PKK LOBAR BERIKAN PERHATIAN KEPADA KELUARGA KORBAN POSITIF COVID-19

Gerung, Diskominfo –  Ketua Tim Penggerak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid memberikan perhatian kepada keluarga positif Covid-19. Berbagai bentuk perhatian tersebut antara lain memberikan sembako, masker, makanan siap saji, vitamin dan susu. Sampai saat ini sudah terbagi 250 paket masker per desa di Lombok Barat.

Demikian dikemukakannya ketika memberikan laporan pada vide conference Ketua TP. PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid dan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota Se NTB terkait pembinaan dalam penanganan Covid-19 di Ruang Jayengrana, Rabu (6/5/2020).

“bekerjasama dengan organisasi-oranisasi wanita yang berada di Lombok Barat bersama-sama menyisir langsung masyarakat yang terdampak covid-19 yakni keluarga yang positif guna memberikan bantuan berupa sembako dan masker masing-masing desa dengan jumlah 250 paket per desa,” ungkapnya.

TP PKK bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengunakan anggaran yang akan diberikan sejumlah 75 juta rupiah nanti, untuk membantu keluarga korban positif covid-19.

Dikatakan, bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan guna memberikan support kepada tenaga medis terutama kepada puskesmas dan rumah sakit terdampak dengan memberikan makanan siap saji, vitamin, dan susu.

Disamping itu memberdayakan UP2K desa dengan memberikan pekerjaan berupa pengadaan 30.000 masker yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang bekerja sebagai pedagang di pasar-pasar tradisional secara gratis.

TP PKK Lombok Barat juga aktif memgerikan sosialisasi kepada PKK Desa sampai Dusun tentang perilaku hidup bersih dan sehat secara terus semenjak sebelum merebaknya covid-19 ini. Terutama pada merebaknya Covid-19 TP PKK mensosialisasikan Sosial Distancing, menghindari kerumunan, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, meningkatkan imunitas dan berdoa kepada Alloh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Hj. Khairatun Fauzan Khalid juga menyampaikan,  kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh TP-PKK Lombok Barat mulai dari bulan Maret sampai dengan April setelah selesai jambore yang dilakukan di Kute, Kabupaten Lombok Tengah beberapa waktu lalu.

TP PKK Lombok Barat membuat surat himbauan kepada semua jajaran TP PKK baik Kecamatan, Desa, Kelurahan, dan dusun dan Kader-kader posyandu mengenai penanganan covid-19. Juga mengedukasi semua lapisan masyarakat, serta bunda-bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) melalui siaran publikasi Media Sosial dan Radio Sura Giri Menang FM. Membagikan spanduk, brosur mengenai mari waspada covid-19 pada kader-kader posyandu desa se Kabupaten Lombok Barat.”ungkapnya.

Sementara Ketua TP PKK Provinsi NTB dalam sambutannya mengatakan, TP PKK Provinsi akan membagikan bantuan senilai sepuluh juta rupiah kepada setiap Kabupaten Kota se NTB.

“TP-PKK Provinsi NTB akan memberikan bantuan uang yang nantinya akan di transfer ke rekening sekertaris/bendahara TP-PKK kabupaten/kota se NTB yang berjumlah Rp.10 juta rupiah yang harus dikonversikan menjadi sembako guna membantu masyarakat yang terdampak covid-19 di wilayah masing-masing kabupaten/kota bekerjasama dengan TP-PKK Kecamatan dan Desa dalam pendataan dan penyaluran bantuan tersebut.” Kata Hj. Niken Zulkiflimansyah.

Niken mengharapkan agar memberdayakan usaha mikro kecil binaan TP PKK dalam memberikan bantuan dan pengadaan barang-barang  untuk penanganan Covid-19 di NTB.

” guna memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan TP PKK dalam memberdayakan yaitu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (Up2k) yang berada di desa-desa untuk  digandeng dalam penyaluran bantuan ini”. harapnya.

Melalui videoconvrence dengan TP PKK Kabupaten/kota Hj. Niken menyampikan program kerja yang wajib dilakukan oleh TP PKK se NTB yakni terus melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat.  Diminta melakukan aksi turun langsung kemasyarakat dengan memperhatikan protocol kesehatan.

Ketika menutup videoconfrencenya Hj. Niken berpesan agar terus harus bekerja dan terus memberikan perhatian pada keluarga-keluarga dari korban/pasien yang positif covid-19. Dibeberapa tempat anak-anak dan orang tua dari pasien yang positif kurang mendapatkan perhatian dari sisi pendapatan. Karena itu perlu memberikan bantuan berupa sembako dan kebutuhan lainnya. Diskominfo/Yani/Rasidibragi

PEMDES JAKEM TIMUR LENGKAPI SATGASNYA DENGAN PENGUKUR SUHU

Lembar, KIM – Pemerintah Desa Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar melengkapi Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Desanya dengan pengukur suhu. Alat tersebut sangat diperlukan karena masyarakat, banyak yang tidak menghiraukan himbauan pemerintah Pusat, Daerah bahkan dari pemerintah desanya sendiri. Terbukti dengan banyaknya warga seperti Sopir truk tronton yang lalu lanang di wilayah desa Jembatan Kembar Timur.  Terlebih penyebaran Covid-19 semakin banyak menjangkiti masyarakat. Di tingkat provinsi NTB saja sudah berada pada angka 289 positif Covid-19 dan Kabupaten Lombok Barat sudah mencapai angka 44 orang positif terjangkiti Covid-19.

Demikian dikemukakan Kepala Desa Jembatan Kembar H. Ismail Darwan ketika mencoba diukur suhu badannya di Kantor Desanya, Rabu (6/5/2020).

Dikatakan, alat pengukur suhu sangat penting agar Satgas lebih waspada, lebih mudah bekerja dan meminta maaf kalau pengukur suhu terlambat datangnya.

“untuk meningkatkan kewaspadaan Kepala Desa membelikan Satgas alat pengukur suhu, agar satgas lebih mudah bekerja, terlebih lagi ada beberapa dusun notabene masyarakatnya jadi Sopir Truk, Tronton yg selalu menyebrang ke luar Pulau Lombok. Disamping itu Kepala Desa juga meminta maaf atas keterlambatannya alat pengukur suhu ini, karena prosesnya agak lama, harus memesen dulu baru ada barangnya. Katanya menjelaskan.

Ismail juga meminta agar Satgas lebih meningkatkan kirnerjanya, mengedukasi dan melakukan sosialisasi ke dusun-dusun. Terutama agar masayarakat memahami apa wabah penyakit Covid-19 ini, bagaimana cara penanganannya dan apa program pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19. Sehingga masyarakat lebih berpartisipasi, mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dalam mencegah Covid-19. Masyarakat menjadi tidak cuek dengan himbauan pemerintah dan tidak sekedar mengharapkan bantuan dari pemerintah.

“ketakutan saya masyarakat sekarang semakin cuek sama himbauan Pemerintah terlihat dari aktivitas yang lalu lalang, terus sekarang masyarakat lagi mendambakan bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat sampai Desa, samapai-sampai mereka lupa himbauan pemerintah tentang bahayanya pandemi ini,” ungkapnya.

Pemdes Jakem Timur telah melengkapi Satgasnya untuk operasional dengan menyediakan sebanyak delapan  alat pengurukur suhu untuk delapan dusun yang ada. Dengan alat ukur yang dimiliki Satgas, masyarakat di cek satu persatu suhu tubuhnya secara langsung dan tidak perlu takut diketahui suhu tubuhnya. Pemdes Jakem Timur dapat mengontrol dan mengetahui perkembangan warganya serta dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19 di wilayahnya yang sampai saat ini belum ada yang positif.

Masyarakat menyambut positif Satgas Covid-19 mengukur suhu tubuh warga dan tidak takut lagi diketahui suhu tubuhnya. Mereka juga sangat bersyukur adanya Satgas yang selalu memberikan edukasi bagaimana mencegah Covid-19.

“Alhamdulillah alat pengukur suhu sudah ada dan bisa mengakomodir 8 Dusun, jadi kami satgas semakin lengkap alat kerja kami, karena ada beberapa masyarakat juga takut ke puskesmas untuk mengecek suhu gara-gara pandemi ini. Jadi dengan alat ini kita bisa mengontrol lasung prosed perkembangan warga tersebut,” ungkap seorang Satgas.  KIM Lembar Bersaing / Sumariyadi/Rasidibragi

Polres Lombok Barat Gelar Simulasi Pengamanan dan Penanganan Covid-19

Giri Menang, 5 Mei 2020. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanganan penularan Virus Corona (Covid-19). Hal ini diprediksi akan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi, sehingga berpotensi menimbulkan kegaduhan yang mengganggu stabilitas keamanan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Dari pertimbangan tersebut, jajaran Polres Lombok Barat akan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan TNI untuk memberlakukan sistem pengamanan kota (Sispamkota). Terlebih lagi dengan adanya wacana Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Kabupaten Lobar.

“Beberapa waktu lalu Pak Bupati diundang Pak Gubernur untuk membahas rencana peningkatan status menjadi PSBB,” ungkap Kapolres Lombok Barat AKBP. Bagus S. Wibowo dalam kegiatan Simulasi Sispamkota dengan Pola Tactical Floor Game (TFG) di Aula Patriatama Polres Lobar, Senin (5/5).

Kapolres menjelaskan, tujuan dari Sispamkota adalah agar situasi Kamtibnas di Lombok Barat tetap kondusif pasca berlakunya kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan dalam rangka pengamanan dalam situasi kontijensi. Kontijensi ini, kata kapolres, merupakan situasi atau keadaan yang membutuhkan penanganan khusus dan melibatkan semua pihak, baik dari pemerintah daerah, TNI dan Polri.

Saat simulasi, Kapolres mengasumsikan akan adanya protes masyarakat Lembar, Gerung dan Kediri, prihal bantuan sembako yang dianggap tidak tepat sasaran. Mereka melakukan aksi protes di Kantor Bupati Lombok Barat dan pihak pengamanan bisa mereda situasi. Masyarakat, Lanjit Kapolres, kemudian bergerak ke Gerung dan melakukan penjarahan toko di sepanjang jalan Gerung.

Kapolres memerintahkan pasukan yang telah bersiaga di Giri Menang Squre untuk mengamankan situasi itu. Setelah massa bisa dikendalikan, kemudian massa pun bergeser ke Lembar. Pasukan yang disiapkan adalah unsur dari Polres, TNI dan OPD terkait.

Kapolres berharap dengan adanya simulasi ini seluruh unsur yang dilibatkan dalam Sispamkota untuk mengetahui dan memahami wilayah penugasan dan kekuatan yang akan dilibatkan dalam mengantisipasi.

Sementara itu, Bupati Lombar H. Fauzan Khalid saat berkesempatan hadir mengatakan kegiatan simulasi menunjukkan kesiapan dari Kepolisian, TNI maupun pemerintah dengan OPD-nya dalam menghadapi kemungkinan yang bisa terjadi.
“kegiatan ini menambah keyakinan kami semua untuk tetap siap menghadapi segala hal yang mungkin akan terjadi di Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, dan mudah-mudahn ini tidak akan terjadi,” harap bupati.

Dalam kesempatan itu, bupati juga menjelaskan terkait wacana penerapan PSBB. Ia mengatakan secara khusus gubernur menawarkan Lobar dan Mataram untuk menerapkan PSBB, ia pun memberikan tanggapan prihal terebut.

“Pertama kalau kita mau efektif harus pendekatannya kepulauan, tidak bisa parsial, misalnya jika Lobar dan Mataram saja yang menerapkan PSBB dan kabupaten lain tidak, ini kami rasa tidak akan efektif, sedangkan kita ini dalam satu kawasan,” ujar bupati. Selanjutnya, kata bupati, PSBB ini harus ada kajian menyangkut kesiapan Sumber daya, utamanya Sumber daya keuangan yang ada di Kabupaten/Kota,” tegasnya.

Simulasi tersebut juga dihadiri juga oleh Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah, Dandim 1606 Kolonel Czi Efrijon Kroll dan jajaran, serta beberapa OPD terkait.

Sumber : Humas Lobar

https://web.facebook.com/humaslobar/posts/2730100290445634

FAUZAN: HIMBAUAN BUKAN HANYA UNTUK MASJID, TAPI UNTUK TEMPAT IBADAH AGAMA LAIN.

Giri Menang, 4 Mei 2020-Pembatasan Kegiatan Sosial dalam rangka pencegahan virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Lombok Barat berlaku untuk semua. Hal tersebut tercantum dalam dua surat edaran keputusan bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat, sebagai hasil kesepakatan dan evaluasi Tim Gugus Tugas Lombok Barat beberapa waktu lalu.

Dalam Rapat yang di selenggarakan di Posko Gugus Tugas Covid-19 di Bencingah Agung, Sabtu (2/5). Bupati Lobar H.Fauzan Khalid kembali menegaskan, bahwa himbauan tersebut untuk semua, bukan hanya untuk umat muslim saja, tetapi non muslim juga.

“Jadi himbauan itu bukan hanya untuk Masjid saja, melainkan untuk semua tempat ibadah agama yang lain. Namun saya sayangkan yang muncul seolah hanya larangan beribadah di Masjid saja, padahal berlaku untuk semua. Melalui edaran surat himbauan yang kita sepakati tersebut jelas itu untuk semua,” tegas Bupati.

Surat himbauan keputusan bersama yang di tanda tangani oleh Bupati Lombok Barat, Ketua DPRD Lombok Barat, Kapolres Mataram, Kepala Kemenag Lombok Barat, DANDIM 1606, Ketua MUI Lombok Barat. Sebagai acuan masyarakat dalam penanganan Covid-19 2020.

Sementara itu Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lombok Barat. TGH Subki Sasaki menyampaikan bahwa himbauan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Lombok Barat itu berlaku untuk semua ummat baik muslim maupun non muslim.

“Edaran yang dikeluarkan itu ada dua. Satu untuk umat muslim yang berisi 6 himbauan, dan satu untuk non muslim yang terdiri dari 4 himbauan yang kami keluarkan,” akunya.

Subki menyebutkan, himbauan tersebut berlaku untuk semua tempat ibadah. Bukan hanya masjid tapi Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainya.

“Selain itu hingga saat ini kita terus melakukan sosialisasi ke masyarakat termasuk dengan melibatkan tim Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) dan Praja Niti Indonesia Lombok Barat,” jelasnya.

Sumber : Humas Lobar

https://web.facebook.com/humaslobar/posts/2727862884002708

PT. AIR MINUM GIRI MENANG SALURKAN BANTUAN 335 APD

Giri Menang, 4 Mei 2020 – Peduli terhadap penyebaran pendemi virus corona atau covid-19 di Indonesia khususnya di Lombok Barat, PT. Air Minum Giri Menang (AMGM) memberikan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Bantuan APD diserahkan oleh Dirut PT. AMGM H. Lalu Ahmad Zaini diterima langsung oleh Bupati Lobar H.Fauzan Khalid di Posko Gugus Tugas Covid-19 di Bencingah Agung, Senin, (4/5).

“Bantuan tersebut kita berikan berjumlah 335 paket APD untuk Rumah Sakit Tripat sebanyak 100 paket, Rumah Sakit Awet Muda sebanyak 75 paket dan masing-masing pukesmas sebanyak 8 paket. Dengan rincian APD, Sarung Tangan, Masker, Shoes Cover, Helmet plus Visor dan Sepatu boot,” kata Dirut PT. AMGM H. Lalu Ahmad Zaini

Dia menuturkan, ini bentuk komitmen untuk membantu para tenaga medis yang berada di garis depan melawan pandemi virus corona atau covid-19 di Lombok Barat.

“Bantuan APD ini juga nantinya kita berikan untuk Kota Mataram, selain Kabupaten Lombok Barat,” akunya.

Dia berharap, dengan bantuan APD ini para tenaga medis maupun tim pendukung yang berjuang menangani pasien corona bisa terlindungi.

Hal senada Bupati Lobar H.Fauzan Khalid mengatakan untuk APD di Lombok Barat sudah sangat cukup, kalaupun misalnya untuk tiga minggu ke depan dikatakan kurang tapi sudah dipesankan.

“Untuk APD kita untuk masing-masing Rumah Sakit dan Pukesmas tidak ada masalah, dan sangat cukup,” katanya.

Bupati menyebut, bantuan APD yang diberikan sangat bermanfaat untuk tenaga medis untuk penanganan pasien covid-19.

Sementara itu Direktur Rumah Sakit Tripat drg. Arbain Ishak menuturkan, untuk penanganan covid-19 ini Rumah Sakit Tripat membutuhan APD setiap harinya hampir 60 APD.

“Dengan bantuan ini, saya berterima kasih kepada PT. Air Minum Giri Menang yang telah membantu kami berupa APD. Dan kepedulian ini dalam upaya bersama untuk penanganan kasus covid-19 di Lombok Barat,” terangnya.

Dia menyebutkan, untuk pasien positif yang ditangani oleh pihak RS Tripat sebanyak 16 orang dan satu orang pasien tinggal menunggu tes swab terakhir.

Sumber : Humas Lobar

https://web.facebook.com/humaslobar/posts/2727857934003203

JPS MANTAP DATANG, MASYARAKAT PUN SENANG

Giri Menang, 1 April 2020 – Setelah ditunggu lama, bantuan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid 19 atau yang lebih dikenal dengan JPS Mantap akhirnya dilaunching secara serentak dengan mengambil tiga lokasi sekaligus, yaitu di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari, Desa Kuripan Induk di Kecamatan Kuripan, dan Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong, Jum’at (1/5/2020).

“Ini adalah salah satu dari jenis kegiatan yang bersumber dari anggaran yang kita refocusing dan realokasi yang sempat diheboh-hebohkan karena nilainya sebesar Rp. 60 miliar itu,” terang Pelaksana Tugas Kepala Bagian Humas dan Protokol Saiful Ahkam saat mendampingi Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid ketika melaunching JPS Mantap di Desa Jatisela, Jum’at (1/5/2020).

Menurut Ahkam, JPS ini senilai Rp. 250.000 per Kepala Keluarga yang rencananya akan diberikan paling sedikit selama tiga bulan ke depan.

“Tapi kalau dari perencanaan jika skenarionya adalah yang terburuk, bisa jadi diberikan sampai enam bahkan bisa lebih. Tergantung kondisi. Jika Covid 19 ini reda di bulan Agustus atau September, berarti kita masih bisa merefocusing dan merealokasikan lagi anggaran untuk pembangunan,” papar Ahkam.

Berbeda dengan pola penyaluran oleh pihak lainnya, JPS Mantap ini mewajibkan agar setiap desa menggandeng BUMDes untuk menjadi penyedia dan penyalur JPS yang harus dikonversi menjadi sembako yang berbentuk 15 Kilogram beras, 1 Kilogram Gula Pasir, 1 Kilogram Minyak Goreng, 1 Trei atau 30 butir telur ayam, dan 1 pcs Masker. Seluruh barang harus bersumber dari usaha kecil menengah (UKM) yang ada di desa tersebut.

“Jika semua BUMDes di Lombok Barat bisa kita gerakkan, tentu akan menggerakkan ekonomi warga sekitar, bisa menyerap produk-produk lokal seperti beras hasil dari Kelompok Wanita Tani (KWT) atau petani kita di desa itu, peternak telur ataupun pengolah minyak goreng jelengean produk lokal warga. Semuanya bisa berputar dan ekonomi kita akan tetap jalan,” kata Sekretaris Daerah H.Baehaqi saat melaunching program ini di Desa Kuripan Induk.

Direalisasikannya JPS Mantap ini memantik rasa senang para warga masyarakat penerima manfaat. Seperti disampaikan oleh Inaq Amenah (60 Tahun), warga Desa Sekotong Tengah saat diwawancara menuturkan dalam bahasa Sasak.

“saya dapat informasi dari Kadus (Kepala Dusun, rded), saya senang, saya dapat telur, beras, dan minyak,” ujar Inak Amenah merasa sangat bersyukur.

Senada dengannya, penerima lainnya Inak Masiah (+ 70 tahun) juga merasa sangat bersyukur dengan bantuan ini. Terlebih dengan kondisinya sebagai janda yang suaminya sudah meninggal dan saat ini hanya hidup dengan seorang anak, bantuan ini sangat diperlukannya.

“Dulu saya dua tahun bekerja sebagai pembantu, tapi sekarang menganggur,” cerita Inak Masiah menuturkan kondisi hidupnya saat ini.

Senada dengan masyarakat Desa Sekotong Tengah, Pelaksana Tugas Kepala Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari, Arbain pun menuturkan rasa senang warganya dengan bantuan tersebut.

“Kami dari Pemerintah Desa Jatisela sangat bersyukur sudah dibantu oleh Pemerintah Kabupaten terkait dengan JPS, walaupun pemberian JPS ini (jumlahnya, red) agak merasa kurang karena memang dampak dari Covid-19 ini terasa sekali bagi warga kami, namun apa yang sudah diberikan ini kami akan salurkan langsung kepada masyarakat yang menerima,” papar Arbain yang didampingi oleh Ketua BUMDes Jatisela di sela-sela launching kegiatan oleh Bupati Lombok Barat.

Untuk diketahui, JPS Mantap dari APBD Kabupaten Lombok Barat tersebut untuk tahap satu baru menuntaskan pendataan sebanyak 21.894 Kepala Keluarga dari 30.000 Kepala Keluarga penerima manfaat yang direncanakan. Sampai dengan launching, angka tersebut tersebar di Kecamatan Sekotong sebanyak 2.595 KK, Kecamatan Lembar 1.765 KK, Kecamatan Gerung sebanyak 3.021 KK, Kecamatan Kuripan sebanyak 1.120 KK, Kecamatan Kediri sebanyak 2.147 KK, Kecamatan Narmada sebanyak 2.907 KK, Kecamatan Lingsar sebanyak 2.446 KK, Kecamatan Gunung Sari sebanyak 2.439 KK, dan Kecamatan Batulayar sebanyak 1.794 KK.

Jumlah penerima manfaat tersebut melengkapi sekian banyak program bantuan social kepada masyarakat di Lombok Barat, seperti dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 42.201 jiwa penerima manfaat di Lombok Barat. Selain PKH, Pemerintah Pusat juga menggelontorkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 73.072 Kepala Keluarga, Bantuan Sosial Pangan (BST) untuk 31.205 Kepala Keluarga yang rencanannya akan diberikan untuk bulan April sampai Juni 2020, serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Non Program yang akan menyasar 9.695 Kepala Keluarga selama 10 bulan.

Seluruh sasaran program, jelas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat Lalu Martajaya harus sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS).

“DTKS ini merupakan acuan kita, sehingga yang ada dalam data ini yang bisa kami berikan adalah sisa data dari enam program lain yang ada di Kabupaten Lombok Barat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Harapan Keluarga (PKH), Bansos Tunai, JPS Gemilang punyanya Provinsi, dan yang bersumber dari Dana Desa,” terang Lalu Martajaya saat launching JPS Mantao di Aula Kantor Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari, Jum’at (1/5/2020).

Intinya, aku Lalu Martajaya, pihaknya menghindarkan tumpang tindih program sehingga sasaran penerima manfaat menjadi merata kepada seluruh keluarga miskin di Lombok Barat.

Hal senada juga diakui oleh Kepala Desa Sekotong Tengah Lalu Sarafuddin usai kegiatan serupa oleh Wakil Bupati Lombok Barat di Halaman Kantornya.

“Ini tidak boleh double dapat. Contoh, kalau yang sudah dapat BLT (bantuan langsung tunai), maka mereka tidak bisa dapat JPS, kalau yang berhak dapat sebenarnya masih banyak, tapi insyaallah tidak akan terjadi konflik karena bantuan ini,” ujar Sarafudin yakin.

Ditambahkan Sarafudin, masyarakat yang dapat bantuan JPS ini merasa sangat senang karena memang sesuai dengan kondisi ekonomi mereka saat ini yang sedang kekurangan di tengah wabah Covid-19.

Sumber : Humas Lobar

JPS MANTAP DATANG, MASYARAKAT PUN SENANGGiri Menang, 1 April 2020 – Setelah ditunggu lama, bantuan Pemerintah…

Dikirim oleh Humas Protokol Lombok Barat pada Jumat, 01 Mei 2020

289 KK DI SEKOTONG TENGAH LOMBOK BARAT DAPAT BANTUAN JPS COVID-19

Giri Menang – Sebanyak 289 kepala keluarga (KK) di Desa Sekotong Tengah mendapat bantuan sembako dari Pemkab Lombok Barat sebagai upaya membantu masyarakat ekonomi lemah yang terdampak wabah Covid-19. Bantuan ini merupakan bagian dari program pencegahan dan penanganan Covid-19 dan dampaknya yang disebut Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Bantuan ini diserahkan secara simbolik oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Hj Sumiatun di Kantor Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sekotong Tengah, Jumat (1/5). Dikatakan Sumiatun, bantuan ini merupakan bantuan tahap pertama dari tiga tahap yang direncanakan selama tiga bulan.

“Ini tahapan awal dari tiga tahapan, sembako yang diberikan berupa beras 15 kg, telur satu trai, minyak goreng 1 liter, gula 1 kg dan masker, kalau ditotalkan (dalam rupiah) menjadi Rp 250 ribu, ini merupakan program Lombok Barat,” ujar Sumiatun di lokasi acara.

Hal senada senada disampaikan Kepala Desa Sekotong Tengah, L. Sarafudin yaitu bantuan yang diberikan terdiri atas lima jenis. Sebenarnya, kata Sarafudin, bantuan yang diberikan melalui Bumdes di Sekotong Tengah ini bukan hanya untuk warga Desa Sekotong Tengah tetapi juga warga Desa Buwun Mas. Pembagian JPS tahap pertama ini, lanjut kades, akan diikuti  tahapan 2 dan 3 di bulan-bulan berikutnya. Mereka yang mendapat bantuan ini menggunakan data dari Dinas Sosial Lombok Barat.

“Ini tidak boleh double dapat, contoh, kalau yang sudah dapat BLT (bantuan langsung tunai), maka mereka tidak bisa dapat JPS,  kalau yang berhak dapat sebenarnya masih banyak, tapi insyaallah tidak akan terjadi konflik karena bantuan ini,” ujar Sarafudin yakin.

Dikatakan Sarafudin, masyarakat yang dapat bantuan JPS ini senang karena memang sesuai dengan kekurangan mereka dari sisi ekonomi di tengah wabah Covid-19.

“Harapan saya ke depan, semoga saja virus ini cepat berlalu dari  bumi, dan ini sangat menghebohkan, karena selama hidup saya baru pertama kali mendapatkan musibah seperti ini,”ujar Kades Sarafudin prihatin.

Salah satu penerima bantuan yang berasal dari Dusun Sekotong 1, Inaq Amenah (60) sangat bersyukur dengan bantuan sembako ini. Dia yang memiliki tiga orang anak merasa cukup terbantu dengan bantuan yang diberikan.

“Saya dapat informasi dari kadus,  saya senang,  saya dapat telur, beras, dan minyak,” ujar Inak Amenah bersyukur dalam Bahasa Sasak. Senada dengan Inak Amenah, penerima bantuan JPS lainnya Inak Masiah (70) juga sangat bersyukur dengan bantuan ini. Terlebih dengan kondisinya sebagai janda yang suaminya sudah meninggal hidup dengan seorang anak, bantuan ini sangat diperlukannya.

“Dulu saya dua tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga, tapi sekarang menganggur,” cerita Inak Masiah.

Sementara itu, Ketua Bumdes Sekotong Tengah, L. Hardiawan, mengatakan Bumdes-nya hanya bertugas menyalurkan ke dua desa.  Untuk menghindari kerumunan, mereka yang mendapat bantuan dibuatkan jadwal pengambilan.

“Caranya kita targetkan per dusun dan kita buat batasan-batasan. Target penyaluran  tiga hari selesai,” ujar Hardiawan. Dikatakan, Desa Sekotong Tengah sendiri sebenarnya mendapat jatah  516 KK, namun yang dibagi hari ini sebanyak 289 paket. Sementara untuk Desa Buwun Mas sebanyak 800 paket sembako. Stok sembako sudah ada di lokasi sejak tiga hari yang lalu. Untuk pengambilan paket, sebut Hardiawan, masyarakat diharuskan membawa photocopy KTP, KK, dan JPS. Diakuinya, banyak juga masyarakat yang komplain karena tidak mendapat bantuan.

“Banyak sekali masyarakat yang komplain karena sebagain dapat dan sebagaian tidak dapat. Yang lebih banyak komplain itu seperti guru-guru honorer,” ujarnya.

Bumdes Sekotong Tengah cukup aktif dalam kegiatannya seperti jual beli sembako, warung lalapan, percetakan dan  jasa angkutan, Tari  gendang beleq, dan saat ini masih berproses Bank Sampah.

“Income  per bulan tidak pasti terlebih kondisi seperti ini sangat sepi,” ujar Hardiawan.

Selain Wabup Hj Sumiatun, acara ini juga dihadiri oleh Asisten 1 Setda Lombok Barat Agus Gunawan.

261 KK DI DESA KURIPAN MEMPEROLEH BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) DAMPAK COVID 19

Kuripan  Diskominfotik – 1 Mei 2020, Sekretaris Daerah Lombok Barat  melaunching program Jaminan Pengamana Sosial (JPS)  Dampak covid-19 di Desa Kuripan Kecamatan Kuripan yang menjadi salah satu lokasi dari 3 lokasi pelaksanaan secara serempak di Kabupaten Lombok Barat, Jumat, 1 Mei 2020.

Bantuan Jaring Pengaman Sosial dampak covid 19 berupa sembako  senilai Rp. 250.000 melalui Bumdes Kuripan Mandiri Desa Kuripan.

Sebanyak 261 Kepala Keluarga penerima bantuan paket sembako berupa 15 kg  Beras , 1 kg  Gula, 1 liter Minyak Gireng , 1 terai Telur, dan 1 Buah Masker.

Sekda Lombok Barat Dr H Baehaqi, M.Pd didampingi Asisten II Bidang Perekonomian Hj. Lale Prayatni, Camat Kuripan Banu Harly, S.Pd menyerahkan secara simbolis bantuan dimaksud kepada beberapa orang perwakilan masyarakat setempat. Penyerahan paket sembako inipun tetap dilakukan dengan mengikuti pola protocol kesehatan yang sudah diatur dalam penanganan Covid-19 ini.

“Dalam program ini Pemda tidak memberikan uang tunai dengan jumlah yg di tafsirkan yakni sebesar Rp. 250.000, melainkan sembako senilai uang tersebut, tujuan pemerintah agar uang tersebut tdak di belanjakan pada hal-hal yang tidak di butuhkan” terang sekda.

Dalam sambutannya Sekda Lombok barat H.Baehaqi mengaku bangga atas kinerja pemerintah desa dalam mencegah penularan covid-19 dan juga mengapresiasi ketegasan pemdes untuk mempertahankan zona hijau yang ada di desa Kuripan.

“Inilah yang harus terus-menerus dipertahankan, dijaga dan ditingkatkan. Pola penanganan yang dilakukan oleh Kades Kuripan yang intens berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan menjadi tolok ukur keberhasilan mempertahankan status zona hijau ini,” tegasnya.

Sekda  meminta agar masyarakat betul betul memahami dan mematuhi himbauan dari pemerintah daerah dalam hal mencegah penularan virus tersebut, masyarakat juga diminta agar selalu menjaga diri, menghidari hal-hal yang memicu perkumpulan, menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan.(Diskominfotik/ria/win)

LOMBOK BARAT LAUNCHING JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) DAMPAK COVID-19 SERENTAK DI 3 LOKASI.

Gunungsari-diskominfotik. Laounching Jaring Pengaman Sosial (JPS)  Kabupaten lombok barat serentak dilaksanakan  di tiga lokasi yakni Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari, Desa Sekotong Tengah kecamatan Sekotong, dan Desa Kuripan kecamatan  Kuripan, Jum’at (1/5/2020).

Kepala Dinas Sosial dalam laporannya menyampaikan Bantuan berupa Jaring Pengaman Sosial untuk terdampak Covid 19 ini bersumber dari Kementerian Sosial dan diteruskan ke Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan. Untuk Kecamatan Gunungsari  memperoleh 2.439 KK, termasuk diantaranya 212 KK yang di lounching sekarang ini di Desa Jatisela.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam kata sambutannya menyampaikan  bahwa memulai menyalurkan bantuan  kepada Kepala Keluarga yang terdampak Covid 19Kabupaten Lombok Barat akan menyasar 30.000 Kepala Keluarga (KK), untuk tahap pertama ini berjumlah 21.894 KK tersebar di 10 Kecamatan se Kabupaten Lombok Barat.

“Nembeq (laouncing) memulai batuan sembako (JPS) Kabupaten Lombok Barat, yang akan menyasar 30.000 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 dan yang tersalurkan pada tahap pertama dengan jumlah 21.894 KK yang tersebar di 10 Kecamatan se Kabupaten Lombok Barat. Memang masih banyak KK yang terdampak yg belum Bisa tercover dengan bantuan ini, namun insyaallah akan kami usahakan yang belum mendapatkan kartu,”.Ujarnya.

“Untuk masyarakat yang berhak dan belum menerima dimohon untuk bersabar karena data dari pusat. Itu mungkin kelemahan dari kami pemerintah daerah, tapi insyaallah akan kami usahakan untuk semua yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut dan mudah-mudahan masyarakat kita tidak ada yang tidak tercoper datanya untuk dikirim ke pusat. Bantuan ini untuk membantu sedikit kesusahan masyarakat yang terdampak covid-19 (corona).” Tambahnya.

Bantuan ini disalurkan melalui BUMDES dengan jumlah bantuan ini bernilai Rp.250.000,- yang dikonversi menjadi Beras 15 Kilo, Gula 1 Kilo, Minyak Gireng 1 Liter, Telur 1 terai, dan Masker 1 Buah.

Kepada BUMDES yang mengelola bantuan ini agar tidak mepersulit masyarakat yang berhak dan telah mendapatkan kartu untuk bisa mengambil bantuannya di bumdes-bumdes di desa masing-masing, dengan syarat membawa photocopy KK, KTP, dan Kartu Penerima Bantuan Covid-19 yang dikeluarkan oleh dinas sosial kabupaten lombok barat.

Fauzan juga berpesan agar masyarakat yang berada dilombok barat mematuhi himbauan Pemerintah untuk  selalu hidup bersih dan sehat sesuai dengan stadar dari kesehatan untuk mencegah penularan virus Covid 19 dengan cara selalu mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, tidak menyentuh muka sebelum mencuci tangan, jaga jarak dalam berinteraksi dan jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak agar tetap dirumah. Pemerintah kabupaten lombok barat sudah berkoordinasi dengan Majelis Ulama di lombok barat, para tuan guru untuk melakukan pembatasan dalam beribadah di masjid guna  mencegah peneyebaran virus covid 19 ini.

Hadir dalam acara tersebut Bupati, Kadis Sosial, Kadis Kominfo, Kabag Pembangunan, Kadis Pariwisata, Camat Gunungsari, Kepala Desa Jatisela, serta babinsa polsek gunungsari dan babinkatibmas kodim gunungsari.

Ditempat terpisah Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun dalam acara yang sama lounching JPS di Kecamatan Sekotong  yang dipusatkan di Desa Sekotong Tengah menyerahkan  bantuan sebanyak 289 KK untuk  Desa Sekotong Tengah.

Sumiatun dalam sambutannya berharap bahwa bantuan ini dapat membantu meringankan beban dimasa sulit menghadapi pendemi wabah corona ini dan berpesan agar selalu memamtuhi anjuran pemerintah untuk selalu menjaga pola hidup bersih dengan rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir menjaga jarak dan selalu menggunakan masker dan tetap dirumah jika tidak ada keperluan mendesak sembari berharap semoga wabah Corona ini cepat segera berlalu dan di jauhkan dari bumi ini.

“Kita berharap agar virus corona ini dijauhkan dari bumi ini dan kita bisa hidup normal seperti biasa” harapnya. Diskominfotik/yani/juan/zul

DI TENGAH COVID-19, KETERSEDIAAN PANGAN DI LOMBOK BARAT LEBIH DARI CUKUP

  Giri menang, 30 April 2020-Ketersediaan Pangan di Lombok Barat cukup bahkan lebih untuk tiga sampai empat bulan ke depan. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pertanian Kombok Barat H. Muhur Zokhri saat ditemui di kediamannya, Rabu (29/4) kemarin.

Dalam rangka mengamankan ketersedian pangan, di tengah wabah Virus Corona atau Covid-19. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menghimbau supaya para petani untuk tidak menjual hasil pertanian seperti gabah. Sehingga diharapkan ketersediaan pangan untuk masyarakat setidaknya tercukupi sampai musim panen berikutnya.

“Surat himbauan ini sudah kita kirim ke kelompok tani di seluruh wilayah yang ada di Lombok Barat dan melibatkan ASN penyuluh pertanian termasuk Kepala UPT-nya di masing-masing kecamatan,” katanya.

Untuk mengatasi ketersediaan  bahan pangan, dia mengambil langkah-langkah untuk menghimbau para petani agar menyimpan sebagian hasil produksi untuk persediaan sampai musim panen berikutnya.  Dan menghimbau agar para petani sebaiknya tidak menjual hasil panen padi ke luar Pulau Lombok. Serta Memanfaatkan Alat mesin pertanian pra dan pasca panen secara lebih optimal.

“Kita juga meminta agar para petani memanfaatkan fasilitas Asuransi UsahaTani Padi (AUTP) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat ) yang disediakan Pemerintah melalui Kementan RI secara optimal. Selanjutnya mengkoordinasikan dengan pihak terkait agar akses penyediaan dan distribusi pupuk dipermudah dan cukup sesuai kebutuhan petani,” terangnya.

Dari hasil pantauan yang dilakukan Dinas Pertanian Lobar di petani. Ditemukan benar adanya sebagian para petani menyimpan gabahnya baik di gudang atau tempat penyimpanan sementara.

“Lumbung mereka itu menjadi salah satu kekuatan persiapan pangan kita di tingkat petani terlebih profitas dan hasil petani untuk Gabah Kering Panen (GKP) cukup bagus rata-rata 6-7 ton per hektar. Angka profitas itu jika kita kaitkan dengan jumlah masyarakat Lobar kesediaan beras di Lobar cukup bahkan lebih,” akunya.

Lanjut kata dia, sampai bulan Juni 2020 persediaan beras mencapai 52 ribu ton lebih dan kebutuhan dengan jumlah masyarakat mencapai 42 sampai 43 ribu ton.

“Berarti masih ada kelebihan yang kita miliki, termasuk ketersediaan jagung  tahun ini surplus, bahkan produksinya cukup baik dan meningkat,” jelasnya.

Menurut dia, jika pun akan diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  untuk tiga sampai empat bulan ke depan kebutuhan pangan masih cukup untuk di Lombok Barat. Bahkan Kabupaten Lombok Barat merupakan penyangga bagi masyarakat Kota Mataram untuk ketersediaan bahan pangan.

Dia berharap kepada para petani tetap berkoordinasi secara intensif dengan Tim  Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lobar dan pihak TNI/POLRI dalam rangka mengamankan harga pangan di tingkat lapangan tetap stabil. (Diskominfotik, Sumber : Humas Protokol)

1 154 155 156 157 158 397