Giri Menang, Jum’at 21 Juli 2017 – Para peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKN bersama 14 perwakilan kantor Regional BKN pagi tadi (21/7) tadi tiba di Lombok Barat (Lobar).

Kedatangan para peserta ini disambut Sekda Lobar dan segenap jajaran Pemkab Lobar di Bencingah Agung Giri Menang, Gerung. Para peserta Rakernas ini sendiri rencananya akan menggelar kegiatan Raker di Kecamatan Sekotong.

Moment penyambutan para peserta Rakernas ini dimanfaatkan oleh Sekda Lobar H. M. Taufiq untuk mempromosikan Kecamatan Sekotong.

“Kami bangga atas kepercayaan Kepala BKN yang telah memilih Kecamatan Sekotong. Bagi kami, Bapak tidak salah memilih Sekotong sebagai tempat Raker,” kata Taufiq di hadapan Sekda NTB, Kepala BKD NTB dan seluruh peserta Raker.

Secara panjang lebar Sekda H.M. Taufiq menjelaskan, banyak yang tidak tahu tentang Sekotong. Daerah ini merupakan salah satu wilayah kecamatan yang berada paling ujung selatan. Luas Sekotong ini sendiri separuh dari luas Lobar.

“Luasnya sekitar 1.053 km2. Tapi penduduknya hanya 52 ribu jiwa,” ujarnya.

Dijelaskan, Sekotong banyak memiliki pulau-pulau kecil yang oleh masyarakat setempat disebut gili. Jumlah gili ini sekitar 23 buah yang bertebaran di perairan Sekotong.

Sekda berharap kepada para peserta agar nantinya sesampai di Sekotong, jangan hanya diam di hotel, tapi gunakan untuk rekreasi.

“Kalau bisa, Rakernya jangan terlalu lama, tapi rekreasinya yang lama,” seloroh H.M. Taufiq yang disambut aplaus hadirin.

Tak sampai di situ, Sekda juga mempromosikan sejumlah gili yang mulai terkenal seperti Gili Tangkong, Gili Nangu, Gili Sudak, Gili Kedis, dan gili lainnya.

“Kalau tidak berkunjung ke gili-gili tersebut, sama artinya tidak datang ke Sekotong,” pungkasnya. (LPA/humas)

Giri Menang, Kamis 20 Juli 2017 – Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Lombok Barat menggelar simulasi dan pelatihan untuk melatih kemampuan teori dan praktek sekaligus pengenalan kepada delapan perwakilan pemuda desa yang ada di Lombok Barat (Lobar). Perwakilan pemuda desa ini akan menerima pelatihan selama dua hari (19-20 Juli) di Kantor Dinas PMK Lobar di Gerung.
“Para peserta pelatihan ini diharapkan akan menjadi cikal bakal relawan yang ada di masing-masing desa. Kami tidak akan berhenti sampai disini, hingga semua desa bahkan di setiap dusun terbentuk satgas dan relawan pemadam kebakaran,” kata Kepala Dinas PMK Lombok Barat Fauzan Husniadi saat membuka acara, Rabu (19/7) kemarin.

Pada prinsipnya, sambung Fauzan, kebutuhan armada di Lobar masih sangat jauh. Untuk itu, pihaknya menggelar pelatihan ini agar masyarakat paham sehingga mampu meminimalisir terjadinya kebakaran.
Kebakaran yang terjadi di wilayah Senggigi beberapa waktu lalu menjadi peringatan keras bagi institusinya. Tercatat, sejak 2014 hingga akhir 2016, menurut data Dinas PMK, Kabupaten Lombok Barat telah mengalami 121 peristiwa kebakaran. Paling banyak terjadi di Kecamatan Gerung yaitu 36 kejadian diikuti Kecamatan Lembar 18 kejadian, Kecamatan Kediri 13 kejadian, Kecamatan Batulayar 12 kejadian dan di kecamatan lainnya rata-rata dibawah 10 kali kejadian. Kerugian yang diderita juga sangat besar yakni Rp. 3,939 milyar.

Sedangkan di semester awal (Januari-Juli) tahun 2017 ini, sudah tercatat ada 16 kejadian yang mayoritas disebabkan oleh korsleting listrik.

Sebagai langkah antisipatif lainnya, dalam waktu dekat ini Pemkab Lobar rencananya akan meluncurkan posko kebakaran di beberapa titik di wilayah Lombok Barat. “Agustus besok kita akan launching posko kebakaran di Batulayar. Kami juga mengharapkan partisipasi dan dukungan dari semua pihak untuk sama-sama bersinergi,” harapnya.

Menanggapi minimnya kebutuhan utama PMK seperti armada, Asisten ll H. Poniman mengatakan, Pemkab Lobar akan berupaya melengkapi sarana dan prasarana mulai dari alat-alat serta beberapa unit armada.

“Kita tidak hanya menyiapkan sarana dan prsarana, akan tetapi SDM juga. SDM tidak terbatas kepada petugas resmi, namun juga pemberian pemahaman dan pelatihan kepada masyarakat. Tahap pertama melalui pihak desa dan tahap berikutnya kepada masyarakat yang dirasa rentan terhadap bahaya kebakaran,” jelasnya. (emi/humas)

Giri Menang, Rabu 19 Juli 2017– Dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Lombok Barat, Bappenda Lombok Barat menggelar Rapat Evaluasi Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dihadiri oleh seluruh kepala unsur pemungut pajak yang ada di Lombok Barat, termasuk para pemekal pekasih yang berkantor di semua desa dan menjadi ujung tombak pendapatan daerah, hari ini (19/7).

Dalam keterangannya, Kepala Bappenda Lombok Barat Hj. Lale Prayatni menyampaikan bahwa target yang ingin dicapai di sektor ini sebesar Rp. 12,9 Milliar baru terealisasi sebesar 18%.

Hal ini dikarenakan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) PBB baru disebarkan kepada para wajib pajak (WP) pada bulan April hingga Mei kemaren.

Dia berharap kepada seluruh penagih pajak agar lebih gesit lagi melakukan penagihan kepada WP yang sudah menerima SPPT PBB, agar target bisa tercapai.

Selain melakukan penagihan pada tahun berjalan (2017), para penagih juga diharapkan melakukan penagihan piutang pada tahun sebelumnya.

“Piutang PBB ini masih cukup besar, termasuk melakukan pendataan kepada WP baru, misalnya kepada WP yang dulunya menghuni rumah bedek atau sejenisnya dan telah melakukan rehab tempat tinggal, maka ini akan menjadi dasar untuk menaikkan NJOP terhadap WP,” pesan Lale.

Hingga saat ini BKP Batulayar tercatat mampu melakukan penagihan terbesar dan mencapai Rp. 415 juta lebih.

“Hal ini sesuai dengan banyaknya hotel dan restaurant serta penginapan yang semakin hari semakin bertambah banyak,” terang Lale sambil berharap agar SPPT dapat dicetak pada bulan Oktober hingga Desember sehingga bulan Januari tahun 2018, SPPT sudah siap untuk disebarkan kepada WP.

“Mulai Tahun depan kami akan melakukan pencetakan SPPT lebih awal, hal ini dilakukan agar para Penagih Pajak bisa menyebarkan SPPT PBB lebih awal,” ungkapnya.

PAD dari PBB sendiri pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 209 juta dan pada Tahun 2017 naik menjadi Rp. 238 juta. Tantangan yang dihadapi oleh Bappenda Lombok Barat saat ini adalah banyaknya penunggak PBB. Di lain pihak Bappenda Lombok Barat pun harus menunggu kebijakan dari pusat terkait sangsi yang akan diberikan kepada WP yang menunggak PBB.

Langkah ke depan yang akan dilakukan oleh instansi penghasil PAD inj adalah meningkatkan PAD dengan menyasar perumahan-perumahan yang saat ini sedang berkembang pesat di Lombok Barat, di mana hampir semua Kecamatan yang ada di Lombok Barat terdapat hunian baru yang sifatnya komunal.

Kebutuhan Lombok Barat terhadap guru di daerah terpencil, sebagian sudah terjawab dengan kebijakan nasional era Nawacita Jokowi. Terutama untuk wilayah Kecamatan Sekotong, prioritas Nawacita ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran melalui sektor pendidikan telah terjawab melalui pengangkatan Guru Garis Depan yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemen PAN-RB.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dengan didampingi oleh Kepala BKD PSDM Kabupaten Lombok Barat H. Ahdiat Soebiantoro menyambut gembira uluran kebijakan pusat tersebut dengan menghadiri dan menanda tangani Serah Terima Surat Keputusan CPNS untuk 46 Guru Garis Depan di Hotel Peninsula Jakarta, kemarin (17/7).

Kehadiran Fauzan di hadapan Kepala BKN bersama 7 gubernur dan 43 Bupati yang mendapat jatah formasi GGD itu.
Untuk Provinsi NTB, selain Lobar maka jatah tersebut juga diberikan kepada KLU, Lombok Tengah, Lombok Timur, KSB, dan Kabupaten Bima.

Ahdiat Soebiantoro ketika dikonfirmasi mengabarkan, gambaran umumnya seluruh GGD se-Indonesia berjumlah 6.296 orang. “Diproses pengangkatannya jadi CPNS dalam 2 tahap. Tahap l sebanyak 2.806 orang. GGD Lombok Barat sendiri mendapat proses Tahap l, seluruhnya sebanyak 46 orang. Dapat terselesaikan sebanyak 39 org. Sisanya 7 Orang karena kurang lengkap persyaratan administrasinya. Harus diselesaikan sebelum bulan Agustus 2017 pada Kantor Regional BKN X Denpasar,” paparnya.

Namun hasil penelusuran akhir setelah beliau dikonfirmasi bahwa dari tujuh yang ada sudah ada tambahan sebanyak tiga orang lagi yang melengkapi berkas administrasi. Sisanya yang tiga orang hanya kurang berkas administrasi berupa pengesahan pendidikan dan berkas lain yang dituntaskan cukup di Kantor Regional saja.
Untuk Lombok Barat sendiri sesungguhnya kebutuhan terhadap guru berdasarkan rasio rombongan belajar masih sangat besar.

Berdasarkan Data Pokok Kependidikan (DAPODIK) terakhir, untuk SD masih kurang sebanyak 372 orang guru dan 138 orang untuk tingkat SMP. Mengacu ke kriteria Terpencil, Tertinggal, dan Terluar (3T) maka Kecamatan Sekotong, Lembar, Batulayar, dan Gunung Sari adalah daerah sasaran bagi para GGD yang telah diproses akhir SK CPNS nya langsung di Jakarta karena prosedur perekrutan, seleksi, dan Penetapan dilaksanakan terpusat di Kemendikbud RI dan BKN Pusat.

Empat puluh enam GGD yang ditetapkan kemaren, pun distribusinya dilakukan oleh pihak pusat dengan mengacu pada DAPODIK yang sudah berbasis online dan terintegrasi di seluruh kabupaten/ kota se-Indonesia.
Ada 31 orang CPNS akan ditempatkan di SD dan 15 orang GGD untuk SMP. Mereka sebagian besar akan ditempatkan di Kecamatan Sekotong.

Bupati sendiri mengakui bahwa kebutuhan guru di daerah tersebut sangat spesifik. Tidak hanya dari segi jumlah, namun juga soal motivasi dan integritas dalam kerja. Namun dengan kondisi Sekotong hari ini yang jauh lebih maju dari kondisi sepuluh atau belasan tahun lalu, soal integritas terhadap tugas untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar tidak perlu dikhawatirkan lagi.

“Alhamdulillah, saat ini infrastruktur dan fasilitas umum lainnya relatif lebih maju. Akses transportasi pun sudah lebih baik, kecuali di daerah gili dan pangsing di Buwun Mas yang harus melalui jalur laut”, ujar Bupati.

Ahdiat Soebiantoro sendiri mengingatkan soal integritas kerja untuk GGD itu biarpun proses perekrutan dan penempatan dilakukan oleh pusat, namun kabupten berhak melakukan pengawasan dan pembinaan. (Humas Lobar)

Giri Menang, Senin 17 Juli 2017 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) melalui Bupati H. Fauzan Khalid diberikan penghargaan atas komitmen memerangi narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (BNN PROV. NTB). Hal tersebut diberikan bersamaan dengan puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2017 yang diselenggarakan di Lapangan Bumi Gora Taman Udayana Mataram, Minggu kemarin (16/7).

Untuk diketahui, kejahatan narkotika sudah menjadi kejahatan yang luar biasa. Bersifat lintas negara dan telah berkembang dengan modus operandi yang semakin maju. Menurut data UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime ) yaitu Kantor PBB yang mengurusi Narkoba, ada 644 zat baru yang bersifat psikoaktif yang telah ditemukan dan dipersalahgunakan. Hal itu sangat berbeda dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2016 tentang perubahan penggolongan narkotika yang hanya mengatur 43 jenis saja.
Hal itu mestinya menjadi perhatian dan upaya antisipasi yang lebih baik lagi untuk mengatasi gempuran zat-zat psikoaktif tersebut.

“Perlu dilaksanakan upaya pecegahan yang dilakukan secara massif, berkesinambungan dan bersinergi di setiap lingkungan tempat tinggal,” jelas Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Moh. Amin saat membacakan sambutan Menkopolhukam. Peringatan HANI 2017 juga dihadiri Kepala BNN NTB Sukisto, Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq, Anggota FKPD NTB, Ketua Organisasi Wanita se-NTB, Kepala BNNP NTB, Kepala BI, masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Wagub juga meminta komitmen seluruh komponen untuk perduli dan bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, dengan adanya rute penerbangan internasional di NTB menjadikan wilayah NTB menjadi daerah yang terbuka sehingga kewaspadaan harus lebih ditingkatkan.

Peringatan HANI 2017 juga ditandai dengan pengguntingan balon, penyerahan penghargaan dan penyematan Pin Unit Relawan Penggiat Anti Narkoba.

Penghargaan diberikan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah berpartisipasi dalam berbagai upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekda H. Moh. Taufiq mewakili Pemerintah Kabupaten Lombok Barat karena dinilai sangat aktif dalam menanggulangi bahaya narkoba.(Humas Lobar)

Giri Menang, Selasa 11 Juli 2017 – Upaya keras Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) untuk mempercepat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin menunjukkan gregetnya. Hal itu terlihat dengan diluncurkan Peraturan Bupati No. 21/ Tahun Tentang Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah yang disosialisasikan di internal Satuan Kerja di Pemkab Lobar hari ini (11/7).

Kepala Bappeda Lobar DR. H. Baehaqi selaku inisiator menyatakan bahwa dasar penyusunan Perbup ini di samping menyelamatkan APBD agar hanya beredar di daerah, juga untuk memberi multiplayers effect dalam pengentasan kemiskinan.

“Ada 21 Milyar untuk biaya makan minum di APBD Tahun 2017. Setidaknya 10% dalam bentuk retribusi kembali menjadi PAD,” ujarnya saat memberi laporan saat sosialisasi di Ruang Rapat Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat.

Bagi Doktor bidang ekonomi pembangunan ini, dorongan untuk menggunakan produk lokal ini secara langsung akan mampu menghidupkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
“Ini akan memiliki multiplayers effect, side effect, dan split effect yang tinggi bagi masyarakat sekitar kita,” pungkas Baehaqi sambil menjelaskan bahwa Perbup ini bila dijalankan dengan konsisten akan mampu menjadi pendorong ekonomi masyarakat serta minimal target 1,8 milyar PAD di sektor makan minum dapat diperoleh.

Bupati Lombok Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc menyambut baik sosialisasi ini. Bagi pria berkaca mata ini meminta agar terobosan ini harus disosialisasikan lebih intensif ke SKPD.
“Jangan sampai tidak efektif. Kalau sudah jadi Perbup tapi tidak dijalankan, nanti bisa jadi temuan BPK”, ungkap Taufiq mewanti-wanti.

Ia memberi apresiasi atas inisiatif ini, namun mengingatkan juga bahwa produk lokal itu tidak hanya dalam bentuk makan minum, namun juga produk non makanan minuman seperti textile tenun, furniture, handy craft, dan produk lainnya.

Namun mantan Kepala Bappeda ini juga mengingatkan bahwa regulasi ini juga harus diikuti dengan pembinaan oleh SKPD terkait.

“Sektor sasaran dan pasar sangat mengedepankan kontrol kualitas. Baik kualitas produk, pengepakan, dan kontrol qualitas lainnya. Untuk itu, SKPD harus lakukan pembinaan,” tegas Taufiq sambil mengingatkan agar sosialisasi yang akan datang menghadirkan para produsen.

Untuk diketahui bahwa Lombok Barat memiliki potensi produk olahan makanan dan non makanan yang cukup banyak berkembang di desa-desa.

Pemkab Lobar melalui instansi terkait cukup aktif melakukan pembinaan. Dalam beberapa kesempatan dan acara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenalkan banyak produk yang dibuat oleh masyarakat dan dipamerkan di banyak acara.

Selain Tenun Gumise dan Gerabah Banyumulek, juga ditemui produk makanan yang mampu menembus gerai-gerai berjejaring seperti Serbat, Kopi Lombok, Gula Semut, Kerupuk Jamur dan lain sebagainya. (humas)