Penandatanganan Kesepakatan KUA PPAS Lobar Tahun 2017

kua3Giri Menang, 17 November 2016 – Dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Barat, Rabu (16/11) Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Sumiatun menandatangani MOU nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terhadap KUA PPAS Lombok Barat untuk tahun 2017.

Dalam kesempatan itu Bupati sangat mengapresiasi gabungan komisi dan fraksi DPRD Lombok barat yang telah menyetujui beberapa program yang tertuang pada KUA PPAS walaupun disadari banyak terjadi silang pendapat. Namun orang nomor satu di Lombok Barat itu berterima kasih kepada seluruh anggota dewan seluruh masalah bisa terselesaikan dengan baik dan pembahasan bisa di paripurnakan sesuai jadwal. (dedy/humas)

kua kua1 kua2

DANA BAZNAS : DARI PNS UNTUK MUSTAHIQ

BAZGiri menang, 17 November 2016 – Dana Baznas bersumber dari masyarakat dan terkumpul melalui PNS peruntukannya dikembalikan kepada Mustahiq penerima. Hal itu dikatakan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam acara Pentasharrupan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Barat di Ponpes AL-HAMIDIYAH NW Kecamatan Kediri, Rabu (16/11).

Ketua panitia TGH.Azhar Rosisi MA dalam laporannya menyampaikan penyaluran pertama BAZNAS Lombok Barat dilakukan di Gunungsari dan Batulayar dengan jumlah sasaran 150 fakir miskin, 5 Ponpes, 7 Pantai Asuhan, 8 Musholla, dan 3 orang mahasiswa. Sedangkan untuk tahap kedua penyalurannya dijelaskan adapun jumlah fakir miskin yang dapat bantuan sebanyak 222 orang, 9 Pantai Asuhan, 5 Masjid, 3 Ponpes, 2 Musholla, 1 mahasiswa dan 3 Muallaf untuk 3 kecamatan yakni Labuapi, Kediri dan Kuripan. Untuk tahap ketiga penyaluran akan diterima oleh 186 orang dan juga 12 Panti Asuhan, 3 orang Muallaf, serta untuk Masjid dan Ponpes. Selanjutnya untuk tahap ke 4 akan dilakukan penyalurannya di Batu Samban Lembar untuk 3 kecamatan yakni Lembar, Gerung dan Sekotong. Total jumlah dana yang disalurkan sejumlah 900 juta lebih di tambah dengan 3 BMT yakni untuk kecamatan Gerung, Kediri, dan Gunungsari masing masing BMT unit pelayanan Zakat sejumlah Rp.100 000 sehingga total pencairan tahun 2016 sekitar 1,2 milliar lebih.
Bupati berharap bantuan tersebut mampu mengurangi kemiskinan.

“Mari berlomba-lomba membuat kebaikan mulai dari diri sendiri, tidak hanya dilakukan dengan sadaqah tapi juga bisa dengan hal-hal kecil. Jangan membuang sampah di sembarang tempat itu juga dari bagian iman dan sadaqoh kita,” jelas Bupati. Selain itu Bupati juga harapkan kepada seluruh Mustahik agar memperhatikan pendidikan anak untuk mencegah nikah dini. “Setiap yang nikah muda maka kematangan belum sempurna. Kematangan dalam menikah maka kelahiran anak juga akan sempurna, sehat, jarang sakit dan cerdas. Saya berharap kepada seluruh elemen masyarakat agar terus memajukan Lombok Barat dengan bersatu padu dan kita mulai dari tingkat terbawah yakni masyarakat desa,” ajaknya. (ardi/humas)

BAZ2 BAZ1

WAKIL BUPATI NIAS BARAT PUJI PARIWISATA LOMBOK BARAT

aGiri Menang-Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Beserta Rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Barat dan diterima langsung oleh Bupati H. Fauzan Khalid didampingi Sekda, Kadis Pariwisata dan Kepala SKPD terkait di Ruang Jayengrane, Kamis(10/11).

Wakil Bupati Nias Barat, Kheroki Waruwu memuji konsep pembangunan pariwisata yang dilaksanakan Pemkab Lombok Barat yang dinilai maju. “Kosep program pembangunan dan tata letak pariwisata di Lobar menjadi inspirasi kami di Kabupaten Nias Barat. Pengembangan potensi di Kabupaten Lombok Barat diakui sangat berhasil dan kami datang kesini untuk belajar karena Kabupaten Lombok Barat mirip dengan daerah kami di Kabupaten Nias barat,” kata Kheroki.

‎Sementara itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menjelaskan bahwa bidang pariwisata merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar di Lombok Barat sekitar 75 persen. Bupati juga menceritakan penghargaan yg diraih Lombok Barat beberapa waktu lalu sebagai salah satu kabupaten dari 3 Kabupaten yang mendapatkan Penghargaan Sustainable Tourism Observatory (STO) oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya sebagai daerah yang telah membuktikan kinerjanya dengan baik dalam wisata ramah lingkungan.

STO ini artinya adalah pembangunan pariwisata berkelanjutan. Artinya, suatu destinasi yang dibangun dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kehidupan masyarakat. Sehingga, produk pariwisatanya tak hanya dapat dinikmati saat ini saja namun sampai masa mendatang. (andy/humas)

a1 a2

Bupati Fauzan Khalid : Program Center Plan Clinic Pertama Kali dilakukan di Indonesia

cGiri Menang-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kamis (10/11/2016) menggelar Sosialisasi Sinergi dan Integrasi Program Center Plan Clinic yang di selenggarakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan yg pertama di Indonesia dan resmi dibuka oleh Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid dan dihadiri pula oleh Para Tuan Guru, Kepala SKPD beserta Jajaran, Tokoh Masyarakt dan LSM.

“Problem perencanaan pembangunan di Indonesia, daerah bahkan di dunia itu sering kali proses awal dengan finisingnya banyak bedanya. Banyak terjadi pembelokan dan ketidak sesuaian antara apa yang direncanakan di tahap awal dengan apa yang diputuskan tahap akhir. Dari sisi politik ini bisa pahami karena proses anggaran menyangkut pertimbangan-pertimbangan rasional,objektif dan ada juga pertimbangan politisnya. Tetapi kita akan terus berusaha untuk meminimalisir unsur politis itu dalam setiap proses perencanaan hingga sampai penetapan prioritas pembangunan itu salah satu caranya adalah dengan menyelenggarakan kegiatan seperti ini,” jelas Bupati dalam sambutannya.

Tujuan dari pelaksanaan acara ini agar tercipta kontunitas antara LPJMD, Musrenbang, dan Pembahasan KUA PPAS tidak telalu banyak penyimpangan. Selain itu juga untuk meminimalisir aspek politisnya serta untuk menjamin trasparansi sehingga tujuan pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan.
“Selain itu IPM kita terus meningkat dan kemiskinan terus menurun, pengangguran menurun, dan juga kesehatan terus meningkat, tapi ada fakta lain, tingkat kemiskinan amat sangat tinggi di Kabupaten Lombok Barat bahkan di NTB pada umumnya. NTB tingkat kemiskinannya di atas rata-rata nasional, Kabupaten Lombok Barat juga tingkat Kemiskinan di atas rata-rata Provinsi NTB. Inilah yang kemudian kita melakukan kajian dan sensus kecil-kecilan,” ungkap Bupati.

Bupati menambahkan untuk kedepannya akan lebih fokus pada pembangunan di Kabupaten Lombok Barat dengan berencana membuat perbup yang akan mewajibkan hotel-hotel dan restoran untuk memakai produk lokal sehingga nantinya usaha masyarakat menjadi hidup dan lebih bermanfaat.

“Saya berkeyakinan kalau Center Plan Clinic ini berjalan baik dan mudah-mudahan tahun depan kita tingkatkan kualitas pelaksanaannya juga akan banyak orang-orang akan datang ke Kabupaten Lombok Barat untuk belajar tentang bagaimana Center Plan Clinic ini dilaksanakan dan dipraktekkan di Kabupaten Lombok Barat,” harap Bupati.. (emi/humas)

c1 c2 c4

Apel Hari Pahlawan ke 71 di Kab. Lombok Barat

pah4Giri Menang – “Melalui peringatan Hari Pahlawan 2016, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang harus menghargai jasa para Pahlawannya, Peringatan Hari Pahlawan diharapkan pula dapat lebih membangkitkan semangat kebangsaan, menumbuh kembangkan nilai-nilai kepahlawanan, serta meningkatkan kecintaan kepada tanah air kita dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia,” kata Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid membacakan pidato Menteri Sosial RI.
Bupati juga mengajak peserta upacara untuk memaknai pesan-pesan pahlawan yang dibacakan pada upacara bendera memperingati Hari Pahlawan ke-71 di Lapangan Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (10/11/2016). Diantaranya : Pertama, untuk selalu bertaqwa kepada Allah SWT uhan Yang Maha Esa. Kedua, berjuang dengan ikhlas mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok dan golongan. Ketiga, harus percaya diri untuk membangun Republik kita lebih baik dan Keempat sesuai peringatan dari Bung Hatta kepada kita semua bahwa jangan mencuri dari ibu pertiwi.
Upacara pagi tadi dihadiri oleh Dandim 1606, Danlanal, Danlanud beserta Kepala SKPD Lobar dan diikuti pula oleh pelajar se-Kabupaten Lombok Barat. (romi/humas)

pah pah1 pah2 pah3

RAPAT PARIPURNA DEWAN, PENJELASAN KEPALA DAERAH TERHADAP DRAFT KUA-PPAS

bu2Giri Menang, 9 November 2016 – DPRD Kabupaten Lombok Barat siang tadi (9/11) gelar rapat paripurna ke-64 tentang penjelasan Kepala Daerah terhadap draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), di gedung DPRD Lobar. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua III Zulhan Muchlis Ibrahim dan dihadiri 28 anggota.

“Fokus pembangunan tahun 2017 antara lain, pemberdayaan desa, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pemantapan kualitas pelayanan kesahatan, peningkatakan ketersediaan kualitas infrastruktur, peningkatan pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, penanggulangan kemiskinan yang lebih subtantif dan terkoordinasi serta berusaha menata pengelolaan peningkatan daya dukung lingkungan hidup,” kata Bupati Lobar H Fauzan Khalid saat penyampaian penjelasan draft KUA PPAS.

Fokus pembangunan tersebut telah didukung dengan program dan pembiayaan yang tertuang dalam draft KUA PPAS. Dalam draft KUA PPAS Struktur RAPBD 2017 merupakan strukur yang cukup ideal dalam 3 tahun terakhir jika dilihat dari porsi belanja yaitu belanja langsung sebesar 43,15 % yang meningkat sangat signifikan mendekati porsi belanja tidak langsung sebesar 56,85 % dari total belanja RAPBD.

Kondisi yang cukup ideal tersebut juga ditunjukkan dengan porsi belanja modal yang cukup besar mencapai 20,51 % dari total belanja atau mencapai 47,54 % dari belanja langsung. Dengan kondisi tersebut pasti lebih rendah dan disarankan regulasi sebesar 30 % dari total belanja.

“Dengan porsi seperti ini tidak berlebihan jika saya berharap, tujuan yang sudah disepakati dalam dokumen RPJMD agar akselerasinya dapat dituju dan dapat dicapai dengan lebih cepat,” harap Bupati.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan struktur KUA PPAS dalam fluktuasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Yang pertama pendapatan daerah pada tahun 2017 direncanakan sebesar 1,582 triliyun lebih, angka tersebut turun dari target pendapatan tahun 2016 sebesar 0,05 %. “Terkait dengan pengurangannya pendapatan dapat ditempuh dengan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi viskal daerah yang dapat ditempuh dengan mengoptimalisasikan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah, serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah,” jelas Bupati.

Sedangkan yang kedua, belanja daerah pada tahun 2017 direncanakan sebesar 1,571 triliyun lebih, dimana angka tersebut berkurang dari target anggaran belanja daerah perubahan tahun 2016 sebesar 3.03 %. “Adapun tantangan terbesar kita pada tahun 2017 adalah harus mewujudkan kebijakan belanja yang sehat, berkualitas dan berkelanjutan melalui peningkatan produktifitas, peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja serta pengendalian resiko dalam perspektif jangka pendek, menengan, maupun jangka panjang,” tegas Bupati.

Kemudian yang terakhir pembiayaan daerah pada tahun 2017 direncanakan sebesar 9,8 miliyar lebih, mengalami penuruan dari target penerimaan pembiayaan pada anggaran perubahan tahun 2016 sebesar 85,50 %. “Penerimaan pembiayaan ini merupakan transaksi keuangan yang nantinya di hajatkan untuk defisit atau untuk pemanfaatan surplus,” jelas Bupati.

Lebih jauh Bupati menyampaikan kebijakan yang mendasari KUA PPAS adalah ditujukan untuk mendukung pencapaian rata-rata pembangunan yang telah ditetapkan utamnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan yang tetap menjaga keseimbangan daya tahan viskal.

“Saya berharap KUA PPAS ini nantinya akan terus berproses yang menjadi dokumen APBD tahun 2017 dan pembahasannya dapat disepakati sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta mempertahankan porsi belanja yang mendekati ideal,”pungkas Bupati. (ryan/humas)

bu1 bu3 bu2

KAMPUNG SIAGA BENCANA (KSB) WUJUD KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT

abGiri Menang, 9 November 2016 – Perubahan zaman juga berpengaruh pada perubahan paradigma terhadap penanggulangan bencana internasional dari fatalistic responsive menuju proactive preparedness. Yaitu perubahan pada skala yang berorientasi pada penanggulangan bencana kedaruratan sebagai respon akibat terjadinya bencana, menuju penanggulangan bencana yang dilakukan sejak dini melalui kesiap siagaan sampai dengan tahap pemulihan sosial. Oleh karena itu diperlukan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Wujud dari kesiap siagaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana dapat dilaksanakan salah satu kegiatannya melalui Kampung Siaga Bencana (KSB).

Sekda Lombok Barat, H. Moh.Taufik, mewakili Bupati pagi tadi (9/11) menghadiri penutupan pembentukan KSB sekaligus mengukuhkan pembina KSB dan simulasi siaga bencana di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung yang dilaksanakan di Ponpes Al muslimun NW Suka Makmur. Kegiatan tersebut juga dihadari oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial RI, Adhy Karyono, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Sosial Nakertrans Lombok Barat beserta sejumlah Kepala SKPD Lobar, TGH. Ahmad Zubaidi Abdul Nafiz, Tokoh Agama,Tokoh Masyarakat, para anggota Tim Kampung Siaga Bencana dan Relawan Tagana Lombok Barat.

Dalam Sambutanya Sekda menyambut gembira sekaligus mengapresiasi terlaksananya kegiatan pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Suka Makmur. Sekda berharap kegiatan ini menjadi agenda yang membawa banyak nilai manfaat khususnya untuk warga masyarakat Desa Suka Makmur dan Kabupaten Lombok Barat pada umumnya. “Dengan dibentuknya KSB diharapkan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana dapat melakukan penanggulangan bencana secara mandiri,” harap Sekda.

Penyelenggaraan Kampung Siaga Bencana ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih siap siaga untuk menghadapi kerawanan, kerentanan dan resiko bencana. Selain itu juga untuk melembagakan proses kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, mengurangi dampak bencana, mengorganisir potensi masyarakat terlatih siaga bencana, membentuk unit khusus siaga bencana berbasis masyarakat di setiap kecamatan sebagai front liner, menjamin kesinambungan (sustainable) proses kesiap siagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, memperkuat integrasi sosial melalui peningkatan intensitas dan kualitas interaksi sosial masyarakat. Nantinya juga diharapkan masyarakat mampu mengelola sumber daya manusia, wilayah dan potensi dalam penanggulangan bencana. (andy/emi/humas)

abc abc1 abc2 abc3

POKJA ULP TEMANGGUNG BELAJAR KE LOBAR

ulGiri Menang, 9 November 2016 – Pagi tadi (9/11) Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Irawan Prasetyadi bersama rombongan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) nya berkunjung ke Kabupaten Lombok Barat. Kedatangan Kabupaten yang penghasilan utama masyarakatnya adalah petani tembakau ini bermaksud untuk belajar serta menggali informasi tentang manajeman dan penganggaran kegiatan ULP di Lombok Barat.

Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Moh. Taufiq didampingi Asisten III H. Fathurrahim, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sekaligus Kepala ULP Lombok Barat Harry Ramadhan dan SKPD terkait.

Dalam sambutannya Sekda mengatakan ULP di Lombok Barat masih bersifat adhoc, karena masih melekat pada salah satu bagian yang ada di Sekretariat Daerah yaitu di Bagian Administrasi Pembangunan. “Pada saat pembahasan Organisasi Perangkat Daerah beberapa waktu lalu, Pemerintah Lombok Barat berkeinginan untuk mengangkat ULP menjadi salah satu Badan. Akan tetapi regulasi kelembagaan ULP masih belum begitu mendukung bahkan sampai ke tingkat pusat, sehingga hal tersebut tidak bisa terwujud,” jelas Sekda.

ULP di Lombok sudah menerapkan E-Purchasing sejak tahun 2012 dan kedepannya akan menerapkan salah satu sub sistem yaitu E- tendering atau E-lelang cepat. ”Kami akui proses ini belum maksimal kami lakukan, karena kita harus memanfaatkan hasil pengadaan yang lebih cepat dalam proses penganggaran secara progresif,” ujarnya. Terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) ULP yang ada, Lombok Barat terus berkomitmen untuk bisa meningkatkan profesionalitas serta integritas personal ULP. Peningkatan kualitas SDM yang memang masih perlu ditata kembali baik melalui pendidikan maupun pelatihan tematik yang menyangkut pengadaan barang dan jasa. (ardi/humas).

ulp ulp1

Pemkab Lobar Bahas Raperda OPD

opdeGiri Menang – Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah diketok DPRD beberapa hari yang lalu, sekarang akan didalami dalam draf Bupati yang akan merinci lebih jauh apa yang ada di dalam OPD itu. Hal itu disampaikan Asisten III, H. Faturrahim dalam acara Pembahasan OPD di Aula Jayangrana Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (7/11/2016).

Pembahasan OPD perlu dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 tahun 2016 yang baru tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perampingan dan penggabungan beberapa Dinas, Badan maupun Kantor Pemerintah Daerah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diberikan waktu untuk melakukan pembahasan serta penetapan Ranperda yang kemudian menjadi kewajiban pemerintah untuk menyesuaikan (OPD) sesuai ketentuan untuk menjadi Perda di lingkup Pemkab Lombok Barat.
Faturrahim juga menyampaikan untuk waktu dekat ini OPD Lombok Barat masih akan di pelajari oleh operator Pemerintah Provinsi dan diharapkan tidak ada perubahan. “Namun demikian kita tetap menunggu sehingga nanti pada waktunya masalah OPD ini clear,” ujarnya.

Pengisian OPD harus melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan. Dalam mekanismenya akan ada jabatan yang harus di proses dan yang harus job fit. Job fit dilakukan untuk menentukan kelayakan sseeorang untk ditempatkan di SKPD yang ditempati sebelumnya ataupun di SKPD lain tanpa melalui Pansel. “Karena memang pejabat yang ada di job fit ini sudah berada di posisi Eselon II, tetapi karena jabatannya kosong mungkin dia akan di tempatkan di tempat yang lain dan harus delakukan dengan job fit itu,” terang Asisten III.

Selain itu ada juga yang melalui Assesment di beberapa jabatan terutama Eselon III dan IV. Rencananya proses itu akan dilakukan semuanya dalam waktu satu bulan kedepan sehingga target minggu terakhir bulan Desember paling telat tanggal 2 januari 2017 OPD yang sudah dibuat sudah terisi semua. (emi/humas)

opde1 opde2

IPM Lobar Tahun 2015 Diekspose

ipm1Giri Menang, 3 November 3016 – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun 2015 telah diexpose. Kegiatannya berlangsung Kamis (3/11) di Aula Bappeda Lobar. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Lobar, BPS, Dikes, Dikbud, Perindag dan sejumlah perwakilan SKPD lingkup Pemkab Lobar.

Kepala Bappeda Lobar, H.Baehaqi menyatakan, sesungguhnya angka IPM Lobar sudah terdengar jauh sebelum ekspose hari ini. Namun yang terdengar itu hanya menyangkut peringkat dan indeks kompositnya. “Tetapi sesungguhnya isi di dalamnya kita tidak tahu,” papar Baehaqi.

Menurut dia, pada ekspose kali ini semua akan tahu, dari tiga komponen IPM yang ada, pada komponen mana saja mengalami percepatan atau keterlambatan. Dari tiga komponen IPM yang ada, perkembangannya bervariasi, ada yang rendah, sedang dan kategori tinggi. Ketiga komponen ini meliputi, indeks Kesehatan, Pengetahuan dan indeks Pendapatan. “Yang masuk dalam kategori rendah, masuk dalam komponen indeks pengetahuan,” tambahnya.

Dalam komponen pengetahuan ini, berada pada angka 54,11. Sedangkan indeks kesehatan sebesar 69,38 (kategori sedang) serta indeks pendapatan sebesar 72,01. Indeks pendapatan ini sudah masuk dalam kategori tinggi, karena mencapai angka di atas 70 persen.
Menurut Baehaqi, IPM ini merupakan akumulasi dari seluruh indikator pembangunan di Lobar. Menurut ukuran statistik kata dia, perlu bersyukur, karena IPM Lobar dari tahun sebelumnya terus menanjak. “Ini seperti mimpi, karena naik dari satu peringkat saja tidak mudah,” sebutnya.

Namun Baehaqi memaparkan, IPM Lobar dua tahun terakhir terus meningkat. Pertama, berada pada peringkat 8, naik menjadi 5. Kemudian dari peringkat 5, terkoreksi lagi menjadi perigkat 4. Meningkatnya peringkat ini, kerjanya tidak semudah membalik telapak tangan.Tapi semuanya tidak lepas dari upaya dan kerja keras semua komponen aparat serta masyarakat Lobar. Pada ekspose kali ini, dikupas apa yang lebih ditekankan. Hal ini lanjutnya sering disampaikan pada kegiatan Rapim maupun kegiatan formil lainnya.

Diharapkan semua komponen SKPD yang terlibat di dalamnya harus saling berkoordinasi, sehingga tujuan pembangunan daerah yang menjadi isu strategis daerah dan nasional bisa diselesaikan.”Karena semua ukuran yang tertuang dari RPJM memiliki tiga indikator, disatukan menjadi IPM,” pesannya. Dia juga yakin, IPM Lobar akan bisa meningkat, asal semua komponen bekerja, menyelesaikan masalah berdasarkan data bisa membuat program. Namun dalam perencanaan itu, semua harus tahu dimana sebenarnya data yang diperlukan itu. (LPA/humas)

ipm3 ipm2

1 312 313 314 315 316 421