Wabup Sumiatun : Melalui Pembinaan dan Pendampingan ini, Kami berharap Kepala Desa di Lombok Barat Tidak Terkena Masalah Hukum

Diskominfotik, Sekotong- Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat,Hj.Sumiatun,membuka kegiatan sosialisasi Pembinaan dan pendampingan hukum bagi kepala desa se Kabupaten Lombok Barat, Kamis 28 Oktober 2021 di Sekotong, Lombok Barat.  Hadir pada acara sosialisasi yang dimulai pada pukul 10:30 Wita ini yaitu Wakil Bupati Lombok Barat,Kejari Mataram Drs. Yusuf ,Asisten Daerah I Lobar Agus Gunawan, Inspektur Inspektorat Lobar Hademan, Kadis PMD Lobar Hery Ramadhan, Camat dan para kepala desa se Wilayah Kecamatan Sekotong,Kecamatan Lembar dan Kecamatan Gerung.

Dalam kata sambutannya, Hj.Sumiatun menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosialisasi tersebu. Dikatakan oleh Wakil Bupati Perempuan pertama di Lombok Barat ini bahwa adanya pembinaan dan pendampingan hukum bagi para kepala desa oleh kejari mataram, karena desa merupakan ujung tombak pembanguan bangsa. “Karena secara filosofis, jika desa kuat maka negara juga akan kuat,”ucap Wabup mengawali kata sambutannya.

Lebih jauh disampaikan Sumiatun,dengan adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan salah satu bentuk perhatian negara kepada desa.Dimana berdasarkan kebijakan yang ada pada satu sisi memberikan keluasan bagi para kepala desa untuk memajukan desa berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki masing-masing desa.”Namun dalam prakteknya, sejumlah desa di Indonesia belum bisa mengelola potensi yang dimiliki dengan baik dan optimal sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan beberapa kepala desa di Indonesia harus berhadapan dengan hukum. Karenanya Kami berharap melalui pendampingan ini, para kepala desa dapat mengelola desa dengan baik dan sesuai aturan sehingga terhindar dari masalah hukum “ujarnya.

Oleh sebab itu dikatakan Hj.Sumiatun ,Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Kejari Mataram sebagai representasi negara,akan mulai melakukan pembinaan dan pendampingan hukum bagi para kepala desa yang dimulai dari desa- desa yag ada di wilayah Selatan Kabupaten Lombok Barat seperti Sekotong,Lembar dan Gerung. “Oleh sebab itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sangat mendukung dan menyambut baik kegiatan  ini,karena sangat bermanfaat baik bagi desa dan daerah.Dan melalui kegiatan ini kami berharap sumberdaya desa dapat dikelola dan dipertanggung jawabkan dengan tertib,tepat guna,bertanggung jawab dan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,”harapnya.

Sementara itu,Kepala Kejaksaan Negeri Mataram,Drs.Yusuf  selaku pemateri utama dalam sosialisasi tersebut mengatakan,bahwa dengan adanya kegiatan pembinaan dan pendampingan hukum bagi para kepala desa oleh Kejari Mataram ini merupakan sebuah upaya mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab.”Bahwa selama ini kejari merupakan institusi yang ditakuti,tetapi mulai saat ini kejari adalah sahabatnya para kepala desa,”ucap Drs.Yusuf disambut tepuk tangan para kepala desa yang hadir.

Sementara itu sejumlah Kepala Desa yang hadir dalam sosialisasi tersebut menyambut baik adanya kegiatan pendampingan dari Kejari Mataram. Hal ini merupakan bentuk kemitraan yang dapat menguatakan Pemerintahan Desa. Selain itu hal ini juga untuk menghindari terjadinya masalah hukum di desa. “Alhamdulillah,dengan adanya pembinana dan pendampingan hukum bari para kepala desa ini merupakan sebuah bentuk kemitraan antara kejari dengan kepala desa yaitu dengan kami dijadikan sahabat kejari.Kemitraan yang dimaksud adalah dalam bentuk pembinaan,pendampingan dan pemberdayaan desa,”ucap Kades Gapuk Kecamatan Gerung,Nurdin

Usai penyampaian materi sosialisasi dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama pembinaan dan pendampingan hukum antara kejari mataram dan para kepala desa yang diwakili oleh Kades Pelangan,Kades Sekotong Tengah,Kades Gapuk dan Kades Mareje Timur.(Diskominfotik/Sid-KIM Sekotong).

Jelang WSBK, Bupati Lombok Barat Lakukan Langkah Ekstra Untuk Percepatan Vaksinasi

Diskominfotik, Gerung- Tiga Pekan jelang pelaksanaan even Balap motor tingkat dunia atau world Superbike, Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid, terus mengejar capaian Gerebek vaksin tuntas di Kabupaten Lombok Barat. Bupati Fauzan ingin agar target 70 persen dapat tuntas hingga akhir Oktober 2021 ini. Hal tersebut disampaikan Bupati Fauzan Jumat, 29 Oktober 2021 di Giri Menang Gerung.

Menurut Bupati dua periode ini, capaian vaksinasi hingga 70 persen menjadi salah satu syarat pelaksanaan World Superbike di Mandalika. Karenanya ia bersama tim gugus tugas terus melakukan percepatan vaksinasi di Lombok Barat. Hal ini mengingat Lombok Barat menjadi daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan mandalika dan Lombok Barat menjadi salah satu pintu masuk wisatawan ke Nusa Tenggara Barat. “Kita terus percepat vaksinasi di Lombok Barat agar dapat mencapai 70 persen. Berbagai startegi kita lakukan untuk mencapai target tersebut” ujarnya.

Untuk mengejar target ini Pemkab Lombok Barat telah menerapkan Perpres no 14 tahun 2021 pasal 13 a yang sangat tegas memberikan sanksi terhadap masyarakat yang menjadi sasaran vaksin namun menolak untuk di vaksin. Pemkab Lombok Barat menunda dan menghentikan bantuan sosial dan jaminan sosial serta pelayanan administrasi pemerintahan bagi masyarakat yang tidak mau divaksin. Hal ini dilakukan sebagai startegi vaksinasi di Lombok Barat untuk mengejar terget 70 persen. Selain itu Bupati Fauzan juga telah mengeluarkan kebijakan tegas akan menunda pencairan ADD/DD bagi kepala Desa yang tidak serius mengawal pelaksanaan vaksinasi di Desanya. “Selain penundaan pencairan DD/ADD untuk kepala desa, kita juga akan menunda pencairan gaji bagi kepala dusun yang tidak serius mengawal vaksinasi ini. Hal ini sebagai strategi kami untuk mencapai herd immunity” ujarnya.

Bupati Fauzan mengatakan percepatan vaksinasi ini dilakukan agar tercipta Herd Immunity di Lombok Barat sehingga masyarakat menjadi sehat. Dengan terciptanya Herd Immunity kegiatan dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dengan normal tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. “Kami ingin agar kesehatan masyarakat terjamin sehingga kita lakukan percepatan vaksinasi untuk mencapai Herd Immunity sehingga aktivitas pariwisata, perdagangan, pertanian dan lainya dapat berjalan dengan normal kembali” ujarnya.

Sesuai dengan data di www.satudata.lombokbaratkab.go.id, hingga Jumat petang, 29 Oktober 2021, Jumlah masyarakat yang telah di vaksin dalam kegiatan gerebek vaksin tuntas mencapai 344.604 orang untuk vaksin 1 dan 105.853 untuk vaksin 2 atau mencapai 65 persen untuk vaksin 1. Pemkab Lombok Barat telah mengerahkan 150 tim tenaga kesehatan dan administrasi yang tersebar di semua kecamatan untuk melakukan percepatan vaksinasi. (Diksominfotik/Rif)

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR: 800/419/BKD-PSDM/2021

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Wakil Bupati Lombok Barat : Semua Pihak Harus Kerjasama Untuk Tangani HIV/AIDS

Gerung, Diskominfotik. Rapat Koordinasi Pencegahan HIV/AIDS dilaksanakan di ruang rapat Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat, rabu (27/10/2021). Dalam rapat yang berlangsung dengan lancar ini juga disertai Penandatanganan Komitmen Bersama (MOU) tentang pemeriksaan kesehatan calon pengantin antara Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Kepala Dinas Kesehatan Drg. Hj. Ni Made Ambaryati, Kepala Kantor Kementrian Agama Lombok Barat H. H.Jalalussayuhti, Komisi Perlindungan (KPA) AIDS Moh. Junaidi, Kepala Dinas P2KBP3A Ramdan Hariyanto, Kadis Dukcapil Drs. M. Hendrayadi  dan Forkopimda Lingkup Lombok Barat.

Kegiatan diawali dengan pelaporan mengenai kondisi HIV/AIDS saat ini di Lombok Barat oleh Sekretaris KPA Lombok Barat ialah untuk temuan kasus, data komulatif dari tahun 2008 s/d tahun 2020 yaitu kasus HIV   227 orang dan AIDS 152 orang. Apabila dibandingkan kasus se-Provinsi NTB maka Kab. Lobar  termasuk urutan ke-2 setelah Kota Mataram.  “Sedangkan temuan kasus baru HIV/AIDS di tahun 2021 sampai bulan September  yaitu HIV 22 orang dan AIDS  11 orang, meninggal 1 orang (lebih tinggi dari kasus tahun sebelumnya). VCT mobile telah dilaksanakan di kawasan wisata Senggigi  ditemukan kasus HIV 2 orang dan syphilis 4 orang.” Tambahnya.

Dalam sambutan rapat pembukaannya Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Sumiatun sekaligus Ketua Pelaksana KPA Lobar mengatakan, Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 merupakan  kegiatan yang sangat penting dalam rangka mengevaluasi dan mengkoordinasikan sejauh mana tahapam yang telah dan akan dilaksanakan dalam pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Lombok Barat. “Saya tekankan bahwa kegiatan seperti ini tidak semestinya berhenti pada rakor belaka tetapi harus memiliki tindak lanjut dalam wujud aksi nyata.” Tegasnya.

Hj. Sumiatun mengingatkan dengan HIV/AIDS yang dulu pernah menggemparkan dunia dan bahkan masih menjadi hal yang menakutkan hingga saat ini. Ia juga menjelaskan bahwa HIV adalah virus yang menyebabkan terjadinya infeksi, sedangkan AIDS adalah sindromnya. Jika seseorang terinfeksi dengan HIV ia akan mengalami sindrom AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrom) yang menyebabkan kerusakan serius pada sistem imun tubuh. “Terkait Penanganan HIV adalah termasuk dalam satu standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. Artinya tugas ini tidak hanya melekat pada tugas Dinas Kesehatan tetapi menjadi tanggung jawab bersama karena terkait dengan perilaku. Contohnya ialah Dinas Dikbud mengajarkan sejak dini berperilaku sehat dan berbudi pekerti yang baik serta menambahkan materi mengenai HIV/AIDS pada kurikulum pelajaran. Demikian juga dengan dinas/instansi terkait lainnya agar memberikan edukasi dan informasi melalui sosialisasi tentang HIV/AIDS. Dengan kata lain, persoalan HIV/AIDS ini adalah tanggung jawab kita bersama.” Jelasnya.

Ketua Pelaksana KPA menyebutkan cara penanggulangan HIV/AIDS ialah S.T.O.P  yaitu Suluh, Temukan, Obati, dan Pertahankan pengobatannya.  “Dengan kebersamaan, dengan sinergitas dan gerak bersama, maka saya yakin apa yang menjadi target 2030 sebagaimana tertuang dalam roadmap pengendalian HIV/AIDS, yaitu menuju “THREE ZERO” di tahun 2030 dengan terwujudnya: Zero Infeksi Baru HIV, Zero Diskriminasi dan Zero Meninggal Karena HIV/AIDS,” Lanjutnya.  (Diskominfotik/Dhea/Ria).

Bupati Fauzan Terima Perwakilan Mahasiswa Buddhis dan Hindu

Gerung, Diskominfotik. Setelah Menerima kunjungan Mahasiwa Muhammadiyah, PMII dan Pemuda NW beberapa waktu lalu, Bupati Lombok Barat Kembali dikunjungi oleh Perwakilan Mahasiswa. Kali ini Bupati dua Periode tersebut dikunjungi oleh perwakilan Mahasiswa budha dan Hindu yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Buddhis (Hikmahbudhi) dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indoensia (KMHDI). Peretmuan yang berlangsung dalam suasan akrab ini dilaksanakan di Ruang Kerja Bupati Lombok Barat, Selasa 26/10/2021.

Dalam pertemuan tersebut Bupati Lombok Barat yang juga pernah aktif dalam pergerakan mahasiswa saat kuliah dulu menerima kedatangan perwakilan mahasiswa dengan sangat terbuka. Dalam pertemuan tersebut disampaikan tentang rencana para mahasiswa menyelenggarakan Rapat kerja Nasional (Rakernas) Mahasiswa Buddhis se Indonesia yang ke-12. Kegiatan ini menurut perwakilan mahasiswa Buddhis rencananya akan dilaksanakan tanggal 29 hingga 31 Oktober 2021 di Kantor Gubernur NTB. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan bahwa peserta Rakernas ini berasal dari semua wilayah di Indoensia.  Para mahasiswa berharap agar Bupati Lombok Barat dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan rakernas tersebut.

Menanggapi hal Tersebut Bupati dua Periode ini mengatakan bahwa Kegiatan Rakernas yang diselenggarakan oleh mahasiswa Buddhis seluruh Indoensia di Wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan sesuatu yang positif. Karena rakernas ini tentu dihajatkan untuk kemajuan bangsa dan Negara serta penguatan organisasi Hikmahbudhi. Ia berharap agar rakernas ini dapat berjalan dengan baik dan lancer serta dapat menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang progresif yang dapat memajukan bangsa dan Negara. “Semoga kegiatan Rakernas tersebut dapat berjalan dengan baik dan lnacar serta  dapat memberikan hasil dan masukan yang positif bagi bangsa dan Negara” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Fauzan juga menyampaikan bahwa pihaknya tentu akan memberikan dukungan pada kegiatan-kegiatan mahasiswa. Sebab mahasiswa merupakan aktor penting dalam pembangunan daerah. Pihaknya akan memberikan dukungan dan bantuan semaksimal mungkin kepada para mahasiswa.  Apalagi pertemuan tersebut ditujukan untuk memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai persoalan kebangsaan. “Tentu kami akan dengan senang hati membantu para mahasiswa yang akan menyelenggarakan Rakernas di Nusa Tenggara Barat” ujarnya.  Kegiatan ini dihadiri Oleh Bupati Lombok Barat yang didampingi oleh Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto dan Kepala Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Lombok Barat.  (Diskominfotik/Ria/Dhea).

Bupati Lobar Harap Kepengurusan Baru IKADIN NTB Maksimalkan Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik

Batulayar, Diskominfotik – Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masa bakti 2021 – 2025 yang di hadiri Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, Danrem 162/WB yang diwakili oleh Kepala Staff Komando Resor Militer (Kasrem) Kolonel Arm I Md Kariawan, Kepala Kejaksaan NTB, Kepala Pengadilan Negeri Mataram, Ketua DPRD Provinsi NTB, Kapolda NTB,Perwakilan Kapolres se NTB, serta  perwakilan Dosen dan Mahasiswa Hukum yang berrtempat di Ballroom Hotel Aruna, Senggigi, Batulayar, Lobar, Selasa (26/10/2021).

Bupati Lobar H. Fauzan Halid dalam sambutannya menyampaikan, “Aresisasi dan terima kasih atas dipilihnya kawasan wisata senggigi sebagai lokasi perhelatan Pelantikan dan Rapat Koordinasi DPD IKADIN Provinsi NTB, atas nama Pemerintah Daerah (Pemda) Lobar saya ucapkan selamat kepada Ketua IKADIN NTB Dr. Irpan Sriadiata serta seluruh pengurus yang telah dilantik oleh Skertaris Jendral Dewan Pengurus Pusat IKADIN Dr. M. Rasyid Ridho,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, “Mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru ini, IKADIN NTB lebih maju dan berjaya lagi, serta bermanfaat bagi daerah dan masyarakat nantinya. Mendengar salah satu program unggulan IKADIN NTB yakni mengdvokasi masyarakat dan lebih mengutamakan mediasi ini saya sangat bahagia mendengarnya dimana kita ketahui di NTB kita punya balai mediasi serta di Kabupaten/kota juga ada, jikalau tugas dan fugsi IKADIN nantinya ditambah bersama oranaisasi organisasi lain dalam mengadvokasi dengan lebih mengutamakan mediasi di tengah konflik yang mungkin terjadi di tengah masyrakat kita, saya yakin NTB, Lombok ini akan lebih sejuk. Namun di balik itu saya juga sering mendengar sayub sayub di tengah tengah masyarakat dimana sayub sayub tersebut kebenarnya fivety fivety, ada advokat/pengacara yang menjadi bagian dari provokator, yang memprovokasi masyarakat untuk tidak mau mediasi. Sekali lagi saya tidak pernah cek kebenarannya, tapi sayub sayub hal seperti itu ada,” tambahnya.

“semoga dengan program dari ketua IKADIN NTB  yang baru ini membantah semua sayub sayub yang beredar di tengah tengah masyakarat kita, dengan mengedepan jalan mediasi itulah yang kita utamakan dalam penyelesaian masalah. Selamat kepada ketua IKADIN NTB, semoga berkah,” tegasnya.

Sambutan Ketua DPD IKADIN NTB Dr. Irpan Suriadiata mengatakan, “IKADIN NTB adalah salah sa tu dari organisasi Advokat yang ada dan berdampingan dengan oganisasi-organisasi lain dalam rangka melakukan penegakan hukum di NTB. IKADIN sudah tersebar di seluruh NTB dengan beranggotakan 418 orang yang aktif berpraktik dan berproes dalam penagakan hukum di seluruh NTB,” ujarnya.

“setelah selesai pelantikan ini akan dilaksanakan rapat kerja dimana ada ada tiga program pokok yang harus menjadi pilot project DPD IKADIN NTB yakni, yang pertama bagimana meningkatkan sumber daya manusia advokat dengan terus mendidik, membina dan membiming anggota sehingga ketika melakukan pendampingan hukum tidak diragukan lagi kemampuannya. IKADIN untuk masyarakat dengan membuat program yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hukum, dan IKADIN untuk bangsa dan negara dengan memberikan masukan masukan dalam mengkoreksi kebijakan kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan peraturan yang tidak merugikan masyarakat dan pemerintah,” tutupnya. Diskominfotik/Juan/Angga/YL

Bupati Fauzan Silaturahim ke Yayasan Yatim Piatu Panti Asuhan Nurul Qur’an Desa Bengkel

Labuapi, Diskominfotik – Bupati bersama Kepala Dinas PDK, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Anggota Dewan Kabupaten Lombok Barat H. Ahmad Zainuri melakukan silaturahim ke Panti Asuhan Nurul Qur’an di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Senin (25/10/2021). Turut hadir Camat Labuapi, Kepala Desa Bengkel, Kepala Dusun se-Desa Bengkel bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Silaturahim dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan bantuan oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid secara simbolis kepada anak anak-anak di Panti Asuhan Nurul Qur’an.  Adapun jumlah anak asuhan di Panti totalnya sebanyak 74 orang termasuk 2 anak yang belum sekolah, SD sebanyak 8 orang, SMP sebanyak 49 orang, SMA sebanyak 13 orang dan Mudabbir sebanyak 2 orang.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya memberikan motivasi kepada anak-anak di Panti Asuhan Nurul Qur’an ” Yang harus kita lakukan adalah harus mensyukuri apa yang di takdirkan oleh  tuhan yang maha kuasa dan berusaha memanfaatkan itu, berjuang untuk bisa bertahan dan bahkan berjuang untuk bisa bermanfaat bagi saudara, keluarga dan masyarakat. Kita harus terus semangat dan apa yang kita dapatkan kedepan ini tergantung usaha kita sekarang, sejauh mana kita berusaha itulah yang akan kita dapatkan.”

Sementara itu ditempat yang sama Ketua Yayasan Panti Asuhan Nurul Qur’an Ustadz Mahsun Karim menyampaikan banyak terimakasih atas kehadiran Bupati Lombok Barat Ke Panti Asuhan Nurul Qur’an. (Diskominfotik/ Fiyan/Feri)

Sesuai Perpres, Pemda Beri Sanksi Tegas Bagi Penolak Vaksin

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Pusat telah mengeluarkan aturan tegas berserta sanksinya terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pemerintah Pusat menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah ditetapkan menjadi sasaran vaksin namun tetap tidak bersedia atau menolak untuk dilaksanakan pemberian vaksinasi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Baehaqi, di Kediamannya, Kecamatan Kediri, Lobar, Sabtu (23/10/2021).

Menurut Dr. H. Baehaqi, “Pemerintah tidak lagi dapat mentolerir masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi namun menolak untuk dilakukan pemberian vaksin. Menurutnya hal tersebut berlaku di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Lobar. Masyarakat yang tidak mau divaksinasi akan terkena sejumlah sanksi tegas diantaranya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan dan penghentian layanan administrasi pemerintahan serta denda.,” Ujarnya.

Ia juga mengatakan, “sanksi ini sudah sangat tegas dan serius. Sesuai sengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13 A yang dimana sanksinya sangat tegas, dan ini menjadi peringatan bagi masyarakat yang telah terdaftar menjadi sasaran penerima vaksinasi yang menolak untuk dilakukan pemberian vaksin” jelasnya.

“Pemerintah Daerah (Pemda) Lobar telah menerapkan sistem ini dalam pembagian bantuan sosial. Masyarakat yang memperoleh bantuan sosial dan akan mengambil bantuan sosial harus menunjukan sertifikat vaksinasi kepada petugas di lapangan. Hal ini dilakukan oleh Pemda Lobar sesuai dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2021, untuk itu ia meminta agar semua masyarakat Lobar harus patuh dan taat pada aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat tersebut. Ia juga meminta agar semua masyarakat untuk bekerjasama dalam mensukseskan kegiatan gerebek vaksin yang digelar oleh Pemda Lobar bersama TNI Polri dan Tim Bataliyon Vaksinastor gabungan dari Petugas Kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Bantuan dari perwakilan masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Lobar,” Tambahnya.

“Kami berharap masyarakat tidak menolak untuk dilaksanakan pemberian vaksin ini, karena kedepan ada kemungkinan vaksin tidak lagi gratis,” tutupnya.

Hingga Minggu Malam 23 Oktober 2021, masyarakat Lobar yang telah divaksinasi mencapai 317.163 orang untuk dosisi 1 dan 86.622 untuk dosisi 2. sehingga persentase masyarakat yang telah dilakukan vaksin dosisi 1 mencapai 59,82 persen yang tersebar di 10 Kecamatan se Lobar, dan hingga saat ini belum ada penolakan dari masyarakat, namun kendala dilapangan yakni pendistribusian vaksin yang sempat tertunda. Diskominfotik/Hamzah/YL

Bupati Fauzan : Jelang WSBK dan Moto GP UMKM Lobar Harus Berkolaborasi dan Manfaatkan Program Bussines Development Services (BDS) Berugaq Matim

Gerung, Diskominfotik. Menyambut pelaksanaan sejumlah even Berskala Nasional dan Internasional yang akan diselenggarakan di Pulau Lombok, Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam waktu dekat ini, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meminta UMKM Lombok Barat dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak.  Menurut Bupati Fauzan hal ini sangat diperlukan agar UMKM memiliki peran penting dalam pelaksanaan even-even berskala besar tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Fauzan dalam persemian “Berugak Matim” yang dilaksanakan secara daring Jumat, 22/10/2021 di Ruang Rapat Jayengrana, Giri Menang Gerung.

Bekerjasama dengan KPP (Kantor Pelayana Pajak) Mataram Timur, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat meresmikan” Berugaq Matim” yang merupakan bagian dari Bussines Development Services sebagai  tempat konsultasi bagi UMKM dan wajib pajak. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Sekretaris Daerah H. Baehaqi, Asisten Daerah ll Rusditah, Kepala OPD, Ketua TP-PKK Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, Ketua DWP Hj. Nurhikmah, serta Kanwil DJP Nusa Tenggara Moch.Taufiq, Kepala KPP Pratama Mataram Timur Iteng Warih Patriati yang mengikuti secara virtual serta 10 pelaku usaha UMKM yang tersebar di 10 kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat.

Dalam pengarahannya saat acara Bupati Fauzan mengatakan UMKM bahkan IKM membutuhkan kerjasama semua pihak. Hal ini karena UMKM tidak hanya butuh satu hal, melainkan banyak hal seperti permodalan, keahlian, pengetahuan tentang kesehatan, pengemasan serta publikasi dan pemasaran dari hasil produksi UMKM. “Kerjasama ini akan semakin dibutuhkan karena adanya pandemi COVID-19 ini dan Lombok Barat sendiri memiliki industri utama yaitu pariwisata yang dimana merupakan yang mensupport UMKM-UMKM dan sangat berdampak karena pandemi ini.” Jelasnya.

Bupati Lombok Barat juga mengatakan bahwa mengingat akan ada banyaknya event-event mendatang merupakan sebuah kesempatan untuk meningkatkan peran UMKM. Melalui even-even berskala internasional seperti WSBK dan Moto GP serta even lainnya UMKM harus bergerak cepat agar even-even tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi UMKM.  “Berbagai even akan digekar dan tentu kita berharap agar UMKM dapat bergerak cepat untuk menyambut even- even tersebut sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi UMKM” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Fauzan juga mengapresiasi “Berugaq Matim” yang merupakan Bussines Development Services yang diluncurkan oleh KPP Mataram Timur. Hal ini sebagai terobosan dan sangat membantu bagi pelaku UMKM di Lombok Barat. Ia berharap hal ini dapat memudahkan UMKM dalam melakukan konsultasi terkait dengan perpajakan dan sebagainya. Sehingga UMKM Lombok Barat dapat maju dan berkembang. “Alhamdulillah ada terobosan dari KPP Mataram Timur yaitu Berugaq matim, info yang sungguh sangat luar biasa karena mengandung bahasa daerah, budaya serta simbol berugaq yang dimana sering digunakan sebagai tempat kumpul-kumpul atau silaturahmi oleh masyarakat Lombok. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung program ini. Mari untuk UMKM manfaatkan program Bussines Development Services “Berugaq Matim” agar UMKM dapat maju dan berkembang.” Lanjutnya.

Sementara itu Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur Iteng Warih Patriati Dalam arahan dan overview singkatnya menjelaskan bahwa, sejak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan d berlakukannya PSBB pada April  2020, maka sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata Dan UMKM, yang dimana banyak usaha-usaha yang terhenti akibatnya terjadi PHK di berbagai perusahaan maupun usaha lainnya.  Sehingga dengan keadaan seperti itu maka pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak memberikan berbagai kebijakan yang diberikan kepada wajib Pajak yaitu layanan secara online dan insentif pajak dalam rangka mensukseskan pemulihan ekonomi nasional dimana sektor UMKM memiliki peran penting di Indonesia karena memiliki kemampuan daya saing UMKM dan peningkatan kemampuan yang diperlukan seperti strategi pembinaan.  “Pemerintah Kabupaten Lombok Barat beserta KPP Mataram Timur  bersama mitra meluncurkan program yaitu “Berugaq Matim” yang mana melalui program BDS (Bussines Development Services) yang dalam hal ini membina UMKM yang bergerak di bidang produk olahan makanan, fashion dan sebagainya melalui digital Marketing. Dengan program ini diharapkan UMKM bisa lebih maju dan berdayasaing” ujarnya

Kegiatan diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada tiga besar UMKM terbaik serta UMKM terfavorite. Untuk juara 3 UMKM terbaik dimenangkan oleh Kecamatan Gerung, juara 2 UMKM terbaik dimenangkan oleh Kecamatan Labuapi dan juara 1 UMKM terbaik dimenangkan oleh Kecamatan Kediri, sedangkan UMKM terfavorite berdasarkan jumlah like yang ada di website Berugaqmatim.info adalah Kecamatan Batulayar. (Diskominfotik/Ria/Dhea).

LKC Dompet Dhuafa Siapkan Bidan Desa Bagi Daerah Terpencil di Lobar

Sekotong, Diskominfotik – Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Duafa Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Puskesmas Eyat Mayang dalam melauncing Program Bidan untuk Negeri pada salah satu daerah terpencil di wilayah kerja Puskesmas Eyat Mayang Lobar yang dihadiri oleh Kepala Dikes Lobar yang diwakili Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Fri Noviani, dan Kepala Puskemas Eyat Mayang Ns. Akmal Rosamali di Madrasah Al-Hidayah Dusun Aik Mual, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, (23/10/2021).

LKC Dompet Duafa menyiapkan seorang Bidan dan akomodasi yang diperlukan untuk ditugaskan melayani masyarakat di daerah terpencil tersebut, khsusunya di bidang Kesehatan Ibu dan Anak. Bidan yang siap ditugaskan yakni Bidan Diah Ayu yang merupakan tenaga kebidanan dari Puskesmas Eat Mayang  yang cukup berpengalaman dalam menjalankan tugas guna melayani di daerah Aik Mual tersebut.

Perwakilan LKC  Dompet Duafa yang diwakili oleh Ibu Hendri Safarini selaku Bendahara Pusat Yayasan Dompet Dhuafa dalam sambutannya mengatakan, “salah satu upaya Dompet Dhuafa untuk menciptakan sumber daya manusia terbaik, harus disiapkan mulai dari awal kehamilan sampai dengan kelahiran, untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya program jangka pendek yang dibutuhkan akan tetapi program yang berkepanjangan dengan mensinergikan program lain yang ada di Puskesmas”, tegasnya.

“oleh sebab itu dengan adanya MoU antara Dikes Lobar melalui Puskesmas Eyat Mayang dengan Yayasan Dompet Dhuafa dalam penempatan Bidan untuk Negeri, sebagai bidan Desa di Wilayah Sekotong Timur yang lokasi di Dusun Aik Mual ini kita berharap akan  dapat menuntaskan permasalahan kesehatan seperti kematian Ibu, Kematian Bayi, Stunting, TBC serta permasalahan kesehatan lainnya,  yang tentunya atas dukungna dari semua pihak. Persan serta masyarakat sangatlah yang menentukan keberhasilan dan keberlangsungan dari program ini dimana kesadaran akan Prilaku HIdup Bersih dan Sehat (PHBS) sehari-hari menentukan”, ungkapnya.

Fri Noviani menyampaikan, “apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Dompet Duafa yang telah meluncurkan program Bidan untuk Negeri di lokasi yang sangat membutuhkan keberadaan Bidan desa ini, dikarenakan dari lima Desa yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Eyat Mayang dan Desa Sekotong Timur merupakan daerah yang paling sulit sehingga berdampak pada akses pelayanan kesehatan masyarakat juga menjadi sulit, sehingga dengan adanya bantuan dari Yayasan Dompet Dhuafa ini, sangat membantu dalam pemenuhan akses tersebut,”katanya.  

Ia juga berharap, “dengan keterampilan dari petugas, baik Bidan yang telah ditugaskan saat ini, maupun petugas Puskesmas Pembantu (Pustu) yang akan di sipakan dalam mengisi bangunan Pustu yang sedang dibangun di daerah ini, diharapkan nantinya proses persalinan dan pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan dengan baik di Pustu dan Polindes yang akan beroperasi pada bulan Desember 2021 yang akan datang,” tutupnya.

Acara Launcing diakhiri dengan penandatanganan MoU antara Dinas Kesehatan Lobar melalui Kepala Puskesmas Eyat Mayang Ns. Akmal Rosamali, dengan LKC Yayasan Dompet Duafa. Diskominfotik/PRMKS DKS Maya/YL

 

1 106 107 108 109 110 424