak semua pihak untuk segera membangunkan huntara buat para pengungsi.

Huntara yang dimaksud adalah hunian yang lebih layak dari pada tenda-tenda darurat. Sebisa mungkin huntara tersebut ditempati oleh satu keluarga, sehingga lebih memudahkan juga buat mereka menguatkan sistem sosial mereka yang menurun akibat tinggal di pengungsian.

“Trauma healing terbaik adalah keluarga, para orang tua. Kalau mereka segera keluar dari pengungsian, dengan sendirinya mereka bisa menata kembali kehidupannya” ujar Agung dari Yayasan Alit Surabaya.

Pengalaman Muslimin dari MDMC membenarkan pandangan tersebut. Ia mengaku pihaknya telah membangun huntara sebanyak 28 unit di wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Menurut Muslimin, huntara bisa menjadi jalan keluar dari banyaknya masalah pengungsi saat kondisi pemulihan ini.

Namun para relawan pun meyakini masyarakat yang terdampak gempa mampu melakukannya sendiri.

“Mereka sesungguhnya memiliki daya tahan dan mampu mencari jalan keluar,” papar fasilitator diskusi tersebut, Abdul Latif dari AJI Mataram.

“Banyak warga di Desa Kekait yang mampu membangun huntara secara mandiri. Mereka membangun dari materal bambu, terpal, dan bahan-bahan rongsokan yang masih bisa dipakai,” ujar Fitri berkomentar.

Namun Fitri dan para relawan memandang perlu agar Pemerintah menginisiasi pembangunan huntara.

“Nantinya tidak hanya bisa dipakai oleh satu keluarga. Karena knock down, bisa dipindahkan ke keluarga yang lain ketika rumahnya sudah jadi. Atau malah bisa dipergunakan menjadi kios,” pungkas Fitri sambil memperlihatkan sebuah desain huntara yang dibuat oleh warga Desa Kekait.

Usulan untuk huntara tersebut mendapat sambutan dari relawan lain, Hamdi.

“Soal huntara ini jangan dikapitalisasi,” ujar Hamdi membenarkan bahwa masyarakat pun memiliki imunitasnya sendiri.

Dian pun mengajak relawan dan semua pihak mulai berkontribusi soal itu.

“Kalau empat orang sj berkontribusi, maka satu keluarga bisa disentuh dengan huntara,” ujar Dian.

Hal itu diiyakan oleh Eko T. Parupurno. Di samping karena huntara bisa menjadi area yang lebih aman buat warga, namun aspek ketangguhan masyarakat bisa diwujudkan.

“Termasuk model, huntara itu bisa menggunakan material yang ada di sekitar warga,” ujar Eko.

Di samping mempertimbangkan kemampuan masyarakat, para relawan itu mendesak aparatur pemerintah serta anggota DPR dan DPRD mestinya bisa memulai dan menjadi terdepan dalam memberi contoh.

Hery dari Persatuan Kuli Bangunan (Perkubal) mendesak hal yang sama. Ia menegaskan tentang peran pemerintah dalam situasi bencana yang masih kurang maksimal.

“Mari tekan terus pemerintah agar anggaran yang sudah ada bisa segera dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya keras sambil mengeluhkan lambannya prosedur bangun rumah.

Termasuk dalam hal huntara, Hery meminta pemerintahlah yang harusnya menginisiasi huntara tersebut, bukan lembaga lainnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menerima kunjungan Komisi VIII DPR RI, Sabtu (15/9). Rombongan diterima Sekda Lobar H. Moh. Taufiq di Posko Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Lobar di Aula Kantor Camat Lingsar. Dalam kunjungannya, Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan sebesar Rp. 900 juta bagi korban gempa bumi di Lobar.

“Ini bagian dari partisipasi Komisi VIII DPR RI untuk membantu saudara-saudara kita di Lombok Barat. Atensi perlu kita lanjutkan dalam rangka menyakinkan kepada pemerintah lewat DPR bahwa anggaran yang ada kebutuhan emergency masih kurang terutama untuk kegiatan Hunian Sementara (Huntara),” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher Parasong.

Ali berjanji akan memberi dukungan maksimal untuk pembangunan kembali sarana prasarana dan fasilitas umum yang luluh lantak pasca bencana gempa. Sebelumnya, pemulihan pasca gempa telah menjadi konsen pembahasan antara Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BPNPB dalam Rapat Kerja di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kami Komisi VIII DPR RI berkomitmen sesegera mungkin mewujudkan kembali pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas umum di Lombok khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Kami berharap masyarakat setempat ikut berharap dan berpikir positif terhadap masa depan kita semua,” ungkap politisi Fraksi PAN itu.

Sementara itu, Sekda H. Moh. Taufiq memberikan apresiasi tinggi atas komitmen DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dalam pemulihan kondisi NTB pasca gempa.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengucapkan terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI yang telah peduli membantu kepada korban gempa Lombok khususnya saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lombok Barat,” ucapnya.

Taufik memaparkan sejak 29 Juli lalu telah terjadi 4 kali gempa dengan skala besar di atas 6 Skala Richter. Tercatat hampir 60 ribu rumah di Lombok Barat rusak akibat rentetan gempa yang mengguncang NTB . (andy/humas)